Skip to main content

Menunggu Satu Tahun Lebih, Dana Hibah Belum Juga Cair

SURABAYA (Mediabidik) - Walaupun sudah melengkapi semua berkas persyaratan perihal dana hibah yang ditentukan oleh pemkot Surabaya serta sudah menunggu lebih satu tahun, dana hibah yang dijanjikan oleh pemkot Surabaya masih belum bisa dinikmati warga Surabaya.

Hal itu diungkapkan Yanto Ketua RT 3 RW 7 kelurahan Kenjeran kecamatan Tanah Kali Kedinding mengatakan, saya sudah mengajukan dana hibah dari awal Januari 2017, katanya akan cair bulan November paling lama awal Desember 2017, tapi sampai sekarang Januari 2018 belum cair.

"Orang yang dipercaya itu omongannya, alasannya belum ditanda tangani NPHD nya oleh walikota, terus alasan terahkir diperiksa kejaksaan tahun 2016 - 2017, padahal yang 2017 belum cair. Kalau sudah cair punyaku pasti cair,"keluh Yanto saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Kamis (18/1).

Lanjut Yanto, saya di pemkot sudah tiga kali ke bagian pemerintahan lantai 5, sampai saat ini saya kecewa dan malas kesana.

"Di lantai 5 waktu saya tanya proposal nomor X12 katanya sudah lengkap dan ngak ada masalah tinggal tunggu cair tok, kemungkinan Desember ngak sampai tahun baru. Tapi sampai sekarang belum cair,"terangnya.

Sementara Kepala Bagian Pemerintahan dan Otoda Pemkot Surabaya Edi Cristjianto saat dikonfirmasi mengatakan, untuk danah hibah 2017 ditempatku sudah cair. Memang tidak semuanya.

"Kalau memang sampai sekarang belum cair, bearti belum bisa kita cairkan,"ucapnya.

Edi menambahkan, karena masih banyak persyaratan yang harus dilengkapi sesuai dengan perwali mungkin belum terpenuhi.

"Walaupun mereka sudah lengkap, mungkin ada kekurangan karena yang tau itu staf saya, karena saya masih di Polres,"ujarnya.

Perlu diketahui, pengajuan dana hibah RT 3 RW 7 kelurahan Kenjeran kecamatan Tanah Kali Kedinding Surabaya, berawal jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) anggota DPRD kota Surabaya yang bernama Asri dari partai PDI P dapil 2. Ironisnya dari 4 RT yang mengajukan dana hibah yaitu RT 3, 4, 5 dan 6 melalui orang yang sama, hanya RT yang belum cair sampai saat ini.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...