Mediabidik.com

Mediabidik.com - Pandemi Covid-19 telah berdampak kepada semua aspek kehidupan. Baik itu aspek ekonomi maupun kesehatan. Karena itu perlu dilakukan penanganan yang seimbang agar roda perekonomian tetap berjalan seiring dengan penegakan disiplin protokol kesehatan. Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana saat membuka peluncuran Aplikasi Jempolku melalui video teleconference di ruang kerja Wali Kota Surabaya, Selasa (29/12/2020). "Prinsipnya memang dalam menangani kondisi pandemi yang sudah hampir setahun ini, kita dari Pemkot Surabaya harus betul-betul cermat membalancing antara bagaimana kita menangani kesehatan juga menangani ekonominya," kata Whisnu. Sebab, kata Whisnu, apabila pemkot hanya fokus menangani kesehatan, maka hal ini dapat berdampak besar pada kondisi ekonomi masyarakat di bawah. Sementara jika penanganannya hanya difokuskan pada ekonomi, maka kasus Covid-19 akan semakin tidak terkendali. Makanya di Surabaya penanganannya

Mediabidik.com - DPRD Surabaya merespon cepat surat Kementrian Dalam Negeri dan Gubernur Jatim, soal pergantian wali kota Surabaya. Menyusul pelantikan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo. Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, hari ini Senin (28/12/2020) dilakukan rapat pimpinan DPRD Surabaya bersama Plt Walikota Surabaya Whisnu Sakti, untuk membahas pemberhentian Risma sebagai wali kota, dan Whisnu Sakti sebagai wakil walikota. Serta pengangkatan Whisnu Sakti sebagai wali kota. "DPRD Surabaya hanya sebatas mengusulkan. Nantinya keputusan ada di Kemendagri. Kalau sudah diputuskan maka kita akan menggelar rapat paripurna," ujar Adi. Adi menambahkan sebelum rapat paripurna pengangkatan Whisnu Sakti sebagai wali kota definitif, Whisnu sampai sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas walikota Surabaya. Di kesempatan yang sama Whisnu Sakti yang akrab disapa WS itu mengapresiasi respon cepat jajaran pimpinan DPRD Surabaya t

Mediabidik.com - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa sudah mengeluarkan surat penugasan kepada Whisnu Sakti Buana sebagai Plt Wali Kota Surabaya. Hal itu semakin diperkuat dengan surat dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (23/12/2020) malam. Dalam surat tersebut, Mendagri meminta Gubernur Jatim melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Surabaya dalam mempersiapkan agenda Rapat Paripurna terkait proses pengangkatan Whisnu Sakti Buana sebagai Wali Kota Surabaya definitif. "Tapi karena rapat paripurna itu masih membutuhkan waktu, maka untuk menjalankan roda pemerintahan, Mendagri meminta kepada Gubernur untuk menunjuk Wakil Wali Kota sebagai Plt," ungkap Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Jempin Marbun, Kamis (24/12/2020). Secara terpisah, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menyampaikan bahwa masih perlu memastikan hal tersebut ke Sekretariat DPRD Kota Surabaya. Berhubung

Mediabidik.com - Usai terima radiogram dari Mendagri, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa resmi tunjuk wakil walikota Surabaya, Wishnu Sakti Buana menjadi Pelaksana Tugas Wali Kota Surabaya menggantikan Tri Rismaharini yang diangkat menjadi Menteri Sosial.  Usai menerima radiogram dari Kementerian Dalam Negeri nomor 131.35/7002/OTDA. Selanjutnya, Gubernur Khofifah menerbitkan Surat Perintah bernomor 131/1143/011.2/2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang telah dikirimkan kepada Sekretariat Daerah Kota Surabaya pada tanggal 24 Desember.  "Dengan terbitnya surat perintah tersebut, maka Whisnu Sakti yang semula menjadi Wakil Wali Kota Surabaya, resmi menjadi Plt per hari ini, Kamis (24/12)," ungkap Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi.  Khofifah menyampaikan, radiogram tersebut diterima resmi Pemprov Jawa Timur pada Rabu malam (23/12). Dalam surat tersebut ada dua perintah yang dialamatkan kepada Gubernur.  Perintah pertama, menunjuk Whisnu Sakti Buana sebagai pela

Mediabidik.com - Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono menanggapi soal proyek tanggul Kali Lamong yang berada di ujung barat Surabaya. Baktiono mengatakan, proyek Kali Lamong senilai Rp100 milyar itu sumber pendanaannya ada yang dari pemerintah pusat, dan ada yang dari Pemkot Surabaya.  "Tapi, mayoritas didanai oleh Pemkot Surabaya melalui APBD Kota Surabaya." ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (22/12/20). Ia menjelaskan, keseriusan Pemkot Surabaya melalui Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya membangun tanggul Kali Lamong di wilayah Sumberejo Pakal, itu terlihat dari banyaknya alat berat yang sampai saat ini masih berada di sekitar proyek tanggul Kali Lamong.  "Alat berat itu khusus ngarap proyek tanggul Kali Lamong, tidak digunakan pengerjaan lainnya. Ini bentuk keseriusan Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya." tegasnya. Baktiono menerangkan, proyek tanggul Kali Lamong kurang lebih sepanjang 100 meter untuk mengatasi

Mediabidik.com – Peresmian Alun-Alun bawah tanah Kota Surabaya diperkirakan bersamaan dengan peresmian Jembatan Joyoboyo. Seperti diketahui, proyek basement alun-alun Surabaya yang berada di komplek Balai Pemuda, pengerjaannya sudah 100 persen, sesuai dengan target yaitu bulan Desember 2020. Kepala Bidang Bangunan dan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DKPCKTR) Kota Surabaya, Iman Krestian mengatakan, alun-alun Surabaya yang ada di basement (bawah tanah) di Komplek Balai Pemuda sudah selesai dan saat ini tinggal membersihkan sisa pekerjaan. Ia menambahkan, tinggal dipoles batu alam disebagian area alu-alun bawah tanah agar lebih mengkilap, jadi secara general proyek ini sudah selesai sesuai dari target yaitu, bulan Desember 2020, jadi sekarang sudah tidak ada lagi pengerjaan mayoritas (besar), hanya pengerjaan minor saja. "Untuk peresmian Alun-Alun Surabaya diperkirakan bersamaan dengan Jembatan Joyoboyo, ya mungkin minggu-minggu ini

Mediabidik.com - Tensi politik Pilwali Surabaya 2020 semakin nampak begitu sengit dan panas. Dari panasnya tensi politik di pilkada bisa berpotensi menimbulkan berbagai tindakan-tindakan pelanggaran pemilu. Sehari menjelang pelaksanaan pencoblosan pilkada, Surabaya digegerkan temuan dugaan money politik. Temuan ini didapati oleh PAC PDIP Kecamatan Tenggilis Mejoyo di Wilayah Kendangsari Gang 9 RT 01 RW 4, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Selasa (8/12/2020) malam. Meski dari temuan itu ada beberapa bukti seperti buku dan uang ratusan ribu rupiah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya perlu mengidentifikasi temuan itu. "Itu laporannya masuk di Panwascam tenggilis saya cek. Nah, kalau potensi pidana kan teman-teman Panwascam gak bisa memproses. Yang jelas akan kami (Bawaslu, red) tarik di tingkat kota," ujar Koordinator Divisi Pelanggaran Bawaslu Surabaya, Usman saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Rabu (9/12/2020). Persoalan apakah temuan itu masuk kategori Operasi Tangk

Mediabidik.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim bergerak cepat menindaklanjuti laporan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD Surabaya. Mereka menyiapkan pemeriksaan sejumlah saksi. Termasuk Armuji, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya. Kabar ini diungkapkan Ketua Dewan Kehormatan IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia), Abdul Malik. Informasi yang diterima Malik, Kejati saat ini menyiapkan pemeriksaan saksi-saksi. "Info yang saya dapat dari teman-teman di Kejati seperti itu. Saya yakin Kejati serius menyikapi ini. Mereka itu profesional," kata Malik. Sebelumnya Malik meminta Kejati memang tak perlu menghiraukan isu politik dalam penanganan perkara ini. "Harus dikesampingkan itu. Ini kasus korupsi. Bukan kasus pencemaran nama baik atau kasus-kasus delik aduan lainnnya," terang Malik, beberapa hari lalu. Sebagaimana diketahui, sejumlah LSM melaporkan mantan Ketua DPRD Surabaya Armuji. Ia disebut mengetahui adanya praktik rasuah dalam pe

Mediabidik.com - Beberapa jam menjelang coblosan Pilkada Surabaya 2020, praktik politik uang mulai terjadi. Seperti yang disampaikan Muhammad Rosul, salah satu warga Pengampon, kelurahan Bongkaran, mengungkapkan dirinya mendapatkan dua amplop berisi uang untuk mencoblos paslon nomor urut 01. "Saya dapat dua amplop dari Pak Sugeng, ia tetangga saya yang menjadi tim sukses 01," kata Rosul Selasa malam (8/12/20). "Di rumah saya ada empat suara, sekarang masih dikasih dua, nanti katanya mau dikasih lagi dua kekurangannya," lanjutnya.  Rosul menambahkan, Sugeng tidak tahu jika dirinya adalah pendukung Machfud Arifin-Mujiaman. Selama ini memang tidak terlalu aktif dalam proses pilwali karena sibuk mengurusi tokonya yang ada di Pasar Pecindilan.  "Kampung saya memang banyak pendukung 01, yang mengkoordinir ya Pak Sugeng itu. Saya cek ke tetangga, semuanya diberi amplop, masing-masing berisi uang Rp 30 ribu," lanjutnya.  Rosul menyatakan akan melaporkan temuan te

Mediabidik.com - Sejumlah masyarakat menyambut  antusias pelaksanaan Pemilihan Walikota Surabaya. Terbukti, sehari menjelang Pilwali digelar, ragam kegiatan mewarnai hampir setiap kelompok masyarakat. Mereka berharap, terpilih pemimpin baru yang lebih bisa mengayomi dan memahami kehendak masyarakat. Seperti dilakukan Mantan Ketua PCNU Surabaya, KH Saiful Chalim yang menggelar khatmil quran serentak di 50 masjid dan musala, Selasa (8/12) pagi. Masyarakat pun cukup bersemangat mengikuti khatmil quran di masjid-masjid dan musala. Beberapa diantaranya bahkan sampai meneteskan air mata lantaran sangat berharap terpilih pemimpin baru yang benar-benar mengerti kondisi warganya. ''Pemimpin itu harus mau terima masukan, seperti Umar, dia sangat menyintai rakyatnya yang menunjukan kesalahanya dalam memimpin,'' ujar salah satu jemaah khotmil quran menukil kalimat bijak sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khatab dalam memimpin bangsanya. Dia pun berharap, pemimpin Surabaya yang ba

Mediabidik.com - Laporan dugaan korupsi pembangunan gedung baru DPRD Surabaya oleh Jaringan Pemantau dan Riset Indonesia diapresiasi sejumlah pengacara. Mereka minta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim mengesampingkan isu politisasi di perkara ini. Mereka pun berharap mantan Ketua DPRD Surabaya Armuji segera diperiksa. Salah satu pengacara yang keras bersuara terhadap hal ini adalah M. Sholeh. Ia memberikan dukungan pada Kejati untuk segera bergerak. "Tak usah peduli isu politis. Ini adalah kasus korupsi, extraordinary crime yang memang harus diselesaikan. Kami mendukung Kejati untuk segera bergerak," kata Sholeh pada sejumlah wartawan. Senin (7/12/20). Menurut Sholeh, kasus korupsi itu bukan delik aduan. Artinya, meskipun tidak ada laporan, penegak hukum wajib memprosesnya. "Apalagi sudah ada yang lapor dan membawa bukti-buktinya. Tinggal klarifikasi saja bukti-bukti itu dengan memanggil sejumlah saksi," terangnya. Ketika dalam bukti itu ada nama-nama orang yang sekar

Mediabidik.com - Guna memulihkan perekonomian toko kelontong dan pasar tradisional, Komisi C DPRD Surabaya membentuk pansus Raperda kota Surabaya tentang pelayanan bidang perdagangan dan perindustrian.  Baktiono anggota Pansus Raperda mengatakan, jadi kita harus menerapkan peraturan daerah ini dengan benar untuk pasar rakyat, juga untuk minimarket yang ada, juga harus dikoreksi semua.  "Dan kita juga harus memperhatikan kondisi perekonomian rakyat, berupa toko kelontong atau toko toko yang ada dikampung kampung harus dilindungi. Jangan di modernsasi, tapi nanti mengerus dan merugikan warga. "terang Baktiono kepada wartawan di Surabaya, Senin (7/12/20). Maka, ini diatur kembali tentang kajian sosial ekonominya, kata Baktiono, kami dulu pernah memberikan kajian ekonominya. Tapi periode lalu pernah dibahas di Komisi B DPRD Surabaya, itu pasalnya yang perlu dirubah.  "Jadi Semuanya jangan diserahkan di walikota, karena walikota tidak sampai paham sedetail mungkin toko di ka

Mediabidik.com – Longsornya penahan bibir sungai di sekitar Asem Rowo Senin (07/12/20) akibat gerusan aliran sungai karena curah hujan tinggi di Surabaya, membuat Komisi C DPRD kota Surabaya angkat bicara. Ketua Komisi C, Baktiono mengatakan, untuk mencegah kembali terjadinya longsor penahan bibir sungai, kami menyarankan Pemkot Surabaya agar segera memasangan site pile di bibir-bibir sungai yang belum terpasang site pile. Site pile sendiri bertujuan  pemasangan konstruksi ini adalah untuk menahan tanah, agar tidak longsor tergerus derasnya air saat curah hujan tinggi. "Perlu segera dipasang site pile sebagai penahan abrasi air, sehingga saat curah hujan tinggi bibir sungai tidak ambrol."ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Senin (07/12/20). Ia menjelaskan, penggunaan site pile dibibir-bibir sungai sangat penting untuk menahan ambrolnya pinggiran sungai.  Untuk itu, Pemkot Surabaya segera memonitor mana saja sungai-sungai yang belum diberikan site pile, agar tidak lagi terjad

Mediabidik.com - Mensos Juliari P Batubara yang menjadi tersangka dugaan kasus suap bantuan sosial (bansos) virus corona (COVID-19) membuat Surabaya patut waspada. Sebab, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pernah menerima bansos dari Juliari Batubara. Bahkan, Juliari dan Risma melaunching bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di dua tempat sekaligus, Kantor Pos Kebon Rojo dan Kecamatan Gayungan pada Rabu (7/10/2020). Masyarakat Surabaya yang menerima KPM PKH sebanyak 115.400 dan dilakukan di moment kampanye Pilwali Surabaya. "Bukti-bukti yang dimiliki KPK bisa dikembangkan, termasuk ke Surabaya. Karena Surabaya pernah menerima bansos dari pak Juliari Batubara," kata Koordinator Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) Hari Cipto Wiyono, Minggu (6/12/20). Cipto, sapaannya, mengatakan, jika memang sumbangan yang diterima Surabaya ada unsur merugikan negara, maka Risma siap-siap menghadapi kasus hukum.  Sebab, masuk dalam uns

Mediabidik.com - Dalam mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga tercipta budaya politik dan demokrasi yang sehat di jajaran birokrasi, pasangan Machfud Arifin-Mujiaman mempunyai strategi khusus. Machfud mengatakan, jika terpilih menjadi Wali Kota Surabaya nantinya akan menerapkan sistem birokrasi yang sehat tanpa menghilangkan asas demokrasi. "Surabaya maju nyaman dan berkeadilan. Reformasi birokrasi. Akuntabel bebas nepotisme dan korupsi," ujar Machfud, Sabtu (5/12/2020). Di samping itu, untuk mendongkrak demokrasi yang sehat juga diperlukan pelatihan SDM bagi kalang Aparatur Sipil Negeri (ASN) agar mampu melayani warga dengan baik. "Dalam rangka semua itu diberikan pembinaan ASN dan bagaimana mereka memberi pelayanan yang terbaik pada warga," ujarnya. Menyambung hal itu, Mujiaman memastikan birokrasi ke depan harus lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat Surabaya. "Ujung dari pelayanan adalah kesejahteraan masyarakat. Kita (MA-Mujiaman)

Mediabidik.com – Whisnu Sakti Buana, Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur mengatakan hingga sore tadi (5/12/2020), dirinya belum menerima undangan untuk menghadiri debat pasangan calon (paslon) Pilwali Surabaya 2020. ''Belum. Sudah saya cek belum ada undangan,'' katanya saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp. WS (Whisnu Sakti Buana) mengatakan, sejak kemarin hingga siang tadi tidak ada informasi tentang kehadiran untuk mendukung paslon yang diusung oleh partainya.''Tidak tahu alasannya kenapa tidak dilibatkan,'' ungkapnya. Meski begitu, mantan Ketua DPC PDIP Surabaya ini mentaati perintah dan instruksi dari partai. Khususnya dalam memberikan support dalam pelaksanaan debat.''Kalau tidak diundang ya sudah. Saya bisa memantau dari siaran tv,'' kata dia. Terpisah, saat dikonfirmasi awak media dilokasi pelaksanaan debat, Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono yang berjaket merah PDIP tidak berkomentar, dan memilih mendampingi paslon Eri Cahyadi mas

Mediabidik.com - Laporan dugaan korupsi pembangunan gedung baru DPRD Surabaya mendapat atensi Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jawa Timur. Kejati didesak segera memeriksa mantan Ketua DPRD Surabaya Armudji yang kemungkinan mengetahui adanya praktik curang pembangunan gedung dewan 7 lantai berikut Masjid As-Sakinah di sampingnya. Dugaan adanya tindak pidana korupsi ini dilaporkan Jaringan Pemantau dan Riset Indonesia (JAPRI) Jatim, ke Kejati Jatim sebulan lalu. JAPRI mendapat informasi adanya bagi bagi proyek dan bagi bagi uang ke sejumlah orang dalam pembangunan gedung baru dewan dan masjid baru As-Sakinah. "Kami minta Kejati mengusut tuntas dugaan korupsi ini," tegas Zainuddin, korwil JAPRI Jatim saat melapor ke Kejati Jatim. Sejumlah anggota DPRD Surabaya juga melihat adanya ketidakberesan proyek pembangunan gedung baru dewan dan masjid baru As-Sakinah. "Belum setahun ditempati sudah banyak yang rusak. Dinding dan plafon retak retak," ungkap beberapa anggota dewan yang

Mediabidik.com - Masalah banjir tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Wali Kota Surabaya terpilih nanti. Lantaran, Wali Kota Tri Rismaharini selama dua periode kepemimpinannya belum mampu menangani persoalan banjir, meski sudah banyak dibangun box culvert. Buktinya, hujan deras yang melanda Surabaya selama kurang lebih dua jam, Jumat (4/12/2020) petang, sejumlah kawasan tenggelam. Ruas jalan dan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air yang beragam. Pantauan di lapangan, sungai Asemrowo yang bermuara di bozem Morokrembangan meluap dan merendam sejumlah ruas jalan di Asemrowo Kali, Dupak, Bangunsari, Tambakasri dan Genting Tambak Dalam. Salah satu rumah warga yang terdampak adalah kediaman Rafid di Bangunsari yang berdekatan dengan sungai yang meluap. Bahkan, barang- barang terpaksa harus diungsikan agar tak terendam yang mencapai ketinggian sekitar 30 centimeter. Begitu juga dengan Dimas, warga Genting Tambak Dalam, yang rumahnya terendam banjir. Dia mengaku baru

Mediabidik.com - Posisi Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Surabaya berganti. Herlina Harsono Njoto yang sebelumnya menduduki jataban tersebut, diganti kader Demokrat lanya yang duduk di legislatif M Machmud. Surat pergantian sudah dimasukan ke fraksi sejak Kamis (3/12). Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya, Lucy Kurniasari mengatakan, pergantian dilakukan untuk penyegaran dan merupakan hal biasa tanda ada masalah yang melatar belakangi. Menurutnya, pergantian semata untuk penyegaran agar Fraksi Partai Demokrat-Nasdem tetap dinamis dan produktif melaksanakan fungsinya. "Kami juga berharap kerjasama Partai Demokrat dan Nasdem semakin kuat mengingat kedua partai sama-sama partai nasionalis yang memiliki platform hampir sama," tambah Lucy, Jumat (4/12). Ning Surabaya 1986 ini mengatakan, DPC Partai Demokrat juga akan melakukan rotasi terhadap anggotanya di DPRD Kota Surabaya, khususnya berdasarkan alat kelengkapan dewan (AKD). "Setiap anggota tidak boleh merangkap jabatan. Ja

Mediabidik.com - Dugaan ketidak netralan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Pilwali ternyata tidak hanya menciderai proses demokrasi yang sedang berlangsung. Tapi juga melukai hati sebagian warga Surabaya yang menginginkan perubahan.  Apalagi walikota dua periode itu sampai mengedarkan surat meminta warga Surabaya mencoblos Paslon yang diusung PDIP. Ajakan Risma untuk mencoblos Eri-Armuji dikemas dalam surat ajakan datang ke TPS. Selain selembar ajakan untuk mendukung Eri yang berkop foto Risma, dalam amplop coklat yang berstempel Surat Bu Risma untuk warga Surabaya juga berisi pamflet paslon. Dari itu, salah seorang warga melaporkan Risma ke Bawaslu Surabaya. Yanti Mala, mengaku kecewa dengan Risma. Di saat pandemi covid-19 yang di Surabaya mulai kembali tinggi, Risma malah terlibat aktif dalam pemenangan Eri-Armuji, bukan fokus menyelematkan kesehatan warganya. "Sudahlah Bu Risma, covid-19 di Surabaya mulai tinggi lagi, apalagi ini menjelang masa akhir jabatan, jangan terlalu

Mediabidik.com – Memasuki masa tenang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2020, KPU Kota Surabaya meminta masa tenang tidak digunakan untuk kampanye Pasangan Calon (Paslon) atau tim kampanye. Salah satunya adalah tidak menggunakan Media Sosial (Medsos) sebagai alat kampanye. Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Subairi mengatakan, sesuai dengan PKPU 11 tahun 2020, Paslon atau tim kampanye diwajibkan menonaktifkan akun medsosnya di masa tenang. "Di pasal 50 dijelaskan bahwa akun resmi media sosial paling lambat dinonaktiffkan sebelum dimulainya masa tenang, ini berlaku juga bagi partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye," jelas Subairi. Dalam pemilihan kali ini masa tenang akan dimulai pada tanggal 6-8 Desember 2020. Untuk itu, penonaktifan akun sebelum masa tenang menjadi hal yang penting untuk dipatuhi setiap Paslon, partai politik atau gabungan partai

Mediabidik.com - Jelang Pilwali Surabaya di tanggal 9 Desember nanti, Surabaya Survey Center (SSC) merilis hasil penelitian yang mereka lakukan. Riset ini menunjukkan sebaran peta politik Kota Pahlawan di detik-detik Pilwali Surabaya.  Ikhsan Rosidi selaku peneliti senior SSC memaparkan hasil survey yang dilakukan dengan demografi sebaran profesi responden.  "Untuk PNS, 39.3 persen Eri-Armuji dan 60.7 persen Machfud Arifin-Mujiaman. Untuk petani/nelayan/petambak, masing-masing 50 persen bagi Eri-Armuji maupun Machfud Arifin-Mujiaman. Untuk kalangan yang tidak bekerja, 45.3 persen Eri-Armuji dan 43.4 persen Machfud Arifin-Mujiaman serta 11.3 persen undecided voters," ujar Ikhsan ketika melakukan pemaparan. Menjelaskan fenomena ini Akademisi UINSA, Ahmad Zainul Hamdi yang juga menjadi narasumber menilai hal itu memang bisa terjadi. "Ini juga menunjukkan sekalipun PNS itu di bawah kepemimpinan Risma. Yang mungkin saja dia sangat respek kepada Risma, itu tidak dengan sendir

Mediabidik.com - Beredarnya surat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang berisi ajakan agar warga mencoblos pasangan nomor 1, Eri-Armuji, disikpai enteng sejumlah partai politik pengusung pasangan nomor 2, Machfud Arifin-Mujiaman (MAJU). Melalui laman facebooknya, Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni mengajak warga Surabaya yang menerima surat tersebut untuk segera menjawab. Menurutnya, dengan bersurat semacam itu, Risma benar-benar butuh jawaban. Sehingga, kata dia, elok kiranya sebagai warga memberikan respon cepat dengan menjawan surat yang dibubuhi tandantangan Risma entah sebagai Walikota Surabaya atau berposisi sebagai politisi PDI Perjuangan. ''Ayo kita jawab surat tersebut ke alamat Bu Risma, sampaikan bahwa kami berterima kasih mendapat perhatian di penghujung masa jabatan,'' ujarnya dalam kalimat yang diunggah, Rabu (2/11). Toni memahami, banyak warga yang terkejut dengan surat tersebut. Pasalnya, mereka tidak pernah memberikan alamat tinggal ke Tri

Mediabidik.com - Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini diduga melanggar aturan kampanye pejabat negara dalam Pilkada Surabaya. Kali ini dengan terang terangan muncul surat ajakan dengan atas nama Tri Rismahrini yang saat ini masih menjabat sebagai Wali kota Surabaya kepada masyarakat untuk datang ke TPS pada hari pemilihan dengan mencoblos pasangan no 01 Eri -Armuji. Surat yang diedarkan melalui pos tersebut berkop Tri Rismaharini lengkap dengan poto dan tanda tangan basah Wali kota Surabaya tersebut. Meski disebut sebagai surat pribadi,  namun tokoh kota  Surabaya dengan nama Tri Rismaharini adalah Wali kota Surabaya. "Yang namanya Tri Rismaharini ya cuma satu yang saat ini menjadi Wali kota Surabaya siapa lagi," ujar legislator partai Nasdem , Imam Syafii dikonfirmasi. Namun yang jelas surat bertanggal 22 Nopember 2020 tersebut sama sekali tidak menyebut Tri Rismaharini sebagai tokoh partai ataupun jabatannya. Surat terbuka yang diduga menggunakan data Diapendukcapil sebagai

Mediabidik.com - Ketidaknetralan yang diduga dilakukan Aparatur Sipil Negeri (ASN) Pemkot Surabaya terutama ASN di Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya berujung pada laporan ke Komisi ASN di Jakarta. Kuasa hukum paslon 2 Machfud Arifin-Mujiaman, Sahid melaporkan ASN DKRTH dan Dinsos Surabaya karena diduga menggunakan program yang berasal dari APBD untuk memenangkan paslon Eri Cahyadi-Armuji. Penggunaan program untuk kepentingan pemenangan melanggar aturan ASN. "ASN DKRTH dan Dinsos kita laporkan ke komisi ASN, mereka harusnya netral, tapi patut diduga terlibat dalam pemenangan Eri-Armuji," ujarnya. Sahid menerangkan, bukti pelanggaran yang dilakukan adalah pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh DKRTH di Asem rowo, Menur, dan Bangungsari. Pemasangan lampu itu diduga tidak sesuai dengan prosedur, tata cara, mekanisme pengajuan bantuan sebagaimana di atur di dalam regulasi.  Menurutnya, surat permohonan bantuan tida

Mediabidik.com - Komisi A DPRD Surabaya menengarai dana kelurahan dimanfaatkan Pemkot Surabaya untuk kepentingan pilkada, yakni dipakai untuk kampanye paslon nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armuji (Er-Ji). Menurut Ketua Komisi A DPRD Surabaya Hj. Pertiwi Ayu Krishna, kesehatan dan kebutuhan masyarakat Surabaya seharusnya menjadi pijakan pemkot dalam penganggaran dana kelurahan. Dia mengatakan ada indikasi tahapan perencanaan dana kelurahan melanggar Perwali 68/2019 pasal 1,2, dan 3.  Dugaan pelanggaran ini  berdasarkan temuan- temuan yang terjadi di lapangan di sejumlah wilayah.  "Dana kelurahan ini  seharusnya kan untuk membantu kegiatan RT-RW. Tapi yang dibantu adalah warga yang memihak jagoan Bu Risma pada saat pilkada ini. Lha ini  harus dipertanyakan. Saya tidak menyindir, tapi kenyataan ini kita temukan dalam rapat-rapat Komisi A, "ujar Ayu. Untuk itu, politisi senior Partai Golkar ini meminta agar Pemkot Surabaya mengembalikan dana kelurahan tersebut ke posisi semula. "

Mediabidik.com - Mantan Ketua PCNU Surabaya Gus Syaiful Chalim menyoroti kinerja dua periode kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini yang belum juga mewujudkan Taman Bungkul menjadi tempat wisata religi. "Warga NU cuma di PHP (pemberi harapan palsu) oleh Bu Risma," kata Gus Syaiful. Buktinya hingga sekarang masih banyak muda mudi berpacaran di Taman Bungkul. "Padahal di situ ada makam aulia Mbah Bungkul,"  terang cucu pembuat lambang NU KH Ridlwan ini. Menurut Gus Syaiful, Walikota Surabaya pernah berjanji kepada para kiai sepuh NU untuk merevitalisasi Taman Bungkul menjadi kawasan wisata dengan suasana agamis. Bahkan saat itu, Risma juga berjanji akan minta bantuan Tim arsitektur dari ITS untuk membuat konsep dan design barunya. Janji Risma itu disampaikan setelah muncul desakan dari para tokoh agama karena Taman Bungkul dijadikan tempat maksiat pasangan muda mudi. Kiai sepuh yang amat dihormati warga nahdliyin KH Sholeh Qosim sering menagih janji tersebut kepada Ri

Mediabidik.com - Beredar video dari warga yang mengenakan kaos Banteng Ketaton Surabaya menyanyikan yel-yel 'Hancurkan Risma'. Yel-yel tersebut sebagai bentuk sakit hati dan perlawanan para kader PDI Perjuangan (disebut Banteng) yang menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma, sebagai pemecah belah PDIP. "Yel-yel yang kami kumandangkan sebagai bentuk rasa kekecewaan kami dari banteng-banteng PDI Perjuangan terhadap kesewenang-wenangnya Risma," ujar Ketua Banteng Ketaton Surabaya Sri Mulyono Herlambang kepada wartawan di Posko Gotong Royong PDI Perjuangan, Jalan Bulak Banteng Kidul, Surabaya, Jumat (27/11/2020). Herlambang menegaskan, sikap politik Banteng Ketaton Surabaya di pemilihan wali kota Surabaya 2020 sama yang disampaikan oleh Mas Seno (Kakak kandung Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana) yaitu, melawan Tri Rismaharini, putranya Fuad, serta Eri-Armudji. "Banteng-banteng Ketaton tidak melakukan perlawanan kepada Ketua Umum dan DPP PDI Per