Skip to main content

Partai Nasdem Usung Kepala Daerah Tanpa Mahar

SURABAYA (Mediabidik) - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tetap menjaga komitmennya untuk tidak menggunakan mahar kepada kadernya yang ingin mendaftar sebagai calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Timur 2018.

"Inilah kelebihan partai kita. Nasdem tidak memakai mahar apapun kepada para calon kepala daerah yang maju di pilkada," kata Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie (Gus Choi) kepada wartawan usai acara Deklarasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Hotel Grand Inna Tunjungan, Surabaya, Kamis (4/1).

Menurutnya, Nasdem beda dengan partai lain. Jika partai lain mengambil kebijakan bayar uang pendaftaran calon kepala daerah, Nasdem justru tidak memungut biaya sepeser pun kepada kader dan masyarakat lain yang mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah.

"Jangankan setelah terpilih, ambil formulir pendaftaran saja tidak dipungut biaya, alias gratis. Tidak ada kontrak politik. Kita ingin menganut saran kiai dan ulama, kalau ada orang yang mau jadi pemimpin, maka permudalah jalan mereka untuk menjadi pemimpin," ujarnya.

Gus Choi mengaku banyak yang menganggap kebijakan Nasdem tidak masuk akal. Sebab, partai membutuhkan biasa besar untuk memenangkan calon yang didukung di pilkada. "Tapi, faktanya Nasdem bisa melakukannya," cetusnya.

Apa resepnya? "Ada tiga. Yaitu, iuran pengurus, kesadaran anggota DPRD dan merekrut orang kaya. "Kalau punya niat masuk surga, maka harus menyumbang dengan sukarela. Demikian pula kalau ingin masuk partai politik," tuturnya.

Sementara itu Ketua DPW Partai Nasdem, Rendra Kresna menambahkan partainya tidak mengusung calon kepala daerah di dua daerah dari 18 daerah yang menggelar pilkada 2018. Kedua daerah itu, Kabupaten Madiun dan Kota Madiun.

"Di kota Madiun, Nasdem belum mendapat koalisi untuk mengusung calon. Sedangkan, di kab Madiun sudah terbentuk koalisi, namun bubar ditengah perjalanan," ungkapnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni