Skip to main content

Temui DPRD Jatim, Petani Garam Tuding Ada Permainan Ijin Garam Import Masuk Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Aksi penolakan terhadap garam impor yang membanjiri Jatim, terus disuarakan oleh petani garam khususnya petani garam wilayah Madura. Hari ini, Kamis (1/2) sejumlah petani garam asal Madura kembali datang ke DPRD Jatim. Kedatangan mereka kedua kalinya ke DPRD Jatim setelah kemarin mengajak Komisi B DPRD Jatim, untuk sidak ke pelabuhan Perak Surabaya untuk melihat kedatangan garam import di pelabuhan tersebut.


Menurut haji Subhan salah satu petani garam mengatakan kedatangan petani garam ke DPRD Jatim untuk mengadukan adanya garam import tersebut." Kedatangan 26 ribu ton garam Import asal Australia tersebut diduga ada permainan ijin import PT Mitra Tunggal Swakarsa yang mendatangkan garam import tersebut,"ungkapnya di Surabaya.


Pria asal Sumenep ini mengatakan petani curiga adanya permainan tersebut alasannya karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan baru dan belum pernah mengadakan kegiatan penyerapan garam milik petani garam.
"Perusahaan itu baru berdiri tahun 2017 kok langsung diberi ijin untuk mendatangkan garam import tersebut,"lanjutnya.


Tak hanya itu, kata Subhan, perusahaan tersebut baru diberikan ijin import pengasinan ikan sebanyak 70 ribu ton yang didatangkan di saat stock garam rakyat masih banyak." Warga Madura secara tegas menolak keberadaan PT Mitra Tunggal di pulau Madura karena perusahaan tersebut statusnya belum jelas,"terangnya.


Sedangkan dalam hearing tersebut sempat tegang karena perwakilan dari Disperindag Jatim tak bisa menjawab  pertanyaan dari petani dan anggota DPRD Jatim terkait kuota garam industry di Jatim." Masak tak tahu kuotanya garam industry di Jatim. Lalu tugasnya Disperindag itu apa,"ungkap salah satu petani garam dengan nada kesal.


Sementara itu, Ketua komisi B DPRD Jatim Achmad Firdaus mengatakan diakui bahwa garam import yang didatangkan tak tepat sasaran. "Garam yang didatangkan itu untuk garam industry padahal untuk penggaraman ikan itu lebih ideal garam konsumsi,"ungkap politisi asal Partai Gerindra.


Ditambahkan oleh Achmad Firdaus, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mempertanyakan kedatangan garam import tersebut. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni