Mediabidik.com

SURABAYAIMediabidik.Com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menggelar rapat konsolidasi pengurus tingkat Anak Cabang (PAC), Ranting, hingga Anak Ranting se-Kecamatan Pakal dan Benowo. Kegiatan berlangsung di Gedung Serbaguna Perumahan UKA Sememi, Kecamatan Benowo, Minggu (12/7/2026).   Rapat dibuka langsung oleh Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya yang juga menjabat Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri. Turut hadir Ketua PAC PDIP Benowo Hambali, Ketua PAC PDIP Pakal Seno, jajaran pengurus KSB Ranting kedua kecamatan, serta Ketua Srikandi SZ Community Hj. Herlina Susilawati Hermansyah.   Syaifuddin Zuhri yang akrab disapa Ipuk menjelaskan kegiatan ini merupakan langkah resmi partai sesuai arahan DPP PDIP di bawah pimpinan Ketua Umum Hj. Megawati Soekarno Putri. Pembentukan struktur baru dilakukan karena masa bakti kepengurusan lama telah berakhir, seiring ketentuan pergantian struktur setiap lima tahun sekali. ...

SURABAYAIMediabidik.Com – Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya menjadi sorotan dalam rapat koordinasi Komisi B DPRD Surabaya, Senin (13/7/2026). Rapat yang dihadiri jajaran DPKP, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) itu mengupas capaian serapan anggaran hingga potensi optimalisasi pendapatan daerah dari sektor layanan Damkar. Meski secara umum realisasi anggaran dinilai baik, Komisi B menemukan masih ada dua program yang memiliki tingkat serapan relatif rendah dibanding program lainnya. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan program hingga kontribusi terhadap pendapatan daerah. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Eny Minarsih, menilai mayoritas program DPKP telah menunjukkan kinerja yang memuaskan. Namun, ia meminta adanya evaluasi khusus terhadap program-program yang penyerapannya masih tertingg...

SURABAYAIMediabidik.Com - Anggota Komisi B DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Baktiono, mengkritik penggunaan sistem desil dalam penentuan penerima bantuan sosial (bansos). Menurutnya, pengelompokan masyarakat berdasarkan desil justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya. Baktiono menilai pemerintah seharusnya menggunakan indikator yang lebih sederhana dan objektif, yakni tingkat penghasilan masyarakat dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di masing-masing daerah. Menurut dia, konsep Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi dasar penetapan upah minimum sudah cukup untuk menjadi acuan dalam menentukan apakah seseorang masuk kategori mampu atau tidak mampu. "Kalau negara memang berniat membantu warganya, jangan menggunakan kastanisasi atau sistem desil. Cukup gunakan satu ukuran, yaitu apakah penghasilannya di bawah UMK ...

SURABAYAIMediabidik.Com – Keputusan Pemerintah Kota Surabaya memutasi Lurah Tambak Wedi, Muhammad Yusufian, menyusul viralnya dugaan pungutan liar (pungli) di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Tambak Wedi, memicu gelombang penolakan dari masyarakat setempat. Merasa kehilangan sosok pemimpin yang dinilai dekat dengan warga, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, LPMK, hingga tokoh pemuda menggelar rapat luar biasa sebagai bentuk sikap bersama. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari RW 01 hingga RW 04 yang membawahi sebanyak 56 RT, Kamis (07/09). Ketua RW 01, Achmad Sholeh, mengaku kecewa atas keputusan mutasi yang dilakukan secara mendadak. Menurutnya, kebijakan tersebut mengejutkan seluruh elemen masyarakat karena Muhammad Yusufian selama ini dikenal sebagai lurah yang aktif dan responsif terhadap kebutuhan warga. "Kami sangat kecewa dan sedih. Mutasi ini membuat syok seluruh elemen masyarakat di Tambak Wedi," ujarnya pada war...

SURABAYAIMediabidik.Com – Polemik dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan stan Sentra Wisata Kuliner (SWK) Tambak Wedi yang berujung pada pencopotan Lurah Tambak Wedi terus menjadi perhatian publik. Di tengah proses hukum yang mulai berjalan, DPRD Surabaya meminta masyarakat tidak mengaitkan persoalan tersebut dengan kebijakan mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi kewenangan penuh Wali Kota Surabaya. Wakil Ketua DPRD Surabaya Arief Fathoni menilai respons warga yang menyayangkan pergantian lurah merupakan cerminan bahwa pejabat tersebut selama ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari mekanisme pembinaan ASN yang tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan organisasi pemerintahan. "Artinya, keberatan yang disampaikan warga itu merupakan potret bahwa penugasan lurah selama ini mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat. Tetapi mutasi dan rotasi itu merupakan hak p...

JAKARTAIMediabidik.Com – Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara terkait langkah penyidik Polri yang melakukan penggeledahan sejumlah lokasi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi batu bara PLN, serta adanya pengamanan oleh prajurit TNI di kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Menurutnya, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari kewenangan penyidik dalam menangani perkara yang menjadi ranah institusi Polri. “Sehubungan dengan isu dan informasi yang berkembang di media massa maupun media sosial saat ini, kami menyampaikan bahwa kegiatan penggeledahan yang terjadi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi Polri,” ujar Anang da...