Mediabidik

SURABAYA (Mediabidik) - Menjamurnya tempat hiburan karaoke di Surabaya menuai kritikan dari Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, pasalnya saat ini banyak tempat karaoke disinyalir banyak menyalahgunakan peruntukan. Seperti yang terjadi di Mega Karaoke jalan Ngaglik Surabaya yang telah melanggar  Undang-undang No 4 Tahun 2008 tentang Pornografi  dan di segel Satpol PP kota Surabaya. Dan sekarang di Wilayah Sukomanunggal Surabaya, diprotes warga karena lokasinya berdekatan dengan Masjid hanya berjarak 30 meter. Budi Leksono mengatakan,"Yang saya sesalkan kenapa perijinan rumah karaoke di salah satu kawasan Sukomanunggal begitu cepatnya keluar, sementara masih banyak warga setempat menolaknya. Sementara untuk perijinan usaha lain kriteria dan persyaratannya sangat sulit, ini yang sangat saya sayangkan."ujarnya, kepada wartawan di gedung dewan, Selasa (28/02/17). Ia menjelaskan, dalam masalah rumah karoeke di Sukomanunggal, warga menolak karena dalam radius 30 meter

SURABAYA (Mediabidik) - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, HM Jusuf Kalla mengapresiasi kota-kota yang telah menjalankan upaya pengelolaan sampah secara baik. Kota-kota tersebut diantaranya Surabaya, Makassar, Balikpapan dan Depok. Namun, perlu ada upaya yang berkelanjutan yang melibatkan semua pihak untuk bisa mewujudkan cita-cita Indonesia bersih sampah pada 2020. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla di acara puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2017 yang dipusatkan di Taman Suroboyo, kawasan Kenjeran, Surabaya, Selasa (28/2). Hadir dalam acara tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. "Program Indonesia Bebas Sampah 2020 itu akan menjadi pekerjaan yang berat bila tidak dikerjakan secara bersama-sama. Semua harus bergerak bersama. Dan, upaya ini harus berjalan secara berkelanjutan," tegas wakil presiden.  Apalagi, jelas Wapres Jusu

SURABAYA (Mediabidik) – Tingginya angka pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) pada tahun 2018 mendatang, merangsang Garda Bangsa Jatim untuk meraup suara para pemilih pemulah tersebut yang berada di seluruh wilayah Jawa Timur sampai ke tingkat pelosok desa.        Ketua Dewan Koordinasi Wilayah (DKW) Garda Bangsa Jatim H. Kabil Mubarok menegaskan, bahwa dalam kurun tahun ini Garda Bangsa menyiapkan beberapa tahapan kerja untuk memenangkan Ketua DPW PKB Jatim yang sekaligus Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar (Pak Halim) dalam pertarungan Pilgub Jatim tahun 2018 mendatang.     " Garda Bangsa Jatim siap merekrutmen kader muda sampaii level desa yang sekaligus penyambung lidah program Garda Bangsa yang ada di provinsi supaya mereka mengerti arti akademis politik kebangsaan utamanya para pemilih muda ," terang Kabil saat Konfrensi Pers di Surabaya, Selasa (28/2).      Diterangkan, Kabil yang juga Anggota DPRD Jatim, mengapa Garda Bangsa optimis membid

SURABAYA (Mediabidik) - Harapan ratusan tenaga honorer pemkot Surabaya untuk dapat diangkat menjadi Pegeawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Perturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS akan sirnah sudah. Hal disebabkan belum adanya revisi dari pemerintah pusat khususnya Men PAN (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selain itu status tenaga/pegawai honorer akan di ganti dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Mia Santi Dewi Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat pemkot Surabaya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan," PNS dan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) nanti akan diatur dengan peraturan pemerintah (PP) dan PP nya belum muncul, dan aku pastinya ngak gerti karena semua kebijakan dari sana (pusat),"terang Mia, seusai mengikuti acara launching pelayanan terpadu, di Siola. Mia menambahkan," Kalau P3K, itu diundang-undang

SURABAYA (Mediabidik) - Program pemerintah kota (Pemkot) Surabaya dalam hal mengurangi tumpukan sampah di Surabaya melalui program 3 R (reduce, reuse dan recycle).  Mendapatkan kritikan maupun apresiasi beberapa anggota DPRD kota Surabaya. Salah satunya Reni Astuti anggota Komisi D Surabaya mengatakan," Coba cek apa sampah yang masuk TPA tiap hari/bulannya apa berkurang. Logikanya kalau 3R sukses, sampah yg ke TPA berkurang,"terang Reni,  Selasa (28/2). Reni menambahkan, Cek dulu datanya turun atau naik volume sampah yang masuk ke TPA, silakan tanya ke Komisi C datanya gimana, aku komisi D kurang pas kalau komentar,"pungkasnya.  Sementara, Vicensius Awey anggota Komisi C DPRD Surabaya menjelaskan," Idealnya sebuah pemerintahan kota tentu akan terus melakukan pengelolaan sistem 3 R tersebut (Reduce, Reuse, Recycle). Itu dilakukan utk menekan peningkatan sampah kota, Pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) itu harus berbasis masyarak

SURABAYA (Mediabidik) – Ketua DPW PKB Jatim yang sekaligus Ketua DPRD Jatim akan memastikan maju pada pertarungan pemilihan Gubernur Jatim tahun 2018 mendatang, menjadi kewajiban bagi Perembuan Bangsa (PB) Jatim untuk memenangkan dan menghantarkan Pak Halim duduk di kursi L1 (Gubernur), Alasannya sayap organisasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mempunyai ratusan ribu kader maupun pengurus serta simpatisan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur.      Ketua  DPW Perempuan Bangsa (PB) Jatim Anick Maslahak menegaskan,  saat ini Perempuan Bangsa Jawa Timur (PB Jatim) terus melakukan koordinasi kepada semua kadernya untuk bergerak melakukan konsolidasi sampai ke tingkat bawah bahkan sampai kedaerah pelosok.      " Kami (Perembuan Bangsa Jatim-red) memiliki pengurus sekitar 135.000 orang yang tersebar keseluruh wilayah Jatim belum lagi kadernya, itu pun mulai dari level ranting (desa) sampai cabang (Kab/Kota), jadi lebih dari ratusan ribu kader dan pe

SURABAYA (Mediabidik) - Dampak beroperasinya Transmart di Rungkut Surabaya, lambat laun akan mengeser perekonomian pabrik industri di kawasan Rungkut Surabaya. Pasalnya, seluruh produk yang dijual rata-rata produk rumah tangga, dimana produk ini juga banyak dijual disekitar kawasan Rungkut. Bahkan ada produsen biskuit dan alat-alat kitchen dan dinner set yang sudah ada jauh sebelum Transmart buka ini diyakini juga akan bangkrut. Belum lagi soal dampak lalu lintas disekitar kawasan Rungkut. Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Erwin Tjahyuadi, mengatakan, di sekitar Rungkut ada produsen biskuit, Kedaung, Sampoerna, dan bisnis ritel lainnya hal ini tentunya akan berdampak signifikan terhadap market ketiga produsen tersebut akibat adanya Transmart. "Dampak ekonominya jelas merugikan bisnis dan usaha yang sudah ada di kawasan Rungkut. Belum lagi dari sisi kemacetan jalan, dengan beroperasinya Transmart makan kemacetan disekitar Rungkut bertambah."ujarnya,

SURABAYA (Mediabidik)  - Surabaya telah menjadi percontohan bagi banyak kota/kabupaten di Indonesia dalam hal pengelolaan sampah melalui program 3 R (reduce, reuse dan recycle). Ada banyak inovasi telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam pengelolaan sampah yang itu selaras dengan tujuan pemerintah pusat guna mewujudkan Indonesia bersih sampah pada 2020 mendatang.   Ke depan, selain terus mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Benowo, Pemkot Surabaya juga concern untuk mencegah timbunan sampah menuju ke pantai/laut. Sekretaris Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Aditya Waskita mengatakan, Pemkot selama ini telah melakukan banyak hal untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA Benowo. Dikatakan Aditya, pada 2016 lalu, volume sampah yang masuk ke TPA Benowo mencapai kurang lebih 1500 ton sampah. Sebagian besar merupakan sampah organik dengan prosentase 60 persen. Sisanya sampah non organik.  "Untuk mengurangi sampah ke

SURABAYA (Mediabidik) - Polemik berkepanjangan sengketa lahan seluas 15 x 600 meter, antara  Linda Handayani Nyoto  dengan pihak pengembang PT Villa Bukit Mas, yang kini berubah menjadi akses jalan keluar masuk PT Villa Bukit Mas Surabaya. Awal Januari 2017 lalu, Pemkot Surabaya kembali mengundang PT Villa Bukit Mas, Polrestabes dan Kejaksaan serta perwakilan pemllik lahan Soegiharto.  Dalam kesempatan itu, pemilik lahan kembali diminta menguraikan kronologis soal sengketa lahan yang di gugat hingga mahkamah agung(MA). "Saya diminta menceritakan kembali kronologisnya. Ya saya ceritakan duduk persoalannya dan hasil putusan pengadilan, bahwa pemkot dan pengembang wajib membayar ganti rugi gandeng renteng,"ungkap Soegiharto saat dihubungi lewat selulernya, Senin(27/2/2017). Menurut Soegiharto, Pemkot Surabaya merasa kesulitan untuk mencairkan uang ganti rugi, karena putusan pengadilan yang mewajibkan kedua belah pihak membayar gandeng renteng. "Kabag Hu

SURABAYA (Mediabidik) – Siapa sangka gadis muda ini memliki talenta yang jarang sekali dimiliki oleh gadis lainnya. Dialah Yanti Wahyuni gadis belia kelahiran Pasuruan yang berprofesi sebagai perawat di sebuah klinik Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) yang berada di kota metropolis Surabaya.        Dijumpai di sela-sela acara Bahkti Sosial Pengobatan gratis di Kelurahan Dukuh Setro Surabaya, Sabtu ( 25/2), Adisu salah seorang peserta Baksos mengakui kaget ketika tekanan darahnya normal, karena sebelumnya, dia memeriksakan tekanan darahnya selalu tinggi, apakah karena perawat yang periksa dirinya saat berobat terlalu cantik.     " Saya heran mas dengan perawat yang berada paling sudut tersebut, menurutnya, biasanya tekanan darahnya selalu tinggi yaitu 180/110, namun entah kenapa ketika saya memeriksa tekanan darahnya di mbak cantik tersebut tekanan darah saya normal yakni 120/90, apa karena yang memeriksa cantik ya mas," canda Adisu dengan nafas legah kare

SURABAYA (Mediabidik) - Peringatan Hari Pekerja Indonesia yang digelar di Taman Surya, Minggu (26/2) Surabaya. Acara yang diadakan setiap tahun guna untuk membangun komunikasi antara pemerintah kota Surabaya dengan para pekerja. Dalam acara tersebut  dihadiri oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Surabaya, Hendro Gunawan, jajaran Polrestabes dan Polresta Tanjung Perak, Kejari Surabaya, perwakilan SKPD serta 30 serikat pekerja.  Dalam sambutannya, Walikota, Tri Rismaharini mengatakan tujuan utama acara ini untuk membina hubungan baik dengan para pekerja lewat sosialisasi atau menggelar acara seperti ini. "Saya sangat senang hari ini karena bisa bertemu dengan para pekerja se-Surabaya," kata Risma.  Risma lantas memaparkan sedikit himbauan bagi pekerja agar tidak mudah terprovokasi oleh segelintir orang yang secara sengaja ingin memecah belah bangsa ini. "Jika ada masalah mari kita duduk bersama, bermusyawara

SURABAYA (Mediabidik) – Sulitnya ekonomi membuat masyarakat kita lupa akan pentingnya kesehatan, khususnya kesehatan bagi anak-anak. Hal ini menjadi prioritas utama Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) Jatim dan Forum Tionghoa Bersatu (Fortiber) Jatim tergerak  jiwa sosialnya untuk melakukan kegiatan bakti sosial (Baksos) yang bertema Pengobatan Gratis dan Peningkatan Gizi pada anak.         Ditemui di sela-sela acara bahkti sosial Ketua Kesira Jatim dr.Benjamin Kristianto,Mars mengatakan kegiatan ini dilakukan guna membantu sesama, karena saat ini di tengah-tengah masyarakat sering kali terjadi kesenjangan sosial, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, artinya ditengah kehidupan kita masih banyak masyarakat yang membutuhkan uluran bantuan terutama sektor kesehatan.               " Kebetulan saya ini anggota DPRD Jatim, saya melihat masyarakat kita sering kali dihadapkan kesulitan mendapat penanganan BPJS dari pemerintah, apalagi dari peserta pengobata

SURABAYA (Mediabidik) - Pembahasan Raperda Klasifikasi Jalan dalam Sidang Paripurna, Jumat (24/02/2017) diwarnai aksi boikot oleh sebagian anggota DPRD Surabaya. Dari 50 anggota yang ada, hanya 27 yang hadir sehingga tidak kuorum. Agenda paripurna yang rencananya dilaksanakan pukul 13.00 Wib tidak jadi dilaksanakan meskipun undangan sudah hadir. Dari informasi yang ada, aksi boikot ini sempat disuarakan oleh Komisi C (Pembangunan) DPRD Surabaya yang tidak terima karena Panitia Khusus (Pansus) Raperda Klasifikasi Jalan dan Penataan Pemukiman Kumuh diberikan kepada Komisi B (Perekonomian). Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha kepada wartawan mengatakan sidang paripurna ditunda karena tidak kuorum. Namun, pihaknya membantah ada aksi boikot yang dilakukan oleh anggotanya. Pihaknya hanya mengakui penundaan tesebut karena jumlahnya kurang memenuhi syarat yaitu dua per tiga jumlah anggota dewan. "Ini kan permasalahanya teman-teman (anggot

SURABAYA (Mediabidik) - Pembukaan rekrutmen Direktur Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya milik pemkot Surabaya mendapat sorotan anggota komisi B DPRD Surabaya.  Baktiono anggota Komisi B DPRD Surabaya asal FPDIP meminta kepada Pemkot Surabaya dan PD Pasar Surya untuk lebih terbuka dalam proses seleksi rekrutmen untuk berbagai posisi. "Selama ini kurang terbuka, kalau bentuk pengumumannya berita, kan terserah yang punya media, tetapi kalau bentuk iklan, baik di cetak, online maupun televisi, itu pasti memuat dan lebih sampai informasinya ke masyarakat," ucapnya, Jumat (24/2/2017) Dia beralasan bahwa PD Pasar Surya tidak berbeda dengan perusahaan-perusahaan swasta lainnya, tetapi karena BUMD, maka Baktiono meminta agar lebih transparan kepada masyarakat. "Ya itu layaknya perusahaan lainnya, apa bedanya dengan perusahaan swasta, dan itu ada anggarannya kok disana, bukan hanya memuat soal kriteria calon seorang direktur, tetapi masyarakat juga boleh membe

SURABAYA (Mediabidik) – Bangunan lima lantai yang berada di jalan Gundih Dupak Grosir No 8-14 Surabaya yang di duga tidak ber IMB ahkirnya disegel pemkot Surabaya. Hal itu disampaikan  Lasidi Kabid Perizinan IMB, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) kota Surabaya mengakui selama ini pihaknya kecolongan dalam pengawasan pembangunan tidak berizin. "Kalau Dupak grosir yang lama memang sudah punya ijin, tapi Memang selama ini Dupak Grosir yang baru belum memiliki izin IMB dan Amdalnya pun belum keluar," ungkap Lasidi Jumat (24/2). Lasidi mengatakan, untuk hingga saat ini memang belum ada pengajuan izin IMB bangunan Dupak Grosir yang baru ini, " Setelah kami cek di bagian arsip permohonan ijin nya setelah di cek sudah masuk enam bulan yang lalu sekitar bulan Juni, namun izin Amdal belum keluar sehingga izin IMBnya belum bisa di proses, informasinya dari BLH (Badan Lingkungan Hidup) kota Surabaya amdalnya masih baru selesai ha

SURABAYA (Mediabidik) - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya kembali melakukan penahanan terhadap dua tersangka lain yang terlibat dalam pusaran korupsi Pajak Penghasilan (PPh) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Pemkot Surabaya. Dua tersangka tersebut adalah Totok dan Mochammad Soni, keduanya ikut berperan dalam korupsi yang merugikan negara Rp 999,9 juta itu sebagai orang yang terlibat langsung dan menikmati uang korupsi itu. "Penetapan dan penahanan Soeratman dan Mochmad Soni merupakan pengembangan perkara PPh di Bappeko yang kasusnya sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Surabaya atas nama Umi Chasanah dan Fahmi,"terang Didik Farkhan saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Rabu (22/2). Dijelaskan Didik, Penahanan tersebut dilakukan karena dikhawatirkan kedua tersangka melarikan diri. Selain itu, penyidik juga ingin mempercepat penyelesaian kasus yang tengah disandang kedua tersangka. "Semua kasus korupsi yang ditangani Kejari Surabaya semua

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk mempermudah pelayan perizinan bagi warga kota Surabaya, Walikota Surabaya Tri Risma Harini, Kamis (23/2/17) Launching Pelayanan Perizinan Terpadu di Gedung Siola Surabaya. Tujuan dari program tersebut adalah mempermudah pelayanan perijinan kepada masyarakat Surabaya dalam mengurus segala macam perijinan cukup melalui aplikasi mobile F (aplikasi HP) tanpa harus bolak balik dan datang ke UPTSA. Walikota Surabaya Tri Risma Harini mengatakan," Kedepannya kita kan terus perbaiki, karena ini belum sempurna dan kita akan terus sempurnakan, jadi kedepannya bisa digunakan dengan MobilE F (aplikasi HP) dan tidak perlu datang kesini. Sebanyak mungkin perijinan nanti digunakan dengan mobile F, jadi ini masih butuh waktu sebetulnya masih bisa digunakan mobile F misalkan kartu kuning tadi itu bisa digunakan aplikasi mobile F, ini kemarin memang saya paksa untuk menghindari pungli karena ini musimnya saber pungli,"terang Risma, seusai meresmikan pel

SURABAYA (Mediabidik) – Prahara yang melanda ibu muda Chinchin warga Jawa Timur mendapat keprihartinan dari Katua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jatim yang sekaligus wakil rakyat  di gedung DPRD Jatim, pasalnya kasus yang menimpa Chichin, sepertinya korban dari kekerasan yang dilakukan oleh sang suami alias KDRT.         Menurut H.Kusnadi, SH Wakil Ketua DPRD Jatim menilai sebenarnya kasus ini hanya sepele saja, karena ini hanya menyangkut masalah rumah tangga, namun karena  seorang Gunawan Angka Wijaya yang tidak lain suami dari Trisulowati alias Chinchin ini menuding kalau istrinya menggelapkan dokumen perusahaan yang mereka bangun bersama.       " Kok bisa perusahaan di besarkan bersama hanya karena alasan yang tak jelas, tiba-tiba sang suami melaporkan polisi dengan tuduhan sang istri mencuri dokumen perusahaan, ini kan patut diduga ada pihak ketiga yang sengaja mengompori Gunawan supaya rumah tangganya buyar," terang Kusnadi saat di temui di ruan

SURABAYA (Mediabidik) - Soal revitalisasi pasar tradisional Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) segera merealisasikannya. Pasalnya pemkot Surabaya sudah mengucurkan anggaran sebesar Rp 10 milliar ke PD Pasar Surya untuk pembangunan pasar di Surabaya. Berdasarkan data yang ada, PD Pasar Surya pernah mengajukan dana penyertaan modal untuk pembangunan empat pasar sebesar Rp10 miliar yang diterima akhir tahun 2015. Namun, sampai pada akhir 2016 dana tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan dan sisanya dikembalikan ke Pemkot Surabaya. Saat ini, perusahaan plat merah yang dipimpin Plt Dirut Mikhael Bambang Parikesit ini dikabarkan menerima lagi kucuran dana dari APBD untuk revitalisasi pasar. Surat permohonan pencairan dana Rp10 miliar tertanggal (10/09/2015) tersebut mencantumkan untuk pembangunan empat pasar diantaranya Keputran Utara Rp.1.945.970.000, Pucang Anom Rp.3.894.227.000, Pasar Kembang Rp.3.647.208.000, dan Tembok D

SURABAYA (Mediabidik) - Tingginya penguna internet di Surabaya, membuat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mempunyai ide ingin membangun Kampus Google di Surabaya pada bulan Agustus mendatang. Risma mengaku tertarik untuk bersaing merebut Kampus Google di Tahun 2018. Kampus ini akan menjadi pusat pengembangan start'Up di sektor bisnis internet bagi warga Kota Pahlawan.  Alasan Risma ingin membangun Kampus Google di Surabaya, karena dia melihat warga Kota Pahlawan ini menjadi pengguna internet terbesar di Indonesia.  "Sekarang, kalau misalkan ngomong kenapa aku berani kompetitif, di Surabaya ini yang aku tahu datanya dari Telkomsel, kita pengguna internet terbesar di Indonesia," klaim Risma, Rabu (22/2).  Rencana ini, kata Risma akan diusulkannya pada gelar Start'Up Nation Summit 2017 di bulan Agustus mendatang. Konfrensi yang akan dihadiri CEO dari berbagai perusahaan berbasis internet seperti Intel, Facebook, Instagram dan lain sebagainya itu, termasuk Google, akan

SURABAYA (Mediabidik)   - Aksi unjuk rasa ratusan pegawai honorer pemkot Surabaya hari ini (22/2/17) yang berencana melakukan aksi demo ke kantor Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara (MenPAN dan KASN), Kamis (23/2/17) besok, mendapat tanggapan Anggota DPRD Kota Surabaya. M. Arsyad Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, mengatakan, para pegawai honorer sudah cukup lama bekerja di Pemkot Surabaya sehingga memang layak untuk diangkat menjadi PNS. Mengingat, pada tanggal 24 Januari 2017, DPR RI saat melakukan rapat paripurna menyetujui bahwa pegawai honorer K2 seluruhnya bakal di angkat menjadi PNS dengan cara harus merevisi Undang Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) terlebih dahulu. "Kita berharap pegawai honorer K2 bisa menjadi pegawai negeri semua, karena melihat kinerjanya yang sudah cukup lama jadi pantas untuk dinaikan menjadi PNS."ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (22/02/17). Ia menjelas

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk mempertanyakan kejelasan statusnya, ratusan pegawai honorer K2 pemerintah kota (pemkot) Surabaya, hari ini, Rabu (22/2/17) berencana melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. Mereka meminta agar pegawai honorer K2 yang sudah mengabdi hampir 15 tahun lebih supaya segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mengingat, pada tanggal 24 Januari 2017, DPR RI saat melakukan rapat paripurna menyetujui bahwa pegawai honorer K2 seluruhnya bakal di angkat menjadi PNS dengan cara harus merevisi Undang Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) terlebih dahulu. Namun, ketika pemerintah dalam hal ini Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Men PAN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) saat di undang DPR RI untuk merivisi UU ASN, pemerintah justru menolak merevisi dengan alasan lebih mengedepankan PP yang akan dibuat oleh Men PAN.  Hal ini tentunya sangat berakibat fatal bagi pegawai honorer jika peraturan pemerintah (PP) Men PAN nantinya

SURABAYA  (Mediabidik) - Pasca peralihan kewenangan penggelolaan sekolah  SMA/SMK ke Pemprov Jatim, nasib guru SMA/SMK seluruh wilayah Jawa Timur termasuk Kota Surabaya kini menjadi tanggung jawab Pemprov Jatim sejak bulan Januari 2017, hal ini merupakan amanah UU. Belakangan beredar kabar jika sejumlah guru SMA/SMK di Kota Surabaya belum menerima haknya berupa gaji bulanan, namun kabar ini spontan diluruskan oleh Agustin Poliana Ketua Komisi D DPRD Surabaya, bahwa seluruh guru SMA/SMK telah menerima gaji. "Menurut salah satu Kepala Sekolah, para guru negeri sudah menerima gaji, tetapi saya belum tau nasib guru di sekolah swasta dan GTT, harusnya juga sudah terima gaji jika dana BOS nya sudah keluar," ucapnya, Selasa (21/2). Menurut Edward Dewaruci yang saat ini menjadi kuasa hukum wali murid siswa di Surabaya, jika sampai beredar kabar jika beberapa guru SMA/SMK di Kota Surabaya ada yang belum menerima gaji bulanan, dianggapnya merupakan dampak yang sudah di