Skip to main content

Risma Pulangkan 72 PMKS dan Berikan Bantuan Sepeda Kepada Siswa

SURABAYA (Mesiabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali memulangkan 72 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Surabaya (PMKS) ke daerah asalnya. Masing-masing dari mereka adalah 55 penderita Psikotik dan 17 Gelandangan Pengemis (Gepeng). Selain itu, agenda pagi ini juga ada penyerahan program Campus Social Responsibility (CSR) berupa bantuan sepeda kepada siswa kurang mampu. 

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam sambutannya berpesan kepada para PMKS, agar mereka tidak kembali lagi untuk menjadi PMKS di Kota Surabaya. Menurutnya, di kampung halaman akan lebih baik dan nyaman untuk mencari nafkah.

"Panjenengan kita pulangkan, panjenengan bisa cari nafkah yang lebih baik ditempat njenengan. Tidak mungkin Tuhan menempatkan kita di suatu tempat yang kita tidak bisa mencari nafkah, itu tidak mungkin," pesan wali kota kepada para PMKS, di halaman Taman Surya, Senin, (22/01/2018) pagi.

Risma menyampaikan, pihaknya akan mencoba untuk mendaftaran para penyandang psikotik agar bisa mendapatkan bantuan kesehatan berupa BPJS Nasional. "Nanti kami akan coba usulkan ke pusat agar mereka bisa dapat bantuan kesehatan dari APBN," imbuh wali kota kelahiran Kediri tersebut.

Sementara itu, koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Surabaya, Sri Musilowati mengatakan, total petugas pendamping dari TKSK yang mengawal PMKS pagi ini sebanyak 18 orang. "Untuk pemulangan sekarang ini sudah ada evaluasi yang lebih baik, sehingga kita juga bisa mempersiapkannya lebih baik," tuturnya.

Menurut data dari Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, PMKS yang dipulangkan hari ini terdiri dari Provinsi Jawa Timur sebanyak 38 orang, Jawa Tengah 15 orang, Jawa Barat 8 orang, Banten 2 orang, Bengkulu 1 orang, Yogyakarta 1 orang, Jakarta 1 orang, Lampung 1 orang, Nusa Tenggara Timur (NTT) 2 orang, Sulawesi Selatan 2 orang, dan Sulawesi Tengah 1 orang. Untuk pulau jawa Pemkot menggunakan akomodasi bus dan mobil, sementara luar pulau Jawa, menggunakan moda transportasi pesawat.

Dalam agenda pagi ini, juga diserahkan bantuan sepeda untuk anak sekolah dari program Campus Social Responsibility (CSR). Sebanyak 15 sepeda langsung di serahkan oleh wali kota kepada para siswa yang kurang mampu. Menurut wali kota, anak-anak sekolah ini diketemukan ketika mereka berangkat sekolah menggunakan kendaraan truk (nggandol).

"Sekarang ini kalian ndak perlu nggandol, ndak usah malu, ndak usah minder. Saya berharap kalian gunakan sepeda ini," ujar wali kota perempuan pertama di Surabaya ini.

Dihadapan para siswa, wali kota juga berpesan agar mereka tidak putus sekolah, jika ada permasalahan tentang biaya atau kesulitan (SPP) bisa disampaikan melalui Dinas Sosial. "Sesulit apapun kalian harus tetap sekolah, karena dengan sekolah kalian bisa merubah nasib kalian, takdir orang tua kalian, dan takdir bangsa ini," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni