Mediabidik.com

SURABAYAIMediabidik.Com – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar hearing bersama Dinas Sosial Kota Surabaya dan BPS Kota Surabaya untuk membahas polemik penggunaan data desil sebagai dasar penyaluran bantuan sosial, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP), di Ruang Rapat DPRD.(2/9/2026) Hearing ini digelar menyusul banyaknya aduan warga yang mengalami kenaikan desil secara drastis. Akibatnya, warga yang sebelumnya masuk kategori miskin dan prasejahtera kini tidak lagi memenuhi syarat menerima bantuan, padahal kondisi ekonomi belum membaik. Kepala BPS Kota Surabaya, Arif Chandrasetiawan, menjelaskan data desil bersumber dari DTSEN atau Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pendataan dilakukan Pemkot bersama BPS dan mengacu pada data lintas kementerian seperti BPJS dan BKKBN. "Penentuan desil dilakukan oleh BPS Pusat sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Ada 39 variabel indikator yang dipakai, mulai dari aset, pendidikan, h...

SURABAYAIMediabidik.Com -  Pengadilan Agama (PA) Surabaya terus memperkuat komitmen perlindungan hak perempuan dan anak pascabercerai. Melalui program integrasi yang telah diinisiasi sejak 2024, PA Surabaya memastikan mantan suami menjalankan kewajibannya secara hukum terkait nafkahkan bekas istri dan anak. ​Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Muphi Ahmad Bayhaqi, menjelaskan bahwa secara hukum mantan istri memiliki hak yang wajib dipenuhi suami pascabercerai. Hak tersebut mencakup nafkah iddah selama tiga bulan, kiswah (pakaian), makan, tempat tinggal, serta mut’ah sebagai pemberian pascaperceraian. ​"Di samping kebutuhan mantan istri, ada nafkah wajib untuk anak yang harus ditanggung bekas suami setiap bulan hingga anak dewasa atau mandiri, umumnya hingga usia 21 tahun atau sudah berkeluarga," ujar Muphi. Saat dikonfirmasi oleh BIDIK, Kamis (3/9/2026)  ​Aturan mengenai kewajiban tersebut telah terikat dalam UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Ma...

SURABAYAIMediabidik.Com - Rencana penambahan anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2026 menuai sorotan tajam dari Komisi C DPRD Surabaya. Pengajuan anggaran yang muncul pada penghujung Agustus 2026 itu dinilai perlu dikaji lebih mendalam, terutama karena sebagian program dan belanja bernilai besar baru muncul ketika waktu pelaksanaan anggaran tinggal sekitar empat bulan. Sorotan tidak hanya menyasar besarnya anggaran, tetapi juga efektivitas program pengelolaan sampah dan sejumlah kegiatan yang dikaitkan dengan Kampung Pancasila, Kampung Green and Clean, hingga lomba-lomba lingkungan yang sebelumnya pernah menjadi program unggulan namun sempat vakum selama pandemi Covid-19. Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Siti Maryam, meminta DLH memastikan setiap penambahan anggaran memiliki dasar data yang jelas dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. "Kalau sekarang anggaran muncul seg...

SURABAYAIMediabidik.Com  - Banyaknya papan nama pengaman aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) yang berserakan dan roboh di wilayah Kelurahan Sumberjo hingga kini belum ditangani secara menyeluruh. Keterbatasan proses perbaikan diduga terjadi akibat mekanisme pelaporan dari pihak kelurahan yang sejauh ini hanya dilakukan secara lisan. ​Lurah Sumberejo, Rois Yunianto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan kondisi kerusakan tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Namun, penyampaian informasi tersebut belum dilakukan melalui surat resmi ke dinas terkait. ​"Kami sudah melaporkan ke BPKAD, cuma tidak melalui surat. Cukup melalui lisan dengan para petugas pemasang aset yang ada di wilayah Kelurahan Sumberjo," ujar Rois saat dikonfirmasi. Selasa (2/9/2026).   ​Rois menjelaskan, laporan lisan biasanya disampaikan secara langsung saat tim BPKAD turun ke lapangan untuk memasang papan pengaman baru. Kendati demikian, tidak semua laporan dapat ditindakla...

SURABAYAIMediabidik.Com – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAK APBD-P) 2026 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya di Komisi C DPRD Surabaya mengungkap sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Selain kebutuhan jamban bagi warga miskin, efektivitas pengelolaan sampah, dan pengadaan gerobak sampah, ditemukan pula ketidaksinkronan angka anggaran antara DLH dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat koordinasi yang digelar Selasa (1/9/2026) dipimpin Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan dan dihadiri jajaran pejabat DLH Surabaya. Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati menyoroti adanya perbedaan signifikan dalam penyajian anggaran. Menurutnya, dalam pembahasan di TAPD disebutkan anggaran DLH mengalami pengurangan Rp24 miliar. Namun, angka yang disampaikan DLH justru menunjukkan penambahan sekitar Rp190 miliar. “Di TAPD anggarannya dikurangi Rp24 miliar untuk DLH, tapi di DLH tadi anggarannya...

SURABAYAIMediabidik.Com – DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota Surabaya atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026, Senin (31/8/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri dan dihadiri 37 anggota dewan. Jumlah tersebut memenuhi kuorum sehingga rapat dapat dilanjutkan. Dalam pembukaan rapat, Syaifuddin mengatakan, agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna pada Jumat (28/8/2026). "Pada rapat paripurna hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026, perwakilan fraksi-fraksi telah menyampaikan pemandangan fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun 2026. Selanjutnya, pada rapat ini Wali Kota akan menyampaikan tanggapan atau jawaban atas pe...