Skip to main content

Abaikan Himbauan Walikota, 18 PNS Diperiksa Isnpektorat

SURABAYA (Mediabidik) - Meskipun Walikota Surabaya Tri Risma Harini mewanti - wanti untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum dan sesudah liburan panjang dianjurkan untuk masuk kerja. Ironisnya himbauan tersebut tidak digubris oleh sejumlah PNS Pemkot Surabaya.

Berdasarkan informasi saat ini ada 18 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipanggil oleh Inspektorat Kota Surabaya, untuk dimintai keterangan perihal tidak masuk kerja tanpa alasan.    

Kabag Humas Pemkot Surabaya M. Fikser menjelaskan, saat ini ada 18 PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan, sedang menjalani pemeriksaan di Inspektorat kota Surabaya, sedangkan untuk sanksinya nanti sesuai dengan tingkat kesalahan.  

"18 PNS saat ini, masih menjalani pemeriksaan di Inspektorat, yang nantinya akan dimintakan rekomendasi atau sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan dari Wali Kota," ujar Kabag Humas Pemkot Surabaya, Selasa (2/1/2017).

Adapun rinciannya dari 18 PNS itu, masing masing ada 8 orang absen atau tidak masuk tanpa keterangan pada Jumat (22/12/2017) dan 10 orang lainnya tidak masuk pada Rabu (27/12/2017).

Fikser mengatakan, diketahuinya adanya18 pegawai itu dari hasil absensi menggunakan sidik jari atau fingerprint.

Diwaktu yang sama Kepala Inspektorat Kota Surabaya Sigit Sugiharsono membenarkan pemeriksaan 18 PNS yang membolos saat, libur panjang waktu hari natal yang lalu.

"Memang benar ada 18 orang pegawai PNS yang diperiksa, tapi saat ini masih dalam pemeriksaan Inspektorat Pembantu (Irban – Red) dan semua yang diperiksa masih belum disposisi ke saya,"tandas Sigit Sugiharsono Kepala Inspektorat Kota Surabaya

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni