Skip to main content

Setelah Pimpin Apel Siaga, Risma Lepas Keberangkatan Petugas PPDP

SURABAYA (Mediabidik) - Dalam pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih tahun 2018. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melepas keberangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), pada apel kesiapan penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Balai Kota Surabaya, Sabtu, (20/01/18) pagi.

Gerakan Coklit Nasional ini digelar secara serentak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh Indonesia, termasuk Kota Surabaya pada 20 januari 2018 hingga 19 februari 2018. Total jumlah PPDP yang terlibat dalam gerakan coklit ini sebanyak 4284 dari 31 kecamatan se Kota Surabaya. Sebelum turun ke lapangan, para petugas sebelumnya telah dibekali dengan bimbingan dan pembekalan.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam sambutannya berpesan kepada petugas PPDP agar lebih teliti dalam melakukan kroscek data di lapangan, lebih baik sebelumnya juga dilakukan kroscek ke pihak Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat, agar bisa didapatkan data yang valid.
"Bekerjalah dengan hati untuk masa depan dan kesejahteraan warga Jawa Timur," pesan wali kota, saat memimpin jalannya apel.

Menurutnya, jika ada permasalahan dilapangan terkait selisih angka, agar segera dikomunikasikan terlebih dahulu kepada pihak kelurahan dan kecamatan, karena ini menyangkut kesejahteraan 38 juta warga Jawa Timur.

"Mari kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, kalau warga Jawa Timur lebih sejahtera maka Insya Allah kita juga mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa," tutur wali kota.

KPU sebagai penyelenggara pemilu termasuk pemilihan Gubernur Jawa Timur dari segi tahapan sudah memasuki proses Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih, sehingga pihaknya akan menyebar Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di seluruh desa dan kelurahan.

Ketua KPU Pusat Arief Budiman mengemukakan, gerakan coklit serentak nasional dilakukan untuk mengigatkan semua pihak bahwa petugas akan memulai pekerjaan diawal, bertujuan tidak hanya mengigatkan kepada penyelenggara pemilu, namun juga mengigatkan kepada masyarakat pemilih, dan seluruh stakeholder.

"Anda harus betul-betul mengecek datanya, selain melakukan pencocokan data, juga harus teliti dalam bekerja," ujarnya kepada para petugas PPDP.

Arief menyampaikan, kegiatan Coklit merupakan kegiatan pencocokan data dilapangan, bertemu langsung dengan pemilih. Setiap PPDP hari ini ditarget mendatangi lima rumah, jika berhasil, maka KPU se Indonesia berhasil mendatangi sebanyak 1,9 juta rumah se Indonesia. 

"Kalau itu berhasil kita lakukan, maka akan dicatat oleh MURI, gerakan Coklit serentak Nasional dengan jumlah rumah yang didatangi dan jumlah pemilih yang didata terbesar, terbanyak dalam satu hari," tutupnya.

Turut hadir dalam apel pagi ini, Ketua dan Wakil Komisi II DPR RI, Ketua KPU RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Ketua Bawaslu RI, Ketua Komnas HAM, Ketua Ombudsman, dan Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri. Setelah apel, petugas PPDP melakukan giat coklit ke rumah salah satu tokoh ludruk Surabaya Cak Kartolo, dan rumah Imam Utomo, mantan Gubernur Jawa Timur. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni