Mediabidik.com

SURABAYA (Mediabidik) - Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana mengajak seluruh  masyarakat agar memperkuat, meneguhkan, menjaga kesatuan dan keutuhan ideologi pancasila yang menjadi dasar negara NKRI. Hal ini penting dilakukan karena pancasila terbukti menjadi alat pemersatu bangsa di tengah keanekaragaman. "Gangguan untuk memecah belah keutuhan NKRI tidak datang dari luar saja tetapi juga dari dalam. Ini yang harus diingat masyarakat untuk tetap waspada sehingga ke depan, keutuhan NKRI bisa dipertahankan," kata Wisnu usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada, Senin, (1/10/2018) di halaman Taman Surya.  Menurutnya, untuk mengingatkan masyarakat agar mampu memaknai serta memahami falsafah pancasila itu sendiri, dengan menjaga jiwa dasar pancasila yang digali dari budaya asli Indonesia yaitu gotong royong. "Itu yang harus kita tumbuh kembangkan agar menjadi jiwa dan budaya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat," sambungnya. Per

SURABAYA (Mediabidik) - Stigma masyarakat Bangkalan mengenai pasung terhadap keluarganya yang terganggu jiwa nya menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah khususnya Dinas Sosial.  Abdul Halim Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi kesejahteraan rakyat memahami bahwa pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur sudah mendeklarasikan bebas pasung, akan tetapi kemudian bahwa pemerintah bukan berarti tidak mau hadir pada persoalan masyarakat Bangkalan yang dipasung dalam kurun waktu hingga puluhan tahun namun harus di pahami oleh masyarakat bahwa keluarga pasung tidak menginginkan kalau keluarganya yang terganggu jiwanya ini akan mengamuk menggangu orang lain.  "Saat ini warga Bangkalan sebagian masih menganggap penyakit gangguan jiwa adalah penyakit kiriman atau penyakit non medis. Sehingga mereka merasa malu jika keluarga  yang terkena gangguan jiwa tersebut di bawah ke rumah sakit jiwa, " terang Halim saat di temui di Surabaya, Senin (1/10). Politisi asa

SURABAYA (Mediabidik) – Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandiaga Uno Jawa Timur menggelar nonton bareng film G30S/PKI bareng rakyat. Partai pengusung pasangan calon Presiden-Wakil Presiden Nomer urut dua ini ingin mengingatkan kembali bahwa bangsa ini pernah diganggu oleh ancaman komunis. Ketua Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandiaga Jawa Timur, Supriyatno mengatakan bahwa sejarah Indonesia ini ada karena perbedaan paham antara Nahdlatul Ulama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).  "Saat itulah sejarah banser itu ada, banser didirikan karena ada kekejaman PKI. PKI membuat pemuda rakyat, NU membuat Banser, PKI membuat Gerwani, NU membuat Muslimat dan seterusnya," papar Soepriyatno, disela nonton bareng Film G30S/PKI, Minggu (30/9/2018) malam. Perlu diingat, kekuatan komunis itu yang menghadang NU. Karena PKI membuat organisasi yang melingkupi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Mulai dari Buruh, Petani, Pemuda, Seniman dan sebagainya. Sehingg

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk memperingati hari Kesaktian Pancasila yang jatuh setiap tanggal 30 September atau lebih dikenal G30S/PKI. Calon walikota Surabaya Fandi Utomo bersama ratusan Banser Surabaya, menggelar apel perenungan G30S/PKI dan Hari Kesaktian Pancasila di Taman Makam Pahlawan Jalan Kusuma Bangsa, apel renungan yang dipimpin panglima besar Banser Surabaya berlangsung khidmad.  Dalam kegiatan itu hadir pula Ketua PKB Kota Surabaya Musyafak Rouf dan juga Caleg DPR RI Fandi Utomo, yang juga merupakan Dewan Penasehat Banser Surabaya. Serta sejumlah caleg DPRD kota maupun Jawa Timur dari PKB.  Selain merenung, para banser juga menyerukan semangat persatuan dan juga gerakan membela Pancasila. Mereka juga melakukan refleksi atas jasa-jasa pejuang. "Kita Banser berupaya mengantasipasi gerakan sparatis di negara kesatuan Indonesia, lewat kesatuan NU," kata Panglima Banser Surabaya, HM Farid Afif.  Dikatakan Afif, tekad Banser adalah melakukan penolakan

SURABAYA (Mediabidik) - Fraksi Partai Demokrat  DPRD Jatim akan melakukan penggalangan dana kepada anggotanya  untuk korban bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Drs.Agus Dono Wibawanto, M,hum Ketua fraksi Partai Demokrat memastikan penggalangan dana tersebut secepatnya segera terealisasi. " Saya sudah hubungi sejumlah teman fraksi dan semua sepakat untuk menggalang dana untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Dalam beberapa hari segera dilakukan pertemuan dan dilakukan penggalangan. Nantinya sumbangan ini akan kami berikan dan salurkan lewat DPD Demokrat Sulawesi untuk disalurkan ke korban bencana," ucapnya, Minggu (30/9). Pria asal Malang ini mengatakan selain anggota FPD DPRD Jatim, tak menutup kemungkinan juga pihaknya juga membuka peluang bagi FPD DPRD kabupaten/kota di Jatim yang hendak dititipkan bersamaan dalam penyaluran bantuan dana  tersebut. " Mari bersama-sama kita tolong korban bencana di Palu dan Donggala dan me

SURABAYA (Mediabidik) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan menerima Scroll of Honour Award dari United Nations Human Settlement Programme atau yang lebih dikenal dengan nama UN Habitat, yang merupakan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tempat tertinggal manusia. Pemberian penghargaan itu bertepatan dengan perayaan World Habitat Day (Hari Habitat Dunia/HHD) tahun 2018, yang jatuh setiap Hari Senin di minggu pertama Bulan Oktober. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya M. Fikser mengatakan Wali Kota Risma akan menerima penghargaan itu pada Senin, 1 Oktober 2018 di Markas UN Habitat yang terletak di Kota Nairobi, Kenya. Hari itu, bertepatan dengan perayaan World Habitat Day 2018 yang mengambil tema Municipal Solid Waste Management (Pengelolaan Sampah Perkotaan). "Scroll of Honour Award merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh UN Habitat kepada negara, kota, organisasi maupun individu yang dianggap berjasa dan memiliki kontribusi dal

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyerahkan bantuan dana perbaikan rumah kepada warga korban musibah kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah Kota Surabaya. Bantuan yang diberikan itu, merupakan uang sukarela masyarakat dan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya. Totalnya ada 10 KK, warga penerima bantuan tersebut. Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan dalam sambutannya berpesan agar warga bisa memanfaatkan bantuan yang sudah diberikan tersebut. Artinya, bantuan uang yang sudah diberikan, bisa diwujudkan dalam bentuk perbaikan rumah. "Semoga musibah yang bapak ibu alami ini bisa segera tertangani. Dan kita segera bisa melaksanakan kegiatan kita seperti semula." kata Hendro di lobby lantai 2 Balai Kota Surabaya, Jum'at, (28/09/18) pagi. Hendro mengungkapkan besaran nominal bantuan yang diberikan itu, ditentukan dari hasil survey di lapangan. Seperti tingkat kerusakan rumah, jumlah korban jiwa, dan status warga. Menurutnya,

SURABAYA (Mediabidik) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini diundang Presiden Perancis Emmanuel Macron untuk menjadi pembicara di forum One Planet Summit yang digelar di New York, Kamis (27/9/2018). Di forum dunia yang sangat terbatas itu, Wali Kota Risma merupakan satu-satunya kepala daerah yang menjadi pembicara, karena forum itu dihadiri level presiden atau perdana menteri. Di forum yang mengangkat topik perubahan iklim itu, Wali Kota Risma mengajak berbagai perwakilan negara di dunia untuk bekerjasama dan berkolaborasi mengamankan dunia dari perubahan iklim, termasuk pula untuk memenuhi tujuan Perjanjian Paris yang merupakan upaya global dalam mengatasi dampak dari perubahan iklim di dunia. "Hanya dengan bekerjasama kita dapat membuat kemajuan yang signifikan, mengamankan dunia dari perubahan iklim dan bisa memenuhi tujuan Perjanjian Paris. Kongres ini menciptakan ruang untuk berkolaborasi, sehingga kami berharap dapat bekerjasama untuk mengatasi tantangan perubah

SURABAYA (Mediabidik) - Ikatan Dokter Imdonesia (IDI) kota Surabaya juga ikut menolak Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan (Perdirjampel) Nomor No 4 Tahun 2018 yang diterapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sebelumnya Persatuan Rumah Sakit Imdonesia (PERSI) dan Walikota Surabaya juga melayangkan surat protes ke BPJS Kesehatan. Mereka menilai peraturan baru tersebut dianggap memperlambat pelayanan medis. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Surabaya Brahmana Askandar mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak seharusnya menetapkan aturan baru tersebut. Karena, ia menilai kualitas pelayanan medis yang tersebar di Kota Surabaya masih belum merata.  "Kami menolak peraturan baru itu. Ini kan prosesnya harus berjenjang, dan rumah sakit di Surabaya masih belum merata," kata Brahmana, Kamis, (27/09/18). Diketahui, Perdirjampel BPJS Kesehatan No 4 tahun 2018 yang baru saja diterbitkan itu mengatur tentang warga pen

SURABAYA (Mediabidik) - Polemik gaji ke 13 PNS pemkot Surabaya yang tak kunjung cair, meskipun sudah melalui beberapa mekanisme dan dibahas dalam sidang paripurna kemarin. Pasalnya, untuk proses pencairan gaji ke 13 tersebut harus menunggu Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini pulang dari luar negeri. Atas kondisi tersebut kalangan legislatif mendesak adanya pendelegasian kepada wakil wali kota Surabaya untuk melakukan penandatanganan pencairan gaji ke 13 tersebut. Wakil Ketua DPRD kota Surabaya Masduqi Toha mengatakan sebaiknya Wali Kota melakukan pendelagasian kepada wakilnya untuk bisa menandatangani proses pencairan gaji ke 13 tersebut. " Sebenarnya ini harus pendelagasian. Kalau mekanismenya itu sudah selesai wali kota mendelegasikan kepada wakil wali kota untuk menandatangani proses pencairan gaji ke 13 tersebut " ujarnya. Ia beralasan pendelegasian wewenang kepada wakil wali kota ini sangat memungkinkan karena wakil wali kota ini sudah mengikuti

SURABAYA (Mediabidik) - Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan rapat koordinasi nasional tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) untuk Provinsi dan Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) untuk daerah dalam hal penggelolaan sampah rumah tangga dan non rumah tangga. Program tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No 97 Tahun 2017 menetapkan target 100 persen sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025. Ipong Wisnu Sekertaris Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) pemkot Surabaya mengatakan, Jakstranas dan Jakstrada terkait target penurunan sampah dan sebagainya, saat ini kita masih melakukan proses penyusunan dengan mengandeng akademisi dari Unair, ahkir Oktober selesai. "Dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pingin mempunyai data base, tentang jumlah penduduk dan timbunan sampah yang dihasilkan dari jumlah penduduk berapa?. Dan langka

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi E DPRD Jatim berharap agar pemerintah pusat meninjau ulang PP 78 yang mengatur tentang upah para buruh . Hartoyo, SH Ketua Komisi E mengatakan pada setiap peringatan mayday selalu saja para buruh yang berada pada posisi kurang menguntungkan selalu menuntut hak nya seperti buruh lain yang mendapat upah sesuai KHL (Kebutuhan Hidup Layak)  " Seharusnya ada perubahan karena saat ini PP 78 terkesan tidak adil sehingga terjadi kesenjangan sosial," terang Hartoyo saat di temui usai hearing dengan aliansi serikat pekerja, Rabu (26 /9/2018). Politisi asal fraksi Partai Demokrat ini menegaskan hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah agar tidak terlalu jomplang karena PP No 78 sangat merugikan buruh sehingga akan memicuh kerusuhan ketika para buruh merayakan hari mayday atau hari buruh sedunia.  " Aspirasi para buruh harus di tindak lanjuti oleh pemerintah sehingga tidak lagi terjadi kesenjangan wilayah, " tegas pria kelahira

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi kesejahteran terus mendorong langkah pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menanyakan kebijakan regulasi baru Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) soal pelayanan pada masyarakat.  Wakil ketua Komisi D, H Junaedi, SE mengatakan, terkait sistem peraturan baru yang dikeluarkan pihak BPJS jangan sampai mempersulit masyarakat yang mau berobat. "Regulasi itu jangan mempersulit langkah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit akibat peraturan baru itu," terang kaji Jun sapaan akrab wakil ketua Komisi D ini, Rabu (26/9). Politisi partai Demokrat yang maju dalam pileg 2019 untuk periode kedua dari Dapil V ini menambahkan, untuk itu dirinya bersama Komisi D akan terus menanyakan ke pihak BPJS tentang aturan baru tersebut. Junaedi menambahkan, sementara dengan adanya aturan baru itu, sekarang masyarakat yang mau berobat tidak langsung pada rumah sakit Type B. Melainkan harus melalui ta

SURABAYA (Mediabidik) - Dalam memeriahkan tradisi Grebek Suro tahun baru islam 1440 hijriah dihalaman Masjid Al Mustaqim diikuti ribuan warga Tenggilis Surabaya. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya, Musyafak Rouf dan Fandi Utomo caleg DPR RI yang juga calon Walikota Surabaya yang diusung PKB turut hadir dalam acara tersebut. Tradisi grebeg suro yang diikuti ribuan warga tenggilis berlangsung meriah, mereka hadir untuk berdoa dan berharap di tahun baru islam ini, agar senantiasa diberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah, tidak hanya itu ribuan warga juga mendoakan wis wayahe PKB menang dan Fandi Utomo Walikota Surabaya. Musyafak Rouf ketua DPC PKB Surabaya mengatakan, doa yang dipanjatkan di grebeg syuro ini sangat penting karena bulan syuro merupakan bulan disaat para nabi hijrah dari tempat yang maksiat ke tempat yang mendapatkan hidayah. Mantan Ketua DPRD Surabaya ini menuturkan, terdapat 3 doa sukses yang dipanjatkan di grebeg syuro ini yakni suk

SURABAYA (Mediabidik) - Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Korwil Surabaya menilai Peraturan Direktur Jaminan Kesehatan No 4 tahun 2018 yang diterapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengenai rujukan berobat sangat mempersulit warga. Sebab, warga tidak bisa lagi meminta rujukan ke rumah sakit yang dekat dengan tempat tinggalnya. Namun harus dirujuk ke rumah sakit tipe D dulu, baru kalau tidak mampu bisa dirujuk ke rumah sakit tipe C, B, dan A. Menyikapi adanya aturan baru tersebut, Koordinator PERSI Korwil Surabaya Herminiati mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan sebanyak tiga kali untuk membahas peraturan baru tersebut. Menurutnya, secara substansi peraturan itu jelas mengurangi manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan tidak selaras dengan Peraturan Direktur Jaminan Kesehatan (Perdirjampel) dengan program prioritas nasional kesehatan. "Misalnya pasien yang sudah berobat lama di rumah sakit tipe B, tentunya data-data su

SURABAYA (Mediabidik) - Ketidakhadiran Walikota Surabaya Tri Risma Harini dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Selasa (25/9/2018) hari ini, yang beragendakan pidato Walikota Surabaya serta Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) mendapatkan kritikan dari kalangan anggota dewan.  Dewan menuding Walikota Surabaya Tri Rismaharini lebih memilih tugas ke luar negeri dibanding rapat paripurna. "Jelas Risma tidak memikirkan kesejahteraan warganya, karena lebih memilih ke luar negeri dibanding rapat paripurna."Tegas B.F Sutadi kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (24/09/2018). Sutadi mengatakan, rapat paripurna merupakam rapat yang sangat urgent karena membahas rancangan kerja dan penetapan peraturan daerah, dimana pembahasan tersebut dengan tujuan untuk kesejahteraan warga dan pembangunan kota Surabaya yang lebih adil dan merata. "Harusnya lebih mengutamakan kepentingan warganya dari pada pergi ke luar negeri."kata politisi Partai Gerind

SURABAYA (Mediabidik) - Pembangunan blok rel di jalan Wonokromo ditargetkan selesai pertengahan Oktober 2018. Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (PUBMP) Kota Surabaya optimis dapat menyelesaikan pembangunan blok rel setelah adanya penunjukan langsung (PL) senilai Rp 530 Juta. Setelah tiga kali gagal lelang karena tidak ada peminat. "Sudah dikerjakan dalam beberapa hari ini. Paling tidak sekitar pertengahan Oktober sudah pemasangan dan selesai," kata Kepala PUBMP Kota Surabaya Erna Purnawati diruang kerjanya, Selasa (25/9/2018). Penunjukan langsung sekaligus adanya kepastian bahan blok rel yang diberikan pihak PT KAI dalam hal ini Daops 8. "Setelah ada penunjukan langsung, ada pertemuan kontraktor, Daops 8 dan kami. Ada kesepakatan jika bahan baku blok rel diberikan PT KAI," ungkap Erna. Dari hasil pantauan dilapangan, blok rel sudah dirangkai dan ditempatkan dipinggir. Tinggal pemasangan di rel sepanjang 24 meter. Perlu diketahui, pemkot Sura

SURABAYA (Mediabidik) - Anggota DPRD Jatim Mahud mengungkapkan, ada puluhan warga Bangkalan yang masih dipasung oleh keluarganya. Penderita gangguan jiwa itu masih belum mendapatkan penanganan secara layak.  "Penanganan pasung pendataannya masih kurang fix, karena setelah saya cek lebih dari 50 penderita gangguan jiwa masih dipasung perkecamatan," kata Mahud pada, Senin (24/9/2018). Dia mengatakan, di beberapa kecamatan seperti Galis, Kantor dan Kokop, puluhan warga penderita gangguan jiwa masuk dipasung. Dia berharap agar pemkab Bangkalan dan Pemprov Jatim berkoordinasi agar penderita gangguan jiwa yang dipasung bisa segera ditangani.  "Hampir setiap kecamatan ada. Saya juga tidak begitu paham mengapa tidak tertangani dengan baik dan dibiayai Pemprov Jatim," katanya.  Menurut Mahud, dari beberapa temuan di lapangan, perlakuan kepada warga penderita gangguan jiwa itu tidak manusiawi. "Ada temuan di kecamatan Kokop misalnya, kalau mau di

SURABAYA (Mediabidik) - Dampak melemahnya mata uang rupiah ke dolar bukan menjadi alasan utama bagi pedagang tahu tempe untuk mendapatkan bahan baku utamanya yakni kedelai.  Suharti, S.Psi, MM Anggota komisi B Jatim mengatakan sudah saatnya para pedagang tahu tempe tidak lagi mengandalkan kedelai impor sebagai bahan bakunya sebab kedelai lokal aslinya bisa di handalkan.  " Saatnya pemerintah menjadi swasembada kedelai sebab kedelai lokal kualitasnya tidak kalah baik dengan kedelai impor. Cuma tinggal kebiasaanya aja supaya tidak menggantungkan lagi kedelai impor, "ucap suharti saat di temui di ruang kerjanya, Senin (24/9). Politisi perempuan asal Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengakui selain kualitas,  rasanya kedelai impor juga beda, tetapi kalau bahan baku kedelai impor mulai sulit di datangkan terus gimana apakah pedagang tahu tempe terus berharap adanya kedelai impor.  " Artinya saatnya pedagang tahu tempe mengurangi ketergantungan terhadap bah

SURABAYA (Mediabidik) - Rapat paripurna DPRD Surabaya, Senin siang (24/9/2018), yang mestinya beragenda pandangan fraksi fraksi terkait rencana perubahan anggaran keuangan (PAK) tiba tiba diskors beberapa saat. Hal ini karena pimpinan sidang ketua DPRD Surabaya, Armuji menambahkan agenda sidang dengan membahas pencairan gaji ke 13. Armuji meminta pencarian gaji ke 13 ini ikut dibahas dalam sidang paripurna yang dihadiri Wawali Wisnu Sakti Buana tersebut. Akhirnya rapat paripurna diskors untuk memberi kesempatan rapat pimpinan DPRD, rapat pejabat terkait Pemkot dan rapat masing masing fraksi. Ikut hadir dalam rapat kilat pejabat eksekutif tersebut Wawali Wisnu Sakti Buana, Sekota Hendro Gunawan, Eri Cahyadi Kepala Bappeko dan Noer Oemarijati Kepala Bagian Perlengkapan yang datang kemudian. Setelah sekitar 10 menit, akhirnya rapat paripurna dibuka kembali oleh Armuji. Perwakilan fraksi fraksi diminta untuk membacakan hasil rapatnya terkait gaji ke 13. Ternyata semua f

SURABAYA (Mediabidik) - Keinginan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menyediakan ruang bagi pelaku kesenian di Kota Pahlawan. Ke depannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menempatkan pusat kegiatan seni di satu tempat. Rencananya, gedung pusat pertokoan Hi-Tech Mall dan Taman Remaja Surabaya (TRS) yang berada di kompleks Taman Hiburan Rakyat (THR) akan dioptimalkan menjadi pusat kegiatan seni. Wali Kota Risma mengatakan selain sebagai tempat pagelaran seni, gedung Hi-Tech Mall dan TRS berencana ditujukan sebagai pusat berlatih dan panggung penampilan para seniman. Ia ingin, Kota Surabaya memiliki ruang baru untuk para seniman. Karena menurutnya, selama ini kompleks Balai Pemuda masih kurang untuk menampung kreativitas para seniman. "Selama ini kan di Balai Pemuda, cuman kan kurang. Kan kesenian itu ada seni lukis, seni suara, seni tari, seni kriya. Nah aku pingin anak-anak bisa belajar di situ," kata Wali Kota Risma, Minggu, (23/09/18). Bahkan ia

SURABAYA (Mediabidik) - Tim pemenangan Jawa Timur pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno resmi mendaftarkan Badan Pemenangan Provinsi Jawa Timur ke KPU Jatim. Dalam struktur badan pemenangan tersebut, terdapat nama mantan Panglima Kodam V/Brawijaya, Mayjen (purn) Soewarno dan mantan Kapolda Jatim, Irjen Pol (purn) Anton Setiadji. Mantan Jenderal bintang dua itu tidak menjadi menjadi ketua, melainkan menjadi anggota badan pemenangan. Sementara ketua badan pemenangan Prabowo - Sandi Provinsi Jatim dipegang oleh Soepriyatno, dan sekretarisnya diduduki oleh Basuki Babusalam. Ketua badan pemenangan Prabowo - Sandi Provinsi Jatim, Soepriyatno mengatakan, dalam struktur  badan pemenangan terdapat tokoh-tokoh besar, purnawirawan polisi dan TNI baik bintang dua, maupun tiga. Selain itu, juga terdapat kiai khos, habaib, ustad, nelayan, dan buruh. " Hanya tidak dapat disebutkan satu-satu. Kita membangun dengan tokoh masyarakat dan rela