Skip to main content

Posts

Warga Morokrembangan Tolak Penandaan Rumah oleh APH Gabungan

SURABAYAIMediabidik.Com – Adanya penolakan dari warga RT 09/RW 06 Kelurahan Morokrembangan atas proses penandaan rumah yang dilakukan aparat penegak hukum (APH), yang dipimpin langsung Ketua Satpol PP Kota Surabaya, memicu ketegangan di lokasi, pada Senin (23/2) pagi. ‎ ‎APH gabungan yang akan melakukan penandaan tersebut terdiri dari Satpol PP Kota Surabaya, kepolisian, TNI, dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, serta perwakilan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya. ‎ ‎Sumariono, salah satu tokoh masyarakat RW 09, menjelaskan bahwa pada dasarnya warga tidak menolak proses penandaan rumah yang dilakukan oleh APH. "Warga RT 09, RW 06 bukan menolak penandaan rumah yang di lakukan oleh APH," ujarnya. ‎ ‎Lebih lanjut, Sumariono menyebutkan bahwa secara prinsip warga mendukung program normalisasi sungai di lingkungan mereka.  ‎ ‎"Warga menghendaki normalisasi sungai Kalianak 8 meter sesuai dengan pengakuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (...
Recent posts

Komisi B Nilai Pedagang Pasar Keputran Selatan Jadi Korban Kebijakan Keliru

SURABAYAIMediabidik.Com – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mochammad Mahmud, menyoroti berlarut-larutnya proses pembangunan Pasar Keputran Selatan yang hingga kini belum juga memiliki kontraktor pemenang lelang. Ia meminta Pemerintah Kota Surabaya segera mengambil langkah konkret agar para pedagang tidak terus menjadi korban kebijakan yang dinilai keliru. Mahmud menyampaikan, pihaknya akan kembali memanggil jajaran terkait hingga akhir Februari untuk meminta kepastian progres proyek tersebut. Menurutnya, jika hingga batas waktu itu tetap tidak ada pemenang lelang, maka harus segera dicarikan solusi alternatif. "Pedagang sudah terlanjur terdampak. Jangan sampai mereka terus menanggung beban tanpa kejelasan," ujarnya, Senin (23/2/2026). Ia menjelaskan, pembongkaran pasar yang telah dilakukan sebelumnya membuat para pedagang harus keluar dan menempati bangunan penampungan sementara (BPS). Namun kondisi di lokasi sementara itu sepi pembeli, sehingga banyak ped...

Usung Semangat Kebersamaan & Keberkahan, Bank Jatim Hadirkan Ragam Promo Spesial Ramadan

SURABAYA|Mediabidik.Com - Selama bulan suci Ramadan 1447 H, Bank Jatim menghadirkan berbagai program dan promo spesial bagi para nasabah setia.  Dengan mengusung semangat kebersamaan dan keberkahan, rangkaian program ini ditujukan untuk memberikan pengalaman perbankan yang istimewa sekaligus penuh manfaat selama Ramadan hingga Idul Fitri. Corporate Secretary Bank Jatim Fenty Rischana menjelaskan, program spesial Ramadan yang telah diluncurkan, yaitu Iftar Eksklusif untuk Nasabah Prioritas di Hotel Bintang Lima. "Sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah prioritas, Bank Jatim menyelenggarakan Special Iftar Ramadan bagi nasabah Jatim Prioritas dan Jatim Syariah Prioritas di sejumlah hotel bintang lima ternama, seperti JW Marriott Hotel Surabaya dan Sheraton Surabaya. Melalui kegiatan ini, nasabah dapat menikmati suasana berbuka puasa yang hangat dan eksklusif, juga sekaligus mempererat silaturahmi dalam balutan layanan premium khas Bank Jatim," terangnya. Tak hanya i...

BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Pasien Miskin Bertaruh Nyawa di Meja Operasi

SURABAYAIMediabidik.Com – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr Michael Leksodimulyo, menyoroti polemik penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terdampak pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berdasarkan Menteri Sosial Republik Indonesia melalui SK Nomor 3 Tahun 2025. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi Komisi D bersama BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Kamis (19/2/2026). Dalam forum tersebut, Michael menjelaskan bahwa proses sinkronisasi data dari pusat membutuhkan waktu evaluasi sekitar tujuh hingga 14 hari. Selain itu, aktivasi kepesertaan bantuan iuran tidak dapat dilakukan di tengah bulan dan baru bisa efektif pada awal bulan berikutnya. Kondisi inilah yang kerap memicu keluhan warga ketika membutuhkan layanan kesehatan secara mendesak. Ia menyinggung janji pelayanan kesehatan cukup dengan KTP Surabaya yang sebelumnya kerap disampaikan kepala daerah.  Di lapangan, kata dia, tidak sedikit warga yang tetap ditolak ruma...

DPRD Surabaya Dorong Penguatan Sosialisasi Reaktivasi BPJS PBI

SURABAYAIMediabidik.Com – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Malik, mendorong penguatan sosialisasi serta penyempurnaan mekanisme reaktivasi BPJS Kesehatan, khususnya bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), agar akses layanan kesehatan bagi masyarakat semakin mudah dan tidak membingungkan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama BPJS Kesehatan Surabaya di lingkungan DPRD Kota Surabaya pada Kamis (19/02/2026). Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menilai koordinasi antarinstansi sejauh ini sudah berjalan, namun masih diperlukan penguatan di tingkat teknis.  Menurutnya, kejelasan alur dan keseragaman informasi sangat penting agar masyarakat tidak mengalami kebingungan saat membutuhkan pelayanan medis, terutama dalam kondisi mendesak. Dalam forum tersebut turut dibahas mekanisme reaktivasi kepesertaan BPJS PBI yang saat ini dapat dilakukan ketika peserta sedang membutuhkan layanan kesehatan. Namun demikian, Malik menye...

DPRD Surabaya Soroti Dampak Penonaktifan DTSEN oleh Kemensos RI

SURABAYAIMediabidik.Com – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan guna membahas dampak pelaksanaan SK Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Kamis (19/2/2025). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, menyoroti penonaktifan 45.006 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Surabaya dari total lebih 11 juta jiwa secara nasional. Anggota Komisi D, Johari Mustawan, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh mengganggu akses layanan kesehatan bagi warga miskin dan kelompok rentan. Ia meminta adanya sistem peringatan dini atau early warning system bagi peserta yang dinonaktifkan agar tidak kebingungan saat membutuhkan pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit. "Kita minta ada early warning system. Jangan sampai warga baru tahu statusnya nonaktif saat sedang sakit dan datang ke fasilitas kesehatan," ujarnya. Johari juga mendorong mekan...

Respon Kasus Perundungan, Dewan Pertanyakan Implementasi Program Perlindungan Anak

SURABAYAIMediabidik.Com - Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk merespons meningkatnya kasus perundungan anak, Rabu (18/2/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, itu menghadirkan perwakilan BPBD, BP3APPKB, Dinas Pendidikan, Satpol PP, Bagian Hukum dan Kerja Sama, serta jajaran lurah dan camat dari Tambakrejo, Tambaksari, dan Simokerto. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus konsolidasi untuk memperkuat sistem perlindungan anak hingga tingkat kelurahan dan RW. Dalam forum itu, anggota Komisi D, dr. Zuhrotul Mar'ah, menyoroti efektivitas perubahan kelembagaan dari DP3P2KB menjadi BP3APPKB serta implementasi layanan perlindungan anak di tingkat bawah. Ia mempertanyakan sejauh mana keberadaan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di level RW dan kelurahan berjalan optimal dan terintegrasi dengan kader Surabaya Hebat (KSH) maupun unsur lain di masyarakat. "Pengawasan dan pendampingan keluarga rentan...