Mediabidik.com

Mediabidik.Com - Untuk menyempurnakan Perda Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame. Kali ini pansus mengundang Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) karena berkaitan dengan kawasan cagar budaya yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dipasang reklame. Hal ini dilakukan untuk menata estetika kota, karena selama ini Surabaya semakin padat dengan reklame maupun billbord.  Menurut Ketua Pansus Raperda Reklame, Arif Fathoni Kota Surabaya masih banyak bangunan atau kawasan cagar budaya yang harus dilestarikan, agar hak masyarakat dalam menikmati cagar budaya tidak rusak dengan banyaknya reklame yang bertebaran di Surabaya, oleh karena itu dalam perda yang baru nantinya pemasangan reklame akan diklasifikasikan berdasarkan tempat atau kawasan. "Jadi ada rekomendasi dari TACB kawasan yang diperbolehkan maupun tidak karena merupakan kawasan cagar budaya. Seperti kawasan Tunjungan dan Tugu Pahlawan yang masuk dalam kriteria utama cagar budaya, sehingga tidak boleh ada pap

Mediabidik.Com - Pansus Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Surabaya telah rampung. Ada 26 pasal dalam Perda baru itu.  Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Tjujuk Supariono mengatakan dengan Perda yang baru itu telah sempurna sehingga Surabaya sebagai kota besar bisa melindungi hak-hak anak. Mulai dari perlindungan hukum anak-anak sebagai korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, maupun perlindungan pekerjaan anak serta memberikan akses dan kesempatan anak dalam berkembang maupun tumbuh di Surabaya. "Jadi poinnya adalah Surabaya sebagai kota layak anak (KLA) hal itu yang tertuang di dalam pasal 17,18, dan 19. Tak hanya itu dalam Perda itu juga ada UPTD PPA yang merupakan unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya,"kata Tjujuk, Seni

Mediabidik.Com - Pelaksanaan konstruksi maupun groundbreaking pembangunan Rumah Sakit Surabaya Timur akan dimulai pada bulan Mei tahun ini. Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya optimis merampungkan RS  yang terletak di di Jalan Medokan Asri, Kalirungkut (MERR) selama 2 tahun sesuai dengan perjanjian.  Kadinkes Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan saat ini RS itu sedang dalam lelang menejemen konstruksi (MK). Karena cukup kompleks dalam pembangunan RS itu, pihaknya menggandeng juga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). "Jadi saat ini on progres untuk lelang MK dan masih berlangsung. Secara detail untuk fisik RS itu ada PPK, jadi kami kerja bareng dan minta bantuan cipta karya (DPRKPP),"kata Nanik, Senin (27/2). Setelah lelang MK kemudian dilanjutkan untuk lelang fisik bangunan. Karena masih membutuhkan waktu yang agak panjang saat pengerjaan, namun Nanik mengaku optimis bahwa 2 tahun

Mediabidik.Com - Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thoni mendorong supaya jabatan Direktur Keuangan dan Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya, yang saat ini dijabat pelaksana tugas (Plt), segera diemban oleh pejabat definif. Setelah sebelumnya rekrutment dilakukan terhadap Direktur Utama dan Direktur Tehnik. "Harapan kami, ini tidak berjalan begitu lama. Segera dipikirkan pejabat yang lebih definitif, supaya mereka bisa bekerja secara maksimal, dan fokus, tidak rangkap jabatan," jelasnya pada Senin (27/02/2023). AH Thoni menambahkan, hal ini penting dilakukan dalam rangka upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Terutama sektor perekonomian menengah kebawah  "Sedangkan sektor menengah kebawah ini, kebanyakan mereka yang berada dipasar-pasar tradisional," imbuhnya. Legislator Fraksi Gerindra tersebut mewanti-wanti, supaya semua pihak yang melakukan proses rekrutmen termasuk diantaranya Badan Pengawas, agar mengedepankan azas kehati-hatian. "Supaya ke

Mediabidik.Com - Masukan saran dari sejumlah pengembang di Surabaya akan menjadi referensi Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyerahan Prasarana, Saranan, dan Utilitas pada kawasan Industri, Perdagangan, Permukiman, dan Perumahan.  Wakil Ketua Pansus PSU, William Wirakusuma mengatakan, hari ini Senin (27/02/23) Pansus PSU mengundang sejumlah pengembang untuk memberikan masukan atas Raperda PSU. "Problem yang krusial dari pengembang yang belum menyerahkan PSU nya adalah, soal administrasi, re planning siteplan, soal sertifikat,"ujar William, Senin (27/02/23). Ia menambahkan, usulan pengembang diatas tadi nanti kita identifikasi dan kita fasilitasi di Raperda yang baru dengan tidak melanggar aturan diatasnya. Karena, tambah anggota Fraksi PSI Surabaya ini, Raperda PSU yang baru nanti lebih kepada memudahkan pengembang menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU nya.  "Penyerahan PSU ke Pemkot Surabaya penting supaya masyarakat merasakan kue dari pemban

Mediabidik.Com - Disinyalir belum mengantongi ijin mendirikan bangunan (IMB) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya akan memanggil pihak management Mie Gacoan jalan Manukan Surabaya.  Hal ini disampaikan Sugeng Hariyanto sub kordinator penataan bangunan DPRKPP kota Surabaya mengatakan, jadi memang dia (Mie Gacoan) masih menggunakan IMB lama dan tidak sesuai, kita sudah melakukan pemanggilan dan tindak lanjutnya kita akan berikan sangsi sesuai Perwali 38 tahun 2019 dan Perda 7 tahun 2009 tentang Bangunan.  "Sementara yang kita lakukan memberikan sangsi administrasi, berupa surat peringatan 1,2 dan 3, agar dia segera menyesuaikan IMB nya." ujar Sugeng kepada BIDIK, Senin (27/2/2023).  Sugeng menjelaskan, untuk saat ini pemberian sangsi masih belum, apabila setelah pemberian sangsi administrasi belum dilakukan penyesuaian IMB, maka akan kita lakukan bantib (bantuan penertiban). "Masing-masing 7 hari batas waktu dari sang

Mediabidik.Com –Anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya tahun 2023 khusus proyek penanganan banjir mencapai Rp704,7 miliar, atau setengah triliun lebih. "Itu total anggaran DSDABM di 2023, dengan nilai tersebut Komisi C meminta dinas tersebut segera action mengerjakan proyek infrastruktur banjir," ujar Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono di Surabaya, Jumat (24/02/23). Komisi C, tambah Baktiono, tidak menampik bahwa kinerja DSDABM Surabaya tahun 2022 cukup baik. Indikatornya adalah pengerjaan pembangunan baik jalan, drainase, saluran mulai hulu hingga hilir sampai akhir November tuntas.  "Tahun ini Komisi C menyarankan ke DSDABM Surabaya, pengerjaan proyek utamanya proyek skala besar dengan nilai anggaran besar dikerjakan 24 jam. Mengapa, agar cepat selesai,"tegas anggota dewan dari PDIP Surabaya empat periode ini. Dirinya menambahkan, jika proyek cepat selesai maka pembayarannya di kontraktor juga cepat selesai, selain itu

Mediabidik.Com – Berbagai upaya Pemkot Surabaya mengurai problematik banjir secara masif sudah dilakukan maksimal. Namun, saat musim hujan genangan air kerap masih saja terjadi di sejumlah titik di Kota Pahlawan ini. Untuk itu, Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi infrastruktur kota memberikan tiga catatan penting untuk Pemkot Surabaya, sebagai referensi membantu mengatasi banjir. "Tiga catatan tersebut pertama, bangun pompa air, pengerukan dan pembuatan bozem baru, serta pengerukan sungai secara masif,"ujar Buchori Imron, anggota Komisi C DPRD Surabaya, Rabu (22/02/23). Ia menjelaskan, secara general anggaran proyek penanganan banjir di Surabaya tahun 2023 mencapai Rp704,7 miliar, salah satunya untuk membangun 6 rumah pompa air yang wajib di bereskan tahun ini juga.  "Itu sudah OK bangun 6 rumah pompa air. Namun, perlu diingat penanganan banjir tidak hanya di hulunya saja tapi perlu juga di hilirnya,"tegas eks Ketua PPP Surabaya ini. Selain itu, tamba

Mediabidik.Com - Untuk mendongkrak perekonomian warga Surabaya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Surabaya, menggelar sejumlah pelatihan, utamanya warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Denny Yan Rustanto, ketua umum BPC HIPMI Surabaya mengatakan, pelatihan tersebut yakni ke-wirausahaan skala rumah tangga. Yakni, pelatihan skala mikro "Karena ini yang paling simple," kata Denny di gedung DPRD Surabaya. Namun, tambah Denny, untuk pelatihan jenjangnya lebih tinggi, semisal pembuatan kue, dan usaha lainnya, perlu  menyiapkan supemodal lebih besar, dengan menggandeng pihak swasta maupun pemkot.  Salama ini, tutur Denny, pemkot telah membantu HIPMI dengan komunal, melalui data yang disajikan dinas koperasi dan UMKM. Dengan begitu, sasarannya betul-betul warga MBR.  "Namun, tidak semua MBR ingin berwirausaha, ada yang ingin jadi profesional," beber nya.  Ini, urai Denny untuk menghubungkan antara keinginan warga Surabaya dengan pengusaha, di ba

Mediabidik.Com – Proyek underpass Joyoboyo yang digagas Pemkot Surabaya sampai saat ini belum terealisasi, padahal proyek tersebut sudah dibahas bersamaan proyek Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) di Komisi C DPRD Surabaya 4 tahun lalu. Pembahasan proyek underpass Joyoboyo mencuat menyusul rencana Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang akan membuka wisata night zoo. Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Agung Prasodjo mengatakan, pembangunan TIJ bertujuan untuk lahan parkir pengunjung KBS sehingga tidak timbul kemacetan di Joyoboyo, terlebih saat musim libur sekolah dan akhir pekan. Tapi faktanya, kata Agung Prasodjo, Terminal Intermoda Joyoboyo sudah beroperasi lama namun krodit kemacetan di Joyoboyo tetap terjadi. Karena pengunjung KBS bukan hanya warga Surabaya, tapi dari luar Surabaya juga datang, sehingga parkir bersamaan dan menimbulkan macet di depan KBS.  "Jadi jika proyek underpass dilaksanakan sesuai perencanaan semula, ini bisa mengurangi kemacetan disekitar KBS. Ta

Mediabidik.Com - Meski sempat tertunda pengoperasian karena urusan teknis, kini Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya terus menggeber persiapan pengoperasian feeder, agar segera beroperasi.  Kasi Angkutan Jalan dan Penumpang Dishub Surabaya, Ali Mustofa mengatakan saat ini persiapan pengoperasian feeder tinggal tandatangan kontrak untuk crew feeder yang mencapai 300 orang. Tak hanya itu pemasangan rambu di beberapa titik maupun sarana prasarana saat ini sudah mencapai 80 persen. "Ya kita optimis di Februari ini bisa rampung semua dan beroperasi (feeder). Kalaupun nanti molor ya di awal Maret. Tapi kami usahakan Februari ini,"kata Ali, Selasa (21/2/2023). Persiapan lainnya seperti aplikasi, kerja sama dengan bank untuk sistem pembayaran menurutnya sudah dilakukan. Bahkan training crew tuntas dilakukan. Terkait dengan tarif feeder, Ali mengaku saat ini masih digodok di dalam Perwali. "Kita usulkan Rp 5 ribu tarifnya. Namun saat ini Perwali nya masih dibahas,&quo

Mediabidik.Com - Sanksi pembekuan perijinan (black list) yang dilakukan pemkot Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) kota Surabaya kepada para pengembang (developer) perumahan yang belum menyerahkan prasarana sarana utilitas (PSU) akhirnya membuahkan hasil.  Dari total 244 pengembang yang belum menyerahkan PSU kepada pemkot Surabaya, saat ini tinggal 73 pengembang, tindakan tersebut dilakukan setelah DPR KPP berkerjasama dengan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Berdasarkan data yang didapat media ini, saat ini dari 73 pengembang yang belum menyerahkan PSU, per bulan Februari ini ada 13 pengembang yang mendapat sanksi pembekuan perijinannya. Dan tahun 2023 ini DPRKPP targetkan 40 perumahan menyerahkan PSU dari 73 pengembang yang mokong.  Farhan Sanjaya Kabid Pengadaan tanah dan penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas DPRKPP kota Surabaya mengatakan, dari total 244 pengembang, sudah ada 161 pengembang sudah menyerahkan PSU, t

Mediabidik.Com - Dinas Penanam Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya memastikan bahwa perijinan Pasar Induk Surabaya (PIS) jalan Sidotopo Lor 68 A Surabaya sudah lengkap perijinannya.  Berdasarkan data yang didapat bahwa Pasar Induk Sidotopo Lor 68 A Surabaya sudah memiliki data lengkap diantaranya : Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) No. 511.2/4403/436.7.4/2022, yang terbit tanggal 8 Agustus 2022, IMB No. 188.4/5695-93/436.7.4/2022, terbit pada tanggal 24 Oktober 2022, Perstek arahan sistem drainase dari DSDABM No. 622.5/7565/436.7.3/2022, terbit tanggal 26 Agustus 2022. Surat persetujuan teknis (Perstek) arahan sistem drainase dari DPM-PTSP No. 622.5/232/C/PAR-RD/436.7.15/2022, tanggal 29 Agustus 2022, PKPLH dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) No. 660/22/436.7.10/2022, terbit tanggal 22 Oktober 2022. NIB - BKPM Pusat atas nama PT Paskomnas Indonesia terbit tanggal 3 Maret 2020, serta Amdalalin dari Kementerian Perhubungan Nomor. KP. 468/LT.408/

Mediabidik.Com - Panitia Khusus (Pansus) Penataan Kawasan Reklame DPRD Kota Surabaya menyoroti keberadaan papan reklame yang masih menempel di jembatan Viaduk Gubeng yang notabene adalah bangunan cagar budaya. Anggota Pansus, Imam Syafi'i  mengatakan dalam perda tentang cagar budaya disebutkan bangunan cagar budaya tidak boleh tertutupi oleh papan reklame. "Bangunan cagar budaya tidak boleh dikurangi atau ditambah dengan hal-hal lain. Itu sudah bertahun-tahun lalu dan aturan itu belum dicabut," ujar Imam Syafi'i. Senin (20/2/2023).  Karena itu, lanjut politisi Partai NasDem ini, dengan alasan apapun kalau aturan itu masih melarang, ya tidak boleh. Untuk itu, kata Imam Syafi'i, pansus  mempertanyakan alasan apa, hingga Tim Cagar Budaya sampai mengeluarkan rekomendasi pemasangan papan reklame pada bangunan cagar budaya. Padahal kalau masuk bangunan cagar budaya, maka bangunan aslinya tidak boleh ditutupi. Seperti diketahui, Pemkot Surabaya sudah mengelu

Mediabidik.Com - DPRD Surabaya menyampaikan wacana supaya BUMD milik Pemkot Surabaya yang mati suri, difungsikan untuk melakukan tata kelola reklame. Wacana tersebut disampaikan Pansus (Panitia Khusus) revisi Perda reklame nomor 5 tahun 2019 kota Surabaya. Arif Fathoni Ketua Pansus mengatakan, BUMD tersebut akan mengatur kawasan khusus yang boleh dilakukan. penyelenggaraan reklame Megatron maupun Videotron. Sehingga para pengusaha biro reklame, menyewa ke Pemkot Surabaya.  "Bisa jadi BUMD yang mati suri kita bangkitkan. Ini lho ada peluang baru sehingga membantu Pemkot untuk memulihkan ekonomi di surabaya. Kita akan koordinasi kan dengan Pemkot. Mana BUMD yang bisa melakukan itu," jelasnya pada Senin (20/02/2023). Anggota Komisi A DPRD Surabaya tersebut menambahkan, formula ini akan menguntungkan bagi Pemkot Surabaya. Salah satunya untuk meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dari sektor pajak reklame. "Sehingga jelas pengawasanny

Mediabidik.Com - Untuk meminimalisir maraknya aksi curanmor di Surabaya. Kapolda Jatim aktifkan kembali pengamanan berbasis masyarakat, yakni Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), di tingkat RT/RW. Hal ini disampaikan saat mengelar kegiatan Jum'at Curhat di yang berlangsung pada Jum'at (17/2/2023) di Kawasan Perak Barat, Surabaya. Kegiatan Jum'at Curhat ini rutin diselenggarakan oleh Polda Jatim, tidak hanya diselenggarakan pada satu lokasi saja, melainkan secara berpindah - pindah lokasi yang bertujuan untuk mendengarkan secara langsung curhatan dari masyarakat, terkait permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Kali ini, kegiatan Jum'at Curhat ini diselenggarakan di Jalan Ikan Duyung, kelurahan Perak Barat, kecamatan Krembangan, Surabaya. Di tempat ini, Kapolda Jatim Irjen Pol Toni dan Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, dan di dampingi Pejabat Utama Polda Jatim, serta Forkopimda kota Surabaya, mendapat curhatan masyarakat, salah s

Mediabidik.com - Produk Jurnalistik di tengah gempuran beragam media sosial. Harapan besar pers tetap bisa mengawal setiap babakan sejarah di Indonesia. Namun demikian pers harus tetap melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggara roda pemerintahan. Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan rutin forum group discussion bertajuk Obral Obrol oleh Pokja Jurnalis Dewan Kota Surabaya (Judes) di Jalan Yos Sudarso, Surabaya. Mengangkat tema "Pers Produk Jurnalistik Vs Media Sosial" kegiatan tersebut dihadiri oleh Arif Fathoni, Anggota Komisi A, Khusnul Khotimah, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya dan Eko Widodo selaku Wakil Sekretaris PWI Jatim serta Abdul Aziz (Duta Masyarakat) sebagai Praktisi Media, hadir juga Abdul Hakim yang juga sebagai Praktisi Media (LKBN Antara). "Makanya, kenapa saya bilang bahwa meningkatnya kualitas demokrasi atau menurunnya kualitas demokrasi itu ditentukan dengan teman-teman pers. Kare

Mediabidik.Com – Dilanda banjir selama 10 tahun, warga di dua RW yaitu RW 09 dan RW 14 Perumahan Pondok Benowo Indah (PBI) Surabaya kelurahan Babat Jerawat wadul ke Komisi C DPRD Surabaya. Warga PBI berharap Pemkot Surabaya segera melakukan intervensi dari masalah banjir di PBI. Catur Anang Hutoyo, Ketua RW 09 PBI, kelurahan Babat Jerawat kecamatan Pakal usai hearing dengan Komisi C kepada media mengatakan, benar adanya dinas terkait sering mengecek PBI, namun tindakan riil antisipasi banjir belum dilakukan. "Jadi sampai saat ini di perumahan kami masih banjir,"ujar Ketua RW09 PBI, Catur Anang di Surabaya, Rabu (15/02/23). Ia menjelaskan, penyebab banjir di PBI salah satunya akibat luapan air dari perumahan Bukit Palma yang posisinya berada di atas perumahan PBI dekat rel kereta api. Sebelumnya di rel kereta api, jelas Catur, ada tiga saluran air namun saat ini tinggal satu saluran air di RW 14, sehingga air menyatu di satu titik di RW 14 dan RW 09. Kedua, kata Ca

Mediabidik.Com - Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono menilai, Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) berkonsep ekonomi rakyat dengan disediakan satu lantai khusus usaha ekonomi, ini sangat membantu ekonomi penghuninya. "Kami di Komisi C mendukung adanya konsep baru Rusunawa Benowo Pakal, dimana lantai dasar ada unit usaha,"ujar Baktiono kepada wartawan di Surabaya, Rabu (15/02/23). Ia menjelaskan, Rusunawa berkonsep usaha di Surabaya mengadopsi Jakarta saat dipimpin Gubernur DKI era Jokowi-Ahok. Hanya saja, Rusunawan di Benowo Pakal tidak menggunakan lift seperti di Jakarta. Baktiono menambahkan, sebenarnya untuk Rusun lama juga bisa diberdayakan konsep ekonomi rakyat yaitu, disalah satu lantai rusun disediakan space usaha dan bisnis. "Bisa usaha kelontong, barber shop, fashion, alas kaki, rumah makan, sehingga penghuni rusun tidak harus keluar ketika membutuhkan kebutuhan dasanya. Dan tentu ini akan menggerakkan ekonomi mandiri sesama penghuni rusun,"

Mediabidik.Com - Pembahasan, revisi Perda nomor 7 tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Srana dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman menjadi sorotan di kalangan DPRD kota Surabaya.  Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono mengatakan, yang paling penting adalah pemerintah kota harus konsisten terhadap penegakan Perda. Legislator Fraksi PDIP tersebut mengatakan, dalam Perda yang masih berlaku mengatur, bahwa pengembang perumahan harus menyerahkan dulu PSU ke pemerintah kota, sebelum melakukan pembangunan. "Setelah diserahkan baru pemerintah kota mengeluarkan ijin- ijinnya, agar apa, PSU nanti tidak bisa dirubah peruntukannya," imbuhnya. Lebih lanjut menurut Baktiono, seharusnya ketika Perda nomor 7  tahun 2010 tersebut dibuat, bisa menyelesaikan persoalan PSU. "Kalau tidak, maka pemerintah kota tidak bisa melakukan intervensi soal infrastruktur. Karena masih belum jadi aset Pemkot dan belum masuk dalam sistem informasi baran

Mediabidik.Com - Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menyatakan dukungannya terhadap upaya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Hal ini ia sampaikan setelah menerima audiensi dari perwakilan Rampak Sarinah yang melakukan aksi di depan gedung DPRD Surabaya, Rabu (15/2/2023). Reni mengatakan, pihaknya sebagai wakil rakyat tentu merespon dengan baik apripasi dari warganya. Termasuk dari perwakilan Rampak Sarina yang memperjuangkan hak hak dari PRT. "Ibu ibu ini memiliki kepedulian, sehingga dengan RUU PPRT ini semoga tidak ada lagi kekerasan terhadap PRT dan tentu PRT diperlakukan sebaik mungkin. Saya sebagai wakil Warga Surabaya, tentu kami menerima dan meneruskan aspirasi ini ke anggota dewan lainnya dan pimpinan dan akan diteruskan ke DPR RI dan pemerintah," kata Reni saat menerima massa aksi di ruang banmus DPRD Surabaya. Dalam kesempatan itu, mereka minta DPRD untuk memberi dorongan ke DPR RI dan pemerintah pusat ag

Mediabidik.Com - Menjamurnya reklame di jalan-jalan kota Surabaya sehingga merusak estetika kota, terutama reklame konvensional seperti billboard. Oleh karena itu Raperda reklame yang saat ini sedang digodok oleh pansus akan lebih terinci terutama terkait dengan penataan reklame di setiap kawasan. Ketua Pansus Raperda Reklame, Arif Fathoni mengatakan dalam raperda tersebut akan ada penataaan setiap kawasan. Dimana ada kawasan yang tidak boleh ada reklame, ada kawasan yang boleh dipasang reklame videotran maupun reklame konvensional. Namun secara garis besar pihaknya akan mendorong reklame konvensional untuk beralih ke videotran.   "Kami saat ini tengah menggodok revisi perda reklame nomor 5 Tahun 2019. Dengan mendorong penataan kawasan yang tidak boleh ada reklame sama sekali, ada sedang ringan dan lain-lain,"kata Fathoni, Selasa (14/2/2023). Dengan menata reklame diharapkan bisa merubah Surabaya menjadi kota yang smart city. Selain itu juga mengurangi kebocoran

Mediabidik.Com - Ratusan kader PDIP yang tergabung dalam PAC kecamatan Bulak mendapat suntikan semangat keteladanan dari tokoh nasional Bung Karno melalui kegiatan ziarah ke makam tokoh proklamator tersebut pada Minggu (12/03/2023). Pembina PAC Kecamatan Bulak, Riswanto mengatakan bahwa kegiatan ziarah kemakam proklamator ini sebagai upaya dalam meningkatkan spirit kejuangan para pengurus dalam menyongsong pemilu 2024 mendatang. "Sebagai kegiatan rutin, ziarah makam bung Karno ini juga untuk membangkitkan semangat dan menumbuhkan karakter bung Karno kepada para pengurus," tutur Riswanto. Anggota DPRD Kota Surabaya ini juga menambahkan bahwa kegiatan ini juga sebagai upaya dalam menjaga kesolidan antar pengurus. "Kami juga sengaja mengajak pengurus beserta keluarganya agar bisa saling bersilaturahmi dan semakin menyolidkan diantara para pengurus," tambahnya. Namun, yang pasti lanjut Riswanto, adalah bagaimana para pengurus nantinya bisa mentransfer nilai

Mediabidik.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyoroti adanya sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang menjadi pelaksana tugas (Plt) di 4 organisasi perangkat daerah (OPD) yang dimutasi melalui gerbong pelantikan pada Selasa (07/02/2023) lalu. Ke 4 OPD Pemkot Surabaya tersebut antara lain Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menilai penunjukan Plt dalam sejumlah OPD bisa berdampak kurang maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat karena kurang fokus dalam menjalankan kinerja. Selain itu pula, kodisi tersebut menjadi beban yang berat bagi pejabat yang ditunjuk, hal ini karena adanya pengukuran indikator kinerja yang dilakukan oleh wali kota. &quo

Mediabidik.Com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu Serentak 2024, di Hotel Grand Dafam Surabaya, (10/02/2023). Pasalnya, sesuai surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 67 Tahun 2023, masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) mulai 12 Februari 2023 hingga 11 April 2023. Komisioner Bawaslu Surabaya, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (PPMHM), Lilis Pratiwi, menegaskan, bahwa Bawaslu dan Panwascam se-Surabaya, perlu Melakukan pemetaan terhadap potensi Kerawanan yang muncul pada saat proses Penyusunan daftar Pemilih. "Bawaslu kab/kota melalui Panwascam dan PKD adalah ujung tombak pengawasan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih karena turun langsung melakukan pengawasan tahapan Coklit data pemilih dr hasil sinkronisasi DP4. Dalam tahapan ini adalah tahapan yg paling krusial karena menyangkut