Skip to main content

Komisi A Dorong Risma Rotasi Pejabat Yang Sudah 5 Tahun Duduki Jabatannya

SURABAYA (Mediabidik) – Adi Sutarwijono wakil ketua Komisi A bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Surabaya, mendukung mutasi pejabat di lingkungan pemkot Surabaya. 

Pasalnya, rotasi diperlukan selain bertujuan untuk penyegaran, juga mengganti yang disfungsi, yakni pejabat yang melakukan pelanggaran. Ia mengungkapkan, saat pembahasan Raperda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kalangan dewan memang merekomendasikan mutasi lurah dan camat. 

Menurutnya, lurah dan camat yang telah menduduki jabatannya lebih dari 5 tahun harus dimutasi."Kalau terlalu lama gak bagus," terangnya, Jumat (19/1)

Adi menjelaskan, perlunya mutasi bagi pejabat yang sudah lama menjabat, diantaranya untuk mengantisipasi kejenuhan, kemudian dikhawatirkan yang bersangkutan akan kurang variasi mengenal masyarakat.

"Kota Surabaya kan luas. Banyak area yang harus dikenal aparat, karena masyarakat di tengah kota, timur dan barat kan beda karakternya," kata Politisi PDIP

Sementara, untuk level kepala dinas yang masa jabatannya sudah 5 tahun sebaiknya dievaluasi. Namun, apabila yang bersangkutan memang kompeten dan berprestasi, serta dibutuhkan institusi bisa diperpanjang.

"Berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara, pejabat tinggi pratama atau setara eselon dua, seperti kepala dinas, kemudian kepala badan masa jabatan diatur 5 tahun," ujar Pria yang akrab disapa Awi

Di lingkungan pemerintah kota, saat ini ada beberapa jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong. Adi meminta, untuk jabatan kepala OPD yang kosong, pemerintah kota  melakukan fit and proper agar segera terisi. Pasalnya, dampak kosongnya jabatan kepala OPD, ada beberapa pejabat yang rangkap jabatan.

"Kepala Bakesbang dirangkap Asisten tiga Sekkota, kepala BPBD dan Linmas dijabat Kasatpol PP, kemudian kepala RSUD Dr. Soewandi masih dirangkap Kepala Dinas kesehatan," tuturnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Hari Pahlawan 10 November

Ucapan HUT Partai NasDem ke 10