Mediabidik.com

SURABAYA (Mediabidik) – Pembahasan secara marathon selama dua pekan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 Kota Surabaya digedok di pengujung November 2016, kemarin. APBD sebesar Rp 8.561.484.147.400  itu disahkan dalam rapat paripurna DPRD Surabaya dipimpin Ketua DPRD Armuji, dan dihadiri Wali Kota Tri Rismaharini. Pemkot yang berkomitmen terus memperjuangkan pendidikan SMA/SMK gratis, tetap mengalokasikan Rp 180 miliar untuk anggaran pendidikan SMK/SMK Surabaya. Meski, pengelolaan SMA/SMK ini sudah berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terkait itu, anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti mengingatkan, anggaran Rp 180 miliar di APBD 2017 ini tidak akan bisa dicairkan. Sebab, anggaran bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) untuk SMA/SMK itu masih dalam bentuk program dan kegiatan. Menurut Reni, Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 sudah jelas mengatur, bahwa pemerintah daerah tidak boleh men

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk menjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta stabilitas nasional agar tidak terganggu karena sebab apapun, Aliansi Kebangsaan Surabaya yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa kembali menggelar aksi dengan tema "Indonesia Kita".   Dalam paparannya, gabungan elemen mahasiswa ini menyampaikan kutipan pidato Bung Karno, "Perjuangan saya sangat mudah karena melawan penjajah, perjuangamu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri". Oleh karenanya, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam koordinasi Organisasi Kemahasiswaan Cipayung ini menyuarakan aksi damai tentang kesatuan dan persatuan bangsa.   Berikut adalah organisasi mahasiswa yang terlibat dalam aksi kebangsaan Surabaya, seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katholik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMDHI).   Koodin

SURABAYA (Mediabidik) - Larangan anggota parpol untuk menjadi pengurus LKMK, RT/RW mulai dibahas oleh Pansus Raperda Penataan  Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) dipastikan bakal serius membahas aturan terkait organisasi masyarakat paling bawah itu. Pasalnya larangan kader partai politik menjadi pengurus RT/RW akan menjadi pasal paling kruisal dalam pembahasan. "Yang jelas kita akan membahas dengan lebih serius, terutama memang mengeni larangan kader partai politik menjadi pengurus RT/RW. Sejumlah pihak baik akademisi maupun masukan langsung masyarakat bakal kami akomodasikan segera mungkin," terang anggota Pansus, Budi Leksono, Rabu (30/11). Memang, mendahului Raperda Penataan RT/RW, pihak pemkot telah meluncurkan  Perwali no 38 tahun 2016 tentang pedoman pembentukan organisasi lembaga ketahanan masyarakat kelurahan (LKMK), Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Dalam Perwali 38/2016 ini ada pelarangan kader Parpol menjadi pengurus utamanya ketua RT/RW. Budi Leksono

SURABAYA (Mediabidik) - Klarifikasi yang dilakukan Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya hari ini, terkait  surat pengajuan pergantian antar waktu (PAW) Edi Rahmat yang dilayangkan oleh DPC Partai Hanura Surabaya. BK mengundang Sekretaris Hanura, Agus Santoso. Ditemui usai pertemuan, Ketua BK Minun Latif menjelaskan klarifikasi kali ini untuk memastikan keabsahan surat dari DPC Hanura. Sebelumnya, rencana klarifikasi dijadwalkan pada hari Senin (28/11)."Benar tadi kita telah melakukan klarifikasi. Ternyata benar surat itu berasal dari DPC Hanura," ujar Minun Latif, Rabu (30/11/2016). Dari pertemuan tersebut, juga telah diputuskan untuk mengembalikan masalah pengajuan PAW ke Hanura Surabaya. Mengingat pengajuan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Edi Rahmat, merupakan masalah internal. "Kita kembalikan permasalahannya. Karena jalan keluar dari masalah ini ada di internal partai yang bersangkutan," jelasnya. Dalam kesempatan itu, politisi dari Par

SURABAYA (Mediabidik) - Stan di Terminal Tambak Oso Wilangon (TOW) banyak ditutup pemiliknya. Penutupan itu dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar karena terminal di Surabaya Barat itu sepi.             Mulyono, pemilik 4 stan makanan di sana mengatakan dirinya terpaksa menutup 3 stannya karena sepi. Sedangkan yang masih buka hanya tinggal 1 stan.            "Sekarang ini, saya buka dari pagi hingga sore, paling banter dapat Rp 20 ribu. Tentu tidak seimbang dengan biaya operasional, Terpaksa 3 stan saya tutup dan satu stan tetap buka," kata Mulyono, Selasa (29/11).            Stan di TOW itu sendiri ada sekitar 36 unit. Sedangkan yang tutup hampir 50 persen, sedangkan sisanya ditutup oleh pemiliknya. Meski ditutup, pemilik stan masih diberi kewajiban oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam hal ini Kepala Terminal TOW untuk tetap membayar retribusi.            Mulyono mengatakan ia setiap bulan harus membayar retribusi stan, PL

SURABAYA (Mediabidik) - Dana penyertaan modal di beberapa BUMD milik Pemkot Surabaya ternyata tidak bisa digunakan secara maksimal, dana  APBD kota Surabaya yang bertujuan untuk mendongkrak optimalisasi fungsi dan perannya, ternyata ngendon dan tidak bisa dicairkan tepat pada waktunya. Ahmad Zakaria anggota Komisi B DPRD Surabaya mengatakan bahwa ternyata dana penyertaan modal untuk beberapa BUMD selalu 'ngendon' di Kas Daerah dalam waktu yang cukup lama, hanya karena ada keragu-raguan pencairannya. "Bayangkan, dana penyertaan modal untuk PD Pasar Surya tahun 2015 yang nilainya Rp 10 Milyar, ternyata cair pada bulan Desember 2016 dan baru digunakan pada bulan September 2016, artinya setelah ngendon di Pemkot beberapa bulan, setelah cair masih ngendon lagi beberapa bulan," ucapnya, Selasa (29/11/2016). Menurut Zakaria, kejadian yang sama terjadi di PDTS KBS, karena dana penyertaan modal tahun 2016 senilai Rp 10 Milyar, sampai bulan November ini belum b

SURABAYA (Mediabidik) - Beredarnya foto pesta Miras (minuman keras) 4 orang petinggi partai Hanura, membuat geram seluruh anggota DPC Hanura kota Surabaya. Sikap geram tersebut ditunjukan saat menggelar jumpa pers di kantor DPC Hanura Surabaya, Selasa (29/11/2016). Sekertaris DPC Hanura kota Surabaya, Agus Santoso mengaku kekecewa atas beredarnya foto tersebut. Pasalnya, di dalam foto itu terdapat beberapa petinggi partai Hanura lagi asyik mengelar pesta minuman keras dan memakai atribut partai. "Maka dari itu kami selaku kader meminta maaf sebesar besarnya kepada seluruh masyarakat atas apa yang dilakukan oleh para petinggi kami di partai Hanura," Ungkap Agus. Ia menuturkan, hal ini bukan sebuah perlawanan atau aksi tandingan dari DPC. Namun, ini adalah bentuk kekecewaan dari masyarakat atas munculnya foto tersebut yang bisa membuat citra dari partai Hanura tercoreng. "Mohon maaf kami tidak bisa menyebut siapa yang mengambil foto itu, yang jelas ini

SURABAYA (Mediabidik) - Peringatan Hari Ulang Tahun ke-45 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berharap bisa lebih meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Diantaranya dengan terus memunculkan inovasi dalam pelayanan publik. Harapan tersebut disampaikan Ketua Korpri Kota Surabaya, Hendro Gunawan seusai upacara peringatan HUT ke-45 Korpri di halaman Taman Surya, Selasa (29/11). Tampil sebagai inspektur upacara, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.  "Harapannya sebagai ASN, kami lebih berkomitmen pada pengabdian untuk masyarakat. Kami juga berharap agar pembangunan di Surabaya bisa bersinergi dengan unsur-unsur  pemerintah yang lain termasuk swasta," tegas Hendro Gunawan. Sebelumnya, di tengah sesi upacara, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini membacakan sambutan tertulis Presiden RI, Joko Widodo. Ada beberapa poin penting dalam sambutan tertulis presiden tersebut. Diantaranya ha

SURABAYA (Mediabidik) - Dahlan Iskan, Mantan Menteri BUMN menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) milik Pemprop Jatim. Sidangan perdana yang digelar di ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya di Juanda Sidoarjo, Selasa (29/11/2016), Mantan Dirut PT PWU ini maju sendiri tanpa dihadiri tim penasehat hukum. Dihadapan majelis hakim yang diketuai M Tahsin, Dahlan mengaku siap menghadapi persidangan perkaranya. "Namun karena ada permintaan dari keluarga agar saya menunjuk kuasa hukum, jadi saya akan menunjuk penasehat  hukum,"kata Dahlan pada majelis hakim. "Selain itu, saya juga belum menerima berkas secara lengkap dari jaksa sehingga saya belum bisa menunjuk pengacara,"sambung Dahlan. Sontak pernyataan Dahlan langsung diklarifikasikan ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Kami sudah memberikan surat dakwaannya, yang diterima oleh Etik, staf dari penasehat hukum tersangka,"kata

SURABAYA (Mediabidik) - Walaupun Edi Rahmat telah dikukuhkan sebagai Plt Ketua DPC Hanura Surabaya, tidak menyurutkan niat Agus Santoso untuk me PAW Edi Rahmat. Dia tetap meminta kepada DPRD Surabaya untuk tetap melanjutkan proses permohonan PAW terhadap Edi Rachmat. "Saya tidak akan pernah menarik apalagi mencabut permohonan PAW terhadap Edi Rachmat, dan saya sudah kembali meminta kepada DPRD Surabaya untuk memprosesnya," ucap Agus, setelah membaca pemberitaan di berbagai media terkait acara pengukuhan pengurus DPC dan Rakerda I DPD Hanura Jatim tadi pagi, Senin (28/11/2016) Hal senada juga disampaikan Armuji Ketua DPRD Surabaya, jika pihaknya akan terus menindaklanjuti berkas permohonan PAW terhadap Edi Rachmat yang disampaikan DPC Hanura Kota Surabaya, karena belum ada pencabutan. "Surat sudah masuk harus di tindak lanjuti, karena belum ada pencabutan atau pembatalan," jawabnya saat dikonfirmasi media ini via Chat WA. Untuk diketahui, mestinya agenda pema

SURABAYA (Mediabidik) - Walaupun ramai diberitakan soal keabsahan SK Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Hanura Surabaya yang diberikan pada Eddy Rachmat, tak menghalangi DPD Partai Hanura Jatim untuk melakukan pengukuhan pengurus DPC di 38 kabupaten kota, Senin (28/11). Eddy Rachmat yang kini juga diajukan untuk pergantian antar waktu (PAW) dari DPRD Kota Surabaya pun tetap dikukuhkan sebagai pelaksana tugas Ketua DPC Partai Hanura Kota Surabaya 2016-2021. Eddy mengatakan ini adalah bukti bahwa apa yang di SK kan oleh DPP Partai Hanura atas dirinya sebagai pelaksana tugas bukan main main. Ia pun menganggap bahwa gejolak penolakan yang masih bergemuruh di internal DPC saat ini hanya sebagai dinamika politik belaka. "Di balik semua ini, baik itu gejolak sampai isu PAW adalah bagian dari kecemburuan sosial. Makanya saya kemarin hanya diam saja, biar lah orang lain mau ngomong gimana," kata Eddy usai di kukuhkan di Jatim Expo. Pasca pengukuhan ini, pihaknya siap melakukan pengu

SURABAYA (Mediabidik) – Semakin banyaknya generasi bangsa yang saat ini kurang memahami  arti dari pancasila dikarenakan mata pelajaran yang dulu pernah ada yaitu mata pelajaran PMP dan Sejarah kini tidak ada  lagi di ajarkan di sekolah, karena itu guna menjaga nilai pancasila agar tidak luntur digenerasi penerus bangsa maupun ditengah masyarakat F-PDIP DPRD Jatim  mungusulkan agar menghidupkan kembali pelajaran sejarah pancasila, atau tentang pelajaran moral Pancasila yang kini diganti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar hingga sekolah menengah keatas.        Sri Untari Anggota DPRD Jatim  mengatakan bahwa Pancasila  merupakan ektrasi dari kaum islam dan kebangsaan yang dapat menyatukan dan mempertahankan kemajemukan Indonesia. Namun saat ini makin luntur pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.        "Kurangnya dan hilangnya pelajaran sejarah tentang pancasila saat ini membuat masyarakat tidak memahami tentang

SURABAYA(Mediabidik) -  Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa(PB PKB) mendesak kepada pemerintah dan partai politik supaya lebih memberdayakan kaum perempuan melalui keberpihakan yang lebih kongkret, pasalnya Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, nampaknya cukup memprihatinkan karena ada kecenderungan trendnya menurun dari pemilu ke pemilu.        Menurut Ketua PB PKB Hj.Anik Maslachah terkait RUU Pemilu yang tengah dibahas di DPR RI lebih mengakomodir keterwakilan perempuan di legislatif. Misalnya, 30 persen keterwakilan perempuan bukan hanya masuk dalam daftar caleg parpol tetapi juga mencantumkan minimal 30 persen caleg perempuan masuk nomor urut 1 dari jumlah dapil yang ada. Dengan begitu tingkat keterpilihan caleg   perempuan juga akan terdongkrak," terang politisi asal Dapil 1 ( Surabaya-Sidoarjo) tersebut.     Lebih lanjut  Hj Anik Maslachah menambahkan bahwa pada Pileg 2019 mendatang PKB Jatim menar

SURABAYA (Mediabidik) - RUU Pemilu yang kini dibahas di Komisi II DPR RI dianggap merugikan partai kecil. Pasalnya, ada batasan caleg yang jadi per daerah pemilihan (dapil) maksimal 10 (orang).     Sekretaris DPD Partai Demokrat (PD) Jatim, Renvill Antonio menegaskan bila sistem tersebut benar diberlakukan, maka otomatis partai kecil sulit mendapatkan kursi. Terkecuali jika ada tambahan dapil di Jatim yang saat ini dari 11 menjadi 15.      "Yang pasti kami tidak setuju dengan sistem tersebut. Melalui kader Partai Demokrat yang duduk di Komisi II DPR RI, kami berjuang hal itu tidak diloloskan. Terkecuali jika ada penambahan dapil,"tegas pria yang juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim ini, Minggu (27/11).      Ditambahkannya, jika sistem tersebut sangat merugikan partai kecil yang sulit lolos. Sementara untuk partai besar tidak masalah.     Terkait dengan sistem terbuka proporsional, antara partai politik peserta pemilu masih ada tarik ulur. PDIP sendiri saja mem

SURABAYA (Mediabidik) - Program penguatan bagi pelaku UMKM atau industri berbasis UMKM yang dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi Jatim yang telah digedok dalam APBD 2017 ini diharapkan dapat segera di implementasikan atau disalurkan pada pelaku UMKM yang ada di Jatim.         Muhamad Zainul Lutfi Anggota Komisi B DPRD Jatim yang menbidangi  perekonomian   mengatakan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur  melalui APBD ini sudah ditunggu pelaku UMKM di wilayah Surabaya - Sidoarjo untuk mengembangkan usaha UMKM dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean (MEA) ini.     " Karena itu kami berharap di 2017 bukan hanya tema dan slogan saja APBD 2017 Industri berbasis UMKM, tapi diimplementasikan dalam kerangka anggaran di Jatim yang kemudian bisa mengembangkan pelaku UMKM," ujar Politisi kelahiran Sidoarjo tersebut.       Pria yang akrab di sapa mas ilut ini menambahkan bahwa di era MEA ini para pelaku UMKM sangat membutuhkan bantuan dan sentuhan nilai tambah dari pem

SURABAYA (Mediabidik) - Usaha Dahlan Iskan untuk lepas dari jeratan hukum kasus pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Perusahaan Milik Pemprop Jatim akhirnya kandas. Ferdinandus, hakim tunggal praperadilan menyatakan penyidikan dan penetapan yang dilakukan penyidik Pidsus Kejatim Jatim telah sesuai dengan prosedur. Sehingga hakim memutuskan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Mantan Menteri BUMN tersebut. "Alat bukti surat dan adanya keterangan saksi yang telah diperiksa, sehingga penetapan tersangka terhadap pemohon (Dahlan Iskan) adalah sah," ujar hakim Ferdinandus membacakan amar putusannya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (24/11/2016). Atas beberapa pertimbangan itulah akhirnya hakim Ferdinandus memutuskan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan pria yang akrab disapa DI tersebut. "Mengadili, menyatakan dalam pokoknya menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," tegas hakim Ferdinandus. Untuk diketahu

SURABAYA (Mediabidik) - Kunjungan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TI RBN) Kamis (24/11) ke Surabaya, untuk menyampaikan apresiasi positif kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya atas berbagai inovasi yang telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Apresiasi tersebut disampaikan Ketua TI RBN, Prof Eko Prasojo setelah mendengarkan paparan dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini perihal pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem e-government dan berbagai pelayanan di Surabaya. "Sistem penanganan pengaduan nya juga sudah ada. Juga inovasi teknologi informasi dan berbagai pelayanan yang perlu ditangani secara langsung," ujar Prof Eko Prasojo. Pertemuan tersebut digelar di ruang sidang wali kota di Balai Kota Surabaya, Kamis (24/11) sore. Selain Ketua TI RBN, hadir anggota TI RBN, Prof Siti Zuhro dan Prof Djohermansyah Djohan. Ikut hadir para akademisi, perwakilan pengusaha dan juga Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya.

SURABAYA (Mediabidik) - Tim khusus Kejaksaan Agung (Timsus Kejagung) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang jaksa yang bertugas di Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Dari penangkapan itu, tim khusus Kejagung berhasil menyita batang bukti uang sebesar Rp 1,5 miliar. Penangkapan itu berawal saat tim khusus Kejagung mendengar bakal adanya transaksi suap ke seorang jaksa terkait kasus yang tengah diusut Kejati Jatim. Petugas kemudian mengikuti jaksa tersebut usai bersidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara detail siapa nama jaksa tersebut dan siapa penyuapnya. M Rum, Kapuspenkum Kejagung saat dikonfirmasi mengaku belum bisa memberikan keterangan secara resmi kepada media. Dirinya hanya mengatakan akan menggelar konferensi pers pada pukul 12.00 di Hotel Novotel Bogor. Sementara itu dari informasi yang berhasil dihimpun, jaksa Kejati Jatim yang ditangkap tim khusus Kejagung terseb

SURABAYA (Mediabidik)  - Rencana aksi demonstrasi dugaan penistaan agama jilid III di Jakarta pada tanggal 2 Desember mendatang, tidak menutup kemungkinan juga akan diikuti oleh para umat islam dari Surabaya. Hal ini juga menarik perhatian dari Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang malah meminta warga Surabaya untuk tidak turut aksi demonstrasi. "Buat apa aksi demo, tidak ada manfaatnya, malah mengganggu aktivitas warga disana. Jakarta itu kemacetannya sudah parah, kenapa harus ikut-ikutan kesana. Enakan disini bersama saya," cetus Tri Rismaharini, saat ditemui sejumlah wartawan dari berbagai media, diruang kerjanya, Rabu(23/11/2016). Walikota yang akrab dipanggil Risma ini, menghimbau agar warga Surabaya hendak mengikuti aksi demo di Jakarta, sebaiknya mengalihkan tenaga dan konsentrasinya untuk hal - hal lain yang lebih produktif. Misalnya, perayaan Maulid Nabi di Surabaya. "Ngapain demo ke Jakarta? mending ikutan Maulidan di Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) – Anggota DPRD Jatim dari Dapil I (Surabaya dan Sidoarjo) merasa prihatin ketika dirinya melakukan reses ke daerah Perak Utara, ternyata disana masih banyak masyarakat yang di berlalukan kurang nyaman oleh oknum rumah sakit yang terkesan mempersulit pasien BPJS untuk mendapatkan kamar.        Dr.Benjamin Kristianto.Mars asal Partai Gerindra Jatim minta masyarakat tidak takut saat mengurus pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan kartu BPJS. Pasalnya berdasarkan temuan di lapangan ternyata banyak ditemukan oknum yang ada di rumah sakit memainkan kamar ditengah kekalutan yang dialami keluarga pasien.     Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesehatan tersebut didepan masyarakt jalan Teluk Bitung Surabaya saat reses menegaskan ada sebagian oknum pegawai rumah sakit yang menawarkan kamar perawatan diatas yang seharusnya diperoleh si pasien BPJS dengan alasan penuh. Namun diujungnya keluarga pasien ditarik uang tambahan, padahal itu bukan kemauan keluar

SURABAYA (Mediabidik) - Pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang, KH Sholahuddin Wahid dan Pengasuh Ponpes Al Hikam Malang, KH Hasyim Muzadi meminta Kejari Gresik supaya mengabulkan permohonan keluarga mantan ketua PCNU Gresik yang juga mantan Sekda Kab Gresik, KH Husnul Khuluq supaya statusnya penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota.          "Pihak keluarga sudah memohon, dan sekarang kami berdua juga memohon serta siap menjadi penjamin Husnul Khuluq kalau Kejari Gresik khawatir dia akan kabur," tegas Gus Sholah sapaan akrab Sholahuddin Wahid saat ditemui di Surabaya, Rabu (23/11).        Adapun Pertimbangan Gus Sholah dan Kiai Hasyim mau menjadi penjamin lantaran kasus hukum yang menimpa Husnul Khuluq terkesan dipaksakan dan unsur kriminalisasinya sangat kuat. "Apa yang dilanggar Husnul Khuluq juga tidak jelas. Apalagi PT Smelting sudah membayar uang retribusi sewa perairan laut ke Kasda tapi  dikembalikan sampai dua kali, lalu kemudian diperkarakan ke Polda Jati

SURABAYA (Mediabidik) - Melubernya aliran sungai Bengawan Solo hingga ke Dusun Kaliagung Desa Tiremenggal kec. Dukun kabupaten Gresik saat hujan tiba memang sangat miris. Sesuai catatan apabila musim hujan air bengawan solo naik dan meluap maka 100 Ha. lahan pertanian atau tambak akan tenggelam (banjir) dikarenakan tidak ada pintu buka tutup air.     Anggota Komisi C DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto usai reses di wilayah terebut menegaskan dengan kondisi ini seharusnya dibangun pintu air (DAM) tepat di aliran Bengawan Solo. Namun karena Bengawan solo menjadi tanggungjawab pusat, maka seharusnya ada dana sharing antara Pusat, Pemprov Jatim dan kab/kota untuk pembangunan pintu air.     Politisi asal Fraksi Partai Golkar menambahakan bahwa Tidak itu saja, apabila musim kemarau maka akan terjadi  kekurangan air. Dimana air yang ada pada kali/ irigasi pertanian langsung habis karena keluar ke Bengawan Solo dikarenakan belum ada buka tutup air     "Dimana sungai yang perlu dibangu

SURABAYA (Mediabidik) - Keinginan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini untuk menghadirkan sarana transportasi massal murah dan ramah lingkungan berupa ' trem ' akhirnya membuahkan hasil. Rencananya pada Jumat (25/11/2016) Walikota Tri Risma di undang oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub) untuk membahas soal Percepatan Penyelenggaran Kereta Api  'trem'  di Surabaya. Walikota perempuan pertama di Surabaya ini, akan menghadiri undangan yang tiba Rabu (23/11/2016) petang kemarin, bersama instansi terkait yaitu Bappeko, Dinas Perhubungan (Dishub), Bagian Hukum dan Bagian Perlengkapan kota Surabaya. Sebelumnya, diruang kerjanya, Walikota Tri Rismaharini sempat  'curhat'  ke para awak media, bahwa dirinya sempat putus asa untuk mencarikan solusi pendanaan angkutan massal cepat (AMC) berupa  'trem' . Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani pun, kata Risma, sempat ditanyai langsung soal pendanaan 'trem'  dari APBN.      "Saya memang sempat pe

SURABAYA (Mediabidik) - Surat pengajuan pergantian antar waktu (PAW) yang dilayangkan Agus Santoso Sekertaris DPC Partai Hanura Surabaya  terhadap, Edi Rachmat Sekertaris Komisi B DPRD Surabaya, ditanggapi secara dingin oleh Nanik Zulfiani. Sebagai Ketua Fraksi gabungan Hanura, Nasdem dan PPP (Handap), Naniek memilih pasif. Nanik memilih menunggu surat tersebut sampai di meja kerjanya. "Untuk saat ini saya belum bisa bersikap dan memberikan komentar apapun," Nanik Zulfiani, Rabu (23/11/2016). Terkait pengajuan surat pergantian antar waktu, Nanik mengaku ada sejumlah pihak yang menuding jika surat tersebut berasal darinya. Namun Nanik telah membantahnya."Saya dituduh surat itu dari saya. Tapi sudah saya jelaskan datangnya surat dari DPC," urainya. Untuk proses PAW, Nanik menjelaskan prosesnya tidak sesederhana itu. Pihaknya perlu melakukan konsultasi terlebih dahulu ke tingkat di atasnya seperti ke DPD dan DPP."Sekali lagi saya katakan, kita masih menu

SURABAYA (Mediabidik) - Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian mengaku sudah memerintahkan tim cyber crime untuk menangkap pelaku penyebar  rush money (penarikan uang besar-besaran) yang membuat resah masyarakat.     "Sudah saya bentuk tim khusus untuk melacaknya dan menangkapnya. Ini sudah merusak sendi perekonomian di Indonesia," ungkap mantan Kadensus 88 ini saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Timur, Sabtu (19/11).       Tito mengatakan pihaknya berharap masyarakat tidak perlu risau atas rush money."Itu hoax. Saya jamin keamanan Indonesia sangat baik. Saya sudah rapat dengan panglima dan demo-demo itu sangat wajar," terang Tito yang mengaku anak mantan seorang wartawan tersebut       Sekedar diketahui, selain aksi bela Islam jilid II yang akan digelar tanggal 25 November 2016, muncul pula gerakan rush money yakni menarik uang sebanyak-banyaknya di bank. Seruan rush money beredar di setiap medsos sejak hari senin (14/11) dan Gerakan Rush Money juga d

SURABAYA (Mediabidik) – Masih banyaknya masyarakat yang belum tercover oleh pelayanan BPJS dikarenakan terbatasnya APBN dalam mengalokasikan anggaran bagi masyarakat tidak mampu, lewat BPJS, memaksa kab/kota se Jatim untuk mengalokasikan anggarannya guna membantu mereka yang tidak tercover dalam BPJS. Hal ini sebagai upaya untuk membantu si miskin yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan ketika sakit.    Menurut  Gunawan Anggota Komisi E yang membidangi Kesehatan menegaskan jika tidak semua warga tidak mampu alias miskin khususnya mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dicover oleh BPJS. Pasalnya, selain mereka tidak memiliki NIK sebagai syarat untuk mendaftar BPJS, juga tidak memiliki uang untuk berobat. Maka solusinya kab/kota harus menganggarkannya sesuai kemampuan APBDnya.    "Di Jatim sendiri sudah mengalokasikan anggaran untuk mereka sekitar Rp30 miliar lewat APBD Jatim, dan kini sedang dirumuskan untuk proses pencairannya dan yang terpenting untuk pembaya

SURABAYA (Mediabidik) - Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 Jatim yang minus, membuat DPRD Jatim memberikan usulan kepada Pemprov Jatim. Salah satunya, dengan mengupayakan adanya UPT ke BLUD. Hal tersebut di sampaikan Anggota DPRD Jatim asal Fraksi partai Demokrat.         Agus Dono Wibawanto saat di temui di ruang kerjanya  mengatakan bahwa kesulitan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim harus mulai dipikirkan jalan keluar. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar UPT penghasil dijadikan BULD. "seperti halnya rumah sakit, kami berharap UPT yang bisa mendatangkan PAD dijadikan BLUD," ucap Politisi Partai Demokrat ini, Senin (21/11).      Agus Dono yang duduk di Komisi E DPRD Jatim ini memandang kalau APBD Jatim tidak akan terbebani. Disamping itu, beralihnya status menjadi BLUD ini, maka UPT bisa semakin baik lagi dari segi pelayanan. "Ini merupakan langkah yang tepat untuk mendorong setiap satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang

SURABAYA (Mediabidik) - Jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) di seluruh Indonesia saat ini mencapai 36 ribu. Jumlah Ormas yang cukup banyak ini dirasa perlu pendataan ulang, karena banyak sekali akhir-akhir ini aksi demo mayoritas dilakukan oleh Ormas.        "Jumlah ormas secara nasional data dari Kementerian Dalam Negeri sudah 36 ribu. Ini harus disikapi dengan hati-hati. Apakah terus diakomodir atau perlu dilakukan evaluasi," kata Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo, Sabtu (19/11).        Diterangkan bahwa Kamisi A DPRD Jatim yang menangani Hukum dan Pemerintahan ingin tahu berapa jumlah terkini Ormas di Jawa Timur. "Untuk itu kami akan melibatkan Bakesbangpol. Selama Ormas itu tidak bertentangan dengan NKRI memang tidak ada masalah. Ini perlu dibacarakan lagi apakah perlu dilakukan pendataan ulang," ujar poltisi dari Partai Golkar ini.         Ia pun menolak jika kegiatan ini dikaitkan dengan isu penistaan agama. "Ini tidak ada kaitann

SURABAYA (Mediabidik) - Puluhan wartawan ramai-ramai mendatangi balai kota pada Rabu, (23/11). Namun, tujuan mereka bukan untuk berdemo, melainkan memberikan hadiah spesial dalam rangka ulang tahun Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Begitu Risma -sapaan Tri Rismaharini- membuka pintu ruangannya, para awak media langsung menyanyikan lagu 'Selamat Ulang Tahun'. Melihat hal ini, alumnus ITS itu tak bisa menutupi raut  sumringah  yang menghiasi wajahnya. Selanjutnya, para wartawan memberikan kado berupa lukisan karikatur bergambar wajah Risma. "Aku seneng karikatur  rek ," sahut Risma. Ulang tahun Risma sejatinya jatuh pada 20 November lalu. Namun, baru kali ini awak media berkesempatan bertatap muka langsung dengan orang nomor satu di tubuh Pemkot Surabaya itu. Di ulang tahunnya yang ke-55, Risma berharap makin banyak pelajar Surabaya yang menorehkan prestasi di kancah nasional maupun internasional. "Tahun ini jumlah pelajar berprestasi di Surabaya meningkat