Skip to main content

Hari Ini, KPU Lakukan Coklit Pilkada Serentak 2018

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini, Sabtu (20/1) mulai melakukan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) di Balai Kota Surabaya, guna untuk pelaksanaan pilkada serentak 2018 termasuk dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) mendatang.
Apel Coklit di Balai Kota Surabaya, yang diikuti Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, dan Wakil ketua Komisi II Fandi Utomo. Selain itu Anggota komisi III Adies Kadir, Ketua Bawaslu RI Afififudin dan Ketua Komnas Ham Akhmad Taufan Damani juga ikut dalam apel itu. Ketua KPU RI Arif Budiman bertindak sebagai inspektur upacara.
Tanda dimulainya Coklit ini juga dilakukan dengan pendataan langsung keluarga pemilih yang dipimpin ketua KPU RI Arif Budiman ke rumah seniman Jatim Kartolo dan Mantan Gubernur Jatim Imam Utomo.
Menurut Arif Budiman, kegiatan coklit ini serentak dilakukan mulai hari ini di seluruh Propinsi kota dan kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak 2018.
"Gerakan ini dilakukan oleh KPU agar dalam pilkada serentak tgl 27 Juli 2018 mendatang data terkait pemilih visa valid dan hak warga untuk menggunakan hak pilihnya tidak terabaikan karena tidak tercatat sebagai pemilih," ujarnya.
Dijelaskan Arif Budiman, gerakan Coklit ini juga dilakukan untuk mengingatkan semua eleman yang ada mulai penyelenggara pemilu, pemegang kebijakan pemerintahan baik DPRD maupun Eksekutifnya untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan coklit agar tidak ada hak warga yang tertinggal dalam menggunakan hak pilihnya di pilkada serentak.
"Kita menargetkan selama 30 hari kedepan mulai hari ini pelaksanaan Coklit ada sekitar 130 juta pemilih di pilkada serentak 2018 secara nasional yang bisa di data dalam pelaksnaan coklit," jelas mantan anggota KPU Jatim ini.
Sementara itu, Komisi III DPR RI melalui salah satu anggotanya Adies Kadir berharap tidak ada hak warga khususnya di jatim yang hilang haknya dalam pilkada serentak, termasuk pilgub jatim 2018 bulan Juni mendatang. 
"Kita juga berharap agar pihak keamanan juga bisa menjamin keamanan pelaksanaan pilkada serentak di Jatim khusunya Pilgub Jatim. Termasuk dalam coklit yang dilakukan KPU hari ini, pihak kepolisian kita harapkan bisa melakukan pendampingan bila diperlukan dalam pelaksanaan coklit," jelas mantan anggota DPRD kota Surabaya ini.
Sedangkan wakil ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo mengatakan dalam coklit ini Komisi II berharap pelaksanaan coklit benar benar dilakukan sesuai aturan yang ada. Sehingga tidak ada hak warga yang tertinggal, akibat tidak tercatat dalam coklit yang dilakukan. Yang imbasnya akan hilang hak suaranya dalam pilkada serentak 27 Juni 2018.
"Dari laporan yang kita dapat baik dari bawaslu maupum KPU seperti di Kabupaten Sidoardjo. Semua sudah siap dalam melaksanakan coklit. Dengan kesiapan ini maka diharapkan tidak ada warga yang hilang hak suaranya dalam pilkada serentak," ujarnya.
Dalam kegiatan launching gerakan coklit serentak ini, juga dilakukan video confrence yang dilakukan dari Sekertariat KPU Jatim oleh ketua KPU RI Arif Budiman dengan beberapa KPU Propinsi, Kota, Kab, terkait kesiapan dalam melakukan Coklit serentak hari ini.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni