Skip to main content

Gus Ipul Dorong Pelaksanaan Sertifikasi Pekerja

SURABAYA (Mediabidik) - Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) terus mendorong pelaksanaan sertifikasi bagi para pekerja. Sertifikasi ini penting dilakukan agar para pekerja lebih kompeten, profesional dan memiliki daya saing.

"Sertifikat ini sangat penting terlebih kita menghadapi era globalisasi yang dimulai dari MEA, sehingga keahlian pekerja diusahakan memperoleh pengakuan internasional," kata Gus Ipul, sapaan lekatnya saat menghadiri Penyerahan Sertifikat Pemagangan Wilayah Jawa Timur dan Koordinasi Persiapan PSKK Tahun 2018 Lembaga Sertifikasi Profesi/LSP Koperasi Nusantara di Hotel Alana Surabaya, Sabtu ( 27/1).

Gus Ipul mengatakan, dengan adanya sertifikasi ini maka kemampuan, pengetahuan dan keterampilan para pekerja akan semakin meningkat. Tak hanya itu, mereka akan lebih diakui sebagai pekerja yang ahli di bidang dan profesinya, sekaligus memiliki sikap dan perilaku yang profesional.

Melalui sertifikasi ini, lanjutnya, Provinsi Jatim mampu menyiapkan tenaga kerja yang kualifikasinya bisa diterima di perusahaan maupun industri. Program sertifikasi ini sendiri merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah, perusahaan/industri, LSP dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi/BNSP.

"Ini yang saya syukuri karena Jatim menjadi salah satu provinsi yang menjadi prioritas percepatan sertifikasi terutama untuk sektor UMKM, terlebih sektor ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi Jatim," jelasnya.

Lebih lanjut menurutnya, sertifikasi ini penting dilakukan mengingat jumlah tenaga kerja baru yang terus meningkat setiap tahunnya. Saat ini dipredikasi jumlah tenaga kerja baru di Jatim sekitar 326 ribu orang, belum ditambah dengan pengangguran tahun sebelumnya.

 "Tantangan kita ke depan adalah menyiapkan tenaga kerja baru yang bersertifikat, hal ini sekaligus untuk mengurangi tingkat pengangguran dan mencegah masuknya tenaga asing," terangnya.

Terhadap pelaksanaan sertifikasi ini, Gus Ipul merasa senang dan menyambut baik. Pemprov Jatim juga siap bekerjasama dengan BNSP melalui LSP yang ada untuk mempercepat para pekerja memperoleh sertifikat.

Pada kesempatan ini, ia juga mengapresiasi perusahaan yang memfasilitasi pekerjanya untuk melaksanakan  sertifikasi. "Ini sebuah kemitraan yang bagus baik untuk perusahaan maupun karyawan, dan hal ini penting untuk diteruskan," katanya.

Ke depan, Gus Ipul berharap jumlah pekerja yang memperoleh sertifikasi ini terus meningkat, tak hanya di sektor UMKM tapi juga koperasi. Terlebih  saat ini ada 30 ribu lebih koperasi di Jatim dan yang aktif sekitar 29 ribu lebih. Jumlah anggota koperasi ini sendiri berkisar antara 200-500 orang.

Sementara itu, Ketua BNSP Sumarna Abdurahman mengatakan, Provinsi Jatim merupakan provinsi yang sangat maju dan serius dalam bidang sertifikasi. Tak hanya itu, Jatim tempat kondusif dalam pegembangan SDM dan usaha.

Sumarna menjelaskan, selama dua tahun hampir 50 ribu orang tenaga kerja di Jatim yang sudah melakukan sertifikasi. Ia berharap tahun ini jumlah pekerja di Jatim yang mengikuti sertifikasi terus meningkat. "Kami menargetkan tahun ini kalau bisa 30.000 pekerja di Jatim mengikuti sertifikasi, terlebih Pak Wagub sudah berkomitmen untuk terus mendukung program ini," kata dia.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni