Mediabidik.com

SURABAYA ( Media Bidik ) – Maraknya kekerasan yang terjadi pada Tenaga Kerja Wanita ( TKW) asal Indonesia disebabkan kurang menguasainya bahasa dimana para TKW bekerja di Negara tersebut, pasalnya dari data yang ada, TKW asal Indonesia sering dianiaya oleh majikannya sampai ke tindak pelecehan seksual. Menurut Moch.Eksan Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesejahteraan Rakyat ( Kesra) mengatakan," Pemerintah harus serius mengawasi  terhadap lembaga-lembaga penyalur para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar Negeri, sebab lembaga yang diberi wewenang untuk menyalurkan para TKI kurang memperhatikan skil atau kemampuan para TKI khsususnya para Tenaga Kerja Wanita, karena berdasarkan kejadian di lapangan para majikan sering melakukan penganiayaan terhadap TKW Indonesia."pungkasnya. Moch Eksan juga menambahkanm," Jangan karena para TKI ini sudah memenuhi administrasi dalam pemberangkatan keluar negeri, terus seenaknya lembaga tersebut memberan

SURABAYA ( Media Bidik ) – Ditemukannnya miras impor ilegal yang diduga megunakan pita cukai miras palsu oleh  petugas gabungan aparat kepolisian dan BNN beberapa waktu lalu di sebuah tempat Clubingg terkenal disurabaya menjadi atensi serius bagi Komisi A DPRD Jatim. Hal itu dikatakan H.M. Miftahul ULum, S.Ag.M.Si   Wakil Ketua Komisi A yang menangani Hukum dan Pemerintahan menyatakan, kasus peredaran pita cukai miras palsu tidak bisa dianggap kasus yang sepeleh, sebab jika hal tersebut tidak cepat diambil tindakan tegas maka Negara akan dirugikan. " Saya khawatirkan jika peredaran miras impor Ilegal yang diduga memakai pita cukai miras palsu, maka Negara sangat dirugikan karena tidak ada pajak, dan ini harus menjadi perhatian yang serius bagi pihak Beacukai untuk segera mengambil langkah tegas, serta jangan sampai miras impor legal juga memakai  pita cukai miras palsu," terang Cak Ulum dengan nada tinggi, Kamis (28/4). Karena itu pihak

SURABAYA ( Media Bidik ) – Hasil rapat internal Partai Amanat Nasional( PAN) telah mengusulkan Ketua DPW PAN  Jatim Masfuk untuk bersaing dalam kanca politik Pemilihan Gubernur Jawa Timur( Pilgub Jatim) yang akan di gelar tahun 2018 mendatang. Menurut Bendahara DPW PAN Jatim Agus Maimun mengatakan, bahwa pihak PAN dari kader sendiri sudah melakukan penjajakan terjun ke masyarakat  Jawa Timur dan alhasil banyak sekali warga Jatim khususnya masyarakat PAN  mengenal sosok Masfuk tersebut  apalagi dari pengalaman Masfuk yang pernah menjadi kepala daerah di Lamongan selama dua periode. " Saya yakin dengan dicalonkannya Pak Masfuk sebagai Gubernur Jawa Timur, Provinsi Jatim akan semakin maju seperti yang dilakukan Pak Masfuk terhadap kabupaten Lamongan selama dua periode,"  jelas Agus Maimun diruang kerjanya, Kamis (28/4). Dijelaskan Anggota Fraksi PAN DPRD Jatim, bahwa saat ini pihaknya ( PAN) sudah melakukan komunikasi intens dengan partai politik lainn

SURABAYA ( Media Bidik ) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menyiapkan beberapa inovasi pelayanan publik sebagai bagian upaya penyelenggaraan pemerintah daerah berprestasi. Inovasi ini sekaligus upaya untuk mempertahankan penghargaan dalam Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EPPD). Awal pekan kemarin, Pemkot Surabaya baru saja menerima penghargaan sebagai yang terbaik dalam Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah dengan predikat sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyerahan piala dan sertifikat penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan diterima Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada Senin (25/4/2016). Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, target tahun depan adalah piala Parasamiya Purna Karya Nugraha. Menurutnya, piala tersebut diperoleh apabila

SURABAYA ( Media Bidik ) - Diduga kuat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu saat dinas, oknum polisi anggota Patroli Jalan Raya (PJR) Jatim VIII Suramadu, Aiptu Karjono, diciduk petugas Provost Polda Jatim di Pos Induk PJR Jatim VIII Suramadu, Rabu (27/4/2016) dinihari WIB. Bersama oknum polisi ini disita barang bukti diantaranya paketan sabu siap pakai, bong untuk alat hisap dan sejumlah uang tunai dengan sebagian besar pecahan Rp 2000 yang belum dihitung. Penangkapan itu sendiri bermula dari petugas Provost Polda Jatim yang mendapat kabar dugaan adanya Pungli oknum polisi PJR Jatim VIII Suramadu terhadap sejumlah angkutan dan bus yang melintas di Jembatan Suramadu. Oknum polisi anggota Patroli Jalan Raya (PJR) Jatim VIII Suramadu, Aiptu Karjono yang diciduk Provost Polda Jatim dari Pos Induk PJR Jatim VIII Suramadu, ternyata positif mengkonsumsi narkoba. "Di lokasi langsung dilakukan tes urine dan positif Narkoba," papar Kasubdit Provost Polda Jatim AKB

SURABAYA ( Media Bidik ) - Setelah melalui beberapa tahapan pembahasan, dari tanggapan fraksi hingga Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim, akhirnya Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim 2015  memberikan rekomendasi atau masukan yaitu tetap memperhatikan urusan pemberdayaan masyarakat  miskin di Jatim dan juga sektor pertanian perlu diperhatikan. Anggota Pansus LKPJ Gubernur 2015, Husnul Aqib didalam paripurna DPRD Jatim mengatakan untuk urusan pemberdayaan masyarakat ini pihak Pansus merekom yaitu Pemprov Jatim harus melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama aparatur desa. Terkait dengan pengelolahan tanggung jawab keuangan desa. Kemudian menerbitkan panduan buku atau pentunjuk teknis bagi pemerintah desa di Jatim terkait dengan isu strategis dan permasalahan usaha di desa, seperti BUMD desa, sehinggga dengan adanya panduan tersebut pemerintah pr

SURABAYA ( Media Bidik ) – M. Reno Zurkanaen resmi dilantik oleh Pimpinan DPRD Jatim setelah melalui mekanisme dan aturan yang benar, mulai dengan penandatanganan lima Pimpinan DPRD Jatim, kemudian dilakukan tanda tangan oleh Ketua partai Demokrat lalu dikirim ke KPU serta Mendagri. Seperti di ketahui, Reno menggantikan Hery Prasetyo melalui Pergantian Antar Waktu (PAW)yang mana Hery telah mengalami kecelakaan hingga sakit Stroke terhitung bulan Juni 2015 kemarin, sehingga dengan kondisi stroke Hery tidak bisa lagi  menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat  Jatim khususnya wilayah Jember dan Lumajang. Ditemui di gedung DPRD Jatim, Reno Anggota Komisi E DPRD Jatim pengganti Hery berjanji tetap meneruskan perjuangan saudara Hery, karena menurutnya, Hery sudah banyak terbukti mewakili suara aspirasi masyarakat khususnya soal pendidikan dan kesehatan yang ada di Dapil IV. " Sebagai pengganti mas Hery, saya siap untuk meneruskan perjuangannya, sebab di

SURABAYA ( Media Bidik )   – Akhirnya Perjuangan para Wakil Rakyat yang duduk di gedung DPRD Jatim dalam  membantu Patto Sayyaf bocah jenius asal Waru Sidoarjo agar bisa mengikuti Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SD membuahkan hasil.  Pasalnya Pemprov Jatim, Pemkab Sidoarjo dan Pemerintah pusat mengijinkan Patto Sayyaf bisa ikut UN Sekolah Dasar (SD)  tahun ini. Bahkan sebagai wujud rasa syukur, DPRD Jatim langsung mengundang Pato bersama keluarga di ruang Fraksi -PDIP DPRD Jatim. Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP Sri Untari juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pihak-pihak terkait, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Saiful Rahman dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo  Mustain , yang telah memperbolehkan Patto Sayyaf mengikuti ujian, sehingga Patto tidak sampai kehilangan haknya. "Kabar membahagiakan ini semoga bisa menjadi pemacu semangat Patto untuk lebih rajin belajar dan sekolah sehingga kelak berguna bagi bangsa dan n

SURABAYA ( Media Bidik ) – Keluarga besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI) Jawa Timur mengingatkan kepada Pemerintah Pusat agar tidak perlu meminta maaf kepada keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI), karena PKI sudah banyak membunuh rakyat yang tak berdosa  terutama para Jendral TNI, Kyai dan Masyarakat. Wakil Ketua FKPPI Jatim Gatot Sutantra atau yang akrab di panggil Gatra menegaskan, sebaiknya keluarga PKI memintah maaf kepada pemerintah Indonesia, bukan malah sebaliknya mengingat ada dorongan agar Presiden RI Jokowi meminta maaf kepada keluarga PKI. " Pemerintah Tidak perlu meminta maaf  kepada keluarga PKI, karena PKI sudah membantai banyak jendral ABRI ( sekarang TNI,red)," ujar Gatra ,Selasa (26/4). Gatot Sutantra yang juga Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Hanura ini menandaskan bahwa pihak FKPPI mendesak kepada Presiden Jokowi supaya tak melakukan permintaan maaf kepada keluarga PKI tersebut, sebab menur

SURABAYA ( Media Bidik ) - Pintu modal untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kini tengah terbuka lebar, hal ini terbukti dengan kedatangan Islamic Development Bank (IDB) yang memilih Surabaya sebagai salah satu kota jujugan. Surabaya dinilai sebagai salah satu kota yang memiliki potensi perekonomian yang luar biasa. Meskipun Surabaya sekarang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait bagaimana mengakses modal melalui perbankan namun tambahan pintu modal seperti yang ditawarkan IDB seperti angin segar bagi Surabaya. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini bertekad dengan adanya IDB ke Surabaya bisa mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan rasa sejahtera. "Kalau kerjasama dengan IDB berjalan dengan baik, saya yakin keluarga tidak mampu bisa tertolong," jelasnya saat ditemui di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uinsa) Surabaya, Selasa (26/4/2016). Risma -sapaan akrab Tri Rismaharini menargetkan tahun ini akan mengajak anak-anak muda untuk diajarkan meng

SURABAYA ( Media Bidik ) - Bursa Calon Gubernur di Jatim semakin hari semakin seru. Setelah Halim Iskandar yang terang-terangan maju lewat PKB dan Gus Ipul yang masih nunggu dipinang parpol lain, kini giliran Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa Noer yang akan maju di Pilgub Jatim yang akan  bergulir tahun 2018 mendatang. Dukungan tersebut dilontarkan  Anggorta Komisi B Jatim," Kami anggota Fraksi PPP DPRD Jatim mendukung penuh dan mendorong Musyaffa Noer untuk maju di Pilgub Jatim, beliau kader potensial PPP Jatim dan layak dicalonkan PPP Jatim,"ungkap anggota FPPP Jatim H.Rofik . Politisi tampan asal Lumajang ini mengatakan saat ini sedang dijalin komunikasi dengan parpol lain untuk mengusung atau mendukung Drs.H.M .Musyaffa Noer. MM sebagai calon Gubernur Jawa Timur ."Sudah ada pembicaraan dengan parpol-parpol lain," terang Rofik Anggota Komisi B DPRD Jatim,Sabtu (23/4). Dijelaskan Rofik bahwa saat ini di internal partai berlambang Ka'ba

SURABAYA ( Media Bidik ) -  Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan komisi E DPRD Jatim di dua Perusahaan yaitu perusahaan Tjiwi Kimia dan Ajinomoto menemukan tenaga asing mulai dipekerjakan di Jatim, sebab itu secepatnya pihak DPRD Jatim akan memanggil Kadisnakertransduk untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap tenaga asing tersebut. Suli Daim Wakil Ketua Komisi E saat melakukan sidak di kedua tempat tersebut  mengatakan saat ini sudah banyak perusahaan di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto menerima banyak tenaga kerja asing asal negara Cina, Taiwan, Kanada,Australia dan Jepang. Dijelaskan Sulin Daim bahwa alasan perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing, karena gaji mereka jauh lebih murah dari gaji pekerja lokal yang harus mengikuti standar UMK, untuk itu hari ini Komisi E melakukan sidak ke sejumlah perusahaan untuk mengetahui secara langsung fakta di lapangan. " Komisi E akan mengevaluasi secara tegas sistem keluar masukn

SURABAYA ( Media Bidik ) – Komisi B DPRD Jatim menghimbau bagi Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten yang mengambil beras gratis bagi warganya yang tak mampu   ( Raskin ) di Badan Urusan Logistik (Bulog) Jatim supaya tidak hutang terlalu menumpuk, pasalnya Bulog di Jatim saat ini tanpa support dari APBN, artinya dalam mendapatkan dana dari dana komersil yaitu dana dari p emerintah yang bunganya cukup si g nifikan. Hal tersebut d ika takan Ir.Yusuf Rohana Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian meminta kepada Bulog segera menagih hutang kepada Pemkot maupun Pemkab yang menunggak hutang raskin, hal ini perlu di tekankan agar pemkot maupun p emkab tidak menyepelehkan persoalan tersebut, sebab ini akan berpengaruh pada perekonomian Jawa Timur khusunya bagi para petani. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jatim menjelaskan, seperti diketahui bahwa terhitung mulai bulan Januari sampai April 2016 Pemerintah Kota Surabaya telah men

SURABAYA ( Media Bidik ) – Dari hasil temuan anggota D PRD Jatim ketika melakukan Kunker didaearh Lamongan, ternyata masih banyak warga yang mengeluh masalah air bersih, mengingat persoalan ini sangat penting bagi masyarakat Lamongan. Anggota Komisi D DPRD Jatim H.Makin Abbas sangat prihatin ketika menemukan adanya masyarakat Jawa Timur khususnya Warga Lamongan kesulitan dalam mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, hal ini diseb abkan p emerintah setempat kurang proaktif untuk meningkatkan pelayanan terkait keberadaan air bersih untuk masyarakat. " M enghadapi musim kemarau yang ditakutkan warga Lamongan saat mengalami kekeringan, sebab didaerah sana diakui masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk di konsumsi," tegas Makin Abbas di DPRD Jatim.Kamis (21/4). Politisi asal Partai PKB Jatim ini mendesak kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi untuk berkoordinasi supaya serius menangani masalah air b

SURABAYA ( Media Bidik ) - Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesehatan menghimbau agar pemerintah mengeluarkan Se rtifikat H aram, mengingat masih banyaknya konsumen di Indonesia masih minimnya perlindungan jaminan dari mengkonsumsi produk makanan , minuman mau pun obat-obatan yang halal. Menurut Moch Eksan Anggota Komisi E Jatim mengatakan," B ahwa bertepatnya tanggal 20 April yang kita ketahui sebagai Hari Konsumen Nasional (HKN). Namun sayangnya, sampai hari ini perlindungan kesehatan bagi konsumen di Indonesia masih sangat minim, termasuk jaminan dari mengkonsumsi produk makanan ataupun obat yang tidak halal. Sebab, perlindungan konsumen tak semata soal kesehatan tapi juga jaminan dari konsumsi produk yang tidak sesuai dengan aqidah." jelasnya. Politisi Partai Nasdem ini memandang perlu adanya S ertifikasi kepada produsen yang nantinya dalam bentuk sertifikat haram. Politisi yang akrab disapa Eksan ini menekankan sertifikat haram, bukan sertifik

SURABAYA ( Media Bidik ) - Pansus T ambang DPRD Jatim mendesak Bupati Malang Rendra Kresna yang hadir dalam memenuhi panggilan Pansus tambang DPRD Jatim di gedung DPRD Jatim guna memberikan penjelasan data tambang yang ada di daerah malang secara akurat. Menurut anggota Pansus tambang DPRD Jatim, Miftahul Ulum mengatakan ada beberapa data yang diberikan ke P ansus dan Dinas ESDM Jatim minim sekali , " Kami minta data soal jumlah pertambangan di Malang. Namun Bupati Malang mengaku tidak membawa datanya dan akan disampaikan menyusul. Seharusnya dia harus siap data. Terkesan menyembunyikan permasalahan pertambangan di Malang,"ungkap Gus Ulum,Kamis (21/4)    . Politisi PKB ini menambahkan bahwa Bupati Malang juga  teledor dalam mengurus perijinan pertambangan di Malang."Ada pertambangan di Malang yang tak dimasukkan dalam RTRW(Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah) Malang. Padahal perijinan pertambangan bisa keluar kalau sudah dimasukkan dalam RTRW da

SURABAYA ( Media Bidik ) - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya mengakui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) yang menangani anak jalanan, orang gila, Lanjut Usia (Lansia), Wanita Tuna Susila (WTS) dan psikotik di Keputih, Surabaya melebihi kapasitas yang ada. Kapasitas yang seharusnya untuk 700 orang, kini ditempati 1500 penghuni yang didominasi oleh psikotik dan orang gila. Mengingat data di Bulan April 2016 sebanyak 60 orang gila terjaring Dinsos. "Artinya ada 2 orang gila tambahan di Surabaya, inilah salah satu penyebab kenapa kami kelebihan daya tampung," ujar Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Supomo di Surabaya, Senin (25/4/2016). Daya tampung per barak sendiri hanya 200 orang, untuk penghuni yang paling banyak didominasi oleh psikotik. Luas lahan Liponsos Keputih sendiri 1600 meter persegi dengan luas bangunan 1200 meter persegi yang terdiri dari barak psikotik, gelandangan pengemis, anjal, WTS dan Lansia. "Tahun ini Li

SURABAYA ( Media Bidik ) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bertekad memberikan layanan prima dan cepat kepada masyarakatnya melalui sistem perijinan satu pintu atau yang disebut Surabaya Single Window (SSW). Tak hanya layanan satu pintu, kini Pemkot Surabaya juga meluncurkan SSW berbasis Mobile App yang bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja hanya dengan cara mengunduh layanan di play store. Didalam layanan tersebut terdapat menu pendaftaran, monitoring dan kontak kami. Semua pelayanan di dinas Pemkot Surabaya sudah 100% bisa diakses melalui SSW mobile hanya saja untuk ijin bangunan yang lebih dari satu lantai harus tetap datang ke kantor karena pencetakan denah harus sesuai. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menjelaskan hal ini dilakukan untuk mempermudah dan mempersingkat proses perijinan. Selain itu juga dalam mewujudkan Kota Surabaya sebagai Cyber City. "Kalau untuk usaha, ijin tanah, izin mendirikan bangunan, akte kelahiran, akte kematian kini bisa melalui SSW

SURABAYA ( Media Bidik ) - Kekalahan Kejati Jatim pada sidang praperadilan kasus dugaan dana Hibah Kadin yang diajukan La Nyalla Mattalitti beberapa waktu lalu, tak menyurutkan niatnya untuk kembali menyeret La Nyalla sebagai tersangka, Tapi kali ini, Kejati Jatim juga menetapkan Ketua Kadin Jatim tersebut sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dana Hibah Kadin Jatim Tahun 2011-2014. Penetapan tersangka TPPU tersebut berdasarkan surat bernomor Kep-39/0.5/Fd.1/04/2016. Surat itu didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)  bernomor Print.447/0.5/Fd.1/04/2016. Surat itu ditandatangani Kepala Kejati Jatim, Maruli Hutagalung, pada Jumat, 22 April 2016. "Hari ini, terhadap tersangka korupsi atas nama LNM (La Nyalla Mattalitti) telah ditetapkan juga sebagai tersangka dalam TPPU dugaan penyalahgunaan bantuan dana hibah dari Pemprov ke Kadin Jatim tahun 2011-2014," kata Maruli di kantor Kejati Jatim, S

SURABAYA ( Media Bidik ) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya bersama Polrestabes Surabaya melakukan sosialisasi terkait marka Yellow Box Junction (YBJ). Marka YBJ sendiri, telah di tempatkan di sedikitnya tujuh (7) titik persimpangan yang terdapat di Kota Pahlawan.  (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Surabaya, Irvan Wahyu Drajat saat melakukan konferensi pers di Bagian Humas, Jumat (22/4) menjelaskan, sosialisasi terkait YBJ akan dilakukan selama 30 hari lamanya. Irvan menambahkan, dasar hukum penerapan YBJ ini Pasal 103 ayat 2 UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut, menyebutkan dalam hal terjadi kondisi kemacetan lalu lintas yang tidak memungkinkan gerak kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan. "Fungsi Yellow Box Junction ini, menjadi garis pembatas yang tidak boleh dilintasi oleh pengendara ketika antrean kendaraan di area persimpangan padat. Pa

SURABAYA ( Media Bidik ) - Fungsi dan peran Kartini jaman sekarang sebagai agen perubahan tentu membutuhkan tingkat konsistensi yang tinggi. Mengingat sekarang pemenuhan hak wanita di Indonesia untuk bisa bersekolah dan berkarir setinggi-tingginya sudah sejajar dengan kaum laki-laki. Namun yang belum dipahami oleh Kartini era modern sekarang sifat yang terlalu mandiri malah menjerumuskan peran dan kodrat aslinya sebagai seorang perempuan. Seperti yang diungkapkan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Ida Aju Brahmasari menjelaskan lingkungan memiliki peran penting dalam kehidupan seorang wanita. Misalnya lingkungan kerja yang menuntut seorang wanita mandiri. "Hanya saja yang perlu dipahami, Kartini jaman sekarang jangan terlalu mandiri sehingga lupa kodrat," ujarnya kepada awak media, Jumat (22/4/2016). Ketua Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) ini menambahkan lingkungan jadi pengaruh penting untuk pembentukan karakter perempuan Indonesi

SURABAYA ( Media Bidik ) - Dalam persiapan sebagai tuan rumah Preparatory Committee (PrepCom) III UN Habitat, yang digelar di Kota Surabaya pada 25-27 Juli mendatang, yang telah memasuki tahapan 70%, antara lain, persiapan infrastruktur, persiapan keamanan juga terus dikebut.                                     "Hingga saat ini persiapan untuk UN Habitat tinggal 30 persen saja. Kita tinggal menunggu statement dari pemerintah RI, yang lagi dimatangkan di Pusat," ujarWalikota Surabaya Risma di Hotel Garden Palace, Rabu (20/4/2016). Walikota Surabaya Tri Risma Harini menjelaskan,untuk persiapan gelaran seminar yang akan, dihadiri perwakilan dari 193 negara setingkat menteri tidak ada kendala. "Utusan dari PBB juga sudah datang dan melihat sendiri lokasi yang akan dipakai untuk seminar. Perihal jadwal dan agenda lainya terkait, seminar juga telah disepakati bersama. Tinggal finalisasi apa yang nanti jadi statemen Presiden," tandas Risma.