Mediabidik.com

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi C yang membidangi Pembangunan DPRD Surabaya mendukung rencana pembangunan angkutan massal cepat "trem", asalkan melibatkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dalam pengelolaannya.  Ketua Komisi C, Syaifudin Zuhri, Selasa (31/10) menegaskan, pelibatan BUMD dalam pengelolaan moda transportasi trem, agar tidak ada monopoli swasta. "Kalau BOT (build, operate,transfer) kuatirnya rugi, jika sudah jadi rongsokan diberikan ke kita," paparnya. Syaifudin mengharapkan, keterlibatan pemerintah kota tersebut diantaranya dalam pelayanan, system pengawasan, sekaligus  transfer pengetahuan dan keahlian."Pemerintah punya bargaining karena menaruh investasi," katanya. Dengan pelibatan BUMD dalam pengelolaan, menurutnya membuat BUMD mempunyai pemahaman tentang pengelolaan angkutan massal atau bahkan sebagian kebijakan bisa diambil oleh BUMD. Politisi PDIP ini menegaskan, apabila sekedar menerima pelayanan dari pihak pengelola ...

SURABAYA (Mediabidik) - Karena dianggap berada ditepi jalan dan mengganggu lalu lintas, 4 reklame Videotron milik JJ Advertising ahkirnya disegel pemkot.  Hal itu disampaikan Yusron Sumartono Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemkot Surabaya saat dikonfirmasi dikantornya, Selasa (31/10) mengatakan, memang ada yang keluar di persil (dijalan), saya memang tidak tau persis, tapi teman-teman survey disana. "Sehingga kalau yang keluar persil kita juga harus hati-hati, ini persil atau non persil, kalau non persil milik pemerintah kota. Itu yang kita kemarin tidak ijinkan, dan itu kita minta untuk ditertibkan, dan sudah disilang dan kita kirim bantib, tanggal 20 kita silang 27 kita kirim  bamtib, "terangnya.  Yusron menambahkan, tapi bagaimana yang di persil, karena yang dipersil sudah memenuhi syarat, ada rekom dari Dishub karena tidak mengganggu lalu lintas umum, karena itu masuk area menuju parkir PTC itu yang kita ijinkan. "...

SURABAYA (Mediabidik) - Polemik terkait status perijinan reklame bertuliskan Suryanation yang jadi satu bagian dengan Videotron Bundaran Waru ahkirnya terjawab. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PRPCKTR) memastikan reklame dibawah videotron di Bundaran Waru tidak termasuk dalam izin yang keluar. "Kalau izin videotronnya ada. Tetapi untuk tulisan dibawahnya tidak ada saat pengajuan izin," kata Lasidi saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (31/10/2017). Terkait sanksi pihaknya, berkoordinasi dengan tim reklame Pemkot Surabaya yang terdiri Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satpol PP dan Dinas PRPCKTR, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), Dinas PU Bina Marga dan Pematusan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). "Hari ini masih kita rapatkan dengan tim reklame. Hasilnya belum,"ucapnya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Ko...

SURABAYA (Mediabidik) - Setelah melakukan sidak reklame di wilayah Surabaya Barat bundaran Pakuwon Trade Center (PTC), rombongan anggota Komisi A DPRD Surabaya membidangi hukum dan pemerintahan bertolak ke bundaran Waru Surabaya untuk melihat langsung kondisi papan reklame jenis videotron. Tindakan ini dilakukan, karena para wakil rakyat kota Surabaya mendapatkan informasi jika papan reklame tersebut belum mengantongi ijin sebagaimana mestinya. Tetapi telah terpasang dan sudah beroperasi. Hal ini dikatakan Hj. Pertiwi Ayu Khrisna, SE.MM  anggota Komisi A DPRD Surabaya asal Partai Golkar, agar tindakan anggota dewan ini menjadi perhatian perusahaan pemilik papan reklame dan pihak-pihak yang terkait. "Nggak ada ijinnya tapi sudah terpasang, katanya masih diurus, tapi kok sudah dioperasikan, makanya kami datang untuk melihat langsung ke lokasi," ucapnya kepada media ini. Senin (30/10/2017) Politisi perempuan yang saat ini juga menduduki posisi sebagai Ketua Fraksi Go...

SURABAYA (Mediabidik) - Terbitnya surat penetapan eksekusi Nomor :67/Eks/2017/ PN.Sby.jo dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diterima Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) pemkot Surabaya. Rencananya besok, Selasa (31/10) pemkot Surabaya yang didampingi juru sita dari PN Surabaya akan mengeksekusi 5 persil bangunan yang ada di jalan Simpang Dukuh Surabaya. Indah Nurhayati Kabid Pemanfaatan Tanah dan Pengadaan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) mengatakan, besok (Selasa) kita akan bongkar 5 persil bangunan yang ada di jalan Simpang Dukuh dan Rabu nya 8 persil si Gunung Anyar, semua sudah konsinyasi dan tinggal eksekusi.  "Untuk uangnya masih di PN semua dan untuk pembongkaran sudah ada penetapan dari Pengadilan Negeri."terang Indah, Selasa (30/10). Indah menjelaskan, untuk eksekusi besok kita di dampingi Polrestabes, Satpol PP, Dishub, DKP dan PN. Setelah apel dan pembacaan penetapan eksekusi, terus kita bongkar.  "Seperti eksekusi...

SURABAYA (Mediabidik) – Polemik berkepanjangan antara angkutan umum berbasis aplikasi (Taxi Online) dengan Taxi Konvensional ahkirnya terselesaikan. Melalui peraturan menteri (Permen) Nomor  108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM108). Mengantikan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM26). Peraturan tersebut terbit untuk menjawab kemelut persoalan taksi online dengan taksi konvensional yang belum terselesaikan. Dengan diresmikannya Peraturan Menteri Nomor 108 oleh Kemenhub sebagai payung hukum angkutan umum berbasis aplikasi (Taxi Online), disambut baik oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Kota Surabaya. Ketua Oraganda Surabaya Sonhaji mengatakan, bahwa terkait peraturan baru yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, pihaknya akan mendukung s...

SURABAYA (Mediabidik) - Teguh Prihandoko Dirut Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) membenarkan pemeriksaan dirinya oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. "Iya benar, saya memang diperiksa mulai pukul 11.00 Wib hingga pukul 13.00 Wib," kata Teguh, Kamis (26/10). Teguh mengatakan pemeriksaan dirinya masih dalam tahap awal. "Tadi ditanya seputar identitas seperti nama, alamat hingga pertama kali menjabat sebagai Dirut RPH serta tupoksi (Tugas pokok dan fungsi). Masih belum masuk ke pokoknya," ungkap dia. Ia mengungkapkan, dalam pemeriksaan dugaan korupsi anggaran tahun 2015-2016 perusahaan daerah Kota Surabaya ini. "Belum mas, masih seputar yang saya sebut tadi (identitas)," ujar Teguh. Selain dimintai keterangan, Teguh mengaku dimintai tolong Kejari Tanjung Perak untuk menghadirkan pejabat dibawahnya. Sayang, ia mengaku gagal menghadirkan beberapa pejabat yang menurutnya dugaan ada perintah tidak boleh hadir dari oknum didalam redaksi RPH. ...

SURABAYA (Mediabidik) - Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya kini sedang menyelidiki dugaan korupsi anggaran tahun 2015-2016 di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Surabaya. Hal itu disampaikan Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak Andhi Ardhani mengaku telah memintai keterangan Dirut PD RPH Teguh Prihandoko hari ini. "Iya mas kita panggil dan kita mintai keterangan (Dirut RPH Teguh)," ucapnya, Kamis (26/10). Andhi juga mengaku sebelum memeriksa Dirut RPH, pihaknya sudah memanggil 10 orang pejabat di Perusahaan Daerah Pemkot Surabaya ini. "Semuanya kita panggil tanpa terkecuali termasuk hari ini (Dirut RPH Teguh)," ungkap Andhi. Berdasarkan informasi, pemeriksaan 10 pejabat PD RPH Kota Surabaya yang terdiri Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Jasa dan Niaga, Kabag Keuangan dan Gedung, Kabag Akutansi, Kabag Teknis, Sanitasi dan Ipal, Kabag Pemotongan Hewan Pegirian, Kabag Pemotongan Hewan Kedurus, Kabag Niaga, Kabag Penelitian dan Pengembangan sert...

SURABAYA (Mediabidik) - Rudi Marudut warga Kebraon Surabaya mengugat perdata Asisten 1 Pemkot Surabaya Yayuk Eko Agustin, pasca dirinya dilaporkan pidana UU ITE dan ditetapkan tersangka, Kamis (26/10). Karena hanya melakukan konfirmasi melalui pesan WA terkait konfirmasi informasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) program Jasmas murni tahun anggaran 2016. Rudi marudut warga Jalan Kebraon Surabaya ditetapkan sebagai tersangka, dampak dari status tersangka tersebut orang tua penggugat (Rudi-red) yang bernama Nonner (70) langsung shok dan meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit," Karena shok, ibu saya meninggal, dan itu yang membuat saya melakukan gugatan," ujar Rudi Marudut. Dalam sidang gugatan tersebut, sebelumnya saat mediasi pertama tergugat (Yayuk) tidak hadir dan mengirim Biro Hukum Pemkot Surabaya, namun Majelis Hakim Pujo Saksono menolak dan minta Prinsipal (Tergugat) datang sendiri," Ini gugatan atas nama pribadi bukan instansi kedinasan, ...

SURABAYA (Mediabidik) - Pembongkaran Masjid dilingkungan DPRD Kota Surabaya mendapat protes Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Melalui perwakilannya, mereka mendatangi kantor DPRD di Jalan Yos Sodarso, Kamis (26/10/2017). Dengan membentangkan spanduk bertuliskan "Kembalikan Masjid Kami", massa GP Ansor Surabaya menuju lokasi masjid yang berada di sisi belakang Gedung DPRD Surabaya.  Mereka juga akan menyerahkan nota keberatan dan protes keras atas cara Pemkot membangun proyek dengan merobohkan masjid tanpa ada pemberitahuan lebih dulu. Massa ormas ini memprotes pembongkaran masjid tanpa pemberitahuan ke umat Islam Surabaya. Apalagi pembongkaran masjid itu salah satu informasi yang diterima GP Ansor untuk dibangun deretan ruang pribadi anggota dewan.  "Wakil kami di DPRD saja tidak diberitahu. Tahu-tahu masjid dibongkar," ujar Khoirur Roziqin, anggota HP Ansor Surabaya.  Roziqin sepakat bersama anggota ormas ini untuk menentang cara Pemkot Surabay...

SURABAYA (Mediabidik) - Polemik pembongkaran Masjid DPRD kota Surabaya terus bergulir, pasalnya tidak ada solusi dari perobohan tempat ibadah bagi umat muslim tersebut demi pembangunan gedung baru legislator. Hadi Siswanto, Sekretaris Dewan (Sekwan) mengatakan, sudah mengajukan alternatif tempat ibadah sebelum pembongkaran Masjid tersebut. " Dulu saya mengajukan gedung balai pemuda yang sebelah barat itu untuk penganti Masjid untuk sementara selama proses pembangun ini," kata Hadi. Kamis (26/10) saat menemui massa GP Ansor diruang kerjanya. Hadi menambahkan, saya  usul dua tempat ibadah alternatif untuk masyarkat umum dan pegawai dilingkungan DPRD Surabaya," Pertama di atas basmen dan tempat smoking room di lantai dua Gedung DPRD yang selama ini tidak difungsikan, nanti kita rubah menjadi tempat ibadah," terangnya. Hadi mengatakan, sebelum di usulkan tempat ibadah penggati masjid tersebut disetujui, tiba-tiba berselang beberapa hari sudah dikirim...

SURABAYA (Mediabidik) - Kunjungan 6 orang Delegasi Jepang ke Surabaya yang berasal dari perguruan tinggi, masing-masing tenaga pengajar dan perwakilan pemerintah Jepang. Mereka diajak berkeliling oleh wali kota surabaya Tri Rismaharini untuk mengunjungi command center, museum dan coworking space yang terletak di gedung Siola, kawasan surabaya pusat, Rabu, (25/10/2017).  Tiba sekitar pukul 14.00 siang di gedung Siola, rombongan perguruan tinggi Jepang yang didampingi Rektor Institut Sepuluh november (ITS) Joni Hermana diterima Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini beserta jajaran OPD terkait. Rombongan, oleh wali kota langsung diajak berkeliling untuk melihat sistem kerja pelayanan publik di lantai dasar.  "Semua urusan pelayan publik mulai pembuatan KTP, Akta Kelahiran dan Surat Pindah Penduduk dan semuanya menggunakan sistem elektronik, jadi warga tidak perlu berlama-lama lagi untuk menunggu hasilnya," kata Risma kepada rombongan.  Tidak berlama-lama mengitari pelayanan publik...

SURABAYA (Mediabidik) – Pengusiran sejumlah wartawan ketika melakukan liputan rapat dengar pendapat (hearing) terkait laporan BPJS di Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (24/10) kemarin. Yang menuding wakil dari SKPD pemkot kota Surabaya merasa alergi atau keberatan dengan keberadaan wartawan. Seperti yang disampaikan Agustin Poliana Ketua Komisi D DPRD Surabaya sebelumnya, yang mengaku bahwa keberatan itu sebenarnya ada dipihak Satuan Serja Perangkat Daerah (SKPD) yang sepertinya tidak ingin laporannya dipublikasikan. "Tidak ada pengusiran itu mas, kami memang akan menggelar rapat dengan SKPD yakni Bappeko, Bina Program dan Bagian Keuangan serta BKD terkait BPJS, hanya saja wakil dari Bina Program merasa keberatan terhadap keberadaan teman-teman wartawan, kalau kami sih malah terimakasih kinerja kami di ekspos," tuturnya. Selasa (24/10) beberapa jam kemudian. Menurutnya, perwakilan SKPD sepertinya tidak terbiasa dengan keberadaan para jurnalis saat m...

SURABAYA (Mediabidik) - Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas) Indonesia siap mendukung asosiasi perusahaan jasaboga Indonesia (APJI) yang anggotanya tersebar di seluruh Indonesia. Dukungan itu dibuktikan dengan keikutsertaan Paskomnas dalam pameran yang digelar oleh APJI di Garden Palace Hotel Surabaya, Selasa (24/10/2017). Pada saat pameran itu, Paskomnas tampel beda. Ketika semua peserta memamerkan catering, makanan dan bisnis tataboga, Paskomnas tampil dengan memajang buah-buahan dan sayur-sayuran yang masih segar. Namun, buah dan sayuran itu hanya sebagai contoh yang dapat dipesan oleh masyarakat dan pelaku usaha melalui situs resminya www.paskomnas.com . Salah satu staf Paskomnas Rahayu Trisila memastikan pihaknya siap mensupport semua kebutuhan buah dan sayur-sayuran dari APJI. Sebab, anggota APJI rata-rata adalah pengusaha Horeca (Hotel, restoran, dan catering), sehingga sangat cocok dengan Paskomnas yang menyediakan bahan-bahannya. "Jadi, Paskomnas itu sebenarnya cocok bang...

SURABAYA (Mediabidik) - Puncak peringatan Hari Informasi Geopasial (HIG) 2017 yang diselenggarakan di kantor Badan Informasi Geopasial (BIG) jalan Raya Jakarta-Bohor KM 46 Cibinong Jawa Barat. Kota Surabaya meraih penghargaan Bhumandala Award 2017 yang diserahkan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago.  Selain meraih Bhumandala Award 2017 kota Surabaya juga mendapat rekomendasi ahkir Tata Ruang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Surabaya. Eri Cahyadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Surabaya mengatakan, hari ini kota Surabaya mendapat penghargaan Bhumandala Award dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Perhargaan tersebut diberikan bersamaan dengan keluarnya rekomendasi Geopasial atau peta RDTRK Surabaya.  "Jadi, rekomendasinya turun, biasanya di indonesia satu kota satu kecamatan, kalau Surabaya satu kota 31 kecamatan,"terang Eric, seusai mengikuti acara HI...

SURABAYA (Mediabidik) - Penandatanganan nota kesepakatan (Mou) antara pemerintah kota (Pemkot) Surabaya dengan perusahaan Pembangkit Jawa Bali (PJB) terkait pengembangan energi terbaru dan terbarukan serta teknologi ramah lingkungan di Surabaya, Senin (23/10/2017).  Hadir dalam acara tersebut Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Joni Hermana, Direktur Utama Pembangkit Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firsantara dan Wali Kota surabaya Tri Rismaharini beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.  Dalam sambutannya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengucapkan terima kasih kepada Pt. PJB dan rektor ITS yang membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mewujudkan kota yang ramah lingkungan atau yang biasa disebut Smart city. "Sekali lagi kami sangat berterima kasih sekali karena ini sangat mendukung program pemkot surabaya sendiri," kata Risma di kantor pusat PJB Jl. Ketintang baru no 11.  Dikatakan wali kota, ke depan jumlah penduduk termasuk kebutuhan l...

BANYUWANGI (Mediabidik) - Sebagai salah satu bakal calon Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) mengaku masih ada partai selain PKB dan PDI-P, yang juga akan mendukungnya pada Pilgub tahun 2018 nanti. Hal diungkapkannya usai membuka Lomba Kompetensi Siswa – Sekolah Menengah Kejuruan (LKS-SMK), Senin (23/10) di GOR Tawangalun Banyuwangi. Gus Ipul menyatakan, pihaknya masih terbuka kepada siapa saja yang ingin mendukungnya. "Sampai sekarang kita masih melakukan komunikasi dengan beberapa partai, kita bicara dan diskusi. Insyaallah masih ada partai yang menyusul untuk mendukung," ucap Gus Ipul. Namun, Cagub yang telah dideklarasikan kedua partai pendukung dan berpasangan dengan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas ini, enggan menyebutkan partai mana yang akan menyusul untuk mendukungnya tersebut. "Belum bisa dibocorkan, kita lihat saja nanti," pungkasnya. (nng) 

SURABAYA (Mediabidik) - Melalui rapat paripurna Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Surabaya hari ini Senin (23/10/2017) secara resmi telah merombak susunan strukturalnya. Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Surabaya, Hafid Suadi, mengatakan bahwa perubahan struktural di Fraksi PAN DPRD Surabaya merupakan program rutin dengan tujuan penyegaran. "Memang sudah menjadi program sebelumnya, berkaitan dengan paruh waktu harus ada penyegaran, Itu hasil putusan Musda, bahwa minggu ini harus dilakukan penyegaran," ucapnya. Terkait nama HM Arshad yang akhir tergeser dari posisi ketua Fraksi dan hanya menjadi anggota biasa, Hafid Suadi menegaskan bahwa dirinya tidak ada kaitannya dengan perubahan nama di struktural Fraksi yang baru, karena otoritasnya telah diserahkan kepada anggota fraksi. "Untuk susunan intern saya serahkan ke fraksi, jadi saya tidak tau, dan usulan perubahan itu sudah beberapa minggu lalu," terangnya. Dengan susunan struktural yan...

SURABAYA (Mediabidik) - Kedatangan  Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi beserta jajaran bertemu dengan Wali Kota surabaya Tri Rismaharini di ruang kerja wali kota, Sabtu (20/10/2017). Untuk membahas progress pembangunan angkutan massal trem di surabaya.  Dalam pertemuan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sangat mengapresiasi persiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama PT.KAI dalam membangun proyek trem, utamanya desain kereta api yang dihasilkan dari tangan anak bangsa.  "Kami sangat berterima kasih karena bu wali dan jajaran sangat proaktif dalam membangun trem. Selain itu, persiapan ini tidak hanya dilakukan di Joyoboyo tetapi di seluruh titik pemberhentian yang sudah direncanakan," kata Budi usai menggelar audiensi dengan wali kota surabaya.  Sedangkan untuk anggaran pembangunan trem, Budi menuturkan pemerintah pusat tidak dapat membantu tetapi mengunakan APBU dengan alasan keterbatasan dana. Oleh karena itu, pihaknya memberi kesempatan kep...

GRESIK (Mediabidik) - Ratusan warga Desa Sukorejo kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, melakukan aksi blokade di Jalan Mayjend Sungkono, pasalnya aliran air PDAM di desa Sukorejo sudah seminggu mati total dampak terkena proyek pipa gas.  Sekitar pukul 16.30 sore, rombongan warga Desa Sukorejo yang dipimpin Kepala Desa Fathur Rahman berjalan dari balai desa menuju jalan raya dengan membawa puluhan poster tulisan tangan, termasuk membawa anak balita.   Kades Sukorejo berdiri di atas alat berat (exavator) memberikan orasinya, intinya dampak dari penanaman pipa gas, mengenai pipa PDAM milik mereka sehingga menyebabkan 400 rumah dari warga Desa Sukorejo tidak teraliri air dari PDAM dan mereka meminta ganti rugi biaya beli air selama seminggu. " Sudah seminggu ini, kami membeli air untuk kebutuhan mandi dan cuci piring, tanpa cuci baju, itu dalam seminggu habis 100 ribu, pihak pelaksana proyek atau kontraktor yang memasang pipa harus mengganti biaya beli air yang kemarin, dan sampai ai...

SURABAYA (Mediabidik)   - Para kyai di Jatim yang tergabung dalam tim Sembilan telah mengerucutkan nama bakal calon wakil gubernur yang akan dipasangkan dengan Khofifah Indar Parawansa pada Pilgub Jatim 2018.  Salah satu anggota Tim Sembilan, Lily Wahid, mengungkapkan, ada delapan nama bakal calon yang dibahas dalam pertemuan di salah satu pondok pesantren di Surabaya, Kamis (19/10). Namun, Ia enggan menyebutkan siapa saja nama bakal calon wakil gubernur. "Ada kepala daerah, pensiunan TNI, macam-macam lah. Saya gak berani sebutkan, karena sudah kesepakatan," paparnya, saat menghadiri Deklarasi Sekretariat Bersama Golongan Karya. Jumat (20/10) di Hotel Majapahit. Adik KH. Abdurahman Wahid ini. mengungkapkan, dari sejumlah calon yang disepakati telah memenuhi kriteria yang diharapkan,diantaranya kepemimpinannya, terutama harus bersih. "Karena saat ini korupsi dimana-mana dan ini titik lemah kepala daerah," tuturnya. Lily Wahid menegaskan, pihaknya akan mengkoordina...

SURABAYA (Mediabidik) – Untuk mengembalikan jati diri bangsa, Sekretariat Bersama Golongan Karya mendorong kembalinya Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar tatanan pemerintahan. Pasalnya, menurut  salah satu Deklarator Sekretariat bersama Golongan Karya, lily Chodijah Wahid, Jumat (20/10), Kondisi bangsa saat ini memerlukan tindakan untuk kembali kepada cita-cita kemerdekaan bangsa. "Karena hari ini sudah kembali kepada cita-cita kemerdekaan," terangnya. Ia mengungkapkan, keprihatinannya, selepas Bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, saat ini justru masuk pada era penjajahan lain, yang wujudnya diantaranya 70 persen tanah di negara ini sudah dikuasai orang lain. "Itu yang menjadi alasan kita mendirikan sekretariat bersama Golongan Karya," paparnya. Adik kandung Gus Dur ini menyatakan, melihat kondisi bangsa saat ini, pihaknya khawatir pada generasi muda. Karena undang-undang hasil amandemen yang dijalankan saat ini jauh dari penyelesaian persoalan yang ...

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota Surabaya akan segera mendapatkan bantuan mobil pemadam kebakaran dari Pemerintah Kota Kochi. Pembahasan bantuan mobil pemadam kebakaran tersebut menjadi salah satu "oleh-oleh" dari kunjungan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ke Jepang pada pekan lalu. "Di Jepang saya mampir ke Kochi. Salah satunya untuk menyampaikan tentang mobil pemadam kebakaran yang tidak terpakai," ujar Wali Kota Tri Rismaharini kepada wartawan di ruang kerja nya, Jumat (20/10). Menurut wali kota, meski sudah tidak terpakai, tetapi kondisi mobil kebakaran di Kochi masih sangat bagus. Ini karena frekuensi kebakaran di Kochi terbilang rendah. Terlebih jumlah penduduknya juga sedikit.  "Meski bekas tapi kondisinya masih bagus karena mereka jarang pakai. Karena di sana jarang sekali ada kebakaran. Selama lima tahun, ada yang (kilometer nya) masih di bawah 1000 kilometer," ujar wali kota. Selain itu, wali kota juga melihat langsung bagaimana prakte...

SURABAYA (Mediabidik)  – Banyaknya reklame liar yang berdiri yang terpasang hampir disetiap sudut kota Surabaya dan disinyalir belum mengantongi ijin, mendapat perhatian anggota Koimisi C DPRD kota Surabaya yang membidangi pembangunan. Menurut Awey panggilan akrab Visensius Awey mengatakan, bahwa yang jadi kendala penertiban selama ini adalah (1) belum memadainya sarana dan prasarana,(2) loaksi penertiban yang sulit dijangkau, (3) kebocoran informasi sebelum pelaksanaan tugas serta adanya oknum aparatur penegak perda dilapangan "main mata" dengan penyelenggara reklame. " Kedepannya, berbabagi kendala yag disebeutkan diatas bisa diminimalisir. Sehingga penertiban bisa berjalan lebih efektif" terang Awey, Kamis (19/10). Masih menurut Awey, tentunya kita berharap semua pihak dapat meningkatkan pengawasannya, aka nada banyak kebocoron penerimaan pajak reklame , dilapangan ada oknum pemerintah yang mengetahui . Akan tetapi, tidak diambil tinda...

SURABAYA (Mediabidik) - Reklame Videotron di duga bodong yang ada di bundaran pusat pembelajaan Mall Pakuwon Trade Center (PTC) Surabaya, berdasarkan informasinya baru 2 Minggu pihak biro mengajukan ijin ke Dinas Pajak Pemkot Surabaya, padahal bangunan reklame Videotron tersebut sudah berdiri lama, 4 reklame Videotron yang berdiri di persil milik Pakuwon berukuran di bawah 8 Meter. Ironisnya, bangunan Videotron itu,  sangat berdekatan dengan bahu jalan dan belokan tajam, sehingga sangat membahayakan para pengguna jalan yang melintas dibundaran PTC Surabaya, namun demikian keberadaan Videtron yang masuk wilayah Kecamatan Dukuh Pakis, lepas dari pengawasan pemangku wilayah. Terbukti saat media ini untuk konfirmasi Kasi Trantib Kecamatan Dukuh Pakis, namun hanya bisa ditemui staf trantib, ia menjelaskan bahwa, tidak mengetahui adanya reklame Videotron," saya tidak tahu mas, kalau ada Videotron, biasanya Dinas Cipta Karya yang membuat surat, baru kita menjalankan pengawasan,"tand...

SURABAYA (Mediabidik) - Perihal berita "Kemanakah Larinya 1.584 Titik surat peringatan (SP) Bongkar Reklame " yang dikeluarkan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dari tahun 2013-2017 ke Satpol PP kota Surabaya mendapat tanggapan dari Kasatpol PP kota Surabaya Irvan Widyanto. Dalam klarifikasi Irvan Widyanto menuding wartawan BIDIK hanya bermain asumsi dan tidak berdasarkan data dan fakta. "Komentarku awakmu dadi wartawan iku ojok bermain asumsi, semua harus berdasarkan data dan fakta, "ucap Irvan, Rabu (18/10). Dia menambahkan, penertiban reklame kita sudah pakai sistem berbasis IT. Transparan dan akuntabel. " Silahkan lihat di web satpol pl surabaya. go. id,"katanya.  Lanjut Irvan, saya masih diluar, " Ya tunggu, nanti pak Bagus akan jelaskan. Tolong komenku semua dimuat,"imbuhnya.  Padahal data tersebut valid dari web http://reklame.cktr.web.id/reklame_online/ . Ironisnya saat wartawan BIDIK m...

SURABAYA (Mediabidik) - Sebagai penegak Perda kota Surabaya kinerja Satpol PP patut dipertanyakan, pasalnya walaupun sudah mengantongi surat bantuan penertiban (Bantib) reklame liar dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, ternyata masih banyak berdiri reklame liar di kota Surabaya.  Berdasarkan data dari Dinas Pu Cipta Karya dan Tata Ruang pemkot Surabaya dari tahun 2013-2017 ada 1.584 titik yang masuk dalam daftar bongkar atau bantuan penertiban (Bantib) ke Satpol PP kota Surabaya. Ironisnya hingga saat ini belum ada laporan atau tindak lanjut dari Satpol PP berapa reklame yang sudah dibongkar.  Dedy Purwito Kasi Pengendalian Bangunan DCKTR Pemkot Surabaya mengatakan, surat peringatan (SP) bongkar sudah kita kirim dan sudah menjadi kewenangan satpol PP. Thn 2013 s.d. 2016. "Untuk data berapa yang dibongkar, aku ngak punya data rekapnya mungkin bisa ditanyakan ke Satpol PP, "terang Dedy, Senin (16/10). Masih menurut Dedy, Uqntuk tahun  2017 saja, mulai Januari sampai saat i...

SURABAYA (Mediabidik) - Polemik pembangunan Hotel Amaris di Jalan Taman Apsari Surabaya masih menjadi perhatian DPRD Surabaya, karena lokasinya sangat berdekatan dengan Gedung Negara Grahadi, dan telah menjadi pemberitaan sejumlah media. Meski sempat mendapat pelarangan dari petugas keamanan proyek, Vinsensius Awey Anggota Komisi C DPRD Surabaya tetap melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan untuk meninjau langsung pelaksanaannya. Apakah telah melaksanakan rekomendasi hasil hearing atau belum. "Ingin melihat lebih dekat terkait persoalan yang diberitakan di beberapa media, sekaligus untuk melihat pelaksanaan rekomendasi yang diberikan komisi C saat hearing waktu itu," ucapnya. Selasa (17/10/2017) Dengan alasan gedung telah terbangun dan persyaratan perijinan telah dilengkapi, Awey menyatakan tidak sepakat jika dilakukan pembongkaran karena dinilai sebagai sikap dan tindakan yang tidak berdasar. "Saya memang tidak sepakat jika dilakuk...