Skip to main content

GP Ansor Siap Dilibatkan Pembinaan PNS Yang Terjebak Paham Radikal

SURABAYA (Mediabidik) - Pengurus GP Ansor Surabaya mengajak Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk menangkal paham radikalisme, yang disinyalir sudah masuk ke lingkungan pemkot dengan adanya dugaan beberapa PNS yang mengikuti aliran-aliran radikal.

Ketua PC GP Ansor Surabaya, Farid Afif mengatakan, Ansor siap dilibatkan dalam hal melakukan pembinaan kepada para PNS agar tidak terjebak dalam faham-faham tersebut. "Sudah sepatutnya kita besinergi dalam hal ini, sebab apabila dibiarkan akan menghawatirkan," kata Gus Afif sapaan akrab Farid Afif bersama para pengurus GP Ansor saat melakukan audensi dengan Walikota di ruang kerjanya, Kamis (25/1).

Gus Afif mengatakan, faham-faham radikal tidak bisa dibiarkan apalagi sampai masuk ke isntansi pemerintah. "Ini akan menjadi semacam benalu yang menghambat jalanya roda pemerintahan yang sudah final berdasarkan Pancasila dan UUD 45," katanya.

Kasetma Banser Surabaya, Muhammad Hasyim Asy'ari menambahkan, tidak elok ketika mereka bekerja di lingkungan pemerintahan namun masih memegang faham-faham radikal.

"Ini kontraproduktif, satu sisi mereka dibiayai oleh APBN dan APBD, di sisi lain justru memegang faham yang tidak mendukung tegaknya NKRI," kata dia.

Cak Hasyim, demikian dia akrab disapa, mengatakan, perlu adanya pembinaan kepada mental para pegawai di lingkungan pemkot. Untuk itu, ujarnya, Ansor siap dilibatkan dalam rangka 'meluruskan' faham para pegawai pemerintahan di Kota Surabaya yang tidak sejalan dengan NKRI.

Dia menambahkan, Ansor secara umum mengapresiasi sikap walikota terutama terkiat netralitasnya menjelang Pilgub Jatim 2018. "Ini harus terus dipegang," katanya.

Selain itu, kata Cak Hasyim, dalam Rakerda PD GP Ansor Surabaya yang akan digelar dalam waktu dekat, pihaknya berharap Pemkot Surabaya bisa bersinergri dengan Ansor dalam hal menangkal bahaya radikalisme di Surabaya khususnya di lingkungan Pemkot.

Sementara Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang didampingi Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya, Erry Cahyadi cukup mengapresiasi kedatangan para pengurus PC PG Ansor Surabaya ke ruang kerjanya. Dirinya merasa Ansor dan NU merupakan keluarga besarnya sehingga ajakan untuk bersinergi menangkal radikalisme di Pemkot Surabaya perlu ditindaklanjuti.

Mengenai fakta adanya beberapa pegawai yang terindikasi masuk ke dalam faham radikalisme, Risma menyatakan sudah cukup mengetahui. "Dari gerak geriknya dari bicaranya, kita sudah tahu. Makanya mari kita lihat sama-sama, kalau ada yang terang terangan menyusupkan faham semacam itu, langsung laporkan ke saya," katanya.

Di sisi lain, Risma juga menyinggung soal kreatifitas organisasi kepemudaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Menurutnya, banyaknya kenakalan remaja yang terjadi lantaran sedikitnya peluang guna mengembangkan ekonomi.

"Makanya Ansor saya harap lebih kreatif dalam menciptakan model-model usaha guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi, ini untuk menangkal kenakalan remaja," katanya.

Di akhir acara, PC GP Ansor Surabaya menyematkan jaket Banser kepada Risma dan Kepala DCKTR Surabaya, Erry Cahyadi. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni