Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020).
Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian.
"Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya.
Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai.
"Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakhir melunasi waktu mengambil rapor. Kalau sudah bayar dapat kertas ulangan, kalau gak bayar ngak dapat," ungkap Atika.
Atika menyampaikan, pengumuman wajib bayar iuran itu selalu diinformasikan oleh wali kelasnya agar tidak lupa membayar. Untuk wali murid yang tidak mampu membayar iuran sebesar Rp 1,5 juta, ia mengatakan dari pihak sekolah akan memberikan keringanan dengan membayar semampunya melalui dispensasi.
"Kayaknya ada keringanan. Nanti dikasih kertas buat bayar, yang ngak mampu ditulis dikertas (dispensasi). Wali kelas selalu mengingatkan semampunya," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Syahbilal Muttadin siswa kelas X IPA 3 yang mampu membayar Rp 1,2 juta, itu juga membenarkan jika terdapat penarikan iuran guna pembagunan sekolah. Ia mengatakan, jika iuran itu tidak harus Rp 1,5 juta. Melainkan tergantung pada kemampuan keluarga siswa.
"Untuk pembangunan sekolah. Kalau ngak kuat (bayar Rp 1,5 juta) bisa di bawahnya dan bilang ke wali kelas agar bisa negosiasi," ucap Syahbilal.
Sementara itu, Humas SMA Negeri 8 Surabaya, Arif H tidak membantah kalau mewajibkan setiap siswa untuk membayar iuran Rp 1,5 juta untuk pembangunan gedung sekolah, apalagi sampai tidak ikut ujian kalau tidak membayar.
"Kalau saya ditanya untuk tarikan perbaikan tidak ada, inikan dari gedung sana dapat bantuan dari provinsi. Kalau dana pembangunan itu tidak ada," bantahnya.
Namun, kalau (PM), itu partisipasi masyarakat, itu ada rapat, kata Arif, itu tidak diwajibkan dan mereka disodori kertas, kemudian ditunjukan kebutuhannya apa. Terus dari kebutuhan ini, dia bisa nyumbang berapa. Cuman gitu aja.
"Kalau bayar Rp1,5 juta tidak ada, tapi kalau partisipasi masyarakat memang ada. Cuman ngak seperti itu, yang nentukan itu Komite, saya cuma bantu menerima tok, kenyataannya ada banyak," terang Arif.
Lebih lanjut pria bertumbuh gemuk ini menjelaskan, saya ngak mewajibkan, jadi gini dia (orang tua siswa-red) mampunya berapa?. Kalau untuk pembangunan tidak, sangat salah. Karena disitu ada kebutuhan untuk pengembangan siswa.
"Dan itu dengan rapat komite, kalau dari warga yang tidak mampu banyak yang kita bebaskan. Karena ini ibu kepala sekolah tidak ada, saya hanya jawab seperti itu," jelasnya.
Diwaktu yang sama Kepala Sekolah SMAN 8 Surabaya Ligawati, saat dikonfirmasi melalui pesan WA nya menyampaikan, kalau lagi ada kegiatan diluar, dan bisa ketemu Senin depan.
"Senin siang saja kita bertemu agar tdk timbul salah persepsi. Mohon maaf saat ini saya sedang berkegiatan, tolong sebelum ke SMAN 8 WA dulu agar bisa bertemu saya," ujarnya. (pan)