Mediabidik.com

Mediabidik.com – Dengan di lounchingnya Medical Tourism oleh Pemkot Surabaya, diharapkan memberi dampak terhadap sektor pariwisata di Surabaya.  Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr. Akmarawita Kadir mengatakan, Surabaya menjadi salah satu pilot projeck Medical Tourism dari pemerintah pusat setelah kota Medan dan Jakarta. Hal ini tentu peluang bagi Pemkot Surabaya untuk meningkatkan pariwisatanya, yang dikoneksikan dengan medis nya. Ia menambahkan, kota Surabaya sudah mumpuni sebagai daerah Medical Tourism, karena kita memiliki para dokter-dokter yang kualified, serta banyak Fakultas Kedokteran di Surabaya ini selain Unair.  "Komisi B juga sudah mendorong kepada Dinas Pariwisata Kota Surabaya untuk bekerja sama secara optimal dengan Dinas Kesehatan, dengan harapan tidak hanya orang luar negeri saja yang berobat ke Surabaya namun dalam negeri juga bisa berobat ke Surabaya. "ujarnya di Surabaya, Kamis (30/09/21). dr. Akmarawita Kadir menerangkan, Medical Tourism atau wis

Mediabidik.com – Pasca disahkannya Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Surabaya Tahun 2021 menjadi Rp8,9 triliun, Komisi A DPRD Kota Surabaya meminta kepada Pemkot Surabaya agar lebih fokus kepada pemulihan ekonomi. Anggota Komisi A, Imam Syafi'i mengatakan, dalam P-APBD Kota Surabaya 2021 ada pengurangan belanja modal daerah, hal ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi. "Kami melihat pengurangan belanja modal daerah Kota Surabaya akan mendongkrak perekonomian. Kita tahu RPJMD nya Walikota adalah pemulihan ekonomi, nah kita minta fokus itu." ujarnya di Surabaya, Kamis (30/09/21). Ia menjelaskan, dari sisi politik anggaran, Walikota Surabaya belum fokus pada anggaran untuk pemulihan ekonomi. Bisa saja karena pos-pos pendapatan selama pandemi Covid-19 melanda pos pendapatan Kota Surabaya turun drastis. "Karena untuk pemulihan ekonomi kan harus punya anggaran yang banyak, jika minim ya tentu Pemkot Surabaya harus memilih dengan cara belanja modal

Mediabidik.com - Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva membenarkan alasan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menolak pendaftaran hasil KLB illegal Deli Serdang. Hal ini terungkap dalam sidang pengadilan PTUN Jakarta No. 154/G/2021/PTUN-JKT, Kamis (30/9/2021). Alasan pertama, kata Hamdan, UU No.2/2011 tentang Parpol mewajibkan adanya surat keterangan tidak ada perselisihan internal apabila suatu parpol ingin mendaftarkan perubahan susunan pengurus dan AD/ART ke Kementerian Hukum dan Ham. Namun, kubu Moeldoko cs hanya bisa memberikan surat keterangan tidak ada perselisihan Internal di partai politik yang ditandatangi oleh Ketua Mahkamah Partai yang terbentuk dari KLB itu sendiri. "Mahkamah partainya sendiri belum sah, belum terdaftar, sudah membuat surat keterangan, dan sampai pada akhir masa pendaftaran, tidak bisa menunjukan Surat Keterangan Tidak Ada Perselisihan Internal yang disampaikan oleh Mahkamah Partai yang sah dan terdaftar. Ketika kewajiban itu tidak terpenuh

Mediabidik.com - Dinamika politik pembahasan Perubahan-APBD Jatim di Legislatif masih berlangsung menarik. Bahkan akan memasuki tahap klimaks maupun anti klimaks. Realitas tersebut terbaca jelas dalam rapat paripurna tentang laporan Banggar DPRD Jatim terhadap P-APBD Jatim 2021 yang berlangsung Rabu (29/9/2021) malam dipimpin wakil ketua DPRD Jatim, Hj Anik Maslachah.  Interupsi dari beberapa anggota DPRD Jatim pun masih turut mewarnai jalannya rapat paripurna. Aufa Zafiri dari Fraksi Partai Gerindra misalnya mengingatkan kepada pimpinan dewan supaya merespon dan mematuhi aturan yang tertuang dalam Surat Mendagri menyangkut persoalan pokir yang dibatasi 10 persen dari PAD pada P-APBD Jatim 2021. "Kalau tidak dipatuhi, berarti pimpinan sengaja ingin menyeret  115 anggota DPRD Jatim ke dalam masalah di kemudian hari," tegas politisi muda Partai Gerindra. Senada, Lilik Hendrawati dari F-PKBN DPRD Jatim meminta supaya bahan atau data perubahan anggaran mendahului sebanyak 6 kali

Mediabidik.com -  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) kembali mendukung Pemerintah dalam upaya Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Kali ini bank Jatim bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur. Bank Jatim mempermudah transaksi pembayaran Tiket Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan menggunakan QRIS bankjatim. Bertempat di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Launching dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, didampingi Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono, serta Direktur TI & Operasi bankjatim Tonny Prasetyo. Launching pembayaran tiket bus ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan Dinas Perhubungan akan suatu sistem pembayaran non tunai yang memudahkan bagi masyarakat dan dapat langsung masuk rekening secara realtime, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan tenaga.  Selain efisiensi, pembayaran cashless juga dapat memp

Mediabidik.com - Kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir, membuat BPBD Jatim tergerak untuk menyalurkan bantuan air bersih.Salah satunya, seperti yang dilakukan di kabupaten Ngawi di wilayah perbatasan Jatim dengan Jateng. BPBD Jatim bersinergi dengan BPBD Ngawi menyalurkan air bersih di Desa Banjarbanggi kec. Pitu, Rabu (29/9/2021). Sebanyak dua tangki air bersih atau sekitar 12 ribu liter dibagikan BPBD Jatim secara gratis kepada warga Dusun Pojok yang berjumlah sekitar 64 KK. Kalaksa BPBD Jatim Drs Budi Santosa memimpin langsung penyerahan bantuan tersebut kepada Kepala Desa Banjarbanggi, Muhtarom. Turut mendampingi dalam penyerahan bantuan tersebut, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim Drs Sriyono MM, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Gatot Soebroto SE, M.PSDM, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Andhika N Sudigda ST M.Si dan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ngawi, Teguh Puryadi. Kalaksa BPBD Jatim Budi Santosa mengatakan, kekeringan ini m

Mediabidik.com – Investor swasta siap melirik Pasar Tunjungan yang sekian lama tidak pernah di perbaiki oleh PD Pasar Surya.  Bahkan, perkembangan terakhir dari hasil rapat soal Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) di Komisi B, santer terdengar bahwa PD Pasar Surya belum bersedia melakukan revitalisasi Pasar Tunjungan, dengan alasan tidak punya duit. "Betul karena PD Pasar Surya tidak punya duit, maka dalam PAK tidak dicantumkan akan melakukan revitalisasi Pasar Tunjungan." ujar Alfian Limardi, Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (29/09/21). Alfian Limardi sangat menyayangkan PD Pasar Surya yang tidak ada niat untuk merevitalisasi Pasar Tunjungan, karena Pasar Tunjungan berada di segitiga emasnya Surabaya yaitu, pertemuan Jalan Basuki Rahmat, Jalan Tunjungan dan Jalan Embong Malang.  "Pasar Tunjungan dulunya menjadi ikon Surabaya, jika kondisinya dibiarkan merana seperti saat ini ya jadi seperti gedung tua yang horor dipusat kota." kata Alfian Limardi. Dirinya me

Mediabidik.com – Komisi D DPRD Kota Surabaya menyarankan kepada Pemkot Surabaya, agar melakukan koordinasi secara cermat kepada wilayah aglomerasi. Anggota Komisi D, Herlina Harsono Njoto menerangkan, selain dengan wilayah aglomerasi, perlu juga koordinasi dengan Satgas Gugus Covid-19 pusat atau dengan Kemenkes, agar ada percepatan bantuan persediaan vaksin di Surabaya, sehingga dosis vaksin ke dua di Surabaya yang baru 68% bisa mencapai 100%. "Tapi koordinasi dengan wilayah aglomerasi juga sangat penting, karena meskipun kondisi Covid-19 di Surabaya sudah melandai namun belum bisa dikatakan Surabaya bebas PPKM Darurat atau Level 1. Karena wilayah aglomerasi nya masih dalam kondisi tidak sebaik Kota Surabaya." ujarnya di Surabaya, Rabu (29/09/21). Herlina Harsono Nyoto menambahkan, jika wilayah penyangga Kota Surabaya kondisi pandeminya kurang baik, otomatis Surabaya juga belum bisa dikatakan 100% membaik.  Untuk itu, kata politikus Partai Demokrat Surabaya ini, Pemkot Surab

Mediabidik.com - Kabar gembira bagi koperasi pedesaan di Jatim agar bisa mengimbangi kelangsungan hidupnya dengan pasar modern. PT JLI (Jaringan Logistik Indonesia) akan mengggandeng koperasi pedesaan di seluruh Jatim. Anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto mengatakan pihaknya memberikan apresiasi dan mendukung penuh semangat PT JLI untuk melibatkan koperasi pedesaan di Jatim. "PT JLI akan menggandeng seluruh koperasi di pedesaan di Jatim dengan system kongsinyasi dan akan memasarkan seluruh produk koperasi di pedesaan di Jatim. Ini sangat menguntungkan sekali bagi para pelaku UMKM di Jatim," jelas Politisi asal Partai Demokrat, Rabu (29/9/2021). Pria yang juga perwakilan PUSKUD (Pusat Koperasi Unit Desa) kabupaten Kediri ini mengatakan dari kerjasama tersebut nantinya PT JLI akan memanfaatk gudang-gudang  milik koperasi pedesaan yang selama ini kurang dimanfaatkan dengan baik. "Gudang-gudang itu akan dimanfaatkan PT JLI kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan harga murah. S

Mediabidik.com - Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) kabupaten Pamekasan dan Forum Mahasiswa Dan Masyarakat Revolusi (FORMAASI) Pamekasan wadul ke DPRD Jatim, Rabu (29/9/2021) atas temuan dilapangan penyaluran dana hibah di Pamekasan amburadul. "Ada temuan dari kami kalau bantuan dana hibah Pemprov Jatim pokmas untuk kabupaten Pamekasan menyalahi aturan. Padahal sudah dilakukan evaluasi, namun dilapangan tidak sesuai dengan aturan yang ada," jelas ketua LIRA kabupaten Pamekasan, Slamet Riyadi. Diungkapkan oleh Slamet, temuan dilapangan diketahui bahwa ada realisasi pengerjaan bangunan dari bantuan dana hibah tersebut dimana pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Belanja). "Tak hanya itu juga ditemukan dugaan tumpang tindik dengan pekerjaan lain, pekerjaan dipihak ketiga dan pemotongan yang terlalu besar," jelasnya. Sementara itu, anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi mengatakan tata kelola dana hibah di Pemprov Jatim harus dibenahi. "Masyarakat harus

Mediabidik.com - Komitmen dukungan jelang Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD Partai Demokrat Jawa Timur terus mengalir untuk Plt Sekretaris DPD Bayu Airlangga. Setelah seluruh DPC Madura Raya menyatakan dukungannya pekan lalu, kini giliran DPC wilayah Pantura siap memenangkan Bayu Airlangga menjadi ketua DPD Partai Demokrat Jatim 2021-2026. Pernyataan dukungan itu disampaikan dengan tegas oleh 3 Ketua DPC Partai Demokrat dari Bojonegoro, Lamongan dan Gresik. Para ketua DPC itu mengaku rajin berkomunikasi baik virtual maupun bertemu langsung membahas masa depan Partai Demokrat Jawa Timur. Hingga saat ini, DPC yang mendukung Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim itu tidak berubah, yakni berjumlah 32 DPC.  "Saya dari awal mendukung Mas Bayu dan akan terus mendukung mas Bayu sampai menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur di Musda nanti," jelas Syukur Priyatno, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro , Rabu (29/9.2021). Alasannya mendukung Bayu Airlangga, lanjut Syukur, karena

Mediabidik.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem mendatangi kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Tujuannya menggelar audiensi dengan Menko Polhukam Mahfud MD terkait usulan agar ulama besar asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Syaikhona Kholil ditetapkan sebagai pahlawan nasional.  Fungsionaris Partai NasDem dipimpin oleh Ketua Bidang Ideologi, Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai NasDem Sri Sajekti Sudjunadi, didampingi Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Nining Indra Saleh, Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Willy Aditya, Sekretaris Fraksi NasDem MPR Syarif Abdullah Alkadrie. Hadir juga Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga Mohammad Khairul Amri, Anggota DPR RI Dapil Jatim 2 Aminurrochman, Tenaga Ahli Fraksi NasDem DPR Faradina Al Anshori dan Tim Media Center DPP Partai NasDem Fahirmal Fahim serta Muhaimin yang merupakan ketua tim penulis biografi Syaikhona Kholil dan pengurus Yayasan Syaikhona Kholi

Mediabidik.com - DPRD Jatim menggelar rapat Paripurna laporan komisi-komisi pembahasan Raperda tentang Perubahan (P-APBD) Jatim Tahun 2021, Selasa (28/9/2021) malam. Rapat yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Jatim ini berlangsung panas dan alot hingga diwarnai interupsi Ketua Komisi C DPRD Jatim Abdul Halim.  Saat sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad, Komisi C langsung interupsi menolak untuk menyampaikan laporan komisi-komisi dalam rapat paripurna tersebut. Alasannya, karena tambahan waktu yang mereka ajukan untuk melakukan kajian atau fatwa hukum mengenai Raperda P-APBD tersebut tidak disetujui. "Saya atas nama Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, pada forum rapat paripurna yang terhormat ini tidak menyampaikan laporan komisi. Karena kami ingin meminta tambahan waktu supaya kita selamat bersama," tegas Abdul Halim Ketua Komisi C DPRD Jatim, Selasa (28/9/2021). Ada beberapa alasan yang membuat Komisi C DPRD Jatim meminta tambahan waktu u

Mediabidik.com - Komisi B DPRD Jawa Timur meminta agar pengesahan Perubahan APBD (P-APBD) 2021 ditunda. Mengingat komisi yang membidangi perekonomian tersebut merasa disepelehkan oleh Pemprov Jatim. Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa mengatakan, pembahasan P-APBD di komisi-komisi tentunya ada tahapan-tahapan dalam rangka peninjauan. Namun dalam pembahasan itu ada beberapa temuan yang butuh klarifikasi dalam rangka perbaikan.  "Dalam pembahasan P-APBD ada pembahasan di tingkat komisi. Dan mitra masing-masing komisi. Setelah dipelajari meskipun tidak seutuhnya. Ternyata ada beberapa temuan yang butuh klarifikasi dan perbaikan," ujar Aliyadi usai Paripurna, Senin (27/9/2021). Aliyadi mengungkapkan bahwa klarifikasi yang dibutuhkan Komisi B dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim selaku perencana program dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah( BPKAD). "Sampai hari ini belum ada klarifikasi, perencanaan dan keuangan seperti apa. Klarifikasi

Mediabidik.com - Sedikitnya Lima Anggota DPRD Jawa Timur melakukan walk out dari sidang paripurna tentang jawaban eksekutif Jatim atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda P-APBD 2021. Sikap walk out ini adalah  bentuk protes dari ketidakpuasaan anggota DPRD Jatim terhadap jawaban Gubernur atau eksekutif tentang banyaknya perubahan-perubahan anggaran yang hanya disampaikan dalam lampiran saja.  Anggota F-Gerindra DPRD Jatim yang melakukan walk out (keluar sidang) paripurna awalnya dilakukan Rohani Siswanto. Kemudian disusul M Fawait, Aufa Zhafiri, M Satib dan Abdul Halim. Sebelum aksi walk out, ini Rohani Siswanto dan sejumlah anggota DPRD Jatim dari Fraksi PAN, Fraksi PKB dan Fraksi Demokrat melakukan interupsi keras.  "Sebelum paripurna dilanjutkan, kami ijin meninggalkan sidang ini," tegas Rohani Siswanto kepada pimpinan sidang paripurna yang terdiri dari Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Ahmad Iskandar dan Anik Maslachah.  Rohani dalam penjelasannya mengatakan,

Mediabidik.com - Untuk menegaskan keseriusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan Syaikhona Cholil  mendapatkan gelar pahlawan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu berziarah ke makam Syaikhona Cholil.  Tak hanya itu, rombongan PKS juga berkunjung ke kediaman KH Toha Cholili, cicit kiai kelahiran 1820 itu, Ahad 26 September 2021. Setelah berkunjung, dengan didampingi KH Toha Cholili, rombongan PKS berziarah ke Makam Syaikhona Cholil.  Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan bahwa sangat pantas jika Syaikhona Cholil dinobatkan menjadi pahlawan nasional.  "Syaikhona Cholil sengaja pulang ke Indonesia dari Mekkah untuk mengajarkan agama kepada para ulama, para tokoh yang menyemangati pejuang Indonesia kala itu," tegas Syaikhu.  Syaikhu juga menyebut, Syaikhona Cholil merupakan guru dari 2 ulama terbesar Indonesia yang melahirkan ormas Islam terbesar Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, KH Hasyim Asyari dan KH Ahmad Dahlan.  Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan dalam kesempatan yang sama

Mediabidik.com - Presiden PKS Ahmad Syaikhu melakukan aksi beli garam dan cabai. Hal ini dilakukan dalam sebagai simbolisasi bahwa PKS akan memperjuangkan petani garam. Aksi beli garam dan cabai itu dilakukan setelah mendapatkan curhatan tentang anjloknya harga garam dan cabai saat Ahmad Syaikhu mendatangi petani garam dan cabai di Pamekasan pada Jum'at, 24 September 2021. Syaikhu menilai anjloknya harga garam karena pemerintah lebih memilih membuka kran impor daripada membina para petani garam dan cabai.  "Karena alasan pemerintah mengimpor garam karena kualitas garam lokal masih di bawah standar. Jika pemerintah ada di pihak rakyat, harusnya memilih membina para petani itu hingga produk yang dihasilnya sesuai standar," tegasnya.  Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan yang juga hadir di Pamekasan menyampaikan kesiapannya untuk meminta anggota DPRD dari PKS di seluruh Jawa Timur untuk mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk lebih peduli dengan petani garam da

Mediabidik.com - Keseriusan gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam mengangkat perekonomian Jatim ditengah Pandemi Covid-19 patut dipertanyakan. Pasalnya, dalam Perubahan APBD (PAPBD) Jatim malah melakukan pengeprasan besar-besaran disektor perekonomian, salah satunya  Pertanian. Menurut ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Dwi Hari Cahyono mengatakan selama ini pihaknya melihat postur anggaran APBD Jatim dalam pembahasan selalu aman saja, namun ketika dibawa ke Kemendagri ternyata anggaran APBD Jatim jelek. "Saya sudah instruksikan keseluruh anggota Fraksi PKS DPRD Jatim untuk mengawal penuh pembahasannya," jelas Dwi Jumat (24/9/2021). Diungkapkan oleh Dwi yang duduk di Komisi B DPRD Jatim bahwa  pihaknya menyayangkan pengeprasan anggaran untuk disektor perekonomian. "Nilai tukar petani Jawa Timur saat Juni 99,63 persen, sedangkan di Juli 98,75 persen. Tak hanya itu indek terima petani -0,15 Persen. Untuk sector perekonomian semua OPD disisakan anggaran Rp. 1,4 triliun. I

Mediabidik.com - Ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang mengatur dana abadi pesantren dinilai dapat memperkuat keberadaan pesantren. Hal tersebut diungkap anggota fraksi NasDem DPRD Jawa Timur, H Mohammad Nasih Aschal . Politisi asal Partai NasDem ini mengatakan bahwa selama ini regulasi tentang pengelolaan pendidikan di Pondok Pesantren belum ada, dan baru ada ketika ditandatanganinya Perpres Dana Abadi Ponpes. Sehingga secara legal akan memperkuat keberadaan Ponpes. "Tapi karena memang Perpres ini harus diterjemahkan melalui banyak hal termasuk diantaranya, turunannya bagaimana di setiap wilayah provinsi, kabupaten, kota itu segera menyambut dana abadi pesantren ini melalui Perda (Peraturan Daerah)," ujar Ra Nasih, Jumat (24/9/2021). Ra Nasih sapaan akrab Mohammad Nasih Aschal  mengakui bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang bersifat Politis. Meski demikian, ia berharap kebijakan ini, dalam praktekny

Mediabidik.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya mendapat kenaikan anggaran cukup tinggi pada perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Surabaya 2021. Total kenaikannya mencapai Rp277,063 miliar, dari anggaran semula Rp950,698 miliar menjadi Rp1,227 triliun. Banyaknya anggaran yang diterima Dinkes Surabaya ini, mendapat sorotan dari Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah, yang secara khusus mewanti-wanti dinkes agar bisa membelanjakan anggarannya tepat sasaran, tepat waktu dan tidak ada kebocoran. "Salah satu anggaran untuk dinas yang paling besar adalah Dinkes Surabaya. Itu artinya, komitmen Wali Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi untuk memberikan layanan kesehatan kepada warganya sangat bagus," ujar Khusnul, saat dikonfirmasi, Jumat (24/09/21). Menurut Khusnul, penambahan anggaran yang mencapai ratusan miliar itu digunakan untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) sebanyak 2.832 orang. Rinciannya nakes PNS sebanyak 1.098 orang dan nakes non PNS sebanyak 1.734 orang, de

Mediabidik.com - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menunda pelaksanaan sidang gugatan Perkara No.154/G/2021/PTUN-JKT antara pihak Pro KLB Deliserdang (Penggugat) dengan Menkumham (Tergugat) dan DPP Partai Demokrat (Tergugat II Intervensi), Kamis (23/9/2021).  Penundaan ini disebabkan penggugat, Yosef Benediktus Badeoda, yang sebelumnya bergabung dengan pihak KSP Moeldoko secara tiba-tiba mencabut gugatannya sesaat sebelum sidang Pengadilan TUN dimulai.  Hal ini terungkap ketika diawal sidang Ketua Majelis Hakim, Bambang Soebiantoro menyampaikan adanya surat dari Yosef sebagai penggugat yang mencabut surat kuasa kepada Pengacaranya, sekaligus mundur sebagai penggugat dari perkara ini. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto, menyatakan "Kami mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada Bung Yosef yang telah mencabut gugatannya siang tadi. Ini adalah bentuk kepeduliannya terhadap masa depan Partai Demokrat dan komi

Mediabidik.com -  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) kembali torehkan prestasi dalam ajang CNBC Awards 2021. bankjatim berhasil meraih penghargaan tersebut karena dinilai memiliki keunggulan dalam hal adaptasi atau menciptakan terobosan yang bersifat inovatif, serta mampu menjaga dominasi dari sisi pangsa pasar.  Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Teknologi Informasi & Operasi bankjatim Tonny Prasetyo yang digelar secara live dan virtual di Studio CNBC Indonesia. Bankjatim berhasil meraih penghargan dalam kategori The Most Adaptive Regional Bank. CNBC Indonesia Awards merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada pelaku industri multifinance yang berhasil menciptakan inovasi dan bertahan pada masa Pandemi Covid-19. Hal tersebut sejalan dengan Program dan layanan bankjatim yang berfokus pada 3 pilar yaitu ASN, UMKM, dan Masyarakat Umum.  Direktur Teknologi Informasi & Operasi bankjatim Tonny Prasetyo, mengungkapkan terimakasih kepada CNBC dan de

Mediabidik.com - Rencana perubahan nama kabupaten Malang menjadi kabupaten Kepanjen menuai penolakan. Pasalnya, perubahan nama tersebut masih perlu dilakukan kajian yang mendalam. "Sejak lahir namanya tetap Malang. Jadi saya kira tak perlu untuk dirubah namanya," ungkap anggota DPRD Jatim Jajuk Rendra Kresna, Kamis (23/9/2021). Politisi asal Partai NasDem ini mengatakan jumlah kecamatan di kabupaten Malang ada 33 daerah sehingga jika berubah namanya menjadi kabupaten Kepanjen akan menimbulkan kecemburuan wilayah lainnya. "Kalau dirubah nantinya dikira mau memajukan kecamatan Kepanjen saja. Sedangkan wilayahnya lainnya tidak. Saya berharap tak usah merubahnya untuk pemerataan pembangunan di wilayah kabupaten Malang," jelas wanita yang juga Ketua PMI kabupaten Malang. Wanita kelahiran Malang ini mengatakan jika pemda setempat ingin merubah namanya, pihaknya berharap ada kajian mendalam dan pembahasan dengan mencari masukan dari seluruh elemen masyarakat di kabupaten

Mediabidik.com - Setelah Menkumham menolak mengesahkan Kongres Luas Biasa (KLB) di Deli Serdang, yang dianggap tidak memenuhi syarat (31/3), Pihak Moeldoko terus melakukan upaya hukum. Tidak puas dengan dua gugatan di Pengadilan TUN Jakarta, kini Pro Moeldoko juga mengajukan Uji Materiil (Judicial Review) di Mahkamah Agung (MA). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto menegaskan, "Dengan menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara, Gerombolan Moeldoko sedang mencari pembenaran ke MA agar dapat melegalkan 'begal politik' yang mereka lakukan." ungkapnya.  Ia menilai, uji materil yang dimasukan oleh mantan kader (pro Moeldoko) tersebut masih saja mempermasalahkan SK Menkumham atas pengesahan AD/ ART Partai Demokrat yang dikeluarkan pada Mei 2020. Menurutnya upaya tersebut sengaja mereka lakukan hanya untuk mencari pembenaran atas terselenggaranya KLB illegal dengan peserta abal-abal bulan Maret 2021 lalu. "Kongres Partai Demokrat 202

Mediabidik.com – Pemkot Surabaya akan segera melakukan pengawasan melekat, terkait maraknya pembuangan limbah sampah hotel di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Jalan Kayoon. Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya, Anna Fajriatin mengatakan, terkait ijin buang sampah siapapun bisa buang sendiri.  "Artinya bisa pihak hotel, restoran, mall, apartemen, itu bisa kalau mereka punya armada sendiri. Nah soal TPS Kayoon kita akan segera lakukan pengawasan." ujarnya di Surabaya, Kamis (23/09/21). Ia menambahkan, kemudian soal buang sampah ada yang buang sampah melalui pihak ketiga yaitu vendor. Nah contoh yang di TPS Kayoon itu yang buang sampah hotel adalah pihak vendor, karena pihak hotel sudah kerjasama dengan vendornya.  "Nah kami tidak tahu kalau vendor sampah tersebut membuang sampah hotel di TPS Kayoon, sementara vendor tidak pernah ada kerjasama dengan DKRTH Kota Surabaya." terang mantan Camat Jambangan ini. Anna Fajri

Mediabidik.com – Pemkot Surabaya meminta kepada pengacara negara dalam rangka menyelesaikan permasalahan pedagang di eks gedung Hitech Mall, Jalan Kusuma Bangsa Surabaya. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, para pedagang di Hitech Mall ngotot agar bisa tetap berjualan, padahal sesuai ketentuan bahwa kalau ingin berjualan bayar sewa stand dulu. Disini Pemkot Surabaya sudah menilai harga sewa stand, namun pedagang belum membayar sewa stand. "Nah menurut ketentuan jika bunyinya sewa tentu tidak bisa diberi keringanan, sementara pedagang maunya diberi keringanan bayar sewa ya ngak ketemu. Untuk itu Pemkot Surabaya mohon bantuan ke pengacara negara untuk membantu kami dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini." ujarnya di Surabaya, Kamis (23/09/21). Ia menjelaskan, selama ini tidak pernah ada perjanjian antara pedagang dengan Pemkot Surabaya. Namun perlu diketahui pada tahun 2019 pedagang Hitech Mall sudah membuat

Mediabidik.com – Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta kepada Wakil Walikota Surabaya, Armuji agar segera turun langsung ke lokasi melihat kondisi Box Culvert yang berada di Jalan Tunjungan dan Jalan Embong Malang. Hal ini untuk mengantisipasi banjir yang sering terjadi di sekitar jalan Embong Malang.  "Jadi jangan Cuma Walikotanya saja yang turun lihat langsung ke dalam box culvert di Surabaya Barat, Wakilnya juga harus turun ke lapangan." ujar Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono di Surabaya, Kamis (23/09/21). Ia menambahkan, kerjasama yang baik antara Walikota Surabaya dan Wakilnya dalam hal mengantisipasi banjir sangat diperlukan, tidak bisa dilakukan Walikotanya saja melainkan Wakilnya juga harus terjun ke lokasi, mengecek kondisi box culvert. "Khusus untuk Pak Armuji, kami minta cek kondisi Box Culvert yang ada di jalan Embong Malang, itu Cak Armuji tahu persis kondisinya." pinta Baktiono. Dirinya menerangkan, Wakil Walikota Surabaya, Armuji sangat paham