SURABAYAIMediabidik.Com– Fungsi anggaran dan pengawasan DPRD Kota Surabaya mulai diuji dalam pembahasan Rancangan APBD 2027. Rapat Komisi D DPRD Surabaya bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (5/11/2026), menjadi salah satu ujian penting untuk memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan bagi peningkatan kualitas pendidikan, bukan sekadar memenuhi angka mandatori belanja 20 persen. Anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi Partai NasDem, Imam Syafi’i, secara terbuka mempersoalkan konstruksi anggaran pendidikan Pemkot Surabaya. Di atas kertas, alokasi fungsi pendidikan diklaim telah melampaui 20 persen, bahkan mencapai lebih dari 22 persen. Namun, setelah ditelusuri, sebagian anggaran tersebut justru tersebar di berbagai OPD yang tidak secara langsung menangani pendidikan. Persoalan ini menjadi penting karena besarnya angka anggaran belum tentu mencerminkan besarnya keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan sekolah, guru, dan peserta didi...
SURABAYAIMediabidik.Com – Persoalan penahanan ijazah oleh sekolah kembali menjadi sorotan DPRD Kota Surabaya. Ironisnya, praktik tersebut diduga masih berdampak terhadap masa depan siswa dari keluarga tidak mampu, bahkan ketika mereka telah mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah. Persoalan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Surabaya membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, Kamis (5/11/2026). Rapat tersebut menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Pendidikan (Dispendik), Bapemkesra, Bakumkarsa, Bapenda, BPKAD, serta Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (BPBJAP). Anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr Michael Leksodimulyo, mengungkapkan adanya kasus seorang siswa dari keluarga tidak mampu yang kesulitan melanjutkan pendidikan lantaran ijazah SMP-nya masih ditahan pihak sekolah swasta. Padahal, siswa tersebut telah mendapatkan beasiswa dari pemer...