Mediabidik

SURABAYA (Mediabidik) - Dampak dari proyek nasional untuk 24 000 Jaringan Gas (Jargas) rumah tangga di Surabaya milik Perusahaan Gas Negara (PGN) senilai Rp 28,5 Milliar dengan pelaksana PT Hutama Karya (HK) yang ada di kelurahan Ngagel Rejo Surabaya meresahkan warga. Pasalnya dampak dari pekerjaan tersebut banyak jalan yang rusak, becek dan berlubang, apalagi saat musim hujan, sehingga menyebabkan kemacetan serta mobil terperosok dilubang bekas galian yang ada di perempatan Bratang Gede. Karena tidak ada pagar pelindung atau  garis pembatas untuk antisipasi bagi pengendara yang melintas. Seperti yang dikatakan Agus warga Bratang Gede kepada Bidik, " Galian itu sudah ada satu bulanan, ngak tau kapan selesainya, sejak adanya galian tersebut lalu lintas jadi macet, "terangnya, Jumat (30/9). Agus menambahkan," Minggu lalu ada mobil yang terperosok saat melintas, karena tidak adanya pagar pengaman atau garis pembatas sebagai tanda,"paparnya. Selain

SURABAYA (Mediabidik) - PT Cipta Karya Multi Teknik selaku pelaksana proyek pembangunan basement Balai Pemuda Surabaya dianggap ingkar janji terhadap korban kecelakaan kerja yang menimpa seorang petugas keamanan (Pamdal) DPRD kota Surabaya, Suyono dianggap tak bisa dibenarkan. Pasalnya hingga hari ketiga pasca insiden terjepitnya jari kaki dan tangan korban akibat aktivitas proyek, janji pihak kontraktor untuk memberikan santunan tak kunjung terwujud. Dampak kejadian tersebut korban belum bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. "Belum mas, cuma saudara saja yang datang menjenguk saya," ujar Suyono. Sementara itu, wakil ketua DPRD Surabaya Ratih Retnowati   mengatakan, sudah sewajarnya jika PT Cipta Karya Multi Teknik membantu perawatan korban, karena kejadian itu masih dilingkungan proyek. "Ini soal kemanusiaan, siapa yang mau kakinya tergencet plat seperti itu, dan siapa yang menganggap bahwa insiden itu tidak ada kaitannya dengan proyek itu, kan kak

SURABAYA (Mediabidik) - Keberadaan taksi berbasis online Uber di Surabaya terancam ditutup. Pasalnya taksi bertarif murah ini dianggap melanggar aturan yang berlaku. Ketua DPRD Surabaya Armuji memastikan akan mendorong Pemkot Surabaya untuk menutup aplikasi uber di Surabaya. Hal ini karena aplikasi uber telah melakukan pelanggaran yang merugikan pemerintah dan mengancam keselamatan pengguna jasa uber. "Uber ini modelnya mafia, uber sudah melanggar tiga aturan," ujarnya saat menemui rekanan uber,  Kamis (29/9). Politisi PDI Perjuangan ini merinci, pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi uber adalah merekrut driver, menarik uang sebanyak Rp 35 ribu dari setiap driver, dan menentukan tarif uber semaunya sendiri. "Perbuatan itu melanggar Permen nomor 32 tahun 2016," urainya. Cak Ji, sapaannya, menerangkan, tarikan Rp 35 ribu dari setiap driver dilakukan setiap seminggu sekali. Padahal, perusahaan aplikasi uber bukan perusahaan taksi, melainkan peru

SURABAYA (Mediabidik) - Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerapkan sistem tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi (e-Government), membuat banyak kepala daerah di Indonesia ingin mengadopsinya. Pemkot Surabaya membuka pintu bagi pemerintah daerah (provinsi/kota/kabupaten) yang ingin mengadopsi sistem e-goverment tersebut untuk diterapkan di daerahnya. Adopsi sistem itu terwujud dalam penandatanganan nota kesepakatan bersama implementasi e-government Pemkot Surabaya dan pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik Pemkab Sidoarjo di Balai Kota Surabaya, Rabu (28/9). Acara ini diinisasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Nota kesepakatan bersama implementasi e government tersebut dihadiri oleh 40 kepala daerah kabupaten/kota dari lima provinsi. Yakni dari Provinsi Sumatera Utara (14 kabupaten/kota), Provinsi Sumatera Barat (10 kabupaten/kota), Provinsi Bengkulu (empat kabupaten), Provinsi Sulawesi Tengah (lima kabupaten) dan Provinsi Jaw

SURABAYA (Mediabidik) – Bencana banjir yang melanda Kabupaten Sampang Madura menjadi catatan serius bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, pasalnya setiap kali musim hujan tiba, kabupaten Sampang Madura selalu menjadi langganan banjir yang cukup dasyat, sehingga ini menjadi perhatian yang serius dari pemerintah tingkat I maupun tingkat II.        Menurut  Ketua Fraksi Partai Gerindra  DPRD Jatim Abdul Halim memandang sudah saatnya banjir di Sampang diperhatikan secara sungguh-sungguh, apalagi saya mendengar Pemerintah Provinsi mau mengadakan pengadaan pompa air guna mengatasi banjir di Sampang.         "Fraksi Gerindra DPRD Jatim mendukung sepenuhnya langkah Pemprov menganggarkan  Dana Rp 50 M untuk Pengadaan Pompa air di Sampang guna mengatasi banjir yang selalu melanda daerah tersebut hingga di pusat pemerintahan setempat," terangnya saat di temui di ruang Fraksi, Selasa ( 27/9).        Politisi asal Madura tersebut juga melihat kondisi banjir di

SURABAYA (Mediabidik) - Rencana Pemerintah Kota Surabaya untuk merevitalisasi bangunan cagar budaya rumah radio perjuangan Bung Tomo di Jalan Mawar no 10-12 ternyata tidak mudah. Walikota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan ada beberapa kendala yang dihadapi pemkot dalam mewujudkan rencana tersebut diantaranya sulitnya mencari referensi gambar bangunan.   "Lewat seminar ini saya berharap ada masukan masukan bagi pemerintah kota, Namun bagaimana caranya, mari kita diskusikan. Karena berdasarkan klasifikasi cagar budaya, rumah radio perjuangan Bung Tomo ini, masuk kategori mana?. Kelas A atau B,"  " ujar Tri Rismaharini dalam seminar pelestarian cagar budaya rumah radio perjuangan Bung Tomo di Graha Sawunggaling, Rabu (28/9/2016). Walikota perempuan ini menjelaskan, Pemkot siap mengembalikan bangunan seperti aslinya, apabila rumah radio Bung Tomo, masuk bangunan cagar budaya kategori A.   Begitu juga dengan Kategori B, Pemkot juga siap mengembalikan

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi C DPRD Jatim yang membidangi Keuangan mendukung sepenuhnya langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadikan beberapa Instansi di lingkup Pemprov Jatim, menjadi Badan Layanan Umun Daerah (BLUD). Perihal ini disampaikan Anik Maslacha politisi asal Partai Fraksi PKB .        Menurut Anggota Komisi C DPRD Jatim, Anik Maslacha mengaku sangat mendukung jika beberapa instansi jadi BLUD. Dengan begitu tidak membebani APBD dalam kondisi keuangan yang belum kondusif. Namun terlepas itu semua, PAD Jatim akan terimbas, dimana PAD Jatim otomatis akan mengalami penurunan.     "Kalau dewan hanya melihat keuntungannya saja. Kalau kedepan bisa jadi BLUD maka kami akan mendukung penuh. Tapi sebaliknya jika tidak tentunya kami menolak," ucapnya saat di temui di ruang kerjanya ,Senin (26/9).         Sementara itu Gubernur Jatim Soekarwo usai hadiri Rapat Paripurna DPRD Jatim Senin ( 26/9) mengatakan, hal ini dilakukan guna   mengantisipasi anggaran yan

SURABAYA (Mediabidik)  - Insiden kecelakaan kerja yang disebabkan adanya proyek pembangunan Basement Balai Pemuda Surabaya hingga menyebabkan jatuh korban, salah satu anggota Pengaman Dalam (Pamdal) DPRD kota Surabaya, Selasa(27/9) kemarin. Akan mendapat santunan dan pengobatan penuh dari PT Cipta Karya Multi Teknik selaku pelaksana proyek tersebut. Hal itu dikatakan Nanang Agrus Yanes selaku Projec Manager (PM) PT Cipta Karya Multi Teknik saat dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan," Saya tidak tau jelas kronologisnya, karena saat kejadian saya tidak ada dilokasi. Dan kita akan tanggung penuh segala pengobatan korban, masalahnya kita belum tau korban sekarang dirawat dimana," terangnya. Rabu (28/9). Nanang menambahkan," Rencananya siang ini plat yang kita pasang sebagai pelindung pedestrian, siang ini akan kita tarik, kalau nanti ada kerusakan pedestrian akan kita benahi,"imbuhnya. Sementara Lilik Arijanto Kabid Pemukiman Dinas PU C

SURABAYA (Mediabidik) - Insiden kecelakaan kerja yang menimpa seorang petugas keamanan(Pamdal) DPRD kota Surabaya, menarik reaksi keras dari Ketua DPRD kota Surabaya, Ir. Armudji. Politisi asal PDIP ini berencana memanggil pihak kontraktor pelaksana PT Cipta Karya Multi Teknik, untuk meminta pertanggungjawaban atas keteledorannya dalam melaksanakan pembangunan proyek senilai Rp.19miliar lebih ini. "Staff saya tadi melapor, dan setelah laporan saya baru sadar kalau korbannya anggota Pamdal dewan. Katanya kaki dan 3 jarinya hampir putus karena terjepit plat lintasan truck proyek. Bahkan harus diamputasi," ucap Armudji diruangannya, Selasa(27/9/2016). Ia menambahkan, pelaksana proyek basement Balai Pemuda harus bertanggungjawab penuh atas insiden yang menimpa salah satu anggota Pamdal DPRD Surabaya. "Kami minta kepada pelaksana proyek untuk bertanggung jawab penuh menanggung biaya pengobatan hingga sembuh total. Sekaligus menyatuni selama korban tidak b

SURABAYA(Mediabidik) – Keteledoran PT Cipta Karya Multi Teknik dalam melaksanakan pembangunan basement Balai Pemuda senilai Rp 19.032.898,00 dengan Konsultan Pengawas CV. Amoret Consulondo, dianggap kurang waspada, pasalnya dampak dari proyek tersebut menimbulkan korban luka-luka dari salah satu anggota Pamdal (Pengamanan dalam) DPRD kota Surabaya. Korban tersebut bernama Suyono (48) yang bertugas di area parkir depan gedung, kejadian tersebut terjadi saat sidang Paripurna tengah berlangsung, Selasa(27/9/2016) siang. Saat area parkir gedung penuh, kendaraan peserta sidang di tempatkan diluar gedung, bahu badan jalan Yos Sudarso. Menurut keterangan Budijono Komandan Pamdal DPRD Surabaya, Korban diberi tugas menjaga area parkir diluar gedung DPRD Surabaya. Namun naas, aktivitas pelaksanaan proyek basement Balai Pemuda yang letaknya berhimpitan dengan gedung dewan, membuat Suyono (korban) mengalami luka-luka di jari kaki dan tangannya. "Armada proyek berupa truck keluar

SURABAYA (Mediabidik) - Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerapkan sistem elektronik dalam penerapan e-goverment, mendapat apresiasi positif dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia. Surabaya dinilai sebagai contoh bagus dalam penerapan tanda tangan digital pada transaksi elektronik yang kini gencar disosialisasikan Kementerian Kominfo.  Apresiasi positif tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Mariam Fatima Barata seusai menghadiri acara seminar bertajuk "Pemanfaatan Tanda Tangan Digital pada Transaksi Elektronik" di Hotel JW Marriot Surabaya, Selasa (27/9). Acara tersebut menghadirkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sebagai keynote speaker. Serta beberapa narasumber dari Kementerian Kominfo, akademisi dan praktisi teknologi informasi. "Seperti yang dilakukan Bu Risma di Surabaya, arah ke situ (penggunaan tanda tangan digital) sudah ada. Surabaya menjadi contoh bagus karena

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk peringati Hari Pariwisata Sedunia (HPS) yang jatuh pada hari Selasa (27/9) besok, sebanyak 25 kalangan  senior traveler  berkeliling Kota Surabaya pagi tadi (26/9). Bekerjasama dengan Fakultas Pariwisata, Universitas Ciputra, Surabaya, dipilih lima (5) lokasi wisata untuk memperingati kegiatan tersebut.   Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari tema besar Hari Pariwisata sedunia, yakni Tourism for All : Promoting Universal Accessibility. Mulai dari jam sembilan pagi, para senior traveler ini mengunjungi tempat-tempat wisata populer di Surabaya, mulai dari Balai Pemuda, Balai Kota Surabaya, Gedung Kesenian Cak Durasim, Museum Surabaya, Kampung Lawas Maspati dan Joko Dolog.   Dewa Gde Satrya Dosen Perhotelan dan Pariwisata Universitas Ciputra, Surabaya menyebutkan bahwa Kota Surabaya telah memiliki sarana dan prasarana penunjang pariwisata bagi semua kalangan. Seperti di Balai Kota, terdapat kursi untuk disabilitas, dan di bagian belakang b

SURABAYA (Mediabidik) - Ratusan perwakilan warga yang hadir di balai RW 02 Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep pada Senin (26/9) tampak sumringah. Pasalnya, dalam waktu dekat mereka dipastikan akan memegang sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikasi tanah ini merupakan bagian dari program Sertifikatkan Surabaya yang dikhususkan bagi pemegang Kartu Indonesia Sejahtera (KIS). Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah pusat memiliki program Sertifikatkan Indonesia. Sebagai langkah awal, program ini akan diterapkan di tiga kota yang dipercaya sebagai  pilot project , yakni Surabaya, DKI Jakarta dan Batam. Sofyan melanjutkan, berdasar data pada kementerian, saat ini sudah ada 45 juta bidang tanah di Indonesia yang bersertifikat. Padahal, masih ada sekitar 100 juta lebih bidang tanah yang belum bersertifikat. Oleh karenanya, pemerintah pusat terus mendorong sertifikasi tanah, salah satunya melalui program Sert

SURABAYA (Mediabidik) - Perlunya tindakan tegas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim terhadap perusahaan pembiayaan (Leasing) nakal yang sering melanggar Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kasus perampasan dengan pemaksaan unit jaminan fidusia yang kerap terjadi dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan (leasing) Adira Finance yang berkantor dijalan Sumatera Surabaya. Terhadap debitur yang bernama Purwati mendapat perhatian serius dari ketua LPKP (Lembaga Perlindungan Konsumen Provinsi) Jawa Timur, Said Utomo. Dia mengatakan, seringkali pihak leasing berulah seperti itu. Kejadian seperti itu tidak hanya satu dua kali saja. Namun kerap terjadi, banyaknya laporan ke kantor kami, terkait penarikan paksa pihak leasing terhadap unit jaminan fidusia."Itu adalah bentuk pelanggaran yang sering dilakukan pihak leasing. Artinya mereka dengan sengaja telah melakukan pelanggaran terhadap UU nomor 8 tah

SURABAYA (Mediabidik) - Ribuan pekerja lapangan Kota Surabaya, tumpah ruah di halaman Taman Surya, Minggu (25/9) pagi. Kehadiran petugas lapangan seperti pasukan kuning (kebersihan), Satgas pemeliharaan jalan dan saluran air, penjaga makam, petugas Linmas, Satpol PP, pemadam kebakaran, hingga petugas Dinas Sosial, membuat acara Pesta Cak Koen 2016 benar-benar meriah layaknya pesta. Petugas lapangan yang tiap hari berpeluh keringat demi menjaga kebersihan dan kenyamanan kota ini, benar-benar dimanjakan. Ada panggung hiburan. Ada doorprize. Dan, mereka juga mendapat bantuan Sembako.     Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam sambutannya mengatakan, Pesta Cak Koen yang rutin digelar setiap tahun ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kepada para pekerja lapangan yang selama ini telah bekerja keras untuk Kota Pahlawan . "Terima kasih atas bantuannya selama ini telah bekerja keras selama 24 jam. Terima kasih juga kepada para donatur yang telah memberi

SURABAYA (Mediabidik) - Para peserta Colombo Plan mendapat pelajaran berharga dari Kota Surabaya. Selama lima hari sejak 19 September 2016, mereka berkesempatan mendapat materi dari sejumlah narasumber. Tak hanya itu, para delegasi juga sempat mengunjungi lokasi-lokasi pemberdayaan ekonomi perempuan. Direktur Gender Affairs Program Colombo Plan, Bandana Shresta mengatakan, event Colombo Plan kali ini diikuti oleh 18 peserta dari 13 negara. Di antaranya datang dari Iran, Bhutan, Maladewa, Sri Lanka, Pakistan, Myanmar dan Bangladesh. Serta, dari Malaysia, Filipina, Vietnam, Nepal, Fiji dan Indonesia. Menurut  Shresta, meski sedikit berbeda dalam hal kondisi ekonomi, sistem politik, kultur dan agama, namun seluruh peserta menghadapi tantangan yang hampir sama. Yakni, masalah pemberdayaan perempuan dan kepemimpinan. Untuk itulah Colombo Plan di Surabaya mengambil tema  Sharing Best Practices and Experiences on Women and Leadership. "Secara keseluruhan para peserta terkesan soal

SURABAYA (Mediabidik) - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku siap menjadi juru kampanye nasional (Jurkamnas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pilkada serentak tahun 2017 mendatang. Meski begitu, tidak semua daerah akan didatangi Risma selama dirinya ditunjuk sebagai jurkamnas, termasuk DKI Jakarta. "Iya, saya jadi juru kampanye, tapi hanya di Aceh dan Papua, DKI tidak," kata Risma kepada awak media usai menemui Delegasi Colombo Plan di Balai Kota Surabaya, Jumat (23/9/2016) sore. Ketika ditanya kenapa tidak ikut kampanye di DKI Jakarta pada pasangan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, Risma beralasan dari awal memang tidak menginginkan kampanye di DKI Jakarta. "Dari awal saya yang minta di Papua dan Aceh, Jakarta tidak. Selain itu, waktunya juga tidak cukup karena pekerjaan saya masih banyak yang belum terselesaikan," ujarnya. Dijelaskan Risma, kenapa dirinya memilih Aceh dan Papua, wali kota kelahiran Kedir

SURABAYA (Mediabidik) – Razia portitusi yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol-PP) kota Surabaya di sejumlah panti pijat yang berada dikawasan Ruko RMI jalan raya Menur Kamis (22/9) kemarin berhasil menjaring 24 orang terapis dari 11 tempat dibeberapa lokasi diantaranya kompleks ruko disekitar kawasan Menur. Razia gabungan yang melibatkan petugas dari pihak Kepolisian dan TNI, juga diikuti oleh sejumlah wartawan elektronik dan cetak. Ironisnya, saat berada disalah satu panti pijat komplek ruko RMI Menur, sejumlah awak media yang meliput kegiatan tersebut, sempat beradu argument dengan salah satu penjaga panti pijat yang di duga sebagai ajang praktek prostitusi. Adu argument itu dipicu oleh sikap penjaga panti pijat yang melarang awak media mengambil gambar ruangan terapis. "Mas, mas, ngapain ngambil di dalam. Gak boleh mas. dilarang mengambil gambar disini," ungkap penjaga panti pijat tersebut, Kamis(22/9/2016) sore. Mendengar sikap penjaga tersebut, para aw

SURABAYA (Mediabidik) - Minimnya jumlah dokter spesialis yang ada di Puskesmas dikota Surabaya, disebabkan Puskesmas yang telah diakreditasi ternyata masih minim. Dari 62 Puskesmas ternyata baru 10 puskesmas yang telah diakreditasi. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rahmanita menyebutkan, dari 10 yang mengikuti akreditasi hasilnya hanya ada 3 puskemas yang lulus. Yaitu Puskesmas di Sememi, Tambahrejo dan Gayungan. "Tahun ini, sebanyak 17 puskesmas yang akan diakreditasi, kemudian di tahun mendatang sebanyak 43 puskesmas," ujar Feny, sapaan Febria Rachmanita, Kamis (22/9/2016). Kadinkes menegaskan, fungsi puskesmas berkaitan dengan tindakan preventif, promotif, rehabilitatif dan kuratif. Untuk meningkatkan standarisasi pelayanan di Puskesmas, pemerintah pusat melakukan akreditasi. Sebelum akreditasi, Dinas Kesehatan melakukan pelatihan para kepala puskesmas. Kewajiban akreditasi Puskesma diatur dalam Permenkes 46 tahun 2015. Ketu

SURABAYA (Mediabidik)  - Kedua kalinya PU Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang  (PU DCKTR) menggelar sidak Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), kali ini kawasan yang didatangi kawasan jalan raya Manyar. Kamis (22/9) yang disinyalir tidak sesuai peruntukannya. Namun sidak IMB kali ini berbeda dari sebelumnya, karena sidak kali ini menyisir kawasan jalan raya Manyar Surabaya dengan jumlah titik lokasi 99 titik dan rata-rata sebagai Rumah Makan atau Restoran yang disinyalir tidak sesuai peruntukan. Untuk  mempermudah dan memaksimalkan kinerja, pihak PU DCKTR membuat strategi agar sidak kali ini dapat terjangkau  sepenuhnya, pasalnya personil yang diterjunkan kali ini kurang lebih hanya 15 orang. "Kita bagi semua, kita ngak satu-satu datang, kita bagi keseluruh anggota yang ada. Nah nanti rekapannya berapa. Nanti kita laporkan"Kata Ali Murtadlo, Kasi Pengendalian Bangunan DCKTR Surabaya. Kasmis (22/9). Ditambahkan Ali, sidak IMB terkait perubahan

SURABAYA (Mediabidik) - Bencana banjir yang menerjang sejumlah daerah di Kabupaten Garut pada Selasa (20/9) malam mengundang keprihatinan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Pagi tadi (22/9), bertempat di halaman Balai Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini langsung memimpin pengiriman bantuan dari makanan hingga pakaian ke dua daerah tersebut. "Ini mungkin tidak banyak, tapi kami harap bisa meringankan beban masyarakat di sana. Kami mengirimkan uang tunai, selimut, pakaian layak pakai, jas hujan, makanan hingga seragam sekolah anak-anak. Kedepan, kami akan tetap memantau progresnya," imbuh Walikota. Banjir bandang yang melanda Garut sejak dua hari lalu, menyisakan duka mendalam. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tercatat 23 korban meninggal dua, 4 luka berat, dan 27 orang menderita luka ringan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang, pol dan Linmas) kota surabaya Sumarno menambahkan pihaknya mengirimkan

SURABAYA (Mediabidik) - Tjoeng Suwandi alias Awong tersangka kasus pemalsuan lem merk G hanya bisa tertunduk lesu ketika mengetahui akan ditahan usai menjalani pelimpahan tahap dua di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Rabu (21/9/2016). Sebelumnya, dalam kasus ini, penyidik Polda Jatim tidak melakukan penahanan. Awong tiba di kantor Kejari Surabaya dengan dikawal penyidik Polda Jatim serta ditemani kuasa hukumnya yaitu Ibrahim Suryo tepat pukul 13.00 WIB. Tiba di Kejari Surabaya. Warga Jalan Raya Mulyosari 132, Kelurahan Kalisari, Mulyorejo ini langsung menjalani pemeriksaan administrasi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Novan Afianto. Usai diperiksa, jaksa Novan langsung memutuskan untuk menjebloskan Awong ke Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Awong langsung terlihat lemas saat mengetahui dirinya akan ditahan jaksa Novan. Namun, Awong akhirnya hanya bisa pasrah menerima kenyataan tersebut. Hal itu dikatakan Didik Farkhan Alisyahdi, Kepala Kejari Surabaya mengatakan, pihak

SURABAYA (Mediabidik) - Jamin Ginting, Ahli Pidana dari Universitas Pelita Harapan (UPH) memastikan, jika lembaga manajemen kolektif (LMK) dalam hal ini. Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), yang justru harus bertanggung jawab atas kekisruhan gugatan hak karya cipta yang dilayangkan grup band Radja terhadap owner rumah karaoke Happy Puppy. Dikatakan Jamin Ginting, terdakwa Santoso Setyadi selaku Pemilik rumah karaoke Happy Puppy Imperium, tidak bisa diminta pertanggung jawaban secara pidana. Mengingat dalam kasus ini pihak karaoke sudah membayarkan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dalam hal ini kewajiban hukum pihak karaoke dengan pencipta lagu sudah tidak ada. "Sebab, semua kewajiban dan kepentingan yang berkaitan dengan lagu, sudah diambil alih oleh LMK," jelas Jamin Ginting dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (21/9/2016). Disinggung terkait kesengajaan pihak karaoke membajak lagu-lagu grup band Radja, Jamin menyatakan hal itu

SURABAYA (Mediabidik) - Ratusan Pelajar SMP Terpadu Daarul Muttaqim Manukan Tama Surabaya, Rabu (21/9/2016) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Kedatangan mereka untuk mengenal lebih jauh tentang Kejaksaan. Setibanya diarea Kejari Surabaya, para pelajar langsung disambut Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum), Joko Budi Darmawan. Usai menyambut, Kasipidum langsung menjadi mentor dan mengantar para pelajar itu mengenal lebih dalam lingkungan Kejari Surabaya. Yang pertama kali dikunjungi adalah ruang penyimpanan berkas perkara. Selanjutnya mereka dibawa menuju ruang penyimpanan barang bukti dan ruang tahanan yang berada di lantai II Gedung Sentra Pidum Kejari Surabaya. Hiruk pikuk  suara pun mulai terdengar bising, saat mereka melihat ruang tahanan dan penyimpanan barang bukti. Sejumlah pertanyaan pun mulai ditanyakan terkait keamanan penyimpanan barang bukti perkara yang disimpan di Kejari Surabaya. "Pasti aman, berbagai alat pengaman telah dipasang diruan

SURABAYA (Mediabidik) - Dalam pengumpulan data dan keterangan, terkait korupsi PD Pasar. Tim Penyidik Pidana Khusus(Pidsus) Kejaksaan Negeri(Kejari) Surabaya, dalam seminggu ini telah memeriksa 8 orang karyawan PD Pasar Surya. 8 karyawan tersebut diantaranya, 2 orang karyawan Sistem Pengawas Internal(SPI), 2 orang Kepala Pasar dan 4 orang Direksi PD Pasar Surya. Masing-masing karyawan diperiksa kurang lebih 5 jam, diruang Pidsus Kejari Surabaya, jalan Raya Sukomanunggal. Sumber Internal Kejari Surabaya yang enggan menyebutkan namanya menyatakan, Pemeriksaan tim penyidik kepada 8 orang karyawan PD Pasar Surya tersebut, masih seputar keterangan dan pengumpulan data terkait dugaan penyelewengan dana setoran pasar, sebesar Rp.368 juta.  "Diperiksa untuk meminta keterangan sebagai bahan pengumpulan data. Nantinya pasti akan berlanjut pada pemeriksaan lainnya," jelas Sumber tersebut, Rabu(21/9/2016). Menurut sumber tersebut, 2 orang Kepala Pasar yang diperiksa, memang karya

SURABAYA (Mediabidik) - Jabatan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk enam bulan pertama di periode kedua sudah lama berlalu pasca pelantikan 17 Februari 2016 lalu. Belum ada sinyalemen kapan orang nomor satu dalam tubuh pemkot itu akan melakukan kocok ulang pejabat. Mayoritas pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan pemkot tetap semenjak kepemimpinan Risma pada pemerintahan periode pertama. Bahkan ada beberapa posisi kepala SKPD yang sejak periode pertama hingga sekarang tetap dijabat pelaksana tugas (Plt). Kendati demikian di internal pemkot sudah beredar kabar terkait personal pejabat pemkot yang bakal dipromosikan menempati posisi. Informasi yang diperoleh  narasumber menyebut, Kabag Humas M Fikser disebut-sebut bakal menduduki posisi kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Rencana pergantian Kadispendukcapil Suharto Wardoyo makin santer setelah Tri Rismaharini marah-marah terkait pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bahkan disiarkan salah satu sta

SURABAYA (Mediabidik) - Rencana strategis (renstra) 2016-2021 pada level satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkot Surabaya telah disahkan Walikota Tri Rismaharini pada 19 September lalu. Selanjutnya, para kepala SKPD diberi waktu tujuh hari untuk menetapkan renstra yang telah disahkan walikota tersebut. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, dokumen renstra sangat penting karena dijadikan acuan bagi SKPD untuk menjalankan program-programnya selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran SKPD tidak akan melenceng dari yang telah direncanakan. Tentunya, renstra seluruh SKPD dibuat dengan mengacu visi dan misi kepala daerah terpilih yang telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Surabaya. Agus menuturkan, audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya menyasar pelaksanaan penggunaan anggaran, melainkan juga akan 'memelototi' dokumen perencanaan