Skip to main content

Partai Nasdem Usung Kepala Daerah Tanpa Mahar

SURABAYA (Mediabidik) - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tetap menjaga komitmennya untuk tidak menggunakan mahar kepada kadernya yang ingin mendaftar sebagai calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Timur 2018.

"Inilah kelebihan partai kita. Nasdem tidak memakai mahar apapun kepada para calon kepala daerah yang maju di pilkada," kata Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie (Gus Choi) kepada wartawan usai acara Deklarasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Hotel Grand Inna Tunjungan, Surabaya, Kamis (4/1).

Menurutnya, Nasdem beda dengan partai lain. Jika partai lain mengambil kebijakan bayar uang pendaftaran calon kepala daerah, Nasdem justru tidak memungut biaya sepeser pun kepada kader dan masyarakat lain yang mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah.

"Jangankan setelah terpilih, ambil formulir pendaftaran saja tidak dipungut biaya, alias gratis. Tidak ada kontrak politik. Kita ingin menganut saran kiai dan ulama, kalau ada orang yang mau jadi pemimpin, maka permudalah jalan mereka untuk menjadi pemimpin," ujarnya.

Gus Choi mengaku banyak yang menganggap kebijakan Nasdem tidak masuk akal. Sebab, partai membutuhkan biasa besar untuk memenangkan calon yang didukung di pilkada. "Tapi, faktanya Nasdem bisa melakukannya," cetusnya.

Apa resepnya? "Ada tiga. Yaitu, iuran pengurus, kesadaran anggota DPRD dan merekrut orang kaya. "Kalau punya niat masuk surga, maka harus menyumbang dengan sukarela. Demikian pula kalau ingin masuk partai politik," tuturnya.

Sementara itu Ketua DPW Partai Nasdem, Rendra Kresna menambahkan partainya tidak mengusung calon kepala daerah di dua daerah dari 18 daerah yang menggelar pilkada 2018. Kedua daerah itu, Kabupaten Madiun dan Kota Madiun.

"Di kota Madiun, Nasdem belum mendapat koalisi untuk mengusung calon. Sedangkan, di kab Madiun sudah terbentuk koalisi, namun bubar ditengah perjalanan," ungkapnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...