Skip to main content

Petani Garam Ajak Komisi B DPRD Jatim Sidak Bongkar Muat Garam Impor

SURABAYA (Mediabidik) -  Puluhan petani garam asal pulau Madura ajak Komisi B DPRD Jatim yang membidangi perekonomian mendatangi pelabuhan Tanjung Perak guna memastikan  adanya kapal asing yang memuat garam impor dermaga karena khawatir bocor di pasaran. 

"Sejak kabar impor garam sampai ke masyarakat sekarang harganya turun menjadi Rp 2 ribu per kilogram. Padahal seminggu lalu masih Rp 2700 perkilonya, " kata Uget ketua Aliansi Masyarakat Garam Sumenep, Rabu (31/1).

Sementara itu ketua Komisi B Ahmad Firdaus Febrianto mengatakan sebenarnya petani garam di Madura tidak melarang garam impor asalkan sesuai dengan ketentuan. Pasalnya, jika impor itu dilakukan melebihi kuota bisa menyebabkan harga garam lokal anjlok. 

Disampaikan politisi Asal Fraksi Gerindra ini bahwa para petani juga menuding, pemerintah pusat tidak transparan dalam menyampaikan kuota impor garam. Karena selama ini, kuota garam impor cenderung meningkat setiap tahunnya. 

"Kami sudah menanyakan kepada pemerintah seperti kementerian perindustrian dan kementerian KKP tetapi tidak ada pemberitahuan yang jelas," jelas firdaus.

Mereka juga khawatir garam impor yang datang untuk sektor industri bocor ke masyarakat. Karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah membentuk Satgas untuk mengatasi masalah itu. 

"Harus ada tindakan tegas dari pemerintah dengan membentuk Satgas Pangan. Kalau ada perembesan kebutuhan industri dan untuk konsumsi maka harus dilakukan tindakan tegas," tandasnya. 

Para wakil rakyat yang ikut sidak di pelabuhan ini mengakui bahwa ada kapal garam impor yang bersandar di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 

"Kita sudah melihat fisik garamnya memang termasuk garam impor," imbuh Agus Maimun anggota komisi B.

Dia berharap agar impor garam yang masuk Jawa Timur tidak merusak harga garam lokal. Karena itu,  dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil instansi yang berwenang agar masalah tersebut bisa segera dicari solusinya.  

"Sebenarnya kita tidak menolak garam impor asalkan peruntukannya jelas. Kalau garam impor itu merugikan rakyat maka ini yang tidak dikehendaki 

Dikatakannya, stok garam lokal pertahun mencapai 1,1 juta ton di Jatim. Sedangkan, kebutuhan garam industri di Jatim mencapai 500 ribu ton pertahun. 

"Karena itu kita mempertanyakan untuk apa impor garam sebanyak 2,7 ton pertahun. Untuk apa," pungkas politisi Fraksi PAN ini. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni