Mediabidik.com

SURABAYA (Mediabidik) – Deadline batas waktu perekaman E-KTP yang ditetapkan pemerintah pada tanggal 30 september 2016 mendatang, mendapat kritikan dari Anggota Komisi E Jatim, yang menganggap hal itu terkesan dipaksakan. Padahal perekaman E-KTP merupakan salah satu upaya untuk mendata jumlah penduduk yang sudah berusia 17 tahun keatas.     Menurut dr.Benjamin kristianto,Mars Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesejahteraan rakyat (Kesra) menerangkan, seharusnya pemerintah memberikan waktu yang cukup untuk perekaman E-KTP, karena itu menyangkut pelayanan dasar masyarakat luas.      " Ketika Waktunya mepet dampaknya banyak data masyarakat yang sudah cukup umur tidak tercover," terang dr.Beny saat ditemui di ruang kerjanya,Rabu (31/8).      Ditegaskan Politisi asal Fraksi Partai Gerindra ini bahwa jika sudah melampaui deadline, maka yang dirugikan tidak hanya masyarakat saja tetapi Negara juga rugi besar, mengingat perekaman menyangkut kevalidan dan

SURABAYA (Mediabidik) – Jelang Hari raya Idul Adha, Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian mendesak Dinas terkait yakni Dinas Peternakan Jatim segera membentuk tim khusus untuk antisipasi dan mengawasi hewan kurban yang terjangkit penyakit antrax.       Hal itu dikatakan Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B mengakui pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Pemprov Jatim." Kami sudah menyuarakan agar Dinas Peternakan membentuk tim yang bertugas mengawasi ketersediaan hewan kurban, kelayakannya atau semacam sertifikasi," terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/8).       Politisi asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim  ini menyampaikan, seperti biasa Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan sedang menyiapkan tenaga untuk mengecek kesehatan hewan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota  setempat.      " Kami akui beberapa waktu lalu seperti di Pacitan ada sapi terdeteksi penyakit antrax, lalu oleh Dinas Peternakan

SURABAYA (Mediabidik) - Penipuan berkedok penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) masih saja terjadi. Rabu (31/8) pagi, puluhan orang mendatangi balai kota. Mereka mengaku dijanjikan bekerja di instansi-instansi Pemkot Surabaya. Salah seorang korban, Benny Susilo menuturkan, penipuan ini bermula lima bulan lalu saat dirinya berkenalan dengan oknum bernama Anang Efendi. Anang mengaku bekerja di Pemprov Jatim. Benny tampaknya terbuai dengan cerita karangan Anang yang mengatakan bahwa dia dekat dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Selanjutnya, Anang mulai memungut biaya administrasi untuk penerimaan CPNS di lingkup pemkot. Benny pun tak curiga karena Anang menunjukkan dua lembar surat yang belakangan dipastikan palsu. Dalam surat tersebut, sejumlah nama dicatut, antara lain Wali Kota Tri Rismaharini, Ketua DPRD Surabaya Armuji, Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan, dan Sofyan Djalil (tertulis sebagai staf Kementerian Dalam Negeri). Benny melanjutkan,

SURABAYA (Mediabidik) - Setelah melakukan penyegelan  menara micro cell yang tidak berijin. Pemkot Surabaya akan memutus saluran listrik. Langkah tegas tersebut dilakukan karena  menara tersebut tidak memiliki izin. "Kami sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Menara micro cell yang sudah teraliri litsrik akan segera diputus. Jumlahnya sekitar 18 menara. Sedangkan sisanya sekitar 12 menara lainnya belum ada listrik," tegas Adang Kurniawan  sebagai Kabid Telekomunikasi Dinas  Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya. Adang menambahkan, pihaknya  kini sedang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap menara micro cell. Sebab, menara tersebut tidak memiliki izin sama sekali. "Kami sedang melakukan pendataan di lapangan. Sebab, masih banyak menara micro cell yang didirikan di taman dan trotoar," tegasnya. Sedangkan Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang  Surabaya Awaludin Arif menambahkan semua menara micro cell ini tidak ada

SURABAYA (Mediabidik) - Jaringan pipa air minum dari sumber mata air Umbulan di Kabupaten Pasuruan yang terhubung hingga Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik baru akan dikerjakan tahun ini dan ditarget kelar akhir tahun 2018. Kendati demikian, PDAM Surya Sembada Surabaya yang juga akan menerima jatah kucuran 1000 liter per detik sudah menentukan sasaran pelanggan dari kalangan Surabaya barat. Apabila ada sisa, baru didistribusikan untuk pelanggan di wilayah Surabaya utara. Aliran air bersih dari sumber mata air Umbulan dijadwalkan bisa mengalir ke warga awal tahun 2019. Ini disampaikan Direktur Operasional PDAM Surya Sembada Tatur Jauhari disela cek kesiapan di sumber mata air Umbulan, kemarin. "Dari jatah 1000 liter per detik, awal 2019 Surabaya cuma akan mendapatkan pasokan 500 liter per detik. Baru mulai Juli 2019 ditambah 500 liter per detik lagi, total 1000 liter per detik," terang Tatur. Penambahan bertahap kuota debit air ini juga unt

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melakukan jemput bola demi percepatan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kota Pahlawan. Harapannya, sampai akhir September 2016 mendatang, warga Surabaya yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, sudah melakukan perekaman.  Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, upaya untuk melakukan percepatan perekaman KTP elektronik di Surabaya, mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471/1768/SJ tanggal 12 Mei 2016 Tentang Percepatan Penerbitan KTP elektronik dan Akta Kelahiran serta Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden nomor 26 tahu 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional.    Demi melakukan percepatan perekaman KTP elektronik tersebut, Dispendukcapil tidak bergerak sendirian. Para camat dan lurah juga ikut berperan aktif dengan membuat surat edaran kepa

SURABAYA(Mediabidik) - Pemkot Surabaya membuka rekrutmen untuk posisi Badan Pengawas (Bawas) Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS). Tahapan penerimaan lamaran dibuka mulai 29 Agustus hingga 7 September 2016. Kabag. Perekonomian dan Usaha Daerah Kota Surabaya Khalid mengatakan, pihaknya mencari dua orang pengganti Prof. Dr. Soehartojo dan Drs. Suryani yang masa baktinya akan habis per 24 September. Sedangkan satu Bawas lainnya, yakni Ir. Heri Purwanto masih tercatat aktif hingga Maret 2017. Dijelaskan Khalid, para pelamar harus memenuhi sejumlah persyaratan antara lain, berusia minimal 40 tahun dan maksimal 65 tahun, pendidikan minimal S1 ekonomi dan S1 hukum, mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 tahun, dan tidak menjadi anggota partai politik. Selain itu, calon Bawas PDTS KBS juga tidak boleh terikat hubungan kekerabatan dengan kepala daerah, anggota direksi atau anggota Bawas lainnya. Serta, tidak pernah dihukum karena melak

SURABAYA(Mediabidik) – Bermacam-macam problematika kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran khususnya di bantaran rel kereta api, mulai dari ekonomi, pekerjaan dan belum lagi sulitnya mendapat pelayanan kesehatan ketika mereka sakit karena mahalnya mendapat pelayanan kesehatan.        Hal itu disampaikan wakil rakyat yang duduk di Gedung DPRD Jatim asal Daerah Pemilihan (Dapil) I yakni Surabaya dan Sidoarjo dr. Benjamin Kristianto ,Mars merasa miris dan prihatin melihat masyarakat Surabaya yang tinggal di bantaran rel kereta Api, sebab menurut pengakuan masyarakat di sana ternyata masih banyak sekali mereka masih nganggur karena tidak mendapat pekerjaan dan sulitnya mendapat pelayanan kesehatan secara gratis.      Ditambahkan dr Beny, begitu pula masalah air bersih, karena pengakuan warga setempat seringkali air bersih dari PDAM setempat mengalami persoalan seperti tidak keluarnya air bersih  ke masyarakat yang tinggal di pinggiran bantaran KA.        &q

SURABAYA(Mediabidik) - Dampak Pelaksanaan Proyek Box Culvert di Wilayah Kebraon Karang pilang Surabaya kembali membawa kerugian bagi ribuan warga yang terhambat menerima supali air PDAM. Pasalnya alat berat Proyek box culvert yang dikerjakan di Gang Tomat Perumahan Kebraon, menggaruk pipa saluran PDAM sepanjang 200 meter. Akibatnya suplai air PDAM kerumah warga menjadi terhambat. Dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga terpaksa antri menunggu pasokan air bersih dari mobil tangki yang disediakan oleh PDAM. Seperti yang dikatan Plt Direktur Utama PDAM Surya Sembada Sunarno menyatakan, proyek box culvert di Kebraon sudah berulangkali menggaruk pipa pdam. Untuk itu pdam mendesak agar Pemkot menyelesaikan proyek saluran itu pada hari ini, Sabtu(27/8/2016). "Sering Pdam membenahi pipa tersier yang kena garuk alat berat pelaksanaan proyek box culvert, namun kejadian ini terus terjadi. Sekarang Pdam mendeadline Pemkot agar menyelesaikan proyek tersebut hari ini, Sabtu(27/8), a

SURABAYA(Mediabidik) - pasca reformasi 1998, menyeret perubahan sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi amandemen hingga penghapusan Garis Besar Haluan Negara(GBHN), yang selama ini menjadi tonggak arah kebijakan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR) dalam menata sistem pemerintahan. Belum terwujudnya sistem pemerintahan yang baik, memicu lembaga MPR RI periode 2009 – 2014 mengeluarkan keputusan nomer 4 tahun 2014 yang merekomendasikan refomulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN dan penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan undang-undang dasar berlandaskan Pancasila. "MPR RI periode lalu, membentuk Badan Pengkajian MPR RI yang mempunyai 15 tugas penting menata sistem kenegaraan sesuai pengelompokannya. Saat pengkajian ini berlangsung, banyak masyarakat diantaranya Forum Rektor dan Parpol, menginginkan GBHN direformulasikan, sekaligus penguatan MPR RI, DPR RI dan DPD RI," jelas Bambang Sadono Ketua Badan Pengkajian MPR R

SURABAYA - Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya, Musdiq Ali Suhudi optimis pemberhentian pengeluaran izin gangguan (Ho) tidak akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Musdiq mengungkapkan, PAD dari izin gangguan setiap tahun mencapai Rp 12 miliar. Angka tersebut dinilainya terlalu kecil dibandingkan dengan meningkatnya iklim investasi pasca penghapusan izin Ho. "Kita memang kehilangan Rp 12 miliar. Tapi multi player efeknya iklim investasi di Surabaya akan meningkat," terang Musdiq, Kamis (25/8/2016). Sesuai instruksi dari Walikota Surabaya no 3 tahun 2016 pada tanggal 18 Agustus lalu, izin gangguan di kota pahlawan secara resmi dihilangkan. Baik untuk yang baru maupun daftar ulang. Namun, karena aturan itu baru dikeluarkan saat ini pihaknya belum bisa menghitung berapa persen peningkatan investasi di Surabaya setelah penghapusan izin Ho. "Kita belum menghitung. Kan aturan ini baru saja dikeluarkan," ujarnya. Dia memastikan dihapusnya

SURABAYA (Mediabidik) - Kota Surabaya kerap dipercaya menjadi tuan rumah event berskala internasional. Setelah sebelumnya Prepcom 3 for Habitat III, kali ini Kota Pahlawan kembali ditunjuk sebagai  venue  AustralAsia Handgun Championship (AAHC) 2016. Kejuaraan menembak level 4 atau dengan kata lain lingkup antar benua itu akan digelar mulai 29 Agustus hingga 2 September mendatang di Bumi Marinir Karang Pilang. Adapun acara pembukaan akan dilaksanakan di Taman Surya pada Minggu (28/8) sore. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyambut baik terpilihnya Surabaya sebagai tuan rumah AAHC 2016. Pasalnya, Risma -sapaan Tri Rismaharini- memang punya tekad menjadikan Surabaya sebagai kota dunia. Salah satu indikator kota dunia adalah kota tersebut dipercaya menghelat event skala internasional. Seiring banyaknya event internasional yang 'mampir' ke Surabaya, otomatis juga membuat kota berlambang suro  dan  boyo  ini lebih dikenal di kancah global. Alumnus ITS itu mengaku bahwa sasa

SURABAYA (Mediabidik) - Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk merespons cepat aduan darurat dari masyarakat melalui posko siaga Command Center Surabaya yang ada di lantai II gedung eks Siola, mendapatkan apresiasi positif dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB), Asman Abnur. Apresiasi positif itu disampaikan Menteri PAN RB setelah melihat langsung ruangan Command Center bersama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Kamis (25/8/2016). Turut serta dalam kunjungan mendadak ke Command Center tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas), Soemarno.  Begitu masuk ke ruangan Command Center, wali kota lantas menjalankan prosedur penanganan dari pusat kendali yang baru diresmikan pada akhir Juli lalu tersebut. Wali kota juga menjelaskan fungsi Command Center selain menerima aduan darurat dari masyarakat melalui nomor

SURABAYA (Mediabidik) – Seiring naiknya anggaran yang cukup signifikan pada sektor kesehatan sebesar Rp 16 Miliar, diharapkan kinerja seluruh rumah sakit yang ada di Jawa Timur di perbaiki, diantaranya dengan mengadakan penambahan alat-alat kesehatan(Alkes).      Hal itu dikatakan Anggota Komisi E DPRD Jatim Ir.H .Artono  saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan adanya penambahan anggaran pada Kesehatan sebesar 16 Miliar tersebut diharapkan kinerja semua rumah sakit di Jatim khususnya RSUD dr Sutomo perlu di perbaiki dan ditingkatkan, sebab sering kali terjadi banyak  pasien yang yang tak mampu selalu kurang mandapat perhatian yang serius dari pihak rumah sakit.      " Seperti kasus yang baru terjadi pada bayi prematur yang membutuhkan tempat incubator, akibat kurang tanggapnya pihak rumah sakit atau terkesan disepelehkan akhirnya bayi premature tersebut merenggut nyawa," tegas Artono, Rabu (24/8).      Pria yang akan mencalonkan dalam Pilkada Lumajang mendatan

SURABAYA (Mediabidik) – Wacana pemerintah pusat menaikkan harga rokok Rp 50 ribu/pacs dianggap kebijakan yang tak masuk akal alias ngawur, sehingga hal ini mendapat sorotan tajam di semua kalangan masyarakat, tak terkecuali para wakil rakyat yang duduk di DPRD Jatim.       Menurut Moch Zainul Lutfi Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian menyampaikan, seharusnya pemerintah memikirkan secara serius jika harga rokok di naikkan menjadi RP 50 ribu, sebab ini akan mengakibatkan pemicuh kerawanan sosial diantaranya akan naiknya tingkat pengangguran sampai berdampak penjualan rokok illegal.      " Sah-sah saja Pemerintah menaikkan harga rokok, namun yang perlu diperhatikan dampak dan solusinya, dan perlu dipikirkan dampak sosial yang akan timbul di masyarakat," tegas Zainul Lutfi saat di temui di ruang kerjanya, Rabu (24/8).      Politisi asal Fraksi PAN DPRD Jatim ini juga mengingatkan bahwa di perusahaan rokok terdapat puluhan ribu kepala keluarga yang

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi C DPRD Jatim yang membidangi Keuangan  akan melakukan evaluasi terhadap kinerja atau core bussines (BUMD) Badan usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Evaluasi ini dilakukan karena target capaian deviden BUMD untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016 mengalami koreksi (penurunan).           Di temui usai Hearing dengan beberapa BUMD Jatim, Ketua Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq  mengatakan dalam APBD murni, target PAD dari 12 BUMD milik Pemprov Jatim sebanyak Rp.365.628.523 milliar Namun dalam P-APBD dikoreksi menjadi Rp.363.056.341.058 milliar atau berkurang sekitar Rp.2.572.528.465 milliar.              Menurut  pria yang akan  maju Pikada Lumajang ini bahwa kendati deviden yang disetorkan ke PAD menurun sedikit. Tapi rata-rata kinerja BUMD Jatim meningkat. Diantaranya, PDAB, PT Bank Jatim, PT BPR UMKM, PT PJU, PT Jamkrida dan PT Askrida.           Lebih lanjut Thoriq menambahkan untuk  BUMD yang kinerjanya turun adalah

SURABAYA (Mediabidik) – Di usianya yang  menginjak 18 Tahun, Partai Amanat Nasional (PAN) terus berkomitmen untuk terus semakin dewasa dan semakin menarik serta semakin di beri kepercayaan di hati masyarakat .     Di perayaan semarak HUT PAN ke 18 Tahun, Selasa (23/8) Ketua DPW PAN Jatim Masfuk menyampaikan, seperti gadis umur 18 Tahun yang sedang menginjak remaja, begitu pula dengan PAN, semoga di usia ke 18 Tahun Partai yang berlambang matahari terbit ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia khususnya warga Jawa Timur.      Mantan Bupati Lamongan ini juga menegaskan pada perayaan HUT PAN tahun ini, DPW PAN Jatim akan mengadakan serangkaian kegiatan diantaranya berkunjung ke salah satu Panti Asuhan Aisyiah di jalan Barata Jaya 19 Surabaya, donor darah serta pemotongan tumpeng.      " Pada Penutupan nanti, kami akan menggelar acara gerak jalan pada tanggal 28Agustus mendatang dengan start di Taman Bungkul tentunya panitia akan menyiapkan hadiah yang m

SURABAYA (Mediabidik) - Kemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak kehadirannya. Itu adalah bagian dari "wajah" era kekinian. Termasuk juga bagaimana gadget dan sosial media kini menjadi 'kawan dekat' anak-anak. Namun, keberadaan teknologi itu seharusnya diimbangi dengan budaya literasi. Sebab, literasi akan sangat penting dalam mendukung imajinasi dan kreativitas anak.  Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, apa yang terjadi pada anak-anak sekarang merupakan sebuah "lompatan". Seharusnya, anak-anak lebih dulu dikenalkan budaya membaca. Baru kemudian bersentuhan dengan teknologi. Yang terjadi sekarang, anak-anak sejak usia dini sudah mengenal teknologi. "Seharusnya antara kemajuan teknologi dan budaya baca itu seimbang. Karena itulah, saya terus mendorong Badan Perpustakan dan Kearsipan untuk terus menggalakkan budaya baca di masyarakat. Utamanya pada anak-anak," tegas wali kota seusai me-launching Surabaya Ak

SURABAYA (Mediabidik) - Para penembak kaliber dunia akan berkumpul di Surabaya. Pasalnya, Kota Pahlawan akan menjadi tuan rumah Austral Asia Handgun Championship (AAHC) 2016. Kompetisi bertaraf internasional ini diselenggarakan oleh Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) bekerja sama dengan Pemkot Surabaya. Humas AAHC 2016 Hadi Susilo mengatakan, AAHC 2016 akan digelar selama empat hari, yakni pada 29 Agustus sampai 2 September mendatang di Lapangan Tembak Karang Pilang. Kontingen dari 21 negara dipastikan hadir mengikuti kejuaraan menembak antar-benua ini. Sebanyak 140 peserta dari berbagai kota di Indonesia akan beradu kepiawaian membidik sasaran dengan 376 peserta dari mancanegara. Dari 140 peserta lokal, 40 orang di antaranya berasal dari Surabaya. Dia melanjutkan, ada lima kategori yang dilombakan dalam AAHC 2016, antara lain kategori  open ,  standard ,  production ,  classic  dan  revolver . Selama empat hari penyelenggaraan, panitia menyediakan 24 lahan

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk menghadapi persaingan bisnis di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2016, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) se Surabaya mengelar Musyawarah Cabang (Muscab), ini adalah kali ke tujuh yang dilakukan oleh GAPENSI. Ketua GAPENSI Surabaya, Firdaus HB mengatakan, akan bekerjasama dengan semua elemen khususnya dengan Pemerintah Kota (Pemkot), Kepolisian serta Kejaksaan Negeri Surabaya untuk menghadapi MEA. "Yang kami harapkan adalah antara GAPENSI dan pemerintah kota serta seluruh jajaran bisa bekerjasama dengan baik dan membuat perencanaan yang seakurat mungkin agar dapat berjalan dengan lancar," ucapnya, Selasa (23/8). Firdaus mengaku, selama ini GAPENSI selalu melakukan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh kontraktor secara rutin. Berbagai macam pelatihan yang diberikan diantaranya, pelatihan tenaga ahli, keterampilan, dan bagaimana membuat pelatihan membayar pajak yang benar. "Dan jika ada se

SURABAYA (Mediabidik) - Dianggap tidak mempunyai ijin IMB dan Operasional, hanya mengantongi ijin domisili dari kelurahan, Ketua DPRD kota Surabaya Armuji ancam akan tutup kantor perwakilan Gojek Indonesia yang berdomisili di jalan Tidar No 67 ABC Surabaya. Hal itu disampaikan Ketua DPRD kota Surabaya saat mengelar hearing (dengar pendapat) diruang Banmus (Badan Musyawarah) DPRD kota Srurabaya dengan perwakilan Gojek Indonesia dari Jakarta, sekaligus menindak lanjuti tuntutan puluhan driver Gojek Indonesia yang demo minggu lalu terkait penurunan tarif serta penghapusan suspen/penonaktifan anggota di depan kantor DPRD Surabaya. Ia menganggap bahwa kantor Gojek yang ada di jalan tidar tidak mengantongi ijin operasional maupun ijin IMB serta menganggap semua itu hanyalah permainan perusahaan aplikasi yang sering mencari-cari kesalahan untuk," Saya yakin kantor sampean bodong dan tidak mempunyai ijin sama sekali, baik ijin IMB, HO dan Ijin Operasional dan jangan samakan S

SURABAYA (Mediabidik) – Peran serta Nadlatul Ulama (NU) dalam merebut kemerdekaan RI dari tangan penjajah sangat besar, salah satunya terlibat langsung dalam peran serta perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato di Surabaya (kini menjadi Hotel Mojopahit ) adalah kader NU.       Hal itu disampaikan Aktifis NU sekaligus Anggota DPRD Jatim H.Fatchullah,SH  mengatakan, sebenarnya banyak sejarah perebutan kemerdekaan RI yang belum diketahui oleh masyarakat, salah satunya adalah bendera Belanda yang disobek warna birunya di Hotel Majapahit," ungkap Fatchullah saat di temui di ruang kerjanya,Sabtu (20/8)       Meskipun dalam sejarah pelaku perobekan hanya disebutkan arek-arek Surabaya, ini  sepertinya sejarah terkesan menghilangkan peran serta NU dalam merebut kemerdekaan, untuk itu sebagai Aktifis NU mendorong pemerintah untuk menggalih lebih dalam pelaku-pelaku sejarah, mengingat banyak kalangan NU yang gugur di medan pertempuran tapi tidak tertulis.       Politisi a

SURABAYA (Mediabidik) – Terhambatnya perekonomian warga di pedesaan, akibat banyaknya jalan poros desa yang rusak, belum lagi kurangnya perhatian dari pemerintah setempat untuk memperbaiki jalan tersebut, sehingga ini menjadi salah satu kendala. Hal tersebut disampaikan anggota dewan Jatim kelahiran Malang        Drs.Sugeng Pujianto Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan mengatakan, seperti yang terjadi di tiga kecamatan yang ada di daerah Malang diantaranya Kecamatan Wonosari, Kecamatan Sambi Pareh dan Kecamatan Dampit  dimana jalan poros desa mengalami rusak parah. Akibatnya perekonomian warga setempat menjadi terhambat.        " Warga menyampaikan keluhannya bahwa banyak  jalan poros desa yang rusak. Bahkan mereka mengaku kurangnya perhatian yang serius dari pemerintah setempat," ujar Sugeng Pujianto, ketika jaring aspirasi masyarakatdi beberapa kecamatan Kabupaten Malang         Politisi asal Fraksi PDIP DPRD Jatim  ini berharap agar Pe

SURABAYA (Mediabidik) – Dugaan penelantaran pasien bayi premature yang menggunakan kartu SKTM hingga meninggal, mendapat sorotan tajam dari Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesehatan, pasalnya pasien bayi premature atas nama Muhamad Zafran telah meninggal dunia diduga ditelantarkan petugas/perawat yang menerima pasien yang menggunakan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM).       Hal itu diungkapkan Dr.Benjamin Kristianto, Mars Anggota Komisi E DPRD Jatim asal Fraksi Partai Gerindra menegaskan semestinya pihak Rumah Sakit tidak boleh membedakan pasien yang mau berobat, meskipun itu pasien yang memakai SKTM, karena ini menyangkut kemanusiaan.      " Saya cukup prihatin dengan kasus bayi premature yang meninggal akibat dugaan penelantaran pasien yang dilakukan petugas penerima pasien di Rumah Sakit milik Pemprov Jatim dr Sutomo, sebab penanganan pasien tidak bisa di bedakan berdasarkan status, karena ini menyangkut nyawa ," tegas Anggota dewan yang juga seorang d

SURABAYA (Mediabidik) - Kekhawatiran  buruh terkait serbuan tenaga kerja asing (TKA) menyusul pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean  (MEA) dinilai terlalu berlebihan. Pasalnya, jika pekerja tersebut berkualitas dan berkompeten pasti tidak takut bersaing dengan TKA.  Selain itu, TKA yang bebas masuk ke Indonesia itu pun tidak di semua bidang. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Jatim asal Lumajang  Ir.H.Artono Anggota komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesejahteraan Rakyat(Kesra) menjelaskan bahwa MEA itu kan hanya tenaga kerja di delapan bidang keahlian, diantaranya bidang keahlian itu adalah engineering, arsitek, accounting, perawat, dokter gigi, dokter, tenaga pariwisata, dan surveyor.        "Jadi kalau masyarakat ada yang tahu TKA, misalnya menjadi pekerja kasar di sebuah toko, langsung saja laporkan. Jangan lapor ke Dewan, langsung saja lapor ke polisi karena itu bisa disanksi pidana," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.       Artono juga mem

SURABAYA – Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan persaingan pasar bebas bagi pelaku industry, begitu pula para tenaga kerjanya, saat ini ketika Era MEA berlangsung, sudah banyak sekali tenaga asing bekerja di Indonesia dan ini merupakan ancaman bagi tenaga lokal, pasalnya tenaga asing yang bekerja di Indonesia mayoritas berpengalaman dan mau di bayar murah .     Menurut Anggota DPRD Jatim Gatot Supriyadi ,saat ini Provinsi Jawa Timur juga tidak lepas dari bidikan para tenaga asing yang ingin bekerja di Jawa Timur, dan ini merupakan ancaman juga bagi para pekerja lokal yang ada di Jawa Timur, sehingga ini tidak bisa dianggap sepele.      Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra)  ini juga melihat Daerah – daerah yang ada di Jatim seperti di Mojokerto, Madiun, Nganjuk dan Jombang hampir mayoritas masyarakat utamanya para pekerja produktif masih kurang percaya diri dalam persangan bebas di era MEA, ini terbukti banyak sekali para pemuda di dae

SURABAYA (Mediabidik)  - Bank Jatim telah resmi berbadan hukum perseroan terbatas(PT). Ini artinya. pelaksanaan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Jatim menjadi Bank Umum Syariah telah memiliki dasar kuat. Kini Bank Jatim pun sedang sibuk mencari putra mahkota untuk menduduki jabatan Dirut Bank Jatim Syariah.        "Misalnya kita ini raja, lalu mau mewariskan tahta, pasti diserahkan kepada anak sendiri kan, seperti putra mahkota," ucap Dirut Bank Jatim .       Soeroso menjelaskan hal ini untuk menegaskan bahwa direktur utama maupun jajaran direksi Bank Jatim Syariah akan dijabat orang-orang Bank Jatim sendiri. Meski demikian pemilihan ini tidak asal tunjuk, tapi melalui selekasi ketat untuk mencari yang terbaik.         "Sesuai amanah RUPS, direksi punya kewenangan untuk menyaring siapa yang dicalonkan menjadi direktur. Kita saring sesuai ketentuan di assesment, harus memiliki risk management level 5 dan sebagainya," kata Soeroso di hadapan wart

SURABAYA (Mediabidik) – Kebijakan Pemerintah Pusat terkait penggabungan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) di tingkat Kabupaten/Kota, terus mendapat penolakan dari Pemerintah dan DPRD kota Surabaya. Sejumlah anggota DPRD kota Surabaya bersama beberapa Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Surabaya, berangkat ke Jakarta untuk melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kamis(18/8/2016). Hal itu disampaikan Fatkhur Rohman, anggota Komisi A DPRD kota Surabaya menjelaskan, implementasi penggabungan sejumlah SKPD dilingkungan Pemkot Surabaya, dianggap dapat menimbulkan masalah bagi kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat, sehingga perlu konsultasi. "Konsultasi itu meminta penjelasan agar perampingan SKPD di Pemkot Surabaya tidak disamakan dengan daerah lain yang jumlah penduduknya tidak padat," jelas politisi asal PKS ini. Fatkhur mengatakan, berdasarkan intruksi pusat, bebera