Mediabidik.com

SURABAYAIMediabidik.Com – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 diwarnai sorotan terhadap efektivitas penggunaan anggaran pendidikan. Komisi D DPRD Surabaya mempertanyakan besarnya alokasi anggaran di luar Dinas Pendidikan yang dinilai belum diimbangi dengan tingkat penyerapan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Surabaya bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (5/11/2026). Rapat itu menghadirkan perwakilan Dinas Pendidikan, Bapemkesra, Bakumkarsa, Bapenda, BPKAD, serta Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (BPBJAP). Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan, menegaskan bahwa persoalan anggaran tidak cukup dilihat dari aspek kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Menurutnya, penggunaan anggaran harus diukur berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menekan an...

SURABAYAIMediabidik.Com – Pembersihan gudang di kawasan Jalan Jepara, Surabaya, mengungkap keberadaan sebuah rumah semi permanen di bibir sungai. Bangunan kecil yang kondisinya memprihatinkan itu ternyata telah bertahun-tahun dihuni satu keluarga. Mengetahui kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya langsung turun tangan memfasilitasi relokasi penghuninya. Temuan itu terjadi saat Satpol PP Kota Surabaya bersama petugas dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan pembersihan gudang di sepanjang kawasan sungai Jalan Jepara. Di sela kegiatan, petugas mendapati rumah semi permanen yang berdiri persis di pinggir sungai. Bangunan tersebut dihuni tiga orang, yakni ayah, ibu, dan seorang anak yang masih berstatus pelajar. Keluarga itu diketahui telah menempati bangunan tersebut selama bertahun-tahun. Kondisi rumah yang memprihatinkan dan lokasinya yang berhimpitan dengan aliran sungai menjadi perhatian dalam kegiatan penataan kawasan. ...

SURABAYAIMediabidik.Com – Fungsi anggaran dan pengawasan DPRD Kota Surabaya mulai diuji dalam pembahasan Rancangan APBD 2027. Rapat Komisi D DPRD Surabaya bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (5/11/2026), menjadi salah satu ujian penting untuk memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan bagi peningkatan kualitas pendidikan, bukan sekadar memenuhi angka mandatori belanja 20 persen. Anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi Partai NasDem, Imam Syafi’i, secara terbuka mempersoalkan konstruksi anggaran pendidikan Pemkot Surabaya. Di atas kertas, alokasi fungsi pendidikan diklaim telah melampaui 20 persen, bahkan mencapai lebih dari 22 persen. Namun, setelah ditelusuri, sebagian anggaran tersebut justru tersebar di berbagai OPD yang tidak secara langsung menangani pendidikan. Persoalan ini menjadi penting karena besarnya angka anggaran belum tentu mencerminkan besarnya keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan sekolah, guru, dan peserta did...

SURABAYAIMediabidik.Com – Persoalan penahanan ijazah oleh sekolah kembali menjadi sorotan DPRD Kota Surabaya. Ironisnya, praktik tersebut diduga masih berdampak terhadap masa depan siswa dari keluarga tidak mampu, bahkan ketika mereka telah mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah. Persoalan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Surabaya membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, Kamis (5/11/2026). Rapat tersebut menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Pendidikan (Dispendik), Bapemkesra, Bakumkarsa, Bapenda, BPKAD, serta Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (BPBJAP). Anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr Michael Leksodimulyo, mengungkapkan adanya kasus seorang siswa dari keluarga tidak mampu yang kesulitan melanjutkan pendidikan lantaran ijazah SMP-nya masih ditahan pihak sekolah swasta. Padahal, siswa tersebut telah mendapatkan beasiswa dari pemer...

SURABAYAIMediabidik.Com – Kebijakan penertiban bangunan dan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah kawasan Surabaya menuai kritik. CaKra MUDA Indonesia mendesak DPRD Kota Surabaya dan PDI Perjuangan mengevaluasi kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Mereka menilai penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum diimbangi solusi konkret bagi masyarakat kecil yang terdampak. Desakan tersebut disuarakan melalui pemasangan sejumlah banner di titik strategis Kota Surabaya sejak Sabtu (31/10/2026) hingga Minggu (1/11/2026). Banner tersebut menjadi bentuk protes sekaligus tekanan moral agar kebijakan penertiban tidak hanya berorientasi pada pembongkaran bangunan, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Founder CaKra MUDA Indonesia, Abdul Aziz, mengatakan pemasangan banner merupakan bentuk kritik keras terhadap DPRD Kota Surabaya agar menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan wali kota. "...

SURABAYAIMediabidik.Com – Program ketahanan pangan yang digencarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat dukungan DPRD Surabaya. Namun, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya diukur dari banyaknya bantuan bibit, benih ikan, maupun ternak yang disalurkan. Lebih dari itu, efektivitas program dalam meningkatkan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga, serta mendongkrak ekonomi masyarakat menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Ghofar Ismail, mengatakan berbagai program ketahanan pangan yang dijalankan Pemkot Surabaya telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Program tersebut mencakup penanaman cabai, sayur-mayur, hingga pengembangan tanaman padi di sejumlah wilayah pinggiran kota. "Memang di Surabaya ini sangat-sangat dimanfaatkan oleh warga. Kemarin wali kota sudah memberikan program berkaitan dengan cabai, sayur-mayur, dan juga padi yang ada di wilayah Kecamatan Wiyung, Lakarsantri, dan sekita...