Skip to main content

Ketua Korwil PKH Bantah Tudingan Memobilisir Massa Dukung Khofifah

SURABAYA (Mediabidik) - Ketua Korwil Satu Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Arik Dwi Prasetyo menolak jika dirinya melakukan mobilisasi mendukung pasangan Khofifah - Emil dalam Pilgub Jatim. Sebaliknya, kehadiran Khofifah di acara PKH se Jatim di Trawas, hanya ingin bersilarrohim sekaligus untuk menyerap ilmu.

"Jujur sebagai mantan Menteri Sosial saya ingin menyerap ilmu dan gagasan ibu yang selama ini sangat bagus. Kalau kemudian kami dituduh atau ibu memobilisasi PKH untuk Pilgub tidak ada buktinya. Lihat saja waktu acara kami murni membahas masalah program PKH kedepan sekaligus minta masukan,"tegas Arik, Rabu (31/1).

Bukti, PKH ingin menyerap ilmu Khofifah sejak awal tidak ada baliho ucapan selamat. Berikut yang hadir semua PKH se-Jatim kecuali Sumenep dan Ponorogo. Dan mereka ini memiliki aviliasi berbeda tentunya dalam Pilgub Jatim, pihaknya tidak dapat memaksakan kehendak.

"Karenanya saat baca berita soal Bu Khofifah hadir di acara PKH dan dianggap mendompleng, saya sempat kaget. Wong di acara tersebut tidak ada pembicaraan soal pilgub. Disana kami minta arahan karena program yang dimiliki Bu Khofifah selama ini sangat bagus terutama dalam menekan angka kemiskinan. Dan ilmu itu kita serap dalam menjalankan program PKH kedepan. Saking hormat dan apresiasi kami ke ibu, maka kami memberikan penghargaan kepada Bu Khofifah sebagai ibu PKH," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN Jatim, Agus Maimun mengaku tidak kaget adanya pemberitaan tersebut. Bagi Agus hal yang wajar bila kemudian ada sebuah kelompok yang memberikan sebuah penghargaan kepada mereka yang dianggap berhasil. Dan ini berlaku bagi siapa saja dan kita tidak boleh nyinyir menanggapinya.

"Saya kira masalah ini tidak perlu diperbincangkan. Biasa kalau ada yang nyinyir menanggapinya. Tapi yang pasti dari statmen dari Korwil PKH jelas jika pertemuan tersebut tidak pernah diagendakan. Yang ada mereka cuma minta masukan guna pembuatan program PKH 2018. Lebih dari itu tidak ada bahasan. Apalagi sampai memobilisir massa untuk mendukung Bu Khofifah. Dan aneh wong belum ada penetapan kok Bu Khofifah sudah dituding seperti itu, " Jelas Agus Maimun.(rofik)


   

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni