Skip to main content

Inspektorat Serahkan Rekom Pemeriksaan 18 PNS Bolos ke BKD

SURABAYA (Mediabidik) - Pemeriksaan terhadap 18 pegawai negeri sipil (PNS) yang bolos kerja saat libur natal oleh inspektorat kota Surabaya sudah selesai.

"Rekomendasi pemeriksaan 18 PNS sudah kami serahkan ke BKD, silahkan konfirmasi ke BKD," kata Kepala Inspektorat Sigit Sugiharsono dalam pesan singkat, Rabu (3/1/2018).

Ditempat terpisah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya Mia Shanti Dewi saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya sudah menerima berkas 18 PNS bolos tersebut.

Saat ini kata Mia, pihaknya segera mengirimkan surat ke masing masing kepala OPD tempat 18 PNS bertugas.

"Jadi nanti untuk sanksi apa yang akan diberikan adalah kebijakan dari masing masing kepala OPD. Hal sesuai dengan perda yang berlaku," kata Mia.

Ke 18 PNS diketahui melakukan indisipliner dengan membolos atau tidak masuk kerja jelang dan setelah libur natal tanpa keterangan. Ketidakhadiran belasan PNS itu diketahui dari mesin absensi fingerprint Pemkot Surabaya.

Sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, indisipliner yang dilakukan 18 PNS tergolong pelanggaran ringan.

"Meski pelanggaran ringan, tetap ada sanksi bagi PNS yang melanggar dan sanksi itu kewenangan masing masing Kepala OPD. Setelah ada sanksi, baru dilaporkan pada kami kembali untuk dimintakan disposisi Bu Wali," tambah Mia.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...