Skip to main content

Optimistis Menangkan Pilgub Jatim, Khofifah- Emil Daftar ke KPU Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Pasangan Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak mendapat tambahan dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 

Dukungan yang diberikan di hari terakhir pendaftaran KPU tersebut diserahkan di Pondok Pesantren Ammanatul Ummah, Surabaya, Rabu (10/1). PAN sendiri memiliki 7 kursi di DPRD Jatim sehingga total dukungan yang dimiliki Khofifah - Emil sebanyak 42 kursi. 

Dengan dukungan dari PAN dan PKPI, pasangan Khofifah-Emil ini mendapatkan dukungan dari tujuh partai. Sebelumnya, lima partai sudah menyatakan dukungan kepada pasangan ini, yakni Demokrat (13 kursi), Golkar (11 kursi), PPP (5 kursi), NasDem (4 kursi), dan Hanura (2 kursi).

"Tentu saja dukungan ini menjadikan saya dan Mas Emil semakin optimistis bisa memenangkan kontestasi politik lima tahunan ini. Insya Allah," ungkap Khofifah seusai pendaftaran paslon peserta Pilkada Jatim, Rabu (10/1). 

Khofifah - Emil datang di hari terakhir pendaftaran paslon peserta Pilkada Jatim. Sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, proses pendaftaran paslon peserta pilkada Jatim dimulai tanggal 8 hingga 10 Januari 2018

Pasangan yang diusung Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Nasdem, dan Hanura dan PKPI tersebut datang ke kantor KPU dengan dikawal seluruh partai pengusung, ribuan kader, relawan dan simpatisan pendukung. Bahkan diantara relawan sudah ada yang bermalam di kantor KPU. Pasangan tersebut datang ke KPU dengan menggunakan bus. 

Dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, syarat pertama bagi partai yang ingin mengusung calon gubernur sendiri adalah harus memiliki jumlah perolehan kursi di DPRD di daerah pilkada sebanyak 20 persen. Atau parpol punya 25 persen dari akumulasi suara sah dalam pemilihan legislatif terakhir. Adapun total kursi di DPRD Jatim sebanyak 100 kursi. 100 kursi itu dibagi untuk 10 parpol.

"Alhamdulillah dukungan kepada kami terus mengalir. Dengan mengucapkan Bismillah, kami juga memohon doa restu dari seluruh masyarakat Jawa Timur semoga semua proses berjalan lancar, aman dan damai," ungkap Khofifah. 

Khofifah menyebut syarat dukungan parpol yang dibawanya telah lengkap sehingga tinggal menunggu penetapannya saja oleh KPU Jawa Timur. Ia pun mengucapkan terimakasih kepada KPU Jawa Timur yang telah menyambut dirinya dan Emil serta seluruh rombongan dengan sangat baik. 

Pilkada, kata Khofifah, bukan sekedar suksesi kepemimpinan namun juga ajang pendidikan politik bagi rakyat. Oleh karena itu, Ia berharap Pilkada di Jawa Timur bisa berjalan demokratis sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas dan berintegritas. 

Khofifah menginginkan, pilkada serentak yang juga dilaksanakan di Jawa Timur bisa diikuti oleh seluruh warga Jatim. Tidak ada satupun warga negara yang terciderai hak konstitusionalnya. Tahun 2018, Pilkada Serentak dilaksanakan di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. 

"Besar harapan kami proses demokrasi di Jawa Timur bisa berjalan dengan baik dan aman tanpa dinodai oleh aksi maupun tindakan tercela lainnya yang dapat merusak esensi demokrasi itu sendiri," tutur Khofifah.

Sementara itu, Emil Dardak dalam orasinya mengaku yakin jika duet dirinya bersama Khofifah Indar Parawansa mampu membawa perubahan dan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni