Mediabidik.com

SURABAYAIMediabidik.Com – Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2025 Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya di Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (14/7/2026), berlangsung dinamis. Sejumlah anggota dewan menyoroti rendahnya capaian sejumlah program strategis, mulai dari pengadaan alat kesehatan, rehabilitasi fasilitas kesehatan, hingga pembiayaan BPJS Kesehatan bagi warga miskin. Rapat yang dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, dr. Billy D. Mesakh, beserta jajaran itu juga mengupas efektivitas belanja kesehatan dan arah kebijakan pelayanan publik pada 2026. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr. Michael Leksodimulyo, mengapresiasi kinerja Dinkes secara umum. Namun, ia mengingatkan masih ada sejumlah indikator yang mengalami penurunan tajam dan perlu mendapat perhatian serius. "Secara keseluruhan payment report-nya sudah bagus. Cuma saya menyoroti beberapa titik yang harus diperbaiki, terutama unt...

SURABAYAIMediabidik.Com – Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya menjadi sorotan dalam rapat koordinasi Komisi B DPRD Surabaya, Senin (13/7/2026). Rapat yang dihadiri jajaran DPKP, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) itu mengupas capaian serapan anggaran hingga potensi optimalisasi pendapatan daerah dari sektor layanan Damkar. Meski secara umum realisasi anggaran dinilai baik, Komisi B menemukan masih ada dua program yang memiliki tingkat serapan relatif rendah dibanding program lainnya. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan program hingga kontribusi terhadap pendapatan daerah. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Eny Minarsih, menilai mayoritas program DPKP telah menunjukkan kinerja yang memuaskan. Namun, ia meminta adanya evaluasi khusus terhadap program-program yang penyerapannya masih tertingg...

SURABAYAIMediabidik.Com – Polemik dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan stan Sentra Wisata Kuliner (SWK) Tambak Wedi yang berujung pada pencopotan Lurah Tambak Wedi terus menjadi perhatian publik. Di tengah proses hukum yang mulai berjalan, DPRD Surabaya meminta masyarakat tidak mengaitkan persoalan tersebut dengan kebijakan mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi kewenangan penuh Wali Kota Surabaya. Wakil Ketua DPRD Surabaya Arief Fathoni menilai respons warga yang menyayangkan pergantian lurah merupakan cerminan bahwa pejabat tersebut selama ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari mekanisme pembinaan ASN yang tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan organisasi pemerintahan. "Artinya, keberatan yang disampaikan warga itu merupakan potret bahwa penugasan lurah selama ini mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat. Tetapi mutasi dan rotasi itu merupakan hak p...

SURABAYAIMediabidik.Com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan akan segera memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Surabaya terkait laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Lilik Arijanto mengatakan, penyampaian pemandangan fraksi merupakan bagian dari proses evaluasi DPRD terhadap pelaksanaan APBD 2025. "Memang agenda hari ini penyampaian pemandangan fraksi-fraksi terkait dengan hasil pekerjaan 2025 atau APBD 2025 untuk kita jawab dan kita jelaskan," ujar Lilik usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Kota Surabaya, Rabu (8/7/2026). Menurutnya, DPRD sebagai representasi masyarakat membutuhkan penjelasan secara detail terkait pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama 2025. Pemkot Surabaya, kata dia, telah menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk memberikan jawaban kepada masing-masing fraksi. ...

SURABAYAIMediabidik.Com – Polemik pemanfaatan lahan Balai RW 03 Kelurahan Tambaksari sebagai lokasi parkir akhirnya menemukan titik temu. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi B DPRD Surabaya, Selasa (7/7/2026), seluruh pihak yang hadir sepakat menyelesaikan persoalan melalui musyawarah sehingga tidak menyisakan persoalan di tengah masyarakat. Rapat yang berlangsung  itu dihadiri perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya, Dinas Perhubungan, Camat Tambaksari, Lurah Tambaksari, Ketua RW 03 Kelurahan Tambaksari Ratna Helena Br. Hutabara, serta sejumlah perwakilan warga Kelurahan Ploso. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, menegaskan bahwa forum tersebut digelar untuk mencari solusi atas pengaduan masyarakat terkait pemanfaatan lahan Balai RW dan persoalan batas wilayah antara Kelurahan Ploso dan Kelurahan Tambaksari. "Apapun pengaduan warga, kita hadirkan untuk diselesaikan secar...

SURABAYAIMediabidik.Com - Komisi B DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas berbagai persoalan yang terjadi di Rumah Potong Hewan (RPH) Tambak Osowilangun. Rapat tersebut menyoroti keluhan para jagal terkait kondisi fasilitas di lokasi baru yang dinilai belum optimal, terutama terkait sistem drainase, elevasi bangunan, hingga kondisi tanah yang mengalami penurunan (settlement). Rapat yang digelar di Ruang Komisi B DPRD Surabaya ini dihadiri oleh Direktur Utama PT Rumah Potong Hewan Surabaya, Fajar Arifianto Isnugroho, perwakilan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya Vykka Anggradevi, perwakilan mitra jagal Abdullah, DPRKPP serta dinas terkait lainnya. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Yuga Pratisabda Widyawasta, menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama yang dikeluhkan para jagal adalah tidak optimalnya fasilitas di RPH Tambak Osowilangun, khususnya terkait perbedaan elevasi bangunan yang ber...

SURABAYAIMediabidik.Com –Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (hearing) untuk mengurai benang kusut, sengketa tanah warga di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Surabaya. Rapat yang berlangsung pada Selasa, 30 Juni 2026 tersebut sempat tertunda empat kali akibat absennya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hearing kali ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Yona Bagus Widyatmoko, S.H., S.M., M.H., serta segenap anggota Komisi A, diantaranya Anas Karno Sekretaris Komisi A (Fraksi PDI-Perjuangan), Cahyo Siswo Utomo Ketua Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Muhammad Saifuddin : Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Tubagus Lukman Amin: Ketua Fraksi PKB Surabaya, Haji Muhaimin: Ketua DPC PPP Kota Surabaya.  Selain perwakilan legislatif, rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan BPN II Surabaya (Dwinanto dan Subianto), Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemkot Surabaya...

SURABAYAIMediabidik.Com - DPRD Kota Surabaya tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Regulasi ini disiapkan untuk memperluas perlindungan pekerja sekaligus mendorong perusahaan lebih patuh mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya, Abdul Malik, mengungkapkan bahwa tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pahlawan masih jauh dari ideal. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat dengar pendapat, dari sekitar 1,4 juta pekerja di Surabaya, baru 39,81 persen atau sekitar 562 ribu pekerja yang tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. "Yang menjadi perhatian kami adalah masih banyak pekerja yang belum terlindungi. Padahal mereka memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Abdul Malik us...

SURABAYAIMediabidik.Com – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta PT PLN (Persero) memperhatikan waktu pelaksanaan pemadaman listrik bergilir yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah Jawa akibat gangguan teknis di PLTU Paiton. Menurut Yona, meskipun masyarakat memahami adanya kendala teknis yang menyebabkan pasokan listrik terganggu, PLN diharapkan dapat mengatur jadwal pemadaman agar tidak dilakukan pada jam-jam utama atau prime time yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan pelayanan publik. "Kami berharap kepada PLN maupun pemerintah pusat agar mekanisme pemadaman listrik ini tidak dilakukan pada waktu-waktu primer atau prime time. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik," kata Yona kepada wartawan, Senin (22/6/2026). Politisi yang juga Ketua Komisi A DPRD Surabaya itu mengaku telah berkoordinasi dengan pihak PLN dan meminta agar durasi pemadaman tidak berlan...

SURABAYAIMediabidik.Com - Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tetap dinilai akan berdampak. Utamanya bagi perekonomian masyarakat kelas menengah.  Pertamina Patra Niaga sebelumnya mengumumkan kenaikan harga BBM nonsubsidi mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi lainnya tidak mengalami perubahan. Pertamax Turbo (RON 98) tetap dijual Rp 20.750 per liter, Dexlite (CN 51) Rp 23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) Rp 24.800 per liter. Hal ini mendapatkan tanggapan dari Ketua DPRD Surabaya H. Syaifuddin Zuhri. Ipuk sapaan akrabnya menyampaikan saat ini ada kekhawatiran soal dampak kenaikan ini kepada masyarakat. Meskipun kebijakan ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Sebagai pemerintahan legislatif y...

SURABAYAIMediabidik.Com – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Baktiono menyebut bahwa PKL Simpang Dukuh bukan di badan jalan melainkan di tepi jalan. "Kalau PKL di jalan Kenari itu jarang sekali dilalui kendaraan," kata baktiono Senin (8/6/2026) siang usai rapat. Menurut legislator PDIP ini bahwa seharusnya PKL di Simpang dukuh dicarikan solusi relokasi disediakan tempat. "Tapi lokasinya (Relokasi) tidak jauh dari situ (Simpang Dukuh),”tutur Baktiono Baktiono mencontohkan, seperti di lokasi dekat taman prestasi atau taman aspirasi pun juga bisa. "Karena sudah ada contoh seperti PKL dari boulevard pindah ke dekat WTC,” katanya Selain itu, lanjut Baktiono ada juga direlokasi dekat panti angkatan laut bahkan PKL buka pagi sampai malam hari "Itu mereka bisa ditempatkan situ sehingga perekenomian mereka bisa terangkat,”imbuhnya. Menurut Baktiono ...

SURABAYAIMediabidik.Com – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dalam rapat koordinasi yang digelar Rabu (3/6/2026) di ruang rapat Komisi D DPRD Surabaya, berbagai persoalan krusial mulai dari ketersediaan kuota sekolah, validitas data keluarga miskin hingga persoalan domisili siswa dibahas secara mendalam bersama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Pendapatan Daerah. Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, menegaskan pihaknya ingin memastikan seluruh lulusan SD di Kota Surabaya memperoleh akses pendidikan ke jenjang SMP tanpa terkecuali, khususnya bagi kelompok miskin dan pramiskin. Menurutnya, Dinas Pendidikan telah memberikan jaminan bahwa daya tampung yang tersedia mencukupi untuk menampung seluruh lulusan, baik di sekolah negeri maupun swasta. Komisi D pun menekankan agar tidak ada satu pun anak ber-KTP Surabaya...

SURABAYAIMediabidik.Com – Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, meminta pengawasan kesehatan hewan kurban di Kota Surabaya diperketat hingga tingkat kelurahan menyusul temuan hewan kurban terindikasi skabies di salah satu lapak penjualan. Menurut Anas, temuan tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, terutama kelurahan sebagai pemangku wilayah yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat dan pedagang hewan kurban. "Kelurahan jangan pasif. Harus aktif berkoordinasi dengan DKPP untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban secara intensif di lapak-lapak wilayah masing-masing,”kata Anas Karno, Rabu (20/5/2026). Politisi PDI Perjuangan itu menilai langkah preventif menjadi kunci utama agar penyebaran penyakit seperti skabies tidak meluas menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026. Ia menegaskan, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah ada temua...

SURABAYAIMediabidik.Com – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 hijriah tahun 2026, lapak lapak penjualan hewan kurban sudah mulai bertebaran di kota Surabaya. "Di Surabaya sekarang sudah mulai banyak lapak penjualan hewan kurban menjelang idul adha,”kata Ghofar Ismail Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Senin (18/5/2026) siang Untuk itu, Ghofar Ismail meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk melakukan pemeriksaan di lapak penjualan hewan kurban. "Kami meminta pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Pertanian untuk turun ke lapak lapak penjualan hewan kurban,” ujarnya. Menurut legislator PAN ini, pemeriksaan tersebut untuk memastikan hewan kurban benar benar dalam kondisi sehat dan aman. "Jangan sampai itu terkena penyakit, kasihan nanti yang membeli hewan kurban,”tuturnya. Ghofar Ismail mengingatkan, pemilik  lapak penj...

SURABAYAIMediabidik.Com - Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan, ketua komisi, dan ketua fraksi untuk menyelaraskan ritme kerja dewan, Senin (11/5/2026). Pembahasan meliputi jadwal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), pembentukan pansus berbasis tupoksi, hingga persiapan reses anggota dewan. Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri ketika dikonfirmasi menyampaikan, rapat ini penting agar setiap komisi memiliki pemahaman dan fokus di bidang masing-masing. Selain itu, penjadwalan reses juga menjadi agenda utama. "Juni-Juli ini sudah masuk masa persiapan LKPJ, APBD, dan MPAK. Jadi ritmenya harus diatur agar tidak mengganggu administrasi,”ujar dia. Terkait reses, lanjut Syaifuddin Zuhri, DPRD memutuskan mengurangi jumlah undangan dari 250 menjadi 200 orang per titik. Kebijakan ini sudah diputuskan dalam rapat paripurna, Rabu (6/5/2026), dengan alasan cuaca yang tidak menentu ...

SURABAYAIMediabidik.Com – Kondisi kabel fiber optik yang menjuntai semrawut dan merusak pemandangan kota Surabaya ternyata dipicu oleh berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa.  Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, H. Mohammad Faridz Afif, membeberkan fakta bahwa banyak provider yang bermain curang demi keuntungan sendiri.   "Fenomena yang kita temukan itu ada tiga. Pertama, izin atau masa sewanya sudah habis tapi tidak diperpanjang, tapi kabel tetap dinyalakan. Kedua, izin cuma dikasih 2.000 meter, tapi nekat dipasang sampai 4.000 meter. Ketiga, ada yang 'nunut' atau menumpang kabel milik orang lain tanpa izin," ungkap Faridz di ruang kerjanya, Kamis (7/5/2026).   Menurutnya, ketiga pelanggaran inilah yang membuat tumpukan kabel di tiang listrik semakin tebal, tinggi tidak standar, dan akhirnya merusak estetika kota. Padahal, lahan yang dipakai adalah aset Pemkot yang seharusnya dikelola ket...