Mediabidik.com

SURABAYAIMediabidik.Com – Pasca ditetapkannya Perda Hunian Layak dalam Rapat Paripurna perdana usai libur Lebaran 1447 Hijriah pada Senin (30/03/2025) lalu semakin memunculkan berbagai pendapat dan masukan dari kalangan legislatif, tak terkecuali dari H. Budi Leksono, S.H. Menurutnya, program pemerintah yang telah tercantum aturannya dalam Perda Hunian Layak harus benar-benar dikawal agar tepat sasaran untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan kelayakan. "Kalau memang Hunian Layak itu kan seharusnya layak untuk warga yang mungkin selama ini kehidupannya tidak layak, agar menjadi layak," katanya ketika dimintai tanggapan, Senin (06/04/2026). Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya yang biasa akrab disapa Haji Buleks ini mengatakan, bahwa kelayakan bertempat tinggal memang adalah Hak yang dijelaskan secara lebih lanjut di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. "Dalam pasa...

SURABAYAIMediabidik.Com - DPRD kota Surabaya menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 DPRD Kota Surabaya menyoroti pelaksanaan sejumlah program pembangunan, khususnya proyek pavingisasi yang bersumber dari dana kelurahan. Sekretaris Pansus LKPJ 2025, Syaifuddin Zuhri, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ tidak hanya berfokus pada laporan administratif, tetapi juga harus mencerminkan realisasi kinerja nyata di lapangan. “Kita tidak hanya melihat laporan administratif, tetapi juga bentuk nyata di lapangan. Harus ada kesesuaian antara perencanaan dan hasil pekerjaan,” ujarnya usai rapat pansus, Senin (6/4/2026). Menurutnya, setiap pekerjaan yang tidak memenuhi target maupun standar kualitas akan menjadi bahan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai referensi dalam penyusunan perubahan anggaran agar program pembangunan ke depan lebih tepat sasaran. ...

SURABAYAIMediabidik.Com - Pansus Air Limbah Domestik DPRD Surabaya terus mematangkan rancangan aturan pengelolaan limbah rumah tangga demi meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Senin (6/4/2026), pansus menghadirkan pakar Teknik Lingkungan dari ITS, Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.Es ., Ph.D., guna memberikan masukan strategis terkait sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Ketua Pansus sekaligus Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, menegaskan bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan kewenangan pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi. Sementara pemerintah pusat berperan sebagai regulator yang menetapkan kebijakan umum. Ia menyebut sejumlah daerah di Indonesia telah lebih dulu memiliki peraturan daerah (perda) terkait limbah domestik, seperti Banda Aceh, Palembang, Kartasura, Kabupaten Badung di Bali, Banjarmasin, hingga Makassar. “Surabaya mau tidak mau ha...

SURABAYAIMediabidik.Com - Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Surabaya untuk menggantikan almarhum Adi Sutarwijono resmi mulai berproses. Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya yang juga Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menyatakan bahwa tahapan awal telah dilalui dan kini memasuki proses administratif lanjutan. Armuji mengungkapkan, surat PAW telah diterima dari DPP PDIP dan dirinya telah menandatangani pengajuan untuk diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. "PAW alhamdulillah sudah, suratnya sudah turun. Kemarin juga sudah kami teken untuk pengajuan ke KPU," ujarnya saat menghadiri pembukaan Musyawarah Cabang DPC PKB Surabaya pada Sabtu (04/04/2026). Setelah pengajuan ke KPU Surabaya, proses akan berlanjut sesuai mekanisme yang berlaku, yakni verifikasi dan penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur sebagai dasar pelantikan anggota DPRD pengganti. "Prosesnya nanti ke KPU, kemudian keluar SK Gubernur. Administrasi yang dipe...

SURABAYAIMediabidik.Com - DPRD Surabaya melalui Panitia Khusus (Pansus) terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.  Regulasi ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan pekerja, sekaligus memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban jaminan sosial. Ketua Pansus Abdul Malik yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya mengatakan, salah satu penguatan dalam raperda ini adalah penambahan aspek sanksi.  Meski bukan menjadi satu-satunya fokus, keberadaan sanksi dinilai penting sebagai instrumen pendukung agar aturan berjalan efektif. "Perwali sudah ada, tapi tidak mengatur sanksi. Di perda ini nanti akan ada penguatan, termasuk sanksi administratif hingga konsekuensi hukum, menyesuaikan dengan tingkat pelanggarannya," ujar Malik pada Kamis (02/04/2026). Ia menekankan, tujuan utama dari pengaturan tersebut bukan semata-mata menghukum, melainkan mendorong perusahaan agar lebih patuh dalam mend...

JAKARTA|Mediabidik.Com - Di tengah persaingan perbankan yang semakin ketat, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) berhasil melewati tahun 2025 dengan kinerja yang solid. Hal tersebut dapat dilihat dari Pemaparan Publik Kinerja Keuangan Bank Jatim Tahun 2025 yang telah dilaksanakan di Hotel Discovery SCBD Jakarta, pada Senin (30/3/2026).  Dalam analyst meeting tersebut, dihadiri langsung oleh Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo bersama dengan Wakil Direktur Utama Bank Jatim R Arief Wicaksono, Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim RM Wahyukusumo Wisnubroto, serta Direktur Bisnis, Mikro Retail & Usaha Syariah Bank Jatim Tonny Prasetyo. Winardi menjelaskan, menutup tahun 2025 di tengah dinamisnya kondisi ekonomi di berbagai level, manajemen telah mengimplementasikan beberapa strategi untuk menjaga performa bisnis dan keuangan Bank Jatim. Antara lain keseimbangan dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan memperbesar ra...