Skip to main content

Posts

Pimpin PKB Surabaya, Gus Afif Siap Konsolidasikan Kekuatan Partai Menuju 2029

SURABAYAIMediabidik.Com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB resmi menetapkan Muhammad Faridz Afif atau Gus Afif sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kota Surabaya untuk masa bakti 2026–2031. Penetapan tersebut menjadi tindak lanjut dari hasil Musyawarah Cabang (Muscab) PKB Kota Surabaya yang telah berlangsung sebelumnya. Gus Afif yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya sekaligus Ketua Komisi B yang membidangi perekonomian dan keuangan, dipercaya melanjutkan estafet kepemimpinan dari Musyafak Rouf. Penunjukan ini menandai babak baru bagi PKB Surabaya dalam memperkuat konsolidasi organisasi serta mempersiapkan agenda-agenda politik strategis ke depan. Menanggapi amanah tersebut, Gus Afif menegaskan kesiapannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan partai. Menurutnya, sebagai kader PKB, loyalitas dan kesiapan menerima mandat organisasi merupakan bagian dari komitmen perjuangan yang harus dijaga. ...
Recent posts

Soroti Layanan Air Bersih, Komisi B Minta PDAM Tingkatkan Respon dan Distribusi

SURABAYAIMediabidik.Com – Komisi B DPRD Kota Surabaya memberikan sejumlah catatan terhadap pelayanan Perumda Air Minum Surya Sembada (PDAM) Surabaya setelah menerima berbagai keluhan masyarakat terkait distribusi air bersih selama kegiatan reses anggota dewan. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Bagas Imam Waluyo, mengatakan persoalan aliran air yang tidak stabil masih menjadi keluhan utama warga, terutama di kawasan Surabaya Timur. Beberapa pelanggan mengaku mengalami tekanan air yang rendah sehingga kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Menurut Bagas, berbagai aspirasi yang diterima menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas layanan, khususnya dalam memastikan distribusi air bersih dapat menjangkau seluruh pelanggan secara merata. “Masih ada warga yang mengeluhkan air mengalir kecil bahkan tidak lancar pada waktu-waktu tertentu. Keluhan seperti ini cukup banyak kami terima saat turun ke masyarakat,” ujarn...

Komisi B Minta Rencana Penertiban PKL Simpang Dukuh Harus Ada Solusi Relokasi

SURABAYAIMediabidik.Com – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Baktiono menyebut bahwa PKL Simpang Dukuh bukan di badan jalan melainkan di tepi jalan. "Kalau PKL di jalan Kenari itu jarang sekali dilalui kendaraan," kata baktiono Senin (8/6/2026) siang usai rapat. Menurut legislator PDIP ini bahwa seharusnya PKL di Simpang dukuh dicarikan solusi relokasi disediakan tempat. "Tapi lokasinya (Relokasi) tidak jauh dari situ (Simpang Dukuh),”tutur Baktiono Baktiono mencontohkan, seperti di lokasi dekat taman prestasi atau taman aspirasi pun juga bisa. "Karena sudah ada contoh seperti PKL dari boulevard pindah ke dekat WTC,” katanya Selain itu, lanjut Baktiono ada juga direlokasi dekat panti angkatan laut bahkan PKL buka pagi sampai malam hari "Itu mereka bisa ditempatkan situ sehingga perekenomian mereka bisa terangkat,”imbuhnya. Menurut Baktiono ...

Penertiban PKL Genteng Antara Ketegasan Aturan dan Tanggung Jawab Mencari Solusi

SURABAYAIMediabidik.Com - Suasana ruang rapat Komisi B DPRD Surabaya, Senin (8/6/2026), menjadi cerminan dari persoalan klasik yang terus berulang di Kota Pahlawan bagaimana menegakkan aturan tanpa mengorbankan kehidupan masyarakat kecil yang bergantung pada ruang-ruang publik untuk mencari nafkah. Rencana penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Genteng kembali memantik perdebatan. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban menjaga fungsi trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Namun di sisi lain, keberadaan para PKL juga menjadi bagian dari denyut ekonomi rakyat yang selama bertahun-tahun tumbuh di sudut-sudut kota. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Faridz Afif, mengingatkan bahwa penegakan aturan tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Pesan itu terdengar sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat penting. "Ketika pemerintah memutuskan melakuk...

DPRD Surabaya Temukan Dugaan Penyalahgunaan Izin Usaha dalam Kasus TPPO di Gion Spa

SURABAYAIMediabidik.Com - Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terungkap di Gion Spa and Park, kawasan Surabaya Barat, memantik perhatian serius DPRD Surabaya. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi D pada Senin (8/6/2026), berbagai persoalan krusial mengemuka, mulai dari dugaan penyalahgunaan izin usaha hingga lemahnya pengawasan pemerintah terhadap operasional tempat usaha berisiko. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafii, menyebut kasus tersebut sebagai tamparan bagi Kota Surabaya yang selama ini dikenal sebagai Kota Layak Anak. Menurutnya, terungkapnya dugaan eksploitasi anak di bawah umur dalam sebuah usaha spa menunjukkan adanya kelengahan berbagai pihak. "Peristiwa ini menampar wajah kita semua. Surabaya sebagai Kota Layak Anak merasa tercoreng karena kecolongan. Karena itu kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi kepada siapa pun yang terbukti terliba...

DPRD Surabaya minta Pemkot Tunda Penertiban RPU di Pasar Tradisional

SURABAYAIMediabidik.Com – Rencana penertiban aktivitas pemotongan unggas di pasar-pasar tradisional Surabaya kembali menjadi sorotan. Komisi B DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota Surabaya dan PT Pasar Surya Perseroda menunda langkah tersebut hingga fasilitas Rumah Potong Unggas (RPU) yang memadai benar-benar tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan pedagang. Permintaan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Surabaya yang menghadirkan Satpol PP, PT Pasar Surya Perseroda, Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya, perwakilan pedagang unggas, serta kuasa hukum mereka, Kamis (4/6/2026). Meski aturan larangan pemotongan unggas di dalam pasar telah lama berlaku, DPRD menilai penerapannya saat ini masih menghadapi persoalan mendasar, yakni keterbatasan infrastruktur pendukung. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak langsung pada kelangsungan usaha pedagang apabi...

FKDK BPD SI Sukses Gelar Seminar Nasional dan Munas 2026, Tetapkan Kepengurusan Baru dan Dorong Transformasi BPD

SEMARANG|Mediabidik.Com - Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) secara resmi telah menyelenggarakan Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) Tahun 2026 di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada 3 Juni 2026.  Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, sejumlah Sekretaris Daerah Provinsi, jajaran Komisaris Utama, serta anggota Dewan Komisaris dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia. Munas FKDK BPD SI berhasil membentuk kepengurusan baru periode 2026–2029 yang terdiri atas 19 orang pengurus yang mewakili tiga Koordinator Wilayah.  Dalam forum tersebut, Komisaris Utama Bank Jateng Dr Drs Adnas MSi CRM terpilih sebagai Ketua Umum FKDK BPD SI periode 2026–2029, didampingi oleh tiga Wakil Ketua. Posisi Sekretaris dipercayakan kepada Dr M Gaussyah SH MH dari Bank Aceh, sementara Adi Sulistyowati dari Bank Jatim terpilih ...