Skip to main content

Ketua Komisi A Kritisi Kegiatan Safari Politik Walikota Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto, menyoroti aktifitas Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang kerapkali mendampingi Cawagub Puti Guntur Soekarno saat melakukan safari politik di wilayahnya. Herlina menegaskan, kepala daerah dan wakilnya seyogyanya meminta persetujuan Kementrian Dalam Negeri melalui Gubernur jika menjadi juru kampanye. 

Namun, menurutnya, karena saat ini belum memasuki masa kampanye, ia mengharapkan walikota menkonsultasikan kegiatannya itu  ke kemendagri, melalui Gubernur.

"Idealnya kepala daerah berkonsultasi dengan Gubernur, karena ketika masa kampanye izin itu turunnya melalui Gubernur," terangnya, Selasa (23/1)

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, apabila memasuki masa kampanye, tugas KPU dan panwas yang harus lebih jeli mencermati siapa saja yang menjadi juru kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim apakah mereka mengantongi izin cuti.

"Izin cuti dari jabatannya atau izin dari instansi yang ada di atasnya," papar Herlina.

Namun demikian, Herlina mengaku, sejauh ini dirinya belum melihat keluhan masyarakat terkait kegiatan walikota mengikuti cawagub Puti Guntur Soekarno, apakah mengnggu tugasnya selaku kepala daerah.

"Tapi untuk pastinya apa yang dilakukan walikota masuk kategori kampanye atau tidak bisa konsultasi ke Gubernur," kata Ketua Bappilu Partai Demokrat Surabaya

Menanggapi sorotan tersebut, Wakil Ketua Komisi A, Adi Sutarwijono mengakui, bahwa kepala daerah maupun wakilnya wajib mengajukan cuti jika mengikuti kampanye atau menjadi juru kampanye. Namun demikian, ia menegaskan, masa kampanye tiba ketika sudah ada penetapan pasangan calon, dan nomor urutnya. Penetapan pasangan cagub dan cawagub jatim sesuai jadwal berlangsung 12 Februari mendatang. Adi menerangkan, kegiatan yang dilakukan Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersama Puti Guntur Soekarno berkaitan dengan diskusi kebijakan yang dijalankannya selama memimpin kota Surabaya.

"Bu Risma tak mengajak memilih, tapi membuka ruang untuk mendiskusikan kebijakan pembangunan dan pemerintahannya," ujar Ketua Bappilu PDIP surabaya

Ia menyebut, kegiatan Walikota mendampingi Cawagub yang diusung PKB, PDIP, PKS dan Gerindra tersebut  tak masalah. Pasalnya, mereka berdua adalah teman. Disamping itu, sesama kader PDIP yang bertugas di pemerintahan memberikan kontribusi  adalah hal yang wajar.

"Mengenai rutinitas beliau terganggu atau tidak. Saya kira kalau meluangkan waktu berarti gak terganggu," katanya.

Adi Sutarwijono menambahkan, siapapun boleh menimba ilmu dari Walikota Surabaya. Hanya saja , keputusan untuk bisa tidaknya memberi ruang dan waktu bergantung pada yang bersangkutan. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni