Mediabidik.com

SURABAYA (Mediabidik) - Mulai adanya titik terang terkait perjanjian sewa menyewa pemanfaatan aset milik Pemkot seluas 1.353 m2 yang berupa Jalan Upa Jiwa antara pemkot Surabaya dengan PT Assa Land (Marvel City) yang berada jalan Ngagel Surabaya.  Hal itu disampaikan Maria Teresia Eka Rahayu Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan pemkot Surabaya mengatakan, Marvel masih proses sewa, sudah dibahas perjanjiannya bersama tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Surabaya,  " Sudah dibahas awal Agustus, tapi belum di tanda tangani perjanjiannya, " ucap Yayuk, melalui short message servis (SMS), Kamis (31/8). Yayuk menambahkan, nilai apprasial sewa lahan selama lima tahun kurang lebih Rp 4 milliar. " Berdasarkan apprasial kurang lebih Rp 4 milliar untuk jangka waktu lima tahun, "jelasnya.  Sementara Edi Purbowo legal hukum PT Assa Land Marvel City saat dikonfirmasi mengatakan, masih dalam proses sewa menyewa pembuatan perjanjian.  " Untuk deadline mungkin bulan i

SURABAYA (Mediabidik) - Walaupun sudah terbit surat peringatan bantuan penertiban (Bantib) ke tiga dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya belum juga berani melakukan eksekusi bangunan gudang seluas 310 m2 di jalan Ngagel no 141 Surabaya. Padahal batas ahkir dari pekerjaan tersebut sampai ahkir Oktober dan akan diresmikan walikota Surabaya Tri Risma Harini pada tanggal 11 November 2017 mendatang, tepatnya puncak peringatan Hari Pahlawan. Suwandi Kasubag barang milik negara (BMN) balai besar wilayah sungai (BBWS) Brantas ketika dikonfirmasi mengatakan, sebenarnya sudah kita kirim tiga kali peringatan dan itu sudah jadi kewenangan pemkot untuk eksekusi.  " Sebenarnya itu, kalau sudah ada aturan mereka sudah keliru. Dan sudah kita kasih peringatan tiga kali,"terang Wandi, Kamis (31/8). Suwandi juga menambahkan soal status tanah itu milik Balai Besar Brantas karena itu masuk stren sungai.  " Kalau ditarik sesuai aturan lima puluh me

SURABAYA (Mediabidik) - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini memberikan souvenir berupa batik bikinan warga eks lokalisasi Dolly kepada duta besar Thailand untuk Indonesia, Mr Pitchayaphant Charnbhumidol di ruang kerja wali kota, Selasa (29/8/2017). Selain batik, wali kota juga memberikan replika sura dan baya.    Ketika memberi batik tersebut, wali kota menjelaskan bahwa batik tersebut merupakan kreasi dari warga yang tinggal di kawasan eks lokalisasi Dolly. Bahwa setelah mendapatkan pelatihan, warga di sana telah mampu membuat batik dengan kualitas bagus yang harganya mencapai jutaan. "Wow. That's great," ujar Pitchayaphant sembari tersenyum.    Dubes Thailand bersama delegasi Royal Thai Embassy berkunjung ke Surabaya dalam rangka menjajaki kerja sama kota kembar (sister city) dengan Surabaya. Ikut dalam rombongan tersebut, First Secretary of Economic Division, Lalana Srisorn, Ministry of Forein Affairs Thailand, Sirikanya Noi-Aru

SURABAYA (Mediabidik) – M. Machmud anggota Komisi C yang membidangi pembangunan menilai pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalur Lingkar Luar Dalam (JLLD) di kawasan Surabaya Barat hanya menguntungkan para pengembang. Pasalnya, untuk pembebasan tanah hingga pembangunan jalan sebagian besar menggunakan dana APBD. "Karena jalan yang ada dijadikan akses perumahan pengembang," ujarnya. Machmud menyebutkan, beberapa ruas jalan di Surabaya Barat yang pembangunannya lebih banyak menguntungkan pihak pengembang dan para penghuninya, diantaranya, berada di Kawasan Citraland, Pakuwon dan Intiland. "Ada jalan yang kalau malam ditutup. Kalau dibiayai pemkot ngak boleh seperti itu. Kalau sudah jadi jalan umum harus dibuka 24 jam," tuturnya. Anggota Komisi C ini berharap, masyarakat bisa memanfaatkan akses jalan yang dibangun pemerintah kota. Meski, sebagian lahan pembangunannya diteruskan pihak pengembang, seperti di Bukit Palma dan jalan raya Made. "Ada yang di

SURABAYA (Mediabidik) - Diduga dampak dari operasi tangkap tangan (OTT) 5 orang petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya II oleh tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya beberapa waktu lalu terkait punggutan liar (pungli) program sertifikasi massal swadaya (SMS) disalah satu wilayah di Surabaya.  Akibat terbongkarnya kasus tersebut, program sertifikasi massal swadaya yang ada di tiap-tiap kelurahan yang ada di Surabaya jadi terbengkalai alias mandek, salah satunya kelurahan Sumberejo Surabaya.  Seperti yang disampaikan Lurah Sumberejo kecamatan Pakal Surabaya ketika ditanya berhentinya program tersebut mengatakan, saya nggak tau karena petugas dari BPN ngak pernah ada yang kesini, " Sejak adanya pergantian orang -orang baru, terus SK nya juga nggak ada yang kesini. Ya sampai saat ini, kira-kira setelah lebaran, "ungkap Lurah Sumberejo, Senin (28/8).  Dia menambahkan, kalau wilayah Sumberejo kordinatornya pak Junaedi, cuman sampai saat ini nggak pernah kesini, ngak perna

SURABAYA (Mediabidik) - Program sertifikasi massal yang digagas Menteri Agraria Sofyian Jalil pada bulan Oktober 2016 lalu di Graha Sawunggaling lantai 6 gedung Pemkot Surabaya, bakal gagal dinikmati warga Surabaya khususnya warga kelurahan Sumberejo kecamatan Pakal Surabaya. Pasalnya, program sertifikasi massal swadaya (SMS) yang ada dikelurahan Sumberejo tidak berjalan efektif alias mandeg sesuai program pemerintah.  Rubiadi Kasi Pemerintahan kelurahan Sumberejo kecamatan Pakal mengatakan, sampai sekarang petugas dari BPN I belum ada yang datang ke kantor kelurahan, katanya nunggu SK baru, "Katanya ada perubahan petugas dan seluruh berkas suruh simpan di kelurahan, "kata Rubiadi, Senin (28/8). Masih menurut Rubiadi, sementara masih ada sepuluh berkas yang menumpuk di kelurahan," Kata pak Lurah nunggu SK petugas di kelurahan Sumberejo, di kelurahan Sumberejo sendiri yang jadi cuma sedikit. Tapi banyak yang belum, "ucapnya.  Hal senada dikatakan

SURABAYA (Mediabidik) - Puluhan pedagang Pasar Rakyat di Tanjungsari dan Dupak menyegel ruang Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya, Jumat (25/8), terkait dengan pengajuan rapat gelar pendapat seputar polemik perizinan pasar yang  tidak kunjung direspons.         "Kami sudah mengajukan surat pengajuan hearing (rapat dengar pendapat) sebulan lalu, tapi tidak kunjung dikabulkan. Ini ada apa dengan komisi B ?," kata Koordinator Pedagang Tanjungsari dan Dupak, Kusnan saat berusaha menyegel ruang Komisi B DPRD Surabaya.       Puluhan pedagang itu semula berniat menyegel pintu masuk ruang Komisi B DPRD Surabaya dengan menempel kertas yang bertuliskan "Disegel Rakyat". Hanya saja pada saat Kusnan dan pedagang masuk kantor DPRD Surabaya, sempat dihalang-halangi petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPRD Surabaya dibantu aparat kepolisian setempat.       "Mohon jangan ditempel. Nanti saya komunikasikan dengan pimpinan komisi B," kata Kabag Protokol Sekretarist DP

SURABAYA (Mediabidik) - Para pengusaha tempat karaoke keluarga di Surabaya minta besaran pajak hiburan yang dikenakan kepada mereka diturunkan menjadi 10 persen. Mereka ingin disamakan dengan pajak yang sama diberlakukan kepada bioskop bioskop. Hal ini disampaikan pengurus Asosiasi Pengusaha Rumah Karaoke Keluarga Seluruh Indonesia (APERKI) saat melakukan hearing dengan Pansus Komisi A DPRD Surabaya, Kamis (24/8/2017) siang. Hadir pada saat hearing ini Santoso Setyadji (Ketua Umum), Marulam J.Hutauruk (Ketua Harian), Maharani Dewi (Sekjen), Imam Haryanto (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) dan beberapa SKPD Pemkot Surabaya. Santoso Setiaji mengatakan pihaknya menyampaikan permohonan penurunan pajak karaoke keluarga ini karena besaran pajak sebesar 35 persen yang selama ini mereka bayarkan dirasa terlalu besar. "Memang kami mengambil inisiatif untuk menyampaikan permohonan penurunan pajak ini. Kami ingin disamakan dengan pajak yang diberlakukan kepada bioskop sebesar 10 persen,&

SURABAYA (Mediabidik) - Batas waktu yang diberikan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Kamis (24/8) kepada pemilik Vision Advertising yang beralamat Jalan Arjuno 138 Surabaya, agar merubah atau mengeser rangka reklame yang terlalu menjorok dan memakan garis sepadan jalan, ternyata diabaikan.  Dari hasil pantauan dilapangan hari ini, Kamis (24/8) masih terlihat tidak adanya itikad baik dari pihak Vision Advertising untuk menaati aturan yang sudah ditentukan oleh Pemkot Surabaya. Kasi Pengendalian Bangunan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Dedy Purwito mengatakan, kita kasih waktu sampek kamis, kalo belum digeser kita akan beri peringatan. " Tetap kita monitor perkembangannya, targetnya hari ini. Kalau tidak selesai kita beri surat peringatan,"ucapnya, Kamis (24/8). Dia menambahkan, setelah surat peringatan, dia (Vision Advertising -red) masi tetap tidak melaksanakan akan kita cabut surat ijin penyelenggaraan reklame (SIPR), kemudian bantib Satpol PP. " Un

SURABAYA   (Mediabidik) – Untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Surabaya, utamanya yang melebihi batas kecepatan serta menghindari penyalahgunaan fungsi pedestrian. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera memunculkan inovasi atau terobosan baru untuk mengajak masyarakat Kota Pahlawan agar lebih tertib berlalu lintas. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, inovasi yang bersinergi dengan Polrestabes Surabaya, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri itu siap diperkenalkan kepada masyarakat. "Ini infrasruktur (sistem) nya sudah siap, sudah jadi. Tinggal tunggu launching nya," ujar wali kota kepada wartawan, Rabu (23/8/2017)  Menurut wali kota, nantinya akan ada sistem kamera yang ditempatkan di beberapa titik. Sistem ini akan mampu membaca terjadinya pelanggaran lalu lintas, utamanya pelanggaran karena melebihi batas kecepatan. Yang dimaksud dengan kemampuan membaca tersebut, yakni plat kendaraan si pelanggar yang melebihi batas kecepatan tersebut

SURABAYA (Mediabidik) - Guna membantu mendongkrak Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) suatu daerah demi bertumbuhnya perekonomian di wilayah tersebut perlunya suatu aturan daerah untuk mengembangkan suatu wilayah hiburan terutama sektor wisata. Di temui diruang kerjanya Ach.Firdaus Febrianto, SH.MM Ketua Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian mengatakan memang sudah saatnya Jawa Timur memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang menata dan mengatur tempat-tempat destinasi wisata khususnya tempat wisata yang berada di daerah pelosok. "Dengan adanya Perda Penataan Wisata atau Destinasi Wisata nanti bisa diharapkan daerah tersebut mempunya icon  wisata yang bisa membantu meningkatkan PAD dan mengembangkan perekonomian masyarakat setempat," terang Firdaus saat di temui di ruang kerjanya, Rabu (23/8). Dicontohkan Firdaus, selama ini daerah seperti di daerah Banyuwangi, Probolinggo, Malang yang memiliki destinasi wisata baik alamnya yan

SURABAYA (Mediabidik) - Dalam rangka jaring aspirasi yang diselenggarakan oleh F-PKS DPRD Jatim tiap bulan, kali ini sejumlah guru GTT dari Mojokerto mengadukan nasibnya. Di hadapan para anggota fraksi PKS DPRD Jatim para guru GTT tersebut bisa terwakili dalam menyampaikan aspirasinya.  Adapun beberapa aspirasi yang di sampaikan perwakilan guru GTT asal Mojokerto tersebut mengenai Ketidakpastian status. Salah satu yang hadir, mencontohkan bahwa dirinya sudah 13 tahun menjadi GTT, sampai sekarang tidak jelas bagaimana status kedepannya. Kemudian  Perlakuan yang kurang manusiawi, khususnya dalam sistem pengupahan, dimana para guru GTT dibayar per-jam, bukan per-bulan, dengan nilai kisaran 30.000 hingga 50.000 per jam pelajaran. Sementara jatah jam mengajar juga tidak pasti setiap bulannya. Ketika ada udzur mengajar, meskipun karena sakit, maka guru GTT tidak memperoleh bayaran. Selanjutnya dari sejumlah GTT yang ada, belum separuh yang memiliki NUPTK, yang merupakan syarat untuk pelatih

SURABAYA (Mediabidik) - Kebijakan Ketua DPRD Surabaya tentang larangan kunjungan kerja (kunker) bagi anggota dewan Surabaya, yang tidak hadir dalam acara HUT DPRD kota Surabaya ke-2, masih terus dipersoalkan. Karena kebijakan berupa sanksi larangan kunker ini berimbas kepada sekitar 15 anggota dewan dari berbagai fraksi, termasuk Baktiono wakil Ketua BK DPRD Surabaya. Seperti pemberitaan sebelumnya, Baktiono menganggap jika kebijakan larangan kunker dianggapnya tidak berdasar. Bahkan dinilai menghalangi hak anggotanya. Pernyataan ini juga diamini Anugrah Ariyadi anggota Komisi D asal PDIP. Sayangnya, pendapat kedua anggota dewan ini dimentahkan oleh Minum Latif Ketua BK DPRD Surabaya, yang menyatakan bahwa kebijkan Ketua dan unsur pimpinan lainnya dinilainya sudah benar.    "Apa yang sudah dilakukan Ketua itu sudah benar, karena niatnya untuk menjaga kekompakan seluruh anggota dewan, artinya niat ketua itu sudah baik, harusnya seluruh anggota merespon dengan baik pula," jawab

SURABAYA (Mediabidik) - Buntut penyitaan 1 ton  narkoba oleh tim gabungan Dirnarkoba Polda Metro Jaya membuat Komisi A DPRD Jatim yang membidangi Hukum dan Pemerintahan memanggil SKPD mitra Komisi A dan BNNP Jatim untuk melakukan sinergisitas bersama, mengingat Provinsi Jawa Timur termasuk urutan ke dua peredaran narkoba.   Dr.Benjamin Kristianto.Mars Anggota Komisi A menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim menyoroti Satuan Kerja Perangkat Kerja daerah (SKPD) pemerintah provinsi (Pemrov) Jatim yang dianggap belum maksimal dalam melakukan pencegahan narkoba. Hal ini  terungkap dari dengar pendapat (Hearing) antara Komisi A DPRD Jatim dengan jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim.  Dijelaskan Dr.Beny bahwa Jatim sebagai daerah peredaran narkoba tertinggi kedua di Indonesia, Jatim sebaiknya membuat terobosan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Apalagi, pada pertengahan Juli lalu, Tim Gabungan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan Polresta Depok

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya pemakaman di tempat pemakaman umum (TPU) milik pemkot Surabaya banyak dikeluhkan banyak warga, khususnya warga miskin. Oleh sebab itu Pemerintah kota Surabaya akan menanggung seluruh biaya pemakaman bagi warga miskin.  Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya, Agustin Poliana, Selasa (22/8) mengungkapkan, program sosial tersebut dilaksanakan, karena selama ini warga miskin merasa keberatan dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan saat ada keluarganya meninggal dunia. "Anggarannya tak cukup Rp.200 ribu, untuk retribusi galian dan pemeliharaan, seperti ketentuan pemerintah kota," terangnya. Pasalnya, menurut Politisi PDIP ini kenyataan di lapangan, biaya yang dikeluarkan bisa lebih besar. Biaya tersebut untuk membeli perlengkapan, seperti papan, batu nisan, upah penggali makam dan sebagainya."Total mengeluarkan Rp. 800 ribu untuk keluarga miskin  yang meninggal," katanya. Agustin menambahkan, bantuan tersebut d

SURABAYA (Mediabidik) – Larangan kunjungan kerja (Kunker) bagi sejumlah anggota dewan yang dianggap tidak patuh, mendapat protes sejumlah anggota DPRD Surabaya. Mereka menyesalkan kebijakan ketua dan pimpinan dewan lainnya. Wakil Ketua Komisi D, Junaedi, salah satu anggota dewan yang tak diizinkan mengikuti kunker mengharapkan, pimpinan dewan bersikap bijaksana. Ia menegaskan, sanksi tidak diperkenankan mengikuti satu kali kunjungan kerja tidak serta merta diberikan begitu saja, tanpa ada peringatan lisan maupun tertulis."Karena undangannnya kan mendadak. Teman-teman anggota dewan banyak yang mengikuti kegiatan 17 Agustusan," ujarnya. Junaedi menyarankan, lain waktu sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, sebelumnya dirapatkan dan disepakati bersama di banmus, dan undangan juga tak diberikan dalam waktu yang mendadak. Apalagi menurut Politisi Partai Demokrat ini, di tata tertib DPRD larangan tersebut tak diatur."Seperti memperingati Hari kemerdeka

SURABAYA (Mediabidik) – Lantaran tidak hadir dalam acara HUT DPRD kota Surabaya ke-2, Sabtu (19/8) malam kemarin, puluhan anggota DPRD kota Surabaya tidak mendapatkan tanda tangan 4 unsur pimpinan dewan. Informasi yang berkembang saat ini, ada beberapa anggota DPRD Surabaya yang protes terkait hal tersebut, pasalnya agenda kunjungan kerja (Kunker) yang akan dilaksanakan para anggota dewan sangat urgent, karena ada satu diantaranya menyangkut agenda partai. "Peringatan Ketua itu mereka pikir guyonan seperti sebelumnya, begitu sekarang diterapkan mereka pada complain dan kelimpungan, dan alasannya macam-macam.Tapi rata-rata dapat undangan tujuh belasan dikampungnya,"terang sumber internal DPRD kota Surabaya yang tidak mau disebutkan jati dirinya, Senin (21/8). Masih menurut sumber, memang kami yang hadir tidak, kan posisi semua sama," Artinya sama-sama punya konstituen, sikap ketua itu sudah benar. Lah wong sudah diwarning sebelumnya,"papa

SURABAYA (Mediabidik) – Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD diundangkan serta Perwali yang mengaturnya juga selesai. Anggota DPRD Surabaya akan menerima tunjangan transportasi, menggantikan mobil pinjam pakai yang selama ini difasilitasi pemeritah kota. Meskipun besarannya sesuai dengan appraisal sekitar Rp.8,8 juta per bulan, namun kalangan dewan tetap menyukurinya.  Hal itu disampaikan Anggota Badan Pembentukan Perda D DPRD Surabaya, Sugito, Senin (21/8) mengatakan, dirinya mengikuti yang sudah disepakati, ketika ditanya apakah besaran tunjangan tersebut cukup untuk operasional transportasi, Sugito mengaku, bahwa hal itu relative. "Kalau saya ya cukup, karena anak sudah mentas semua," terangnya. Sugito mengungkapkan, sebelumnya berdasarkan appraisal besaran tunjangan transportasi anggota dewan mencapai Rp.9,4 juta. Namun, menurutnya nilai tersebut belum ada pengurangan untuk lainnya. &qu

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi E DPRD Jawa Timur yang menangani Kesehatan mendorong masyarakat untuk turut serta dalam program imunisasi nasional, terutama dalam penanggulangan penyakit campak dan rubella. Pasalnya dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim mencatat masih sedikit anak yang sudah mendapatkan imunisasi tersebut. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi E DPRD Jatim, Mochamad Eksan. Eksan mengatakan, imunisasi campak dan rubella ini sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat. Karena itu, semua pihak harus mendukung program imunisasi nasional ini. Karena di dalam hadist jelas tertulis "Muslim yang kuat lebih baik, dari pada muslim yang lemah". "Seharusnya segala imunisasi untuk anak ini kita dukung, karena konsteksnya agar semua anak dan balita kita memiliki anti bodi dalam melakukan aktifitas. Generasi sehat jauh lebih baik dari pada generasi sakit. Semua imunisasi ini merupakan ikhtiar untuk menciptakan generasi sehat," ujar Eks

SURABAYA (Mediabidik) - kunjungan para kuli tinta ( jurnalis) asal Provinsi Jambi ke  Sekretaris Dewan (Sekwan) Jawa Timur mendapat respon positif dari para jurnalis yang tergabung dalam Pokja Wartawan Politik Indrapura. Karena Kunjungan dilakukan sebagai bagian dari studi banding pengembangan wawasan penyebaran informasi utamanya persoalan politik yang lagi hangat di Jawa Timur saat ini. "Kami ke sini tidak hanya bersilaturahmi tetapi untuk saling bertukar informasi kegiatan dan publikasi di media di Jatim terutama kerjasama dengan Sekwan DPRD Jatim," kata Ahmad Darmadi,  Kasubag Publikasi dan Dokumentasi Sekretarat DPRD Provinsi Jambi saat bertemu sejumlah pokja DPRD Jatim, Senin (21/8). Selain berbincang dan saling bertukar informasi, Ahmad Darmadi juga memperkenalkan sejumlah pokja Wartawan DPRD Jambi kepada ke DPRD Jatim. Dalam pertemuan itu juga dibahas tentang pengembangan wawasan serta dinamika masing-masing jurnalis yang bertugas di DPRD, bahkan porsi an

SURABAYA (Mediabidik) - Walaupun mengantongi surat ijin penyelenggaraan reklame (SIUPR) dan IMB dari pemerintah kota (Pemkot) Surabaya, reklame ukuran 4 x 6 meter milik Vision Advertising yang ada di perempatan jalan Pacar Keling - Tambang Boyo disinyalir melanggar garis sepadan jalan. Berdasarkan pantauan dilapangan pemasangan reklame milik Vision Advertising terlalu menjorok dan memakan garis sepadan jalan. Sehingga sangat membahayakan bagi pengendara khususnya angkutan umum atau truk yang akan melintas.  Kasi Pengendalian Bangunan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Pemkot Surabaya Dedy Purwito ketika dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan, kita undang pemiliknya (Vision Advertising -red) dan aku sudah paraf kemarin, untuk segera ditertibkan dan tak suruh geser.  " Intinya gini, kita undang kita BAP untuk sanggup mengeser itu, tapi yang jelas sudah ada ijinnya. Cuman dia, terlalu menjorok dan yang kita BAP menjoroknya itu,"terang Dedy, saat dikonfi

PACITAN (Mediabidik) -  Tokoh muda Indonesia  Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak anak muda sebagai agen perubahan di Indonesia untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. "Semua akan tahu apa yang diungkapkan oleh Ir. Sukarno yaitu beri satu atau sepuluh pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Hal inilah memotivasi anak muda untuk mewujudkan Indonesia emas 2045,"kata AHY dalam mimbar pemuda nusantara di kabupaten Pacitan, Minggu (20/8). Dikatakan pria yang juga direktur eksekutif The Yudhoyono Institute ini mengatakan dirinya mengajak generasi muda di Indonesia untuk mampu menjawab tantangan hari ini dan mampu antisipasi permasalahan di masa depan. "Jadilah generasi muda yang menjunjung tinggi idealisme untuk mewujudkan pembangunan Indonesia emas di tahun 2045 mendatang,"jelasnya. Diungkapkan oleh AHY ada persyaratan yang harus dilalui dalam mewujudkan Indonesia emas 2045 mendatang. "Ada persyaratan yang harus ditempuh untuk mewuj

SURABAYA (Mediabidik) - DPD PDIP Jatim menargetkan kemenangan di 12 kabupaten/kota dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018."Dari 18 kabupaten/kota di Jatim. Kita menargetkan kemenangan di 12 wilayah," kata ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi, di kantor DPD jalan Kendangsari, Surabaya pada, Sabtu (19/8). Dia mengatakan, partainya juga akan berjuang keras mempertahankan kemenangan di kabupaten/kota yang kepala daerahnya dijabat kader PDIP. Wilayah itu adalah kota Probolinggo, Tulungagung, kota Mojokerto, Kabupaten Nganjuk dan Magetan."Kalau wilayah lain yang menjadi proyeksi kemenangan adalah kota dan kabupaten Madiun dan kabupaten Lumajang," tambahnya.                                     Kusnadi yang juga wakil Ketua DPRD Jatim ini  berharap, kepala daerah incumbent dari PDIP berjuang sekeras tenaga mempertahankan kemenangan itu. Agar saat Pilkada serentak tahun depan, wilayah itu tidak lepas dan dimenangkan calon yang  diusung  partai lain. &qu

SURABAYA (Mediabidik) - Sihlaturhami kandidat bacagub Jatim Nurwiyatno (Cak Nur) semakin mendekatkan diri dengan rakyat bersama Partai Demokrat. Hal terlihat saat berbaur dengan simpatisan partai Demokrat di daerah hingga pelosok pedesaan. Hal tersebut tampak ketika birokrat Pemprov Jatim ini bertemu dengan ratusan simpatisan partai berlambang Bintang Mercy ini di kantor DPC Partai Demokrat Pacitan. Di kabupaten tempat kelahiran Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus pendiri Partai Demokrat, Cak Nur banyak melakukan dialog dan serap aspirasi.  "Saya memang sudah lama kenal baik dengan Bupati Pacitan Pak Indartarto yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Pacitan. Ketika saya keliling di hari Sabtu-Minggu, saya pasti mampir ke orang-orang yang saya kenal," kata Cak Nur saat berbaur dengan masyarakat pacitan, Sabtu (19/8). Selain melakukan silaturahim dengan pengurus dan kader Demokrat di Pacitan, Cak Nur juga membagikan sejumlah sembak

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota Surabaya menggelar Kuliner Angkringan Tunjungan Tahun 2017 di sepanjang Jalan Tunjungan Surabaya, Sabtu, (19/8/2017). Pada kesempatan itu, salah satu media bekerjasama dengan UKM Putat Jaya dan Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS) membuka stand berjualan buah murah dengan harga serba Rp 10 ribuan. Buah murah sebanyak 3 ton itu spontan diserbu warga dalam jangka waktu sejak yang dimulai sejak pukul 16.00-17.00 WIB. Warga langsung antri untuk membeli berbagai buah yang dijual kala itu, seperti semangka tanpa biji, semangka biji, semangka kuning, jeruk, melon, Pepaya Thailand dan Pepaya California.  "Kok murah banget mas, saya beli 5 biji semangkanya dan jeruk 5 juga," kata Farida salah satu warga Benowo yang sengaja berkunjung ke Jalan Tunjungan untuk mengikuti Kuliner Angkringan Tunjungan 2017. Farida mengatakan angkringan ini sangat menarik karena beraneka ragam jualannya, yang paling menarik adalah jualan buah yang

SURABAYA (Mediabidik) - Ketua Umum DPP Partai Demokrat SBY dan tokoh muda Indonesia AHY bersama keluarga melakukan safari kemerdekaan RI ke 72 di kabupaten Pacitan, Jumat(18/8). Dalam safari kemerdekaan tersebut bersamaan dengan pulang kampung SBY bersama keluarga di kampung halamannya. Menurut Sekretaris DPD Demokrat Jatim Renvill Antonio mengatakan safari kemerdekaan SBY bersama keluarga dimulai dengan kegiatan panjat pinang yang memperebutkan piala SBY. "Antusias masyarakat Pacitan sangat besar atas safari Kemerdekaan ketua umum Demokrat. Begitu juga sambutan masyarakat kepada AHY sebagai generasi muda Indonesia,"jelasnya saat didampingi ketua fraksi partai Demokrat DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto di Pacitan. Renville mengatakan selama tiga hari berturut-turut SBY akan memanfaatkan pulang kampung tersebut untuk menyapa masyarakat Pacitan dan anak muda Pacitan. "Pak SBY akan nyekar ke makam keluarga dan akan menghadiri peresmian Hello Pacitan,&