Mediabidik.com

SURABAYA (Mediabidik) – Munculnya surat edaran dari pemkot Surabaya Nomor 0241/602/436.5/2017 tentang Penyerahan Kendaraan Dinas anggota DPRD kota Surabaya. Hal itu mengacu terbitnya PP nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminitrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai konsultasi Kemendagri tanggal 15 Juni 2017, sehingga seluruh anggota dewan harus mengembalikan mobil dinas (mobdin) dengan status pinjam pakai ke Pemkot Surabaya. Informasi terbaru, jika hari ini adalah batas waktu pengembalian seluruh mobil dinas anggota DPRD Surabaya, namun hal ini spontan menuai protes dari wakil ketua Komisi D DPRD kota Surabaya Junaedi. "Saya tetap mengacu kepada surat edaran dari Sekwan, dan isinya tertulis segera, tidak ada batas waktunya, maka kalau dikatakan hari ini terakhir, sepertinya itu tidak benar," ucapnya. Senin (31/7/2017) Politisi muda asal Partai Demokrat ini berpendapat, sebaiknya Pemkot Surabaya memberikan toleransi yang cukup soal

SURABAYA (Mediabidik) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Jatim pastikan untuk mengusung nama Cagub Jatim, masih menunggu usulan dari bawah. Hal ini penting, karena ditingkat gressroat yang lebih tahu siapa yang akan didukung sekaligus diusung dalam Pilgub Jatim 2018 mendatang. Ketua DPP Partai Hanura, Osman Sapta Odang (Oso) menegaskan untuk saat ini Hanura belum menentukan nama yang akan diusung sekaligus didukung dalam Pilgub jatim 2018 nanti. Namun DPP menunggu hasil kerja DPC dan DPD untuk mengusulkan nama-nama yang akan dicalonkan nantinya. '' Yang pasti kita mengusung dan mendukung Cagub yang dijamnin menang. Namun untuk sementara ini kami serahkan dalam proses penjaringan melalui DPC dan DPD,''tegas pria yang juga Ketua MPR RI dalam acara konsolidasi kader di Shangril-La Hotel, Minggu (30/7). Ditambahkannya, jika DPD Hanura Jatim sebenarnya telah membuka pendaftaran. Tapi hingga kini pihaknya belum mendapat laporan siapa saja calon yang

SURABAYA (Mediabidik) -  Gelaran Pilkada Jatim mendapat perhatian khusus DPP Partai Demokrat. Hinca Panjaitan, Sekjen partai berlambang bintang mercy itu pun terjun langsung ke Jatim untuk mengecek dan memantau proses pendaftaran bakal calon gubernur (bacagub) di DPD Partai Demokrat Jatim. "Jatim penting sekali pendaftar banyak, siapa pun memiliki potensi harus terakomodir. Itu membanggakan kita semua," kata Hinca di sela-sela kunjungan di DPD Partai Demokrat Jatim, Sabtu (29/7) Dipaparkan Hinca, proses pendaftaran bacagub di Partai Demokrat bukan sekedar mengambil dan mengembalikan formulir. Namun ritual yang harus diketahui masyarakat sejak hulu sampai hilir. Untuk itu ia berharap bacagub disosialisasikan di 11 daerah pemilihan yang ada di Jatim. "Kita harus tahu penentuan bacagub ini memang menjadi kewenangan majelis tinggi partai. Namun tentu saja itu setelah desk pilkada DPD melakukan kajian dan dlaporkan ke DPP," terang dia.        Lebih l

SURABAYA (Mediabidik) – Kini giliran Kombes Pol Syafii mengembalikan berkas pendaftaran bacagub / bacawagub di DPD Partai Demokrat Jatim. Setelah sebelumnya Bu Nur hayati Ali Assegaf kandidat lain telah mengembalikan formulir. Kali ini pria yang masih aktif di intitusi Polri ini siap memastikan maju dalam pertarungan Pilgub Jatim 2018 mendatang, baik sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur, tergantung pada keinginan Partai Demokrat dan rakyat Jawa Timur.         " Dengan mengucap bismillahirohmanirrohim, saya siap maju sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur. Saya serahkan pada Partai Demokrat dan keinginan rakyat Jawa Timur," kata pria yang akrab dipanggil Gus Syaf ini, Sabtu (29/7).         Dalam sambutan, ia mengatakan, selama dua periode Pakde Karwo telah membawa Jawa Timur ke arah yang baik." Seandainya Pakde Karwo tiga kali, saya tidak akan maju. Pemimpin Jatim kedepan harus lebih baik," tutur dia.          Lebih lanjut, ia memap

SURABAYA (Mediabidik) - Kelangkaan garam di kota Surabaya ahkir-ahkir menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Surabaya, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan melakukan beberapa antispasi terkait masalah tersebut.  Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Joestamadji mengatakan, dirinya akan melakukan beberapa antispasi dengan mengajak koperasi di daerah surabaya untuk menjadikan gudang yang ada di daerah pakal sebagai tempat penghasil garam yang dapat langsung dikemas oleh pelaku koperasi.  "Melalui hasil 70 ribu ton garam yang ada, kami ingin adanya peningkatan untuk tidak lagi memproduksi garam krosok melainkan menghasilkan garam konsumsi yang langsung dikemas oleh pelaku koperasi di sana," terang Joestamadji saat menggelar jumpa pers di kantor Humas surabaya, Jum'at (28/7).  Dirinya juga menuturkan, pihaknya akan terus meningkatkan produksi dan mempercepat proses pembuatan garam dengan menggandeng kelompok Pemberdayaan Usaha Gara

SURABAYA (Mediabidik) - Bersama dengan jajaran perangkat daerah terkait, Risma meninjau langsung beberapa lokasi cagar budaya diantaranya, Rumah HOS Cokroaminoto, Gedung Nasional Indonesia (GNI) Jalan Bubutan, Monumen Tugu Pahlawan, Kampung Kraton di Jalan Kramat Gantung dan Rumah W.R Soepratman Jalan Mundu.  Dari hasil sidak tersebut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menuturkan bahwa dirinya ingin menghidupkan kembali Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan yang nanti bakal dijadikan sebagai tempat pariwisata.  "Kemarin dinas pariwisata sudah saya suruh untuk mendata monumen dan situs-situs yang bisa diangkat menjadi  jujukan wisata," kata Risma ketika memberi keterangan di Gedung Nasional Indonesia, Jum'at pagi (28/7/2017).  Melalui hasil sidak yang sudah dilakukan Risma pagi tadi, dirinya bersama jajaran terkait akan melakukan beberapa pembenahan salah satunya di jembatan peneleh yang berdekatan dengan rumah sejarah HOS Cokroaminoto.  "Nanti jem

SURABAYA (Mediabidik) - Dugaan penyerobotan tanah fasum (jalan keliarga) seluas 200 m2 (0,5x40 m2) milik Suprapti warga Sidomulyo RT 01 RW 01 Kelurahan Hulaan, kecamatan Menganti, Gresik oleh Sukiyati. Berdasarkan data yang didapat, pada tanggal 15 Mei 2017, Budi Santoso anak dari Sukinah atau cucu dari Suprapti mengadukan pembangunan gudang milik Sukiyati yang mencaplok tanah fasum atau tanah jalan keluarga seluas 0,5 x 40 m2 milik Suprapti. Notabene merupakan akses jalan keluarga ke Sujarto Camat Menganti, Gresik.  Ironisnya tidak ada itikad baik dari pihak Sukiyati atau tindak lanjut dari pihak kelurahan untuk mediasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal itu terbukti, pasalnya pada tanggal 9 Juni dan tanggal 25 Juli 2017 lalu pihak kecamatan mengundang pihak-pihak yang terkait masalah tersebut diantaranya kepala desa/lurah Hulaan Said, Sukiyati, Budi Santoso (pelapor) dan pemilik Toko Besi, namun tidak ada yang datang.  Said Lurah Hulaan ketika dikonfirmasi

SURABAYA (Mediabidik) - Sampai saat ini pembahasan perda pajak daerah masih belum terselesaikan. Isu terkini menyebutkan permbahasan perda pajak daerah macet dipasal pajak hiburan. Ketua DPC NU Surabaya, Kyai Achmad Muhibbin Zuhri menegaskan pembahasan Perda Pajak utamanya Pajak Hiburan harus tetap komprehensif dengan memperhatikan potensi-potensi dekadensi moral masyarakat.  Nadathul Ulama, menurutnya, masih tetap berpandangan penurunan Pajak Hiburan bakal memperbesar kesempatan masyarakat untuk mendatangi tempat hiburan yang rentan maksiat. "Jika Pajak Hiburan diturunkan, maka otomatis akan menaikkan daya jangkau masyarakat untuk menikmati tempat hiburan yang selama ini bukan rahasia umum memiliki aspek kemaksiatan baik prostitusi, minuman keras maupun perjudian," ujarnya. Kamis (27/7). Kyai Muhibbin juga mengingatkan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan pernah seimbang dengan potensi kerusakan moral jika Pajak Hiburan diturunkan. Semakin t

SURABAYA (Mediabidik) - DPP Partai Demokrat Jatim menyerahkan SK kepengurusan kepada 16 DPC se Jatim. Penyerahan SK tersebut diserahterimakan langsung oleh Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan kepada ketua dan sekretaris 16 DPC se Jatim di Wisma Proklamasi Jakarta Pusat, Kamis (27/7). Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan DPP Partai Demokrat tetap menargetkan Jatim tetap sebagai basis Demokrat."Jatim harus tetap dikuasai oleh Demokrat," ungkap mantan Sekjen PSSI ini. Dia mengaku sudah melaporkan penyerahan SK terhadap 16 pengurus DPC se Jatim ke ketua Umum Partai Demokrat SBY." Ketum SBY titip salam dan berharap segera hidupkan mesin-mesin di daerah untuk kemenangan Demokrat," sambungnya. Mantan Sekjen PSSI ini mengatakan, setelah menerima SK pihaknya berharap agar segera menghidupkan mesin partai untuk kemenangan Partai Demokrat. "Langsung kerja-kerja partai dan konsolidasi untuk kemenangan partai Demokrat di Jatim,&quo

SURABAYA (Mediabidik) - Putusan penolakan nomor 30/PUU- XIV/2016, 19 Juli 2017 yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (26/7/2017). Menyatakan bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan urusan pendidikan menengah yang diberikan kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim yang secara potensial dapat berakibat adanya kerugian hak konstitusional bagi para pemohon, dianggap bukan dalil secara hukum. Keputusan MK tersebut, nampaknya sudah diprediksi sebelumnya oleh kalangan legislative kota Surabaya. Salah satunya Sutarwijono Wakil Ketua Komisi A DPRD kota Surabaya, saat dikonfirmasi melalui selulernya, Rabu (26/7), menyatakan, Hal ini sudah diduga, bahwa MK akan menolak uji materi UU 23/2014, dalam sub item kewenangan pengelolaan SMA/SMK, yang diajukan 4 warga Kota Surabaya, menyusul keputusan MK yang mengandaskan uji materi Walikota Blitar dan Muara Jambi. Dengan keputusan ini, menurut dia, Pemprov haru

SURABAYA (Mediabidik) - Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman memastikan tidak akan mendaftar di Partai Demokrat sebagai calon wakil Gubernur Jatim. Pria tiga anak ini lebih memilih fokus untuk membenahi pendidikan di Jatim. Saiful Rachman menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Jatim Pakde Karwo yang berkali-kali memberi kesempatan dan mengizinkan serta mendorong agar ikut mendaftarkan diri ke Partai Demokrat. "Beberapa kali pertemuan dengan Pakde, saya selalu diminta ikut mendaftar di Partai Demokrat pada Pilgub kali ini. Ini sebuah kehormatan bagi saya, namun saya masih mencintai dunia pendidikan," kata Saiful Rachman, Rabu (26/7) Menurutnya, Pakde Karwo sudah memberi amanat menjadi Kepala Dinas Pendidikan, tidak etis bila harus melepaskan amanat itu ditengah jalan. Apalagi, sejak SMA dan SMK diserahkan ke Provinsi banyak yang harus dibenahi.  "Sangat disayangkan bila pengelolaan ini harus mulai dari nol lagi, sementara sudah saya benahi dari berb

SURABAYA (Mediabidik) - Beredarnya akun Facebook (FB) abal-abal mengatasnamakan Wisnu Sakti Buana Wakil Walikota Surabaya sangat meresahkan. Melalui kuasa hukumnya Whisnu Sakti Buana akhirnya melaporkan kasus penyalahgunaan akun Sosial Media (Facebook), miliknya ke Polda Jatim. Laporan tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum Whisnu Sakti, Anas Karno ke Unit IV Cyber Crime Subdit II Perbankan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus), Rabu, (26/7) siang. "Sudah dua kali sebenarnya Kami ke sini. Untuk berkomunikasi, sekaligus menyampaikan data sebagai bukti laporan. Tinggal menunggu LP nya saja," terang Anas. Dilaporkannya akun kloning FB milik Whisnu ini karena dinilai meresahkan. Selain itu, akun abal-abal yang memajang foto profil Mas WS - Sapaan Whisnu Sakti - bersama Tri Rismaharini (Walikota Surabaya) diduga sebagai bentuk penipuan. Anas menerangkan, akun abal-abal tersebut digunakan untuk meminta sumbangan kepada kontak FB yang menjadi pertema

SURABAYA (Mediabidik) - Jawa Timur membutuhkan seorang konseptor pembangunan dan ekonomi untuk menjadi pemimpin. Untuk itu, masyarakat maritim di Jatim meminta mantan Asisten II Pemprov Jatim dan juga pernah menjabat Kepala Bappeda Provinsi Jatim Hadi Prasetyo untuk running pilgub Jatim 2018.  Saat ini, mayoritas yang muncul di permukaan hanya diisi calon dari partai politik dan tokoh bisnis. Pejabat murah senyum yang akrab disapa Hadi Pras, ini sekarang menjabat Komisaris Utama PT SIER. "Jatim butuh seorang profesional, seorang konseptor pembangunan dan ekonomi Jatim ke depan," tegas Ketua Forum Masyarakat Maritim, Kelautan dan Perikanan Jatim Oki Lukito. Dari pandangan Oki, tokoh yang muncul sekarang banyak yang dari politikus, ada Wagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Mensos Khofifah Indar Parawansa, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, kemudian pengusaha yang juga Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti. Demikian pula dengan cawagubnya juga banyak dari kalangan polit

SURABAYA (Mediabidik) – Dalam rangka penghapusan aset berupa mobil dinas, pemerintah kota (Pemkot) Surabaya tahun ini melelang 23 unit mobil operasional SKPD yang sudah tidak terpakai. Pasalnya, 46 unit mobil Zusuki Inova yang terlanjur dibeli oleh pemkot Surabaya untuk 46 anggota DPRD kota Surabaya, kedepannya akan dialihkan sebagai mobil dinas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemkot Surabaya. Hal itu dilakukan walikota Surabaya sejak terbitnya peraturan pemerintah (PP) 18 Tahun 2017 tentang pemberian uang transport bagi anggota dewan. Tri Risma Harini walikota Surabaya menagatakan, kita masih nunggu perturan menteri (Permen) makanya kita ngak berani berikan ke DPR, kita ngak berani pakai," Lah iya, memang itu, pilihannya itu di PP nya, saya kira itu lebih baik, nanti DPR bisa nabung, kalau kendaraan kan harus kembali, " Nanti kalau sudah disahkan, nanti akan dipakai dinas, makanya saya hapus banyak sekali kendaraan, ini kita lelang sudah lak

SURABAYA (Mediabidik) - Kepala Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) Kota Surabaya, Muhammad Khoiril Roziqin menilai komitmen calon pemimpin Jawa Timur ke depan terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkoba sangat penting, karena yang bersangkutan memimpin 38 kabupaten/kota termasuk Kota Surabaya.           Mengingat proses penjaringan kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur sudah dilakukan oleh sejumlah partai politik. Sejumlah partai pun membuka pendaftaran secara terbuka, diantaranya PDI Perjuangan, Partai Demokrat dan Hanura. Sejumlah syarat ditetapkan oleh partai tersebut kepada para pendaftar. Sayang tak satupun partai yang mensyaratkan kandidat Cagub-Cawagub bebas dari narkoba          M.Khoiril Roziqin yang juga Aktivis GP Ansor yang akrab disapa Roziqin itu menyampaikan Provinsi Jawa Timur adalah provinsi nomor dua yang peredaran narkobanya terbesar di Indonesia. Sekitar 800 ribu warga Jatim disinyalir mengkonsumsi narkoba. Sementara K

SURABAYA (Mediabidik) – Guna menindaklanjuti temuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di sungai Gandusari Blitar. Pemkot Surabaya melakukan evaluasi data peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) di wilayah kota Surabaya.  Hal itu disampaikan Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, usai mengikuti Rapat Paripurna di gedung DPRD Surabaya. Ia menegaskan, pihaknya akan memastikan apakah kartu tersebut memang milik warga Surabaya, sudah terdaftar dan sudah menerima atau belum. "Datanya resmi atau tidak, nanti kita check dan koordinasikan dengan teman-teman di lapangan," tuturnya. Selasa (25/7). Whisnu mengungkapkan, beberapa warga yang terdaftar, namun belum menerima, pada akhirnya menerima setelah diusulkan pemerintah kota ke pemerintah pusat. "Makanya kita akan lihat datanya, apa warga yang belum menerima sudah mendapatkan penggantinya, atau memang data terbuang tersebut karena salah pengiriman" katanya. Wakil Walikota memastikan sejauh ini soal

SURABAYA (Mediabidik) –  Untuk menjawab tantangan masalah kesehatan di masyarakat menengah kebawah Universitas Muhamadiyah Surabaya Program Pendidikan Fropesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan menginisiasi strategi Community Empowerment (Pemberdayaan Masyarakat) menelurkan ide Sahabat Keluarga (SAGA). Implementasi strategi ini bentuknya dengan melibatkan mahasiswa yang sedang melakukan praktik kesehatan komunitas dan juga Community Mental Healt Nusrsing (CMHN) dilingkungan rumah susun Penjaringan Sari Rungkut Surabaya. Tujuan dari acara tersebut adalah untuk mengoptimalkan perilaku hidup bersih bagi masyarakat rusun guna mencegah ancaman penyebaran penyakit menular serta pemenuhan gizi dan nutrisi untuk tahapan perkembangan anak dan simulasi pemadaman kebakaran bagi masyarakat rusun Penjaringan Sari Surabaya. Dr. Mundakir,M.Kep. Dekan FIK Universitas Muhamadiyah Surabaya menyampaikan, menjadi warga rusun tak selalu indentik dengan kesan marginalitas," Sahabat

SURABAYA (Mediabidik)  – Komisi C DPRD Jatim yang menangani Keuangan berinisiatif akan membuat  Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Kelola Asset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, hal ini segera di perakarasai oleh pihak Dewan mengingat asep milik Pemprov belum ada payung hukum terkait pengendalian tata kelola aset. Malik Efendi SH,MH Anggota Komisi C menegaskan bahwa terkait aset milik Pemprov yang terkesan carut marut dikarenakan belum ada Perda yang mengatur pengelolaan aset milik daerah dan ini selalu menjadi bahan evaluasi ketika Pemprov Jatim mendapat predikat WTP. " Karena terkesan selalu kacau dalam pengelola aset daerah, maka pihak Komisi C akan memprakarsai segera membuat payung hukum tentang Perda Tata Kelola Aset milik Pemprov," tegas malik Effendi saatb di temui diruang kerjanya, Sabtu (22/7). Poltisi asal Partai PAN Jatim ini juga menjelaskan bahwa ketika Raperda tentang tata kelola aset Pemprov di bahas harus di sinkronisasi

SURABAYA (Mediabidik) – Istilah kelompok LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender) banyak muncul dan berkembang di negara Indonesia terutama di daerah metropolis yang notebene banyak terjadi pergaulan bebas yang dilakukan oleh pasangan muda mudi. Dr. Benjamin Kristianto,Mars mengakui bahwa kelompok istilah LGBT tersebut sering kita temukan terutama di dearah perkotaan, padahal hal ini selain dilarang oleh agama dan ini sangat berbahaya kalau di tinjau dari sektor kesehatan. " Selain Virus HIV bisa tertular ketika melakukan hubungan sex dengan berganti-ganti pasangan, HIV bisa juga terjangkit melalui hubungan sex sesama jenis yang lebih di kenal dengan Homo sex maupun Lesbian sehinga tidak menutup kemungkinan terkena Virus HIV yang mematikan ini," tegas Dr. Beny yang juga anggota DPRD Jatim saat ditemui usai ikuti rapat Paripurna, Senin (24/7). Politisi asal Partai Gerindra Jatim ini juga mengingatkan bagi kelompok LGBT yang ada di Indonesia tidak

SURABAYA (Mediabidik) - Surabaya Great Expo (SGE), kini hadir kembali di tahun 2017. Berbeda dengan penyelenggaraan tahun lalu, agenda tahunan kali ini dikemas dengan 'kemasan baru'. Bila sebelumnya, pameran industri, perdagangan, investasi, pariwisata, perbankan dan produk selalu digelar di bulan Mei sebagai bagian acara memeriahkan hari Jadi Kota Surabaya (HJKS), tahun ini digelar pada bulan Agustus. SGE 2017 akan digelar di Grand City Mall Surabaya pada 30 Agustus-3 September. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Arini Pakistyaningsih menyampaikan, SGE 2017 yang memasuki tahun ke delapan, akan dikemas lebih spesial dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini karena produk-produk yang dipamerkan akan lebih berkualitas. "Ibu wali kota sudah berpesan kepada kami supaya Surabaya Great Expo kali ini tidak biasa-biasa saja. Karena itu, kami berupaya agar SGE tahun ini menjadi event yang spesial," jelas Arini di acara jumpa pers yang digelar di kantor Bagian Humas Pemkot Su

SURABAYA (Mediabidik) - Penemuan ratusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di sungai desa Gandusari, kabupaten Blitar Jawa Timur. Sangat disayangkan pemerintah kota (Pemkot) Surabaya, pasalnya ratusan kartu tersebut mayoritas milik warga Surabaya.  Kabag Humas Pemkot Surabaya, M Fikser mengatakan, keaslian ratusan KIS yang ditemukan salah satu warga Blitar itu harus dicek lebih dulu.  "Dalam hal ini, kesehatan, warga Surabaya kan sudah memiliki BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Bagi mereka yang belum tercover BPJS ini kan diberikan KIS dari pemerintah pusat," terang Fikser, Senin (24/7).  Fikser menyebut, dalam hal proses untuk mendapatkan KIS, itu langsung ditangani pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian sosial (Kemensos).  "Tapi dalam hal ini (KIS) kan tidak melibatkan pemerintah kota. Kita tidak tahu memang, proses pendataannya dari awal bagaimana. Bisa juga datanya diambil dari BPJS," katanya lagi.  Pihak Pemkot Surabaya sendiri, akan melihat perkembanga

SURABAYA (Mediabidik) - Setelah tenggat waktu 30 hari yang diberikan Disperindag kota Surabaya setelah pembekuan ijin usaha pengelolaan pasar rakyat (IUP2R) ketiga pasar yang diduga melanggar Dinas Perdagangan Kota Surabaya akan terbitkan surat bantuan penertiban (Bantib) untuk penertiban tiga pasar ilegal.  Kepala Dinas Perdagangan Arini Pakistyaningsih mengatakan, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas, ada mekanisme yaitu tahapan masa 30 hari setelah pembekuan dan selanjutnya akan dicabut ijinnya. Aturan ini menurutnya memang tidak tercantum dalam Perda dan Perwali, tapi keberadaanya melengkapi secara teknis. "Maka setelah dibekukan kemudian dicabut ijinnya setelah 30 hari. Berarti sudah resmi ditutup dan kita terbitkan Bantib. Kita sudah komunikasi intens dengan Satpol PP dan sudah siap-siap," kata Arini kepada wartawan, Senin (24/07).  Saat ini, Arini masih memberikan waktu sesuai ketentuan agar pedagang yang dibekukan ijin pasarnya segera mempersiapkan

SURABAYA (Mediabidik) -Tudingan miring yang ditujukan Partai Demokrat yang dianggap krisis kader tidak sepenuhnya benar. Kali ini dibuktikan dengan munculnya kader dari Partai Demokrat yang mendaftarkan diri dalam Pilgub Jatim 2018. Salah satunya Nurhayati Assegaff kemudian disusul Fandi Utomo (FU) yang juga asli kader Demokrat.      Nur Muhyidin Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jatim mengaku sangat senang dengan keinginan Fandi Utomo untuk daftar di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 mendatang lewat pintu Partai Demokrat. Ini untuk menjawab tandatanya publik jika Demokrat dikabarkan krisis kader. Apalagi diketahui jika mereka yang daftar memiliki posisi penting di DPR RI.        "Kita sebagai kader sekaligus masyarakat Jatim pasti kenal Fandi Utomo atau yang lebih dikenal Pak FU. Selain pernah maju sebagai Walikota Surabaya sekaligus yang bersangkutan sering turun kebawah baik sebagai anggota Komisi II DPR RI sekaligus untuk sekedar sosialisasi ke masyarakat terkait kinerja dewan,

SURABAYA (Mediabidik) - 44 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, dilantik oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Jumat (21/7/2017). Dari 44 pejabat yang dilantik, rinciannya berdasarkan eselon, dua orang pejabat eselon III A, empat orang pejabat eselon III B, 24 orang pejabat eselon IV A, dan 14 pejabat eselon IV B. Prosesi pelantikan tersebut dihadiri Sekkota Surabaya, Hendro Gunawan beserta asisten Sekkota. Serta, jajaran kepala dinas maupun camat. Seusai pelantikan, wali kota bersama Sekkota dan jajaran kepala dinas, menyalami 44 pejabat yang dilantik tersebut.  Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyampaikan, mutasi pejabat ini rutin dilakukan di lingkungan Pemkot Surabaya. Pertimbangannya, selain ada yang untuk mengisi posisi kosong, juga demi melakukan penyegaran di posisi baru. Karenanya, wali kota mengimbau agar pejabat yang dimutasi tidak perlu merasa dirinya disingkirkan. "Tidak boleh ada niat

SURABAYA (Mediabidik) - Pemkot Surabaya apresiasi kinerja jajaran kejaksaan dalam penyelamatan asset milik pemkot Surabaya. Apresiasi tersebut diwujudkan dalam bentuk penghargaan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya di Balai Kota Surabaya, Jumat (21/7/2017). Penghargaan tersebut diberikan langsung walikota Surabaya kepada Kepala Kejari Surabaya, Didik Farkhan dan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Muhammad Rawi.   Penghargaan dari wali kota ini tidak lepas dari peran Kejari Surabaya dan Kejari Tanjung Perak yang selama 2017 ini telah banyak membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menyelamatkan aset-asetnya. Termasuk juga membantu di persidangan terkait sengketa aset. "Saya memberikan penghargaan karena Kejari dan Kejari Tanjung Perak karena banyak membantu Pemkot untuk selamatkan aset. Apalagi besok hari jadi korps Adhyaksa. Momentum itu yang kami gunakan. Penghargaan ini atas nama Pemkot