Skip to main content

Ketua Komisi A Kritisi Kegiatan Safari Politik Walikota Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto, menyoroti aktifitas Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang kerapkali mendampingi Cawagub Puti Guntur Soekarno saat melakukan safari politik di wilayahnya. Herlina menegaskan, kepala daerah dan wakilnya seyogyanya meminta persetujuan Kementrian Dalam Negeri melalui Gubernur jika menjadi juru kampanye. 

Namun, menurutnya, karena saat ini belum memasuki masa kampanye, ia mengharapkan walikota menkonsultasikan kegiatannya itu  ke kemendagri, melalui Gubernur.

"Idealnya kepala daerah berkonsultasi dengan Gubernur, karena ketika masa kampanye izin itu turunnya melalui Gubernur," terangnya, Selasa (23/1)

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, apabila memasuki masa kampanye, tugas KPU dan panwas yang harus lebih jeli mencermati siapa saja yang menjadi juru kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim apakah mereka mengantongi izin cuti.

"Izin cuti dari jabatannya atau izin dari instansi yang ada di atasnya," papar Herlina.

Namun demikian, Herlina mengaku, sejauh ini dirinya belum melihat keluhan masyarakat terkait kegiatan walikota mengikuti cawagub Puti Guntur Soekarno, apakah mengnggu tugasnya selaku kepala daerah.

"Tapi untuk pastinya apa yang dilakukan walikota masuk kategori kampanye atau tidak bisa konsultasi ke Gubernur," kata Ketua Bappilu Partai Demokrat Surabaya

Menanggapi sorotan tersebut, Wakil Ketua Komisi A, Adi Sutarwijono mengakui, bahwa kepala daerah maupun wakilnya wajib mengajukan cuti jika mengikuti kampanye atau menjadi juru kampanye. Namun demikian, ia menegaskan, masa kampanye tiba ketika sudah ada penetapan pasangan calon, dan nomor urutnya. Penetapan pasangan cagub dan cawagub jatim sesuai jadwal berlangsung 12 Februari mendatang. Adi menerangkan, kegiatan yang dilakukan Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersama Puti Guntur Soekarno berkaitan dengan diskusi kebijakan yang dijalankannya selama memimpin kota Surabaya.

"Bu Risma tak mengajak memilih, tapi membuka ruang untuk mendiskusikan kebijakan pembangunan dan pemerintahannya," ujar Ketua Bappilu PDIP surabaya

Ia menyebut, kegiatan Walikota mendampingi Cawagub yang diusung PKB, PDIP, PKS dan Gerindra tersebut  tak masalah. Pasalnya, mereka berdua adalah teman. Disamping itu, sesama kader PDIP yang bertugas di pemerintahan memberikan kontribusi  adalah hal yang wajar.

"Mengenai rutinitas beliau terganggu atau tidak. Saya kira kalau meluangkan waktu berarti gak terganggu," katanya.

Adi Sutarwijono menambahkan, siapapun boleh menimba ilmu dari Walikota Surabaya. Hanya saja , keputusan untuk bisa tidaknya memberi ruang dan waktu bergantung pada yang bersangkutan. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...