Skip to main content

Posts

Komisi B Minta Rencana Penertiban PKL Simpang Dukuh Harus Ada Solusi Relokasi

SURABAYAIMediabidik.Com – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Baktiono menyebut bahwa PKL Simpang Dukuh bukan di badan jalan melainkan di tepi jalan. "Kalau PKL di jalan Kenari itu jarang sekali dilalui kendaraan," kata baktiono Senin (8/6/2026) siang usai rapat. Menurut legislator PDIP ini bahwa seharusnya PKL di Simpang dukuh dicarikan solusi relokasi disediakan tempat. "Tapi lokasinya (Relokasi) tidak jauh dari situ (Simpang Dukuh),”tutur Baktiono Baktiono mencontohkan, seperti di lokasi dekat taman prestasi atau taman aspirasi pun juga bisa. "Karena sudah ada contoh seperti PKL dari boulevard pindah ke dekat WTC,” katanya Selain itu, lanjut Baktiono ada juga direlokasi dekat panti angkatan laut bahkan PKL buka pagi sampai malam hari "Itu mereka bisa ditempatkan situ sehingga perekenomian mereka bisa terangkat,”imbuhnya. Menurut Baktiono ...
Recent posts

Penertiban PKL Genteng Antara Ketegasan Aturan dan Tanggung Jawab Mencari Solusi

SURABAYAIMediabidik.Com - Suasana ruang rapat Komisi B DPRD Surabaya, Senin (8/6/2026), menjadi cerminan dari persoalan klasik yang terus berulang di Kota Pahlawan bagaimana menegakkan aturan tanpa mengorbankan kehidupan masyarakat kecil yang bergantung pada ruang-ruang publik untuk mencari nafkah. Rencana penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Genteng kembali memantik perdebatan. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban menjaga fungsi trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Namun di sisi lain, keberadaan para PKL juga menjadi bagian dari denyut ekonomi rakyat yang selama bertahun-tahun tumbuh di sudut-sudut kota. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Faridz Afif, mengingatkan bahwa penegakan aturan tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Pesan itu terdengar sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat penting. "Ketika pemerintah memutuskan melakuk...

DPRD Surabaya Temukan Dugaan Penyalahgunaan Izin Usaha dalam Kasus TPPO di Gion Spa

SURABAYAIMediabidik.Com - Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terungkap di Gion Spa and Park, kawasan Surabaya Barat, memantik perhatian serius DPRD Surabaya. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi D pada Senin (8/6/2026), berbagai persoalan krusial mengemuka, mulai dari dugaan penyalahgunaan izin usaha hingga lemahnya pengawasan pemerintah terhadap operasional tempat usaha berisiko. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafii, menyebut kasus tersebut sebagai tamparan bagi Kota Surabaya yang selama ini dikenal sebagai Kota Layak Anak. Menurutnya, terungkapnya dugaan eksploitasi anak di bawah umur dalam sebuah usaha spa menunjukkan adanya kelengahan berbagai pihak. "Peristiwa ini menampar wajah kita semua. Surabaya sebagai Kota Layak Anak merasa tercoreng karena kecolongan. Karena itu kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi kepada siapa pun yang terbukti terliba...

DPRD Surabaya minta Pemkot Tunda Penertiban RPU di Pasar Tradisional

SURABAYAIMediabidik.Com – Rencana penertiban aktivitas pemotongan unggas di pasar-pasar tradisional Surabaya kembali menjadi sorotan. Komisi B DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota Surabaya dan PT Pasar Surya Perseroda menunda langkah tersebut hingga fasilitas Rumah Potong Unggas (RPU) yang memadai benar-benar tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan pedagang. Permintaan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Surabaya yang menghadirkan Satpol PP, PT Pasar Surya Perseroda, Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya, perwakilan pedagang unggas, serta kuasa hukum mereka, Kamis (4/6/2026). Meski aturan larangan pemotongan unggas di dalam pasar telah lama berlaku, DPRD menilai penerapannya saat ini masih menghadapi persoalan mendasar, yakni keterbatasan infrastruktur pendukung. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak langsung pada kelangsungan usaha pedagang apabi...

FKDK BPD SI Sukses Gelar Seminar Nasional dan Munas 2026, Tetapkan Kepengurusan Baru dan Dorong Transformasi BPD

SEMARANG|Mediabidik.Com - Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) secara resmi telah menyelenggarakan Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) Tahun 2026 di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada 3 Juni 2026.  Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, sejumlah Sekretaris Daerah Provinsi, jajaran Komisaris Utama, serta anggota Dewan Komisaris dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia. Munas FKDK BPD SI berhasil membentuk kepengurusan baru periode 2026–2029 yang terdiri atas 19 orang pengurus yang mewakili tiga Koordinator Wilayah.  Dalam forum tersebut, Komisaris Utama Bank Jateng Dr Drs Adnas MSi CRM terpilih sebagai Ketua Umum FKDK BPD SI periode 2026–2029, didampingi oleh tiga Wakil Ketua. Posisi Sekretaris dipercayakan kepada Dr M Gaussyah SH MH dari Bank Aceh, sementara Adi Sulistyowati dari Bank Jatim terpilih ...

Diduga Gunakan Aset Pemkot, Padel Goci Jalan Bukit Mas Surabaya Terancam Tutup

SURABAYAIMediabidik.Com - Surabaya kembali dihadapkan pada polemik investasi dan aset daerah. Kali ini, proyek lapangan padel di kawasan Golden City (Goci) menjadi sorotan setelah muncul dugaan sebagian lahan yang digunakan masuk dalam aset milik Pemerintah Kota Surabaya. Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di DPRD Surabaya, pada Kamis (04/06/2026) berlangsung cukup panas. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) disebut telah melakukan plotting dan menemukan sekitar 80 persen area yang digunakan lapangan padel masuk dalam aset pemerintah kota. Di sisi lain, pihak Golden City mengklaim memiliki dasar hukum yang kuat berupa sertifikat kepemilikan yang dimiliki sejak tahun 1992. Perbedaan data inilah yang kemudian memunculkan sengketa dan menjadi perhatian serius DPRD Surabaya. Anggota Komisi B DPRD Surabaya Yuga Pratisabda menegaskan, bahwa investasi yang masuk ke Surabaya tidak boleh dikorbankan begitu saja. Na...

Anas Karno Dorong Pelayanan Publik yang Cepat, Responsif, dan Humanis

SURABAYAIMediabidik.Com - Pelayanan publik yang baik tidak selalu diukur dari seberapa cepat sebuah persoalan diselesaikan. Bagi masyarakat, perhatian dan komunikasi yang baik dari aparatur pemerintah sering kali menjadi hal yang sama pentingnya. Pesan itulah yang disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, saat melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Rabu (3/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Anas mengingatkan bahwa lurah dan camat merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari. Karena itu, kualitas pelayanan tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan program kerja, tetapi juga menyangkut cara aparatur membangun komunikasi dengan warga. Menurut Anas, masyarakat pada dasarnya memahami bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun warga tetap membutuhkan kepastian bahwa ...