Mediabidik.com

SURABAYAIMediabidik.Com - Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya tahun ini bangun enam gedung sekolah baru diantaranya lima gedung sekolah SMPN dan satu SDN dan proyek tersebut masuk dalam program proyek strategis daerah (PSD) yang sudah di atur dalam SK Wali Kota Surabaya.  Ir. Awang Wirawan ST, MT Kabid Sarana dan Prasarana Pendidikan Dispendik Kota Surabaya mengatakan, tahun 2026 di dinas pendidikan ada program PSD (Proyek Strategis Daerah) ada SK Walikota nya. Jadi kita bangun 6 lembaga baru yaitu 5 SMPN baru sama 1 SDN baru, yang lima SMPN lokasinya di Gunung Anyar, Tambak Wedi, Medokan Ayu, Bringin sama Waru Gunung dan SDN nya di Tambak Wedi. "Di Tambak Wedi ada dua bangunan baru saat ini SMPN satu, SDN satu, " ujar Kabid Sarpras Dispendik Kota Surabaya, kepada media ini, Sabtu (13/6/2026).  Pria kelahiran Sidoarjo ini menerangkan, itukan ada master plan ya, saat ini dibangun sekitar sepuluh ruang kelas, ruang guru,...

SURABAYAIMediabidik.Com – Polemik tukar guling tanah antara Pemerintah Kota Surabaya dan pengembang Royal Residence, PT Bhakti Tamara, kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Surabaya, Jumat (12/6/2026). Warga Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, mempertanyakan legalitas sekaligus manfaat yang mereka terima dari proses pertukaran aset yang telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Dalam forum yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, warga menyampaikan keresahan atas status lahan yang dahulu merupakan tanah kas desa. Mereka menilai proses tukar guling menyisakan sejumlah persoalan yang belum terjawab hingga kini. Perwakilan warga Sumur Welut, Suwarno, mengungkapkan bahwa masyarakat tidak pernah merasa memperoleh manfaat dari pelepasan aset tersebut. “Adanya status quo yang pernah ditetapkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 2001, serta hasil kajian tim yang menurutnya menemukan cacat h...

SURABAYAIMediabidik.Com - Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (hearing) terkait permasalahan yang terjadi di Elyon Christian School Surabaya yang melibatkan seorang siswa berinisial R. Hearing berlangsung di Ruang Rapat Komisi D DPRD Kota Surabaya, Kamis (11/6), dan dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Hj. Luthfiyah, S.Psi. Hearing dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kepala Sekolah Elyon Christian School, serta orang tua siswa R, Bodhiya Wijaya Mulya. Permasalahan bermula ketika siswa R tersulut emosi setelah makanannya tersenggol oleh temannya hingga jatuh ke lantai. Dalam kondisi tersebut, R kemudian mencekik temannya dan memaksa temannya untuk memakan makanan yang telah jatuh tersebut. Menanggapi kejadian itu, pihak sekolah mengaku telah me...

SURABAYAIMediabidik.Com - Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tetap dinilai akan berdampak. Utamanya bagi perekonomian masyarakat kelas menengah.  Pertamina Patra Niaga sebelumnya mengumumkan kenaikan harga BBM nonsubsidi mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi lainnya tidak mengalami perubahan. Pertamax Turbo (RON 98) tetap dijual Rp 20.750 per liter, Dexlite (CN 51) Rp 23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) Rp 24.800 per liter. Hal ini mendapatkan tanggapan dari Ketua DPRD Surabaya H. Syaifuddin Zuhri. Ipuk sapaan akrabnya menyampaikan saat ini ada kekhawatiran soal dampak kenaikan ini kepada masyarakat. Meskipun kebijakan ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Sebagai pemerintahan legislatif y...

SURABAYAIMediabidik.Com - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (BEM FEB Unair) bersama sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menyampaikan pernyataan sikap yang berisi desakan kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti tujuh rekomendasi ekonom yang telah disampaikan sejak September 2025. Pernyataan sikap tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kondisi ekonomi nasional. BEM FEB Unair menilai berbagai persoalan ekonomi yang terjadi saat ini membutuhkan respons serius dan berbasis kajian ilmiah. Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unair, Yeni Mafrukah, menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan hanya mewakili mahasiswa ekonomi, melainkan bentuk keberpihakan terhadap kondisi bangsa. “Kami ingin mengajak seluruh nafas-nafas ekonomi yang masih berpihak kepada cita-cita bangsa untuk mendesak pemerintah menindaklanjuti tujuh desakan ahli ekonomi...

SURABAYAIMediabidik.Com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB resmi menetapkan Muhammad Faridz Afif atau Gus Afif sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kota Surabaya untuk masa bakti 2026–2031. Penetapan tersebut menjadi tindak lanjut dari hasil Musyawarah Cabang (Muscab) PKB Kota Surabaya yang telah berlangsung sebelumnya. Gus Afif yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya sekaligus Ketua Komisi B yang membidangi perekonomian dan keuangan, dipercaya melanjutkan estafet kepemimpinan dari Musyafak Rouf. Penunjukan ini menandai babak baru bagi PKB Surabaya dalam memperkuat konsolidasi organisasi serta mempersiapkan agenda-agenda politik strategis ke depan. Menanggapi amanah tersebut, Gus Afif menegaskan kesiapannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan partai. Menurutnya, sebagai kader PKB, loyalitas dan kesiapan menerima mandat organisasi merupakan bagian dari komitmen perjuangan yang harus dijaga. ...

SURABAYAIMediabidik.Com – Komisi B DPRD Kota Surabaya memberikan sejumlah catatan terhadap pelayanan Perumda Air Minum Surya Sembada (PDAM) Surabaya setelah menerima berbagai keluhan masyarakat terkait distribusi air bersih selama kegiatan reses anggota dewan. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Bagas Imam Waluyo, mengatakan persoalan aliran air yang tidak stabil masih menjadi keluhan utama warga, terutama di kawasan Surabaya Timur. Beberapa pelanggan mengaku mengalami tekanan air yang rendah sehingga kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Menurut Bagas, berbagai aspirasi yang diterima menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas layanan, khususnya dalam memastikan distribusi air bersih dapat menjangkau seluruh pelanggan secara merata. “Masih ada warga yang mengeluhkan air mengalir kecil bahkan tidak lancar pada waktu-waktu tertentu. Keluhan seperti ini cukup banyak kami terima saat turun ke masyarakat,” ujarn...

SURABAYAIMediabidik.Com – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Baktiono menyebut bahwa PKL Simpang Dukuh bukan di badan jalan melainkan di tepi jalan. "Kalau PKL di jalan Kenari itu jarang sekali dilalui kendaraan," kata baktiono Senin (8/6/2026) siang usai rapat. Menurut legislator PDIP ini bahwa seharusnya PKL di Simpang dukuh dicarikan solusi relokasi disediakan tempat. "Tapi lokasinya (Relokasi) tidak jauh dari situ (Simpang Dukuh),”tutur Baktiono Baktiono mencontohkan, seperti di lokasi dekat taman prestasi atau taman aspirasi pun juga bisa. "Karena sudah ada contoh seperti PKL dari boulevard pindah ke dekat WTC,” katanya Selain itu, lanjut Baktiono ada juga direlokasi dekat panti angkatan laut bahkan PKL buka pagi sampai malam hari "Itu mereka bisa ditempatkan situ sehingga perekenomian mereka bisa terangkat,”imbuhnya. Menurut Baktiono ...

SURABAYAIMediabidik.Com - Suasana ruang rapat Komisi B DPRD Surabaya, Senin (8/6/2026), menjadi cerminan dari persoalan klasik yang terus berulang di Kota Pahlawan bagaimana menegakkan aturan tanpa mengorbankan kehidupan masyarakat kecil yang bergantung pada ruang-ruang publik untuk mencari nafkah. Rencana penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Genteng kembali memantik perdebatan. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban menjaga fungsi trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Namun di sisi lain, keberadaan para PKL juga menjadi bagian dari denyut ekonomi rakyat yang selama bertahun-tahun tumbuh di sudut-sudut kota. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Faridz Afif, mengingatkan bahwa penegakan aturan tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Pesan itu terdengar sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat penting. "Ketika pemerintah memutuskan melakuk...

SURABAYAIMediabidik.Com - Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terungkap di Gion Spa and Park, kawasan Surabaya Barat, memantik perhatian serius DPRD Surabaya. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi D pada Senin (8/6/2026), berbagai persoalan krusial mengemuka, mulai dari dugaan penyalahgunaan izin usaha hingga lemahnya pengawasan pemerintah terhadap operasional tempat usaha berisiko. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafii, menyebut kasus tersebut sebagai tamparan bagi Kota Surabaya yang selama ini dikenal sebagai Kota Layak Anak. Menurutnya, terungkapnya dugaan eksploitasi anak di bawah umur dalam sebuah usaha spa menunjukkan adanya kelengahan berbagai pihak. "Peristiwa ini menampar wajah kita semua. Surabaya sebagai Kota Layak Anak merasa tercoreng karena kecolongan. Karena itu kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi kepada siapa pun yang terbukti terliba...

SURABAYAIMediabidik.Com – Rencana penertiban aktivitas pemotongan unggas di pasar-pasar tradisional Surabaya kembali menjadi sorotan. Komisi B DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota Surabaya dan PT Pasar Surya Perseroda menunda langkah tersebut hingga fasilitas Rumah Potong Unggas (RPU) yang memadai benar-benar tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan pedagang. Permintaan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Surabaya yang menghadirkan Satpol PP, PT Pasar Surya Perseroda, Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya, perwakilan pedagang unggas, serta kuasa hukum mereka, Kamis (4/6/2026). Meski aturan larangan pemotongan unggas di dalam pasar telah lama berlaku, DPRD menilai penerapannya saat ini masih menghadapi persoalan mendasar, yakni keterbatasan infrastruktur pendukung. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak langsung pada kelangsungan usaha pedagang apabi...

SEMARANG|Mediabidik.Com - Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) secara resmi telah menyelenggarakan Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) Tahun 2026 di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada 3 Juni 2026.  Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, sejumlah Sekretaris Daerah Provinsi, jajaran Komisaris Utama, serta anggota Dewan Komisaris dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia. Munas FKDK BPD SI berhasil membentuk kepengurusan baru periode 2026–2029 yang terdiri atas 19 orang pengurus yang mewakili tiga Koordinator Wilayah.  Dalam forum tersebut, Komisaris Utama Bank Jateng Dr Drs Adnas MSi CRM terpilih sebagai Ketua Umum FKDK BPD SI periode 2026–2029, didampingi oleh tiga Wakil Ketua. Posisi Sekretaris dipercayakan kepada Dr M Gaussyah SH MH dari Bank Aceh, sementara Adi Sulistyowati dari Bank Jatim terpilih ...

SURABAYAIMediabidik.Com - Surabaya kembali dihadapkan pada polemik investasi dan aset daerah. Kali ini, proyek lapangan padel di kawasan Golden City (Goci) menjadi sorotan setelah muncul dugaan sebagian lahan yang digunakan masuk dalam aset milik Pemerintah Kota Surabaya. Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di DPRD Surabaya, pada Kamis (04/06/2026) berlangsung cukup panas. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) disebut telah melakukan plotting dan menemukan sekitar 80 persen area yang digunakan lapangan padel masuk dalam aset pemerintah kota. Di sisi lain, pihak Golden City mengklaim memiliki dasar hukum yang kuat berupa sertifikat kepemilikan yang dimiliki sejak tahun 1992. Perbedaan data inilah yang kemudian memunculkan sengketa dan menjadi perhatian serius DPRD Surabaya. Anggota Komisi B DPRD Surabaya Yuga Pratisabda menegaskan, bahwa investasi yang masuk ke Surabaya tidak boleh dikorbankan begitu saja. Na...

SURABAYAIMediabidik.Com - Pelayanan publik yang baik tidak selalu diukur dari seberapa cepat sebuah persoalan diselesaikan. Bagi masyarakat, perhatian dan komunikasi yang baik dari aparatur pemerintah sering kali menjadi hal yang sama pentingnya. Pesan itulah yang disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, saat melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Rabu (3/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Anas mengingatkan bahwa lurah dan camat merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari. Karena itu, kualitas pelayanan tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan program kerja, tetapi juga menyangkut cara aparatur membangun komunikasi dengan warga. Menurut Anas, masyarakat pada dasarnya memahami bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun warga tetap membutuhkan kepastian bahwa ...

SURABAYAIMediabidik.Com – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dalam rapat koordinasi yang digelar Rabu (3/6/2026) di ruang rapat Komisi D DPRD Surabaya, berbagai persoalan krusial mulai dari ketersediaan kuota sekolah, validitas data keluarga miskin hingga persoalan domisili siswa dibahas secara mendalam bersama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Pendapatan Daerah. Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, menegaskan pihaknya ingin memastikan seluruh lulusan SD di Kota Surabaya memperoleh akses pendidikan ke jenjang SMP tanpa terkecuali, khususnya bagi kelompok miskin dan pramiskin. Menurutnya, Dinas Pendidikan telah memberikan jaminan bahwa daya tampung yang tersedia mencukupi untuk menampung seluruh lulusan, baik di sekolah negeri maupun swasta. Komisi D pun menekankan agar tidak ada satu pun anak ber-KTP Surabaya...

SURABAYAIMediabidik.Com - Peta politik Kota Surabaya berpotensi mengalami perubahan pada pemilu mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mulai mengkaji kemungkinan pemekaran daerah pemilihan (dapil) seiring perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk di sejumlah kecamatan. Ketua KPU Surabaya, Soeprayitno, mengungkapkan bahwa kajian tersebut dilakukan untuk memastikan pembagian dapil tetap relevan dengan kondisi terkini Kota Pahlawan. Menurutnya, perkembangan wilayah yang cukup dinamis menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan dapil pada pemilu berikutnya. “Bisa jadi daerah pemilihan pada Pemilu 2024 lalu sudah kurang relevan dengan perkembangan kewilayahan kecamatan di Surabaya. Karena itu saat ini KPU Surabaya melakukan kajian daerah pemilihan,” kata Soeprayitno saat ditemui di sela peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 di Taman Surya, Minggu (31/5/2026). Pria yang akrab disap...