Mediabidik.com

SURABAYA ( Media Bidik ) – Walaupun ijin Hak Guna Bangunan ( HGB ) yang berada di jalan Pemuda No 17 Surabaya milik PT Maspion sudah habis pada tanggal 15 Januari 2016 lalu. PT Maspion Group sampai saat ini, masih belum juga memperpanjang ijin HGB diatas  HPL( Hak Pengelolahan Lahan) ke Dinas Pengelolahan Tanah dan Bangunan (DPTB) pemkot Surabaya, selain belum memperpanjang ijin HGBnya pihak Maspion Group berencana mendirikan Hotel 16 lantai dilahan tersebut, pembangunan tersebut disinyalir melanggar Perda No 7 Tahun 2009 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) karena ijin IMB yang dimiliki Alim Markus selaku owner Maspion Group peruntukannya untuk Perkantoran bukan untuk Hotel . Seperti yang pernah dikatakan Kabid Tata Bangunan Awaludin Arif DCKTR pemkot Surabaya beberapa waktu lalu mengatakan," Sesuai dengan IMB yang mereka miliki yang terbit tahun 1997 peruntukan untuk perkantoran, karena mereka belum mengajukan gambar baru ke kita, untuk sementara masih k...

SURABAYA ( Media Bidik ) - Untuk menikmati hari tanpa kendaraan bermotor atau Car Free Day yang biasa diselenggarakan di jalan raya Darmo Taman Bungkul pada Minggu pertama setiap awal bulan, kini warga yang bertempat tinggal di wilayah Surabaya Timur, tak perlu lagi pergi ke Taman Bungkul,  pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana akan mengadakan Car Free Day di kawasan Middle East Ring Road (MERR) pada hari Minggu, 3 April mendatang. Hal tersebut dikatakan Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan BLH Kota Surabaya Nina Prihardini, Pemkot akan mengadakan car free day di MERR pada minggu pertama setiap tri wulan. Rencananya, giat car free day pertama kali di MERR ini akan dilaksanakan mulai dari persimpangan Jalan Kertajaya Timur (RM. Sederhana) hingga persimpangan Jalan Arief Rahman Hakim (Kopertis – Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya) "Kami ingin melakukan uji coba terlebih dahulu terkait pelaksanaan car free day triwula...

SURABAYA ( Media Bidik ) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada pemerintah pusat agar penyaluran pupuk subsidi dikembalikan ke pola yang lama yaitu melalui Kepala Desa atau  Koperasi Unit Desa (KUD). Hal ini dilakukan agar petani dapat menerima pupuk subsidi dapat secara merata. Hal itu dikatakan H.M.Hisan SE Anggota DPRD Jatim asal Fraksi Partai Demokrat saat reses atau jaring aspirasi DPRD Jatim di Madura masyarakat dan petani mengeluhkan masih lambatnya penerimaan pupuk subsidi yang ditangani oleh pihak ketiga atau distributor, dimana saat ditangani oleh distributor tersebut banyak desa tidak kebagian atau menerima pupuk subsidi. Oleh karena itu pihaknya berharap agar pemerintah segera mengubah pola ini agar pupuk subsidi bisa diterima oleh petani langsung. "Apabila diserahkan ke KUD bisa tersalurkan secara langsung pasalnya yang tahu kondisi tanah, dan jumlah petani yaitu kepala desa, apabila polanya tidak dirubah yaitu tetap d...

SURABAYA ( Media Bidik ) – Masih banyaknya jenazah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terlantar, akibat lambatnya proses pelayanan Terminal 2 Bandara Juanda Waru Sidoarjo, membuat geram anggota DPRD Jawa Timur. Akibat lambatnya proses pelayanan tersebut dapat membuat keluarga TKI mengalami kejenuhan ketika menunggu kedatangan jenazah anggota keluarganya. "Ini sudah sering terjadi, banyak masyarakat mengeluhkan pelayanan penerimaan jenazah di terminal 2 Bandara Juanda sangat lambat hingga empat jam lebih. Kasihan pihak keluarganya jenuh menunggu kedatangan jenazah anggota keluarganya," tegas  Husnul Aqib di ruang F-PAN DPRD Jatim. Politisi yang maju dari Dapil Lamongan dan Gresik ini melihat keterlambatan proses pelayanan jenazah disebabkan proses pengurusan di bagian karantina kesehatan.Selain itu, tidak ada pegawai bandara yang langsung menangani, ketika pesawat yang mengangkut jenazah tiba di terminal kargo. Ditegaskan Anggota Komisi A DPRD Jatim ...

SURABAYA ( Media Bidik ) – Masih adanya beberapa Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang belum mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah, menjadi perhatian yang menarik dalam Reses yang dilakukan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Hartoyo SH,MH. Wakil Rakyat yang maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya - Sidoarjo ini menghimbau kepada para konstituennya untuk bersabar, karena sejak adanya perubahan regulasi terhadap UU No 23 Tahun 2014 tentang bantuan Hibah harus memiliki legalitas hukum secara sah. " Saya harap masyarakat sabar, sebab kenyataannya sekarang penerima bantuan hibah harus berbadan hukum, akan tetapi sebagai wakil rakyat, akan terus di upayakan dengan cara menyiasati bagaimana pokmas ini bisa menerima bantuan hibah," ucapnya dihadapan konstituen Simorejo, Rabu (30/3). Anggota Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan ini juga berjanji, segera menindaklanjuti serta merealisasikan permohonan masyarakat yang belum teralisasi seperti ...

SURABAYA ( Media Bidik ) - D emi menjawab tantangan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah bergulir pada tahun ini 2016 ini. Pemkot Surabaya fokuskan p eningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2017.  Poin itulah yang menjadi inti dari pesan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya tahun 2016 di ruang Pola kantor Bappeko Surabaya, Rabu (30/3/2016). "Kami lebih banyak ke SDM. Sebab, tantangan kita ke depan menyangkut SDM. Karena sebagus apapun kita membangun kota, kalau warganya tidak mendapat kesempatan, tidak ada guna. Untuk itu, kami akan konsentrasi pada kualitas SDM," tegas Wali Kota Tri Rismaharini. Menurut wali kota, upaya peningkatan kualitas SDM, selama ini telah dilakukan Pemkot Surabaya dengan memberikan banyak beasiswa kepada anak-anak di Surabaya. Harapannya, anak-anak Surabaya bisa bersaing dengan ...

SURABAYA ( Media Bidik ) - Tugas para guru PAUD--pendidikan anak usia dini--tidak hanya sebatas mengajari anak berusia bawah lima tahun (Balita) menyanyi dan menari. Lebih dari itu, Bunda PAUD juga bisa berperan penting dalam pembentukan karakter anak yang muaranya sangat masif dalam upaya pencegahan korupsi di negeri ini.    Pesan itulah yang muncul di acara seminar bertajuk "Guru Anti Korupsi, Penggerak Perubahan" di Surabaya Convention Hall Jalan Arief Rachman Hakim, Selasa (29/3/2016). Acara yang dihadiri 1000 guru PAUD se-Surabaya tersebut dihadiri Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Wakil Ketua Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan juga Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Ikhsan. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dalam sambutannya mengatakan sangat mendukung acara yang digagas KPK tersebut. Sebab, para Bunda PAUD punya peran signifikan dalam membentuk karakter anak-anak. Bila sejak kecil, anak-anak dididik dengan ben...

KEDIRI ( Media Bidik ) - Lambannya kinerja kepolisian Polsek Ngadiluwih dan Polres Kediri dalam menindaklanjuti laporan Camat Ngadiluwih perihal perampasan stempel Kepala Desa Rembang Kepuh yang dilakukan mantan Kepala Desa Rembang Kepuh Solikin bersama Purwanto dan Tatung beserta 15 orang lainnya pada tanggal 15 Maret 2016 lalu. Padahal Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada di kantor Camat Ngadiluwih dan lokasinya tepat didepan kantor Polsek dan Koramil Ngadiluwih, ironinya tidak ada pengamanan ataupun tindakan tegas dari aparat setempat saat kejadian dan mereka terkesan tutup mata. Seperti yang diungkapkan beberapa sumber yang menyaksikan kejadian tersebut dan namanya tidak mau dipublikasikan mengatakan," Kejadian perampasan tersebut terjadi pada malam hari di dalam kantor kecamatan Ngadiluwih, waktu solikin bersama kroninya mendatangi pak Pj Kades Rahmadi agar menyerahkan stempel tersebut, anehnya, tidak ada satupun anggota Polsek maupun Koramil ditempat ters...

KEDIRI ( Media Bidik ) – Karena dianggap penyalahgunaan wewenang sebagai Kepala Desa Rembang Kepuh Kecamatan Ngadiluwih Kediri dengan mengangkat 2 Kepala Dusun ( Kasun) serta 3 orang perangkat desa yang tidak sesuai dengan Undang Undang No: 6 Tahun 2014 tentang Desa serta melanggar pasal 29 ayat (c) tentang penyalahgunaan wewenang, tugas, hak dan kewajiban,  dan ahkirnya diberhentikan dengan kuputusan Bupati Kediri No : 188.45/99/418.32/2016 pada tanggal (9/2) lalu. Karena tidak terima diberhentikan sebagai Kepala Desa Rembang Kepuh Kediri, Solikin yang didampingi Purwanto dan Tatung bersama 15 orang lainnya melakukan intimidasi serta mengambil paksa stempel Kepala Desa dari tangan PJ Kepala Desa Selamet Rahmadi yang diangkat melalui Keputusan Bupati Kediri No 188.45/103/418.32/2016 pada tanggal 15 Februari 2016 dikantor Kecamatan Ngadiluwih Kediri. Perbuatan Solikin Cs dianggap melanggar Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 7 Tahun Penjara. Berdasarkan da...

S URABAYA ( Media Bidik ) - Bulan Juli mendatang tepatnya Tanggal 25 – 27, Pemkot Surabaya menjadi tuan rumah Preparatory Committee (PrepCom) III UN Habitat , sedangkan, persiapan jelang penyelenggaraan forum internasional tersebut , sudah memasuki tahap penyusunan substansi materi. Sekretaris Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rina Agustin Indriani, menuturkan, substansi materi itu nantinya akan dibahas dalam PrepCom III UN Habitat. Materi tersebut, lanjut dia, disiapkan oleh tim konsolidasi yang beranggotakan para pakar/akademisi dari berbagai universitas, serta sejumlah praktisi dan pihak kementerian. "Sekarang, persiapan bisa dibilang sekitar 50 persen. Harapannya, dengan ditunjukkan Surabaya sebagai tuan rumah, nama Indonesia bisa lebih terangkat di dunia internasional," kata Rina saat rapat tim konsolidasi bersama Wali Kota Surabaya di Hotel Garden Palace, Kamis (24/3). Wali Kota Tri Rismaharini mengusulkan,...

SURABAYA ( Media Bidik ) – Menindaklanjuti hasil dari forum Fokus Group Discasion (FGD) yang telah  melakukan hearing dengan Komisi A DPRD Jatim yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, dari hasil hearing tersebut  telah disepakati dan  mengusulkan  agar pemilihan Gubernur mendatang dipilih oleh DPRD yang diperluas dan Bupati / Walikota di pilih oleh RT. Menurut H.Muzammil Syafii,SH,M.Si Anggota Komisi A menganggap selama ini Pilkada langsung dipilih rakyat adalah demokrasi liberal yang diadopsi di Indonesia sehingga tidak cocok dengan nilai-nilai Pancasila, dan pemilihan langsung rentan terjadi konflik personal atau antar calon pasangan serta rawan money politik. "Kenyataan dilapangan ketika Pilkada berlangsung sering kali kita temukan kecurangan- kecurangan  baik dari pasangan calon maupun tim pengusung, dan belum lagi rakyat sering dihadapkan dengan gesekan dari pendukung yang berbeda," tegas Muzammil,Selasa (23/3) Selain itu, Pilkad...

S URABAYA ( Media Bidik ) – Untuk mengantisipasi penyebaran virus flu burung keseluruh wilayah Jawa Timur, Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian akan berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Jatim agar secepatnya melakukan vaksinisasi massal terhadap unggas-unggas di wilayah Jatim. Pasalnya, ancaman flu burung sudah merambah di dua daerah di Jawa Timur, yaitu di Lamongan dan Banyuwangi. Anggota Komisi B Jatim Muhammad Fawaid, SE.M.Sc   menegaskan selain menggalakan Vaksinasi terhadap hewan unggas, Komisi B akan mendorong agar memberikan subsidi atau bantuan unggas untuk peternak mandiri yang ada di Jawa Timur. " Operasi preventif harus digelar dimasing-masing peternakan di daerah Jatim, jika ditemukan hewan ternak unggas  yang mengarah ke flu burung harus secepatnya diganti dengan yang sehat dari Pemerintah," terang pria yang akrab dipanggil Gus Waid ini,Rabu (23/3). Politisi asal Partai  Gerindra ini juga mendesak kepada Dinas Peternaka...

SURABAYA ( Media Bidik ) - Komisi E DPRD Jawa Timur yang membidangi tentang Pendidikan berharap pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2016 di Jatim berjalan dengan lancar dan tanpa kendala teknis apapun baik masalah trouble Komputer hingga masalah listrik saat ujian berlangsung. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Da'im,Spd,M.M menyampaikan, sistem IT yang sudah tertata sedemikian rupa untuk UNBK harus dijaga dan dimaksimalkan dengan baik. Terutama, adanya jaminan yang baik saat pelaksanaan UNBK berlangsung,termasuk perangkat yang disiapkan untuk UNBK," ucapnya saat Komisi E Sidak ke sejumlah sekolahan SMA dan SMK,Senin (21/3). Dari segi kesiapan, pihaknya telah melakukan sidak di beberapa SMA/SMK mengakui sudah siap dengan UNBK. Untuk wilayah Surabaya dan Sidoarjo ditegaskan bahwa sudah berpengalaman melaksanakan UNBK mulai tahun lalu. Dijelaskan Politisi PAN Jatim, bahwa tahun ini  di Jatim ada 1.306 lembaga yang akan melaks...

SURABAYA ( Media Bidik ) - Komisi  D DPRD Jatim yang menangani pembangunan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) guna melihat dan memantau pelaksanaan pembangunan pelabuhan Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) di Kalimereng Manyar Gresik Jatim, Senin (21/3). Dalam sidak komisi D yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D Drs.H.Eddy Paripurna,M.Si dan sejumlah anggota komisi D menemukan pelanggaraan di atas atau bibir sungai Kalimereng yang terdapat bangunan, sungainya dibendung serta menemukan bahwa Pelabuhan JIIPE melanggar Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). "Ini jelas melanggar aturan Berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012, tentang garis sempadan dimana dalam aturan tersebut minimal jarak 100 meter sempadan kali tidak boleh didirikan bangunan apapun baik itu bendungan maupun bangunan rumah," terang Eddy  ditemui di sela - sela Sidak Pelabuhan JIIPE, Senin (21/3) di Gresik. Politisi asal Fraksi P...

SURABAYA ( Media Bidik )   – Untuk mengantisipasi keributan antar tranportasi seperti yang terjadi di Jakarta terkait rebutan penumpang, maka Komisi D DPRD Jatim yang membidangi tentang Pembangunan mendorong kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera membuat regulasi atau perda tentang angkutan umum berbasis online sebagai Payung Hukum agar di  Jatim tidak  terjadi gesekan antar penyedia jasa tranportasi. Menurut  Aliyadi Mustofa S.I.P   Anggota Komisi D mengatakan adanya regulasi atau Perda tersebut nantinya untuk mengatur mekanisme sistem operasionalnya dan untuk memberi kepastian pertanggung jawaban ketika ada konsumen yang dirugikan untuk memakai jasa transportasi online. Selain itu dengan adanya regulasi persaingan tidak sehat dapat diminimalisir. "Kalau tidak ditertibkan dan diatur pasti ada main serobot sana serobot sini seperti yang terjadi di Jakarta, sehingga munculah persaingan yang tidak sehat,dan hal ini bisa menimb...

SURABAYA ( Media Bidik ) – Untuk menguatkan pembentukan karakter generasi muda dan semakin lemahnya peradaban terhadap generasi penerus yang diakibatkan dari pengaruh budaya luar, hal ini mendorong Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk segera menyadarkan sekaligus mengembalikan mereka terhadap suatu ajaran agama islam dalam sebuah ketauladanan, diantaranya dengan mempelajari Kitab Kuning yang didalamnya banyak mengandung makna kebaikan. Ir. Yusuf Rohana Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim mengatakan, jika membaca dan memaknai kitab kuning sudah menjadi kebiasaan dan tradisi bagi semua kader PKS, karenanya hal yang baik ini akan ditularkan pada generasi muda islam Indonesia yang sudah mulai terkikis kepribadiannya dan karakternya dan sekaligus  bisa memperdalam makna dari kitab kuning tersebut yang banyak mengajarkan soal adab dan prilaku manusia yang hidup didunia. "Sesungguhnya Kitab Kuning bisa diterapkan didunia modern seperti saat ini, karena itu PKS membuka l...

SURABAYA ( Media Bidik ) – Rangkaian Tour Dejava yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dalam tajuk Demokrat Peduli dalam mendengar dan menyerap aspirasi rakyat Indonesia, ternyata masih terdengar banyak keluhan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Dari bebarapa aspirasi rakyat tersebut akhirnya dibahas dalam Rapat Kerja Nasional ( Rakernas) dan  sekaligus disampaikan dalam rapat konsolidasi Partai Demokrat. Dalam rapat Konsolidasi Partai Demokrat memberikan rekomendasi kepada Pemerintahan dan sekaligus kritisi kepada Presiden Jokowi dengan menghasilkan pandangan terhadap  isu-isu hangat yang berkembang saat ini, rekomendasi tersebut diharapkan diterima dengan baik oleh Joko Widodo supaya keadaan Indonesia  kedepan  menjadi lebih baik. Rekomendasi tersebut dikeluarkan DPP Partai Demokrat setelah melakukan Rapat Konsolidasi dengan 34 Ketua DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia dan dan dihadiri 60 anggot...

SURABAYA ( Media Bidik ) – Munculnya Surat edaran Nomor:010/PROD/GSI/AP/II/2016 yang dikeluarkan oleh PT Agra Paripurna pertanggal 24 Februari 2016 lalu, perihal Pengosongan Lahan bagi pemilik bangunan lapak diselatan Waduk yang berada di kelurahan Kedurus kecamatan Karang Pilang Surabaya, mendapat respon dingin dari seluruh pemilik lapak pasalnya surat edaran yang dikeluarkan PT Agra Paripurna dianggap mengada-ada, karena tanah yang diklaim milik PT Agra Paripurna adalah tanah BTKD milik Pemkot Surabaya yang saat ini masih dalam sengketa dan cacat hukum sesuai rekomendasi DPRD kota Surabaya Nomor : 593/105/402.04/2000. Hal tersebut dikatakan salah satu warga yang tidak mau disebutkan jati dirinya mengatakan," Setelah gagal membongkar tanah BTKD yang ada diutara, kini mereka ingin mempermasalahkan tanah yang ada disebelah selatan waduk,  padahal tanah yang kami tempati adalah tanah BTKD milik pemkot Surabaya dan pelepasannya cacat hukum sesuai dengan rekomen...

SURABAYA ( Media Bidik ) – Presiden Republik Indonesia resmi meralisasikan keberadaan bendungan yang selama   ini di tunggu-tungu oleh masyarakat Madura, dengan adanya bendungan Nipah ini nantinya diharapkan bisa untuk mendongkrak k esejahteraan warga Madura terutama sektor Pertanian. Aliyadi   Mustofa S.IP   Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan mengatakan, "Waduk Nipah ini sebenarnya mulau dibangun pada tahun 1982 sejak masa orde baru silam, dalam perjalananya proyek tersebut penuh dengan kendala dan hambatan."jelasnya. Sabtu (19/3) M asih menurut Ketua DPC PKB Kabupaten Sampang, Bahkan dalam proses pembangunan Waduk Nipah sampai pernah merenggut korban jiwa   dan Pembangunan tersebut sudah jelas memakan biaya uang cukup fantastik yakni di ambil dari APBN dan APBD tingkat I &II. Dan akhirnya tahun ini Waduk tersebut telah resmi terealisasi. " Sebagai Wakil Rakyat dari Madura, s aya ucapkan terima kasih dan apre...

SURABAYA ( Media Bidik ) – Dianggap belum mengantongi ijin Hak Penggelolahan Lahan ( HPL) dari Dinas Penggelolahan Tanah dan Bangunan ( DPTB ) Pemkot Surabaya, proyek pembangunan hotel 16 lantai yang berada di jalan Pemuda No 17 Surabaya milik PT Maspion dihentikan paksa oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ( DCKTR ) Pemkot Surabaya. Pasalnya ijin HPL yang dimiliki oleh Alim Markus pemilik PT Maspion sudah habis masa berlakunya pada tanggal 15 Januari 2016 lalu dan belum diperpanjang. Hal tersebut dikatakan Kabid Tata Bangunan Awaludin Arif sewaktu dikonfrimasi diruang kerjanya,"Kita hentikan sementara proyek tersebut karena ijin HPLnya sudah mati pada tanggal 15 Januari 2016 lalu dan harus diperpanjangan terlebih dulu, apabila masih dilanjutkan akan kita turunkan surat bantuan penertiban ( Bantib), informasinya pembangunannya untuk perkantoran sesuai dengan IMBnya, karena mereka belum mengajukan gambar baru ke kita, IMB yang mereka mliki terbit tahun 1997,"teran...