Mediabidik.com

SURABAYAIMediabidik.Com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas melarang seluruh kadernya untuk tidak terlibat dalam pemanfaatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memperoleh keuntungan finansial maupun manfaat material lainnya, termasuk pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). H. Saleh Ismail Mukadar, S.H., seorang kader senior PDIP mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut sebenarnya telah ditetapkan sejak lama. Larangan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, terutama karena program tersebut dinilai masih memiliki banyak aspek yang perlu ditinjau ulang oleh partai. “Secara resmi DPP melarang kader untuk terlibat dalam kebijakan yang masih dikritisi oleh partai,” ujarnya, Rabu (01/07/2026). Namun, di lapangan kebijakan tersebut disebut belum berjalan optimal. Hal ini menyusul adanya informasi mengenai keterlibatan sejumlah pihak yang diduga terafiliasi dengan P...

SURABAYAIMediabidik.Com – Proyek penataan dan revitalisasi kawasan Kalimas terus menunjukkan tren positif. Saat ini, total progres pengerjaan fisik secara keseluruhan diperkirakan telah menyentuh angka 90%. Pemerintah Kota Surabaya menargetkan seluruh proyek infrastruktur di sepanjang segmen Kalimas ini rampung serentak pada tanggal 25 Juli 2026. ​Harindrayana Kabid Bangunan Gedung DPRKPP kota Surabaya mengatakan, pengerjaan proyek berskala besar ini dibagi ke dalam empat segmen, mulai dari kawasan Monkasel (Monumen Kapal Selam) hingga kawasan Jembatan Siola. ​"Target utama semua harus selesai tanggal 25 Juli. Namun, prioritas saat ini difokuskan pada segmen satu, yaitu mulai dari kawasan Monkasel hingga Jembatan WTC," ujar Harindrayana kepada media ini, Rabu (1/7/2026). ​Keberhasilan proyek ini tidak lepas dari sinergi tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya yang berbagi peran sesuai tupoksinya: ​Dinas Cipta Karya: Bertanggung jawab penuh ata...

SURABAYAIMediabidik.Com - Setelah melewati dinamika perdebatan yang panjang terkait nasib 80 persil tanah warga Kedung Cowek, sebuah kesepakatan akhirnya berhasil dikunci. Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Surabaya berkomitmen untuk segera turun ke lapangan guna melakukan cek lokasi dan pengukuran fisik (pemplotingan) lahan.  Hal ini seperti memasuki babak baru dalam upaya pembahasan penyelesaian sengketa tanah di Kedung Cowek. Pihak BPN Surabaya menindaklanjuti kesepakatan dalam rapat dengar pendapat di Komisi A dengan Menyusun skema validasi objek tanah di lapangan.  Pihak BPN menegaskan tidak ingin gegabah. Sebelum melangkah ke proses pengukuran resmi demi pemecahan sertifikat, langkah awal yang paling krusial adalah melakukan peninjauan lokasi untuk memastikan koordinat fisik tanah secara akurat. "Kita harus mengetahui kondisi fisik dan koordinat strukturnya secara pasti di lapangan, jangan sampai menebak-neba...

SURABAYAIMediabidik.Com –Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (hearing) untuk mengurai benang kusut, sengketa tanah warga di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Surabaya. Rapat yang berlangsung pada Selasa, 30 Juni 2026 tersebut sempat tertunda empat kali akibat absennya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hearing kali ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Yona Bagus Widyatmoko, S.H., S.M., M.H., serta segenap anggota Komisi A, diantaranya Anas Karno Sekretaris Komisi A (Fraksi PDI-Perjuangan), Cahyo Siswo Utomo Ketua Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Muhammad Saifuddin : Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Tubagus Lukman Amin: Ketua Fraksi PKB Surabaya, Haji Muhaimin: Ketua DPC PPP Kota Surabaya.  Selain perwakilan legislatif, rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan BPN II Surabaya (Dwinanto dan Subianto), Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemkot Surabaya...

SURABAYAIMesdiabidik.Com -  Tidak hanya berfokus pada bangunan baru, Pemkot Surabaya juga mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi gedung sekolah. Saat ini, tercatat ada 18 satuan pendidikan (SD dan SMP) yang sedang berjalan proses rehabilitasinya melalui sistem lelang, di luar perbaikan-perbaikan ringan yang menggunakan metode swakelola (satgas). ​Fokus rehabilitasi tahun ini menyasar dua hal utama : ​Perbaikan Atap : Mengingat dinamika cuaca yang sering mengalami fenomena kemarau basah, perbaikan atap bocor dan talang air menjadi prioritas agar tidak mengganggu aktivitas belajar. ​Standarisasi Toilet : Pemkot menginginkan toilet sekolah yang bersih dan kering. Namun, berdasarkan aspirasi dari pihak sekolah dan adaptasi kebiasaan siswa, toilet tidak diubah total menjadi toilet duduk. Pihak dinas tetap menyediakan kombinasi toilet jongkok dan toilet duduk sebagai pilihan di sekolah. ​"Untuk memaksimalkan perawatan, Dinas Pe...

SURABAYAIMediabidik.Com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) siap mengambil langkah taktis guna menyelesaikan masalah administrasi kependudukan (adminduk) di Rusun Urip Sumoharjo. Langkah "jemput bola" akan dilakukan untuk mendata langsung dan mengurai keluhan para penghuni rusun. Masalah kependudukan di rusun tersebut sempat menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama DPRD Kota Surabaya baru-baru ini. Berdasarkan aturan yang berlaku, setiap penghuni rusun yang ingin memasukkan anggota keluarga baru ke dalam Kartu Keluarga (KK) atau pindah masuk wajib mengantongi surat pernyataan tidak keberatan dari DPRKPP. Pemkot Surabaya menegaskan bahwa penerbitan dokumen kependudukan harus tetap mengacu pada regulasi yang sah, yakni Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 83 Tahun 2023 tent...