Skip to main content

Menunggu Satu Tahun Lebih, Dana Hibah Belum Juga Cair

SURABAYA (Mediabidik) - Walaupun sudah melengkapi semua berkas persyaratan perihal dana hibah yang ditentukan oleh pemkot Surabaya serta sudah menunggu lebih satu tahun, dana hibah yang dijanjikan oleh pemkot Surabaya masih belum bisa dinikmati warga Surabaya.

Hal itu diungkapkan Yanto Ketua RT 3 RW 7 kelurahan Kenjeran kecamatan Tanah Kali Kedinding mengatakan, saya sudah mengajukan dana hibah dari awal Januari 2017, katanya akan cair bulan November paling lama awal Desember 2017, tapi sampai sekarang Januari 2018 belum cair.

"Orang yang dipercaya itu omongannya, alasannya belum ditanda tangani NPHD nya oleh walikota, terus alasan terahkir diperiksa kejaksaan tahun 2016 - 2017, padahal yang 2017 belum cair. Kalau sudah cair punyaku pasti cair,"keluh Yanto saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Kamis (18/1).

Lanjut Yanto, saya di pemkot sudah tiga kali ke bagian pemerintahan lantai 5, sampai saat ini saya kecewa dan malas kesana.

"Di lantai 5 waktu saya tanya proposal nomor X12 katanya sudah lengkap dan ngak ada masalah tinggal tunggu cair tok, kemungkinan Desember ngak sampai tahun baru. Tapi sampai sekarang belum cair,"terangnya.

Sementara Kepala Bagian Pemerintahan dan Otoda Pemkot Surabaya Edi Cristjianto saat dikonfirmasi mengatakan, untuk danah hibah 2017 ditempatku sudah cair. Memang tidak semuanya.

"Kalau memang sampai sekarang belum cair, bearti belum bisa kita cairkan,"ucapnya.

Edi menambahkan, karena masih banyak persyaratan yang harus dilengkapi sesuai dengan perwali mungkin belum terpenuhi.

"Walaupun mereka sudah lengkap, mungkin ada kekurangan karena yang tau itu staf saya, karena saya masih di Polres,"ujarnya.

Perlu diketahui, pengajuan dana hibah RT 3 RW 7 kelurahan Kenjeran kecamatan Tanah Kali Kedinding Surabaya, berawal jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) anggota DPRD kota Surabaya yang bernama Asri dari partai PDI P dapil 2. Ironisnya dari 4 RT yang mengajukan dana hibah yaitu RT 3, 4, 5 dan 6 melalui orang yang sama, hanya RT yang belum cair sampai saat ini.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni