Skip to main content

Posts

ECOTON Soroti Pencemaran Limbah Domestik dan Industri Kertas

SURABAYAIMediabidik.Com - Sensus Ikan 2026 yang digelar lembaga kajian ekologi dan konservasi lahan basah ECOTON bersama Perum Jasa Tirta I (PJT I) mengungkap kondisi memprihatinkan ekosistem perairan di hilir Kali Surabaya. Hasil pemantauan menunjukkan ikan kasap atau ikan pembersih kaca mendominasi hasil tangkapan, yakni mencapai 72 persen dari total ikan yang berhasil diidentifikasi melalui penangkapan menggunakan jala. Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena menunjukkan perubahan komposisi komunitas ikan di hilir Kali Surabaya. Kondisi ini diduga berkaitan dengan tekanan pencemaran dari limbah organik domestik dan limbah cair industri kertas yang masuk ke badan sungai. Sensus Ikan 2026 segmen hilir berlangsung pada 6–10 November 2026. Pemantauan mencakup aliran Kali Surabaya mulai kawasan Warugunung hingga Wonokromo, kemudian dilanjutkan menuju Kalimas dan direncanakan berakhir di kawasan Petekan. Peneliti ikan ECOTON, Heri Purnomo, menjelaskan bahwa ...
Read more
Recent posts

AESI Ajak Jurnalis Nasional dan Daerah Kawal Proyek PLTS

JAKARTAIMediabidik.Com – Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menggelar Media Training bertema "Penguatan Kapasitas Media dalam Diskursus Energi Surya Nasional". Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini mempertemukan jurnalis dari media nasional dan daerah dengan narasumber dari PT PLN (Persero), pelaku industri energi surya, dan lembaga kajian kebijakan iklim. Bersama-sama, mereka membahas PLTS secara utuh, mulai dari cara kerjanya, perkembangan industrinya, hingga siapa yang membiayai pembangunan proyek-proyeknya. Media Training ini digelar di tengah momentum Program PLTS 100 gigawatt peak (GWp), yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali, pada 25 Agustus 2026 dengan target pembangunan dalam tiga tahun.  Sementara itu, kapasitas terpasang PLTS nasional hingga pertengahan 2026 tercatat sekitar 1,5 gigawatt (GW), menunjukkan besarnya pekerjaan yang masih perlu dilakukan bersama. Selain kesiapan regulasi, industri, dan sistem kelis...
Read more

DPRD Surabaya Minta Pemetaan Kemampuan Akademik Siswa Diperkuat

SURABAYAIMediabidik.Com – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 diwarnai sorotan terhadap efektivitas penggunaan anggaran pendidikan. Komisi D DPRD Surabaya mempertanyakan besarnya alokasi anggaran di luar Dinas Pendidikan yang dinilai belum diimbangi dengan tingkat penyerapan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Surabaya bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (5/11/2026). Rapat itu menghadirkan perwakilan Dinas Pendidikan, Bapemkesra, Bakumkarsa, Bapenda, BPKAD, serta Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (BPBJAP). Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan, menegaskan bahwa persoalan anggaran tidak cukup dilihat dari aspek kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Menurutnya, penggunaan anggaran harus diukur berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menekan an...
Read more

Buleks Kawal Relokasi Warga yang Tinggal di Kawasan Sungai Jalan Jepara

SURABAYAIMediabidik.Com – Pembersihan gudang di kawasan Jalan Jepara, Surabaya, mengungkap keberadaan sebuah rumah semi permanen di bibir sungai. Bangunan kecil yang kondisinya memprihatinkan itu ternyata telah bertahun-tahun dihuni satu keluarga. Mengetahui kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya langsung turun tangan memfasilitasi relokasi penghuninya. Temuan itu terjadi saat Satpol PP Kota Surabaya bersama petugas dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan pembersihan gudang di sepanjang kawasan sungai Jalan Jepara. Di sela kegiatan, petugas mendapati rumah semi permanen yang berdiri persis di pinggir sungai. Bangunan tersebut dihuni tiga orang, yakni ayah, ibu, dan seorang anak yang masih berstatus pelajar. Keluarga itu diketahui telah menempati bangunan tersebut selama bertahun-tahun. Kondisi rumah yang memprihatinkan dan lokasinya yang berhimpitan dengan aliran sungai menjadi perhatian dalam kegiatan penataan kawasan. ...
Read more

DPRD Surabaya Pertanyakan Fungsi Penyerapan Anggaran Pendidikan Lintas OPD

SURABAYAIMediabidik.Com – Fungsi anggaran dan pengawasan DPRD Kota Surabaya mulai diuji dalam pembahasan Rancangan APBD 2027. Rapat Komisi D DPRD Surabaya bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (5/11/2026), menjadi salah satu ujian penting untuk memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan bagi peningkatan kualitas pendidikan, bukan sekadar memenuhi angka mandatori belanja 20 persen. Anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi Partai NasDem, Imam Syafi’i, secara terbuka mempersoalkan konstruksi anggaran pendidikan Pemkot Surabaya. Di atas kertas, alokasi fungsi pendidikan diklaim telah melampaui 20 persen, bahkan mencapai lebih dari 22 persen. Namun, setelah ditelusuri, sebagian anggaran tersebut justru tersebar di berbagai OPD yang tidak secara langsung menangani pendidikan. Persoalan ini menjadi penting karena besarnya angka anggaran belum tentu mencerminkan besarnya keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan sekolah, guru, dan peserta did...
Read more

DPRD Surabaya Desak Larangan Penahanan Ijazah agar Diatur Dalam Perda

SURABAYAIMediabidik.Com – Persoalan penahanan ijazah oleh sekolah kembali menjadi sorotan DPRD Kota Surabaya. Ironisnya, praktik tersebut diduga masih berdampak terhadap masa depan siswa dari keluarga tidak mampu, bahkan ketika mereka telah mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah. Persoalan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Surabaya membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, Kamis (5/11/2026). Rapat tersebut menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Pendidikan (Dispendik), Bapemkesra, Bakumkarsa, Bapenda, BPKAD, serta Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (BPBJAP). Anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr Michael Leksodimulyo, mengungkapkan adanya kasus seorang siswa dari keluarga tidak mampu yang kesulitan melanjutkan pendidikan lantaran ijazah SMP-nya masih ditahan pihak sekolah swasta. Padahal, siswa tersebut telah mendapatkan beasiswa dari pemer...
Read more

CaKra MUDA Indonesia Kritik Penertiban Bangunan dan PKL

SURABAYAIMediabidik.Com – Kebijakan penertiban bangunan dan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah kawasan Surabaya menuai kritik. CaKra MUDA Indonesia mendesak DPRD Kota Surabaya dan PDI Perjuangan mengevaluasi kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Mereka menilai penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum diimbangi solusi konkret bagi masyarakat kecil yang terdampak. Desakan tersebut disuarakan melalui pemasangan sejumlah banner di titik strategis Kota Surabaya sejak Sabtu (31/10/2026) hingga Minggu (1/11/2026). Banner tersebut menjadi bentuk protes sekaligus tekanan moral agar kebijakan penertiban tidak hanya berorientasi pada pembongkaran bangunan, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Founder CaKra MUDA Indonesia, Abdul Aziz, mengatakan pemasangan banner merupakan bentuk kritik keras terhadap DPRD Kota Surabaya agar menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan wali kota. "...
Read more