SURABAYAIMediabidik.Com - Anggota Komisi B DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Baktiono, mengkritik penggunaan sistem desil dalam penentuan penerima bantuan sosial (bansos). Menurutnya, pengelompokan masyarakat berdasarkan desil justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya. Baktiono menilai pemerintah seharusnya menggunakan indikator yang lebih sederhana dan objektif, yakni tingkat penghasilan masyarakat dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di masing-masing daerah. Menurut dia, konsep Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi dasar penetapan upah minimum sudah cukup untuk menjadi acuan dalam menentukan apakah seseorang masuk kategori mampu atau tidak mampu. "Kalau negara memang berniat membantu warganya, jangan menggunakan kastanisasi atau sistem desil. Cukup gunakan satu ukuran, yaitu apakah penghasilannya di bawah UMK ...
SURABAYAIMediabidik.Com – Keputusan Pemerintah Kota Surabaya memutasi Lurah Tambak Wedi, Muhammad Yusufian, menyusul viralnya dugaan pungutan liar (pungli) di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Tambak Wedi, memicu gelombang penolakan dari masyarakat setempat. Merasa kehilangan sosok pemimpin yang dinilai dekat dengan warga, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, LPMK, hingga tokoh pemuda menggelar rapat luar biasa sebagai bentuk sikap bersama. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari RW 01 hingga RW 04 yang membawahi sebanyak 56 RT, Kamis (07/09). Ketua RW 01, Achmad Sholeh, mengaku kecewa atas keputusan mutasi yang dilakukan secara mendadak. Menurutnya, kebijakan tersebut mengejutkan seluruh elemen masyarakat karena Muhammad Yusufian selama ini dikenal sebagai lurah yang aktif dan responsif terhadap kebutuhan warga. "Kami sangat kecewa dan sedih. Mutasi ini membuat syok seluruh elemen masyarakat di Tambak Wedi," ujarnya pada war...