Mediabidik.com

SURABAYAIMediabidik.Com - Upaya PT Unicomindo Perdana menagih pembayaran utang sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan yang sudang bersifat inkracht atau tetap, masih terus berproses. Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menegaskan, pada prinsipnya, pihaknya tetap menghormati putusan pengadilan. Namun, ia juga tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian lantaran tak ingin terjebak masalah di kemudian hari. "Kami prinsipnya tetap menghormati putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang sudah inkrah itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Mau tidak mau harus kita hormati dan laksanakan. Namun, kami juga tak ingin gegabah hingga dapat menimbulkan masalah dikemudian hari,"ujarnya, Kamis (9/4/2026).  Oleh karenanya, disatu sisi pihaknya akan terlebih dahulu menggelar rapat pimpinan untuk menyikapi masalah tersebut. Disisi lain, pihaknya juga berencana untuk melakukan konsultasi hukum, dengan meminta legal opi...

SURABAYAIMediabidik.Com - Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas maraknya kasus dugaan perdagangan orang (human trafficking) yang terjadi di apartemen kawasan Jalan Kalisari, Kusuma Bangsa, Rabu (8/4/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi D, dr Akmarawita Kadir, dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait, mulai dari Polrestabes Surabaya, DP3A-BP2KB, manajemen Apartemen, Dispendukcapil, Satpol PP, hingga Camat Genteng. Dalam forum tersebut, anggota Komisi D, dr Zuhrotul Mar'ah, menyoroti praktik prostitusi terselubung yang dinilai kian marak dan berulang. Ia menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama. “Meskipun regulasi seperti perda dan undang-undang telah tersedia, implementasinya di lapangan belum maksimal sehingga pelaku merasa aman dan praktik tersebut seolah dinormalisasi,”kata dr. Zuhro. Ia juga menyinggung faktor ekonomi sebagai akar persoalan. Menurutnya, perempuan dengan...

SURABAYAIMediabidik.Com – Pasca ditetapkannya Perda Hunian Layak dalam Rapat Paripurna perdana usai libur Lebaran 1447 Hijriah pada Senin (30/03/2025) lalu semakin memunculkan berbagai pendapat dan masukan dari kalangan legislatif, tak terkecuali dari H. Budi Leksono, S.H. Menurutnya, program pemerintah yang telah tercantum aturannya dalam Perda Hunian Layak harus benar-benar dikawal agar tepat sasaran untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan kelayakan. "Kalau memang Hunian Layak itu kan seharusnya layak untuk warga yang mungkin selama ini kehidupannya tidak layak, agar menjadi layak," katanya ketika dimintai tanggapan, Senin (06/04/2026). Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya yang biasa akrab disapa Haji Buleks ini mengatakan, bahwa kelayakan bertempat tinggal memang adalah Hak yang dijelaskan secara lebih lanjut di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. "Dalam pasa...

SURABAYAIMediabidik.Com - DPRD kota Surabaya menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 DPRD Kota Surabaya menyoroti pelaksanaan sejumlah program pembangunan, khususnya proyek pavingisasi yang bersumber dari dana kelurahan. Sekretaris Pansus LKPJ 2025, Syaifuddin Zuhri, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ tidak hanya berfokus pada laporan administratif, tetapi juga harus mencerminkan realisasi kinerja nyata di lapangan. “Kita tidak hanya melihat laporan administratif, tetapi juga bentuk nyata di lapangan. Harus ada kesesuaian antara perencanaan dan hasil pekerjaan,” ujarnya usai rapat pansus, Senin (6/4/2026). Menurutnya, setiap pekerjaan yang tidak memenuhi target maupun standar kualitas akan menjadi bahan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai referensi dalam penyusunan perubahan anggaran agar program pembangunan ke depan lebih tepat sasaran. ...

SURABAYAIMediabidik.Com - Pansus Air Limbah Domestik DPRD Surabaya terus mematangkan rancangan aturan pengelolaan limbah rumah tangga demi meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Senin (6/4/2026), pansus menghadirkan pakar Teknik Lingkungan dari ITS, Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.Es ., Ph.D., guna memberikan masukan strategis terkait sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Ketua Pansus sekaligus Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, menegaskan bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan kewenangan pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi. Sementara pemerintah pusat berperan sebagai regulator yang menetapkan kebijakan umum. Ia menyebut sejumlah daerah di Indonesia telah lebih dulu memiliki peraturan daerah (perda) terkait limbah domestik, seperti Banda Aceh, Palembang, Kartasura, Kabupaten Badung di Bali, Banjarmasin, hingga Makassar. “Surabaya mau tidak mau ha...

SURABAYAIMediabidik.Com - Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Surabaya untuk menggantikan almarhum Adi Sutarwijono resmi mulai berproses. Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya yang juga Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menyatakan bahwa tahapan awal telah dilalui dan kini memasuki proses administratif lanjutan. Armuji mengungkapkan, surat PAW telah diterima dari DPP PDIP dan dirinya telah menandatangani pengajuan untuk diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. "PAW alhamdulillah sudah, suratnya sudah turun. Kemarin juga sudah kami teken untuk pengajuan ke KPU," ujarnya saat menghadiri pembukaan Musyawarah Cabang DPC PKB Surabaya pada Sabtu (04/04/2026). Setelah pengajuan ke KPU Surabaya, proses akan berlanjut sesuai mekanisme yang berlaku, yakni verifikasi dan penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur sebagai dasar pelantikan anggota DPRD pengganti. "Prosesnya nanti ke KPU, kemudian keluar SK Gubernur. Administrasi yang dipe...