Mediabidik.com

SURABAYA (Mediabidik) - Sekian lama memperjuangkan hak atas tanah yang terlanjur dikuasai pihak Grand City Mall (PT Hardaya Widya Graha) dua belas tahun lamanya. Hanya berbekal alat bukti sah yang dikantonginya sejak 15 Juli  1942, berupa dua bidang tanah seluas 7.565 m2 dan 40.435 m2 dihibahkan dari Mr Van Poell kepada Achmad bin Hasan Al Mahgrabi. Serta bukti pengambilan sumpah atas kepemilikan tanah yang sah tertanggal 12 Februari 2007 oleh pihak Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim, yang ditandatangani pihak Dra.Ec. Nurhasanah,MH, anggota Teknik Hukum pada Harta Peninggalan Surabaya, demikian disampaikan Petrus Hariyanto sebagai juru bicara ahli waris Hj Nuraini usai hearing di Komisi B DPRD Surabaya,Senin (31/10). "Surat perintah permohonan pembatalan atas HGB PT Hardaya Widya Graha dengan nomor BPN RI 4010/26.1-600/XI/2013, Jakarta tertanggal 11 November 2013. Ini sudah jelas perintah permohonan pembatalan atas Hak Guna Bangunan oleh BPN RI," terang Petrus.

SURABAYA (Mediabidik) - Minimnya data yang dimiliki  pemerintah kota Surabaya terkait  status kepemilikan tanah eigendom seluas 1500 m2 yang berada di jalan Ngagel Surabaya, saat ini masuk gugatan perdata No : 595/6/8.16 tentang Kepemilikan atas Tanah Negara ex Eigendom Verponding di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang dilakukan oleh Marvel City ke pemkot Surabaya. Edi Purbowo Legal Hukum Marvel City mengatakan," Kita harus cari kejelasan soal status tanah ini. Kalau memang ini milik Pemkot kita sewa, tapi sampai sejauh ini kami meragukan ini punya pemkot, karena alas haknya pemkot terlalu minim, dikepolisian juga terlalu minim, hanya tercatat di Simbada."jelas Edi Senin (31/10). Edi menambahkan," Kalau dari pihak Marvel sendiri memastikan ini tanah negara igendom 1304 dan karena dulu satu sertifikat dengan ini, kalau igendom belum diminta masih milik negara. Marvel bukan memiliki tanah ini, negara yang memiliki tanah ini, fasilitas pertama yang bisa memi

SURABAYA (Mediabidik) - Perjuangan PT Assa Land selaku pemilik dari Marvel City dalam melakukan gugatan melalui PTUN ke pemerintah kota (Pemkot) Surabaya terkait pembekuan ijin rekomendasi Amdalalin oleh Dinas Perhubungan (Dishub) kota Surabaya, ahkirnya membuahkan hasil. Berdasarkan Surat Penetapan Nomor 109/PEN.TUN 2016/PTUN.SBY. Yang berisi (1) Mengabulkan permohonan pengugat untuk menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. (2) Menunda pelaksanaan surat keputusan tergugat berupa keputusan Kepala Dinas Perhubungan kota Surabaya.No.550.1/12278/436.6.10/2016 tanggal 7 Juni 2016. Perihal pembekuan surat persetujuan Andalalin pembangunan Marvel City jalan Ngagel No 123 Surabaya. Seperti yang diungkapkan Edi Purbowo selaku Legal Hukum PT Assa Land mengatakan, " Jadi pertama kita gugat TUN, dan sudah keluar putusan sela, yang mana putusan tersebut untuk pembekuan Amdalalin harus ditangguhkan dulu, terhadap yang tidak dipermasalahkan. Sebenarnya permasal

SURABAYA (Mediabidik) - Memperingati HUT ke-52, DPD Partai Golkar Jatim menggelar kegiatan jalan sehat dengan hadiah lima umroh dan lima motor matik on the road. Ribuan kupon dibagikan secara gratis kepada masyarakat.          "Kami berharap hadiah ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Sebab itu kuponnya kita berikan cuma-cuma," kata Ketua Panitia HUT ke-52 DPD Partai Golkar Jatim Sahat Tua Simanjuntak,Sabtu (29/10).       Sahat Tua Simanjuntak yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim menambahkan bahwa kupon jalan sehat ini bisa didapat di kantor DPD Partai Golkar Jatim Jl A Yani dan DPD Partai Golkar Surabaya Jl Adityawarman. Selain itu ada yang disebarkan langsung door to door ke masyarakat. Kupon yang akan disebar sebanyak 30 ribu.         "Jalan sehat ini akan diikuti 15 ribu orang, dengan estimasi tiap orang dapat dua kupon. Untuk umroh akan dilaksanakan bulan Desember, sedangkan hadiah motornya langsung bisa pulang tanpa mengeluarkan biaya sep

SURABAYA (Mediabidik) - Masih belum maksimalnya pelayanan BLUD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat sorotan dari kalangan wakil rakyat yang duduk di DPRD Jatim, karena DPRD Jatim menilai pembentukan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) di Jatim masih terkesan amburadul. Alasannya, BLUD yang ada di Jatim belum menunjukkan adanya kemandirian terlepas dari pembebanan APBD Jatim.       Agus Maimun Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi tentang Perekonomian  mengatakan di Jawa Timur ada BLUD yaitu rumah sakit milik Pemprov yang hingga saat ini masih mendapat kucuran dana dari APBD.        "Seharusnya BLUD tersebut mampu mengelola keuangan sendiri tanpa ada subsidi dari APBD. Saya melihat Pemprov masih belum menata dengan baik pengelolaan BLUD di Jatim. Tujuan dibuat BLUD itu agar meringankan APBD kok ini masih mendapat suntikan,"ungkap Agus Maimun ini saat ditemui dikantornya, Sabtu (29/10)      Politisi Asal Fraksi PAN ini berharap sebelum ada BLUD baru, per

SURABAYA (Mediabidik) – Fraksi PDIP  Jawa Timur minta kader-kadernya untuk ikut memarakkan Hari Santri 2016. Caranya, dengan berpartisipasi di acara peringatan Hari Santri di wilayahnya masing-masing.          Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari mengatakan, mayoritas kader PDI Perjuangan di provinsi ini adalah muslim, dan terbanyak dari kalangan Nahdliyyin.         "Karena itu, kami imbau kader PDIP di  daerah-daerah untuk mendukung dan ikut berpartisipasi di setiap acara Hari Santri, yang sudah ditetapkan Presiden Jokowi diperingati setiap tanggal 22 Oktober," kata Sri Untari.        Soal mengapa kader PDIP harus ikut berpartisipasi, menurut Untari, hal ini karena Hari Santri diambil dari sejarah yang tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Yakni merujuk pada keluarnya Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 yang kemudian disusul terjadinya peristiwa heroik 10 November 1945 di Kota Surabaya.        Reso

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah pusat tengah gencar mendorong program sertifikasi tanah. Targetnya, pada 2024 mendatang, setiap jengkal tanah di Indonesia telah bersertifikat. Sebagai tahap awal, tiga kota ditunjuk sebagai  pilot project  program sertifikasi tanah, yakni Surabaya, DKI Jakarta dan Batam. Di Surabaya, program tersebut mulai berjalan sejak di- launching  di Kelurahan Made pada 26 September lalu oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Sofyan Djalil. Sejak itu, pemkot melanjutkan dengan menggelar sosialisasi hingga RT/RW dan LKMK. "Dengan sosialisasi hingga tingkat RT/RW dan LKMK, harapannya informasi ini dapat diketahui oleh seluruh warga Surabaya," kata Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemkot Surabaya, Eddy Christijanto, Jumat (28/10). Dia menjelaskan, saat ini tanah di Surabaya yang belum bersertifikat sebanyak 224.107 bidang. Namun, pemkot menarget pada akhir 2017 seluruh tanah di Kota Pahlawan sudah tersertifikat. Untuk mereali

SURABAYA (Mediabidik) - Setelah menjebloskan Kasubsi Keuangan PD Pasar Surya Unit Wonokromo ke Rumah Tahanan (Rutan) Medaeng, kini penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menahan Mantan Kepala Unit Pasar Kembang Surabaya, Budi Witjaksono (45) tahun. Warga Kalidami 4 No 6 Surabaya ini  ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana kegiatan perpasaran, ijin pemasangan  listrik dan tunggakan rekening stand pedagang unit pasar Kembang PD Pasar Surya tahun 2014-2016 senilai Rp 136,6 juta. Kegiatan perpasaran tersebut meliputi Ijin Tempat Usaha, Biaya Balik Nama, Surat Ijin Berusaha, Surat Ijin Jenis Jualan, Buka Baru dan Registrasi. Budi ditahan usai menjalani serangkaian  pemeriksaan. Dia diperiksa sekitar pukul 11.00 WIB hingga pukul 18.15 WIB, dengan didampingi kuasa hukumnya dari Bidang Hukum PD Pasar Surya. Selanjutnya dengan menggenakan baju tahanan, Pria bertubuh kurus itu langsung digiring petugas menuju mobil tahanan dan selanjutnya dibawa ke Rumah Ta

SURABAYA (Mediabidik) - Keseriusan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dalam membongkar kasus korupsi di PT Panca Wira Usaha (PWU) BUMD milik Pemprov Jatim terbukti, setelah menjebloskan mantan Ketua DPRD kota Surabaya Wisnu Wardhana (WW). Kini penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim, Kamis (27/10$2016) akhirnya menahan bos Jawa Pos Group Dahlan Iskan yang juga mantan Menteri BUMN diera SBY, terkait pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) yang diduga menyalahi aturan. Penahanan Bos Jawa Pos itu dilakukan setelah menjalani serangkaian pemeriksaan selama 9 jam lamanya. Tak tanggung-tanggung penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka memakan proses waktu yang cukup lama. Dipemeriksaan yang ke lima inilah, penyidik akhirnya "bernyali" untuk memenjarakan Dahlan Iskan. Dahlan yang menjabat sebagai Dirut PT PWU periode 2000-2010 keluar dari ruang penyidikan Pidsus sekitar pukul 19.25 WIB dan keluar dari pintu lift sebelah selatan. Tersangka Dahlan saat berjalan mengena

SURABAYA (Mediabidik) - Menjelang akhir tahun, PT Kertabhakti Raharja akan memaksimalkan penjualanya unit apartemen Madison Avenue yang berada di Jl Jemur Andayani Surabaya. Tawarkan menguntungkan bagi pembeli ini berupa special unit yang tersebar di seluruh lantai apartemen.  Saat ini, Madison Avenue dianggap sebagai salah satu apartemen terbaik di Surabaya dengan harga terjangkau. Bahkan, beberapa agen properti ternama seperti, Era Galaxi, Era Sieto, Era Kota, Prop Next, Ray White sangat terkesan dan belomba untuk menjual produk apartemen Madison Avenue seperti saat launching tower satu dan tower dua tahun lalu. Harga yang ditawarkan pun cukup murah mulai Rp 170 jutaan dengan cicilanya mulai Rp 1,3 jutaan.  "Kali ini seluruh spesial unit akan kami lepas dan kami optimis langsung habis. Tentu saja yang kami pasarkan sangat menguntungkan untuk investasi karena harganya lebih murah dari model sejenis dan jumlahnya limited," ujar Co-Owner Madison Avenue Henry J. Gunawan

SURABAYA (Mediabidik) – Perlunya adanya aturan baru terkait pembatasan masa tugas Lurah dan Camat di kota Surabaya. Hal itu disampaikan  Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono atau yang akrab dipanggil Awi mengatakan, rotasi waktu kerja atau tour of duty para Lurah dan Camat sesuai usulan kalangan dewan sekitar 3 – 5 tahun. "Memang ada (anggota dewan) yang usul 3 tahun  sampai 5 tahun. Maka kita kasih spare waktu 3- 5 tahun itu," terangnya Adi mengatakan, adanya batasan masa kerja para pejabat di lingkungan Kecamatan dan kKelurahan, bertujuannnya agar leadership mereka bisa berkembang, sekaligus mempersempit terjadinya penyalahgunaan kewenangan. "Karena hingga hari ini, masih banyak Lurah dan Camat berada di suatu tempat  9 – 11 tahun. Ini kan tidak sehat," paparnya Menurutnya, pejabat terkait perlu suasana dan tempat baru agar kemampuannya lebih berwarna dan berkembang. Adi mengakui, integritas

SURABAYA (Mediabidik)  - Polemik berkepanjangan antara warga Kalilom Tanah Kali Kedinding dengan PT Merak Jaya Beton. Dianggap tidak berijin dan menyebabkan polusi lingkungan, warga menginginkan agar pabrik tersebut direlokasi, rupanya keinginan tersebut akan terwujud. Sebab, kalangan dewan mengisyaratkan pabrik yang memproduksi beton yang berlokasi di Jalan HM Noer segera ditutup. Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron secara tegas mengatakan PT Merak Jaya Beton bakal ditutup. Pasalnya, pabrik beton yang sudah beroperasi sejak 2014 tidak melaksanakan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Politisi PPP menerangkan, rekomendasi lalu lintas (lalin) dari Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya tidak pernah dilaksanakan. Selain itu, rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) juga tidak pernah dipakai."Pasti sudah ditutup. Izin produksi tidak memenuhi syarat," terangnya usai hearing, Rabu (26/10). Buchori menjelaskan, selain izin us

SURABAYA (Mediabidik) - Puluhan wanita terlihat duduk bergerombol di salah satu sudut UPTD Liponsos Keputih. Jari-jemari mereka sibuk merangkai beragam kerajinan tangan seperti keset, taplak meja, vas bunga, bros, dan sebagainya. Melihat betapa cantik karya-karya itu, tiada yang menyangka kalau pembuatnya adalah para mantan penderita psikotik. Memang, kumpulan wanita pembuat kerajinan tangan tersebut belum sepenuhnya sembuh. Mereka masih dalam tahap penyembuhan dari gangguan kejiwaan. Selama menjalani masa pemulihan, para peserta pelatihan dibimbing oleh pasangan pasutri Supadi dan Wiwit Manfaati. Supadi mengatakan, pelatihan kerajinan tangan bagi para penghuni UPTD Liponsos Keputih ini pertama kali digagas pada 2012. Mereka yang diperbolehkan mengikuti pelatihan ini adalah penghuni dengan kondisi kejiwaan stabil. "Minimal bisa diajak bicara dan  nyambung ," ujarnya. Meski demikian, menjadi instruktur pelatihan kerajinan tangan di liponsos bukan perkara mudah

SURABAYA (Mediabidik) - Baru seminggu Kejari Surabaya menaikkan status penyidikan menjadi penyelidikan Korupsi ditubuh PD Pasar Surya, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya akhirnya menetapkan Suhardi, Mantan Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Keuangan PD Pasar Surya Unit Pasar Wonokromo sebagai tersangka. Suhardi diduga telah menyalahgunakan uang biaya buka segel tempat usaha (stand) selama tahun 2014-2016 sebesar Rp 110 juta yang telah dibayarkan 85 pedagang kepada PD Pasar Surya unit Pasar Wonokromo. Selain menetapkan sebagai tersangka, Penyidik juga melakukan penahanan terhadap Suhardi. Dia ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam lamanya diruang Pidsus Kejari Surabaya, Selasa (25/10/2016) pada pukul 21.00 WIB. Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi membenarkan penahanan tersebut. "Suhardi ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Medaeng karena dikuatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti serta untuk kemudahan proses penyidik

SURABAYA (Mediabidik) -  Komisi B DPRD Jatim merasa dikejutkan dengan dikeprasnya sejumlah anggaran di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan hingga 30 persen. Pasalnya, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  yang notabene mitra Komisi B ini langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak.    H.Rofik Anggota Komisi B yang membidangi Perekonomian ini menegaskan jika dirinya tak habis pikir dengan pengeprasan sejumlah dinas yang sebenarnya langsung berhubungan dengan rakyat banyak. Karenanya, pihaknya dalam waktu dekat ini segera bertemu dengan eksekutif untuk menanyakan alasan atas pengeprasan tersebut.    "Jujur secara pribadi saya sangat prihatin dengan kebijakan ini. Padahal Jatim selama ini menjadi tulang punggung kebijakan nasional, mulai soal beras, kedelai, tebu, cengkeh dan masih banyak lagi. Termasuk soal daging. Tapi mengapa dalam RAPBD 2017 justru mendapat potongan sekitar 30 persen. Ini sangat tak manusiawi dan merugikan rakyat. Dan

SURABAYA (Mediabidik) –  Peringati Hari Ulang Tahun (HUT) partai Golkar ke 52 tahun, dijadikan momen kebangkitan bagi partai berlambang pohon beringin, partai yang pernah berkuasa di era Orde Baru (Orba).        Dalam momen tersebut Ketua DPD Golkar Jatim Nyono Suharli kembali mengusulkan nama mantan Presiden RI ke 2 Soeharto untuk menjadi Pahlawan Nasional. "Pada kesempatan HUT Golkar ke 52 yang di gelar di Jawa Timur, DPD Partai Golkar Jatim kembali mengusulkan nama mantan Presiden RI Soeharto sebagai pahlawan nasional," ucap Nyono Suharli saat di temui di Gedung DPD I Golkar Jatim.        Dalam rangkaian acara HUT Golkar ke 52 Tahun, Nyono Suharli juga melakukan ziarah ke makam sesepuh Golkar Jatim ini. Ada dua makam sesepuh Golkar yang dikunjungi para pengurus Golkar Jatim. Yakni Makam alm HM Said dan Makam alm Hasril Haroen mantan Ketua DPD Partai Golkar Jatim.         Nyono Suharli momen ini sekaligus digunakan untuk kembali mengusulkan g

SURABAYA (Mediabidik) – Legislasi atau pembuatan Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu diantara tiga tugas pokok DPRD Jawa Timur, disamping sebagai controlling (pengawasan) dan budgeting (anggaran). Sampai saat ini, DPRD Jatim telah berhasil mengesahkan 12 Perda. Karena itu, perlu dilakukan sosialisasi terhadap Perda yang sudah disahkan, sehingga masyarakat mengetahui Perda yang menaungi mereka.         Sadar pentingnya sosialisasi Perda kepada masyarakat, dengan mengambil momentum Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-71, anggota DPRD Jatim yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) III yang meliputi Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi  melakukan sosialisasi 12 Perda yang sudah disahkan tersebut. Diantaranya, Perda Perlindungan Nelayan dan Perda Perlindungan Ketenagakerjaan. Sosialisasi itu dikemas dalam acara pentas seni budaya yang berlangsung di alun-alun Kabupaten Bondowoso.        "Pentas seni budaya ini digelar untuk menghibur masyarakat Bondowoso sekal

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi D DPRD Jatim ajak Gubernur Jatim Soekarwo untuk meminta ke Pemerintah Pusat agar Jembatan timbang di kelolah oleh Provinsi, pasalnya jembatan timbang akan diambil alih Pemerintah  Pusat sesuai UU No 23 Tahun 2014 per Oktober 2016, sehingga hal ini mendapat kritikan dari eksekutif maupun legislatif.       Achmad Heri Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan menegaskan jika Komisi D bersama Gubernur telah menyurati Menteri Perhubungan  agar pengelolaan jembatan timbang diserahkan kembali ke Jatim.          "Dalam waktu dekat  Komisi D  dan Gubernur Jatim telah menyurati surat ke Menhub agar pengelolaan jembatan timbang diserahkan kepada Jatim dengan alasan semua infrastruktur telah dimiliki Jatim termasuk penghargaan," terang Ahmad Hery yang juga Ketua Bapperda DPRD Jatim tersebut.        Selain itu, saat ini sistem yang digunakan sudah komputerisasi dan online, ternyata selama dikelolah Jatim mampu merai

SURABAYA (Mediabidik) - Hearing komisi D DPRD Surabaya, perihal keluhan buruknya layanan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seakan tidak ada habisnya. Diantaranya terkait banyaknya pasien yang ditolak pihak rumah sakit. Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana mengingatkan, sebagai badan yang dilindungi undang-undang semestinya kejadian tersebut tidak boleh terjadi. Apalagi warga sebelumnya sudah diwajibkan untuk mendaftar. Namun faktanya, hampir tiap hari komisinya kerap menerima aduan. Padahal, apapun alasannya setiap masyarakat yang datang ke rumah sakit harus tetap dijalani."Meskipun lupa tidak membawah kartu BPJS, warga harus tetap dilayani. Karena masyarakat sudah membayar layaknya pasien umum," saran Agustin, Selasa (25/10/2016). Agustin mengungkapkan, banyak kasus pasien meninggal dunia lantaran tidak kunjung dilayani rumah sakit. Padahal mereka sudah bersusah payah membayar premi. Maraknya kasus penolakan pasien mengindikasikan  p

SURABAYA (Mediabidik) – Hearing sengketa lahan antara Nuraini selaku ahli waris dengan Muhammad bin Ahmad Al Maghrabi dengan Manajemen Grand City yang digelar di ruang komisi B DPRD Surabaya, Selasa (26/10).  Hearing kali ini komisi B mendatangkan BPN Surabaya, Lurah Ketabang serta Notaris pembuat akta jual beli lahan saat itu. Tujuan Hearing tersebut untuk menjawab polemik atas kepemilikan lahan seluas 5 Ha yang sekarang di kuasai oleh PT Hardaya Widya Graha selaku pemilik gedung Grand City Surabaya. Terkait hal tersebut komisi B DPRD kota surabaya berencana akan menggunakan hak angket untuk melakukan investigasi terkait permasalahan tersebut. Ketua Komisi B Maslan Mansyur menjelaskan, bahwa pihaknya meminta keterangan dari ahli waris dan instansi terkait pengaduan dari ahli waris atas nama Hj Nuraini kami tindak lanjuti."Hj Nuraini mengatakan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah atas lahan yang sekarang dibangun Grand City Mall. Bahkan terbit surat dari BPN

SURABAYA (Mediabidik) - Proyek Pembangunan basement Balai Pemuda kembali menuai sorotan dari anggota DPRD Kota Surabaya. Kali ini terkait retaknya beberapa sisi gedung dewan. Ketua Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri mensinyalir, retaknya tembok dan lantai gedung legislatif di lantai satu akibat getaran alat kontruksi seperti proses pemancangan paku bumi. Untuk itu, pada Rabu (26/10) komisinya akan memanggil rekanan pembangunan yang diketahui dikerjakan PT. Cipta Karya Multi Teknik. Pihak juga berencana mengundang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, konsultan serta ahli konstruksi. "Kita akan undang semuanya. Komisi C ingin tahun sebelum mengambil keputusan," ujar Syaifuddin Zuhri, Senin (24/10/2016).Ada banyak hal yang ingin ia ketahui terkait pembangunan basement di Balai Pemuda. Misalnya terkait kajian teknis yang sudah dilakukan sebelum proses pengerjaan. Menurutnya, dengan lokasi proyek yang berdekatan dengan bangunan bersejarah sep

SURABAYA (Mediabidik) - Rencana pemerintah kota (Pemkot) Surabaya membangun Jembatan Ratna, jembatan penghubung antara jalan Bengawan dan jalan Ratna bakal sulit terealisasi tahun ini. Hal itu disebabkan belum adanya MoU kerjasama antara Pemkot Surabaya dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWSB). Ganjar Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Aset Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DBMP) Pemkot Surabaya mengatakan, " Jembatan Ratna itu salah satu bagian CSR dari Bumi Putra, dan ada dua, yang satu pedestrian jalan Walikota Mustajab, Indomohen, Wijaya Kusuma dan yang terakhir jembatan Ratna, kalau jembatan itu nilainya kurang lebih Rp 10 Milliar, dan itu murni dari Bumi Putra, bantuannya berupa fisik, " terang Ganjar. Ganjar juga menambahkan, " semua sudah siap dan kontraktor siap jalan, semua sudah dilelang sendiri oleh mereka, tugas pemkot cuma siapkan DED (perencanaan) nya sama pendampingan pengawasan fisik. Pelaksanaannya seharusnya saat ini sudah jalan n

SURABAYA (Mediabidik) - Puluhan mantan karyawan PT Jawa Media Komputama (Jawa Pos Group) mengadu ke DPRD kota Surabaya, kedatangan mereka diterima wakil ketua komisi D. Salah satu perwakilan karyawan Alif Hidayat menuturkan, persoalan bermula ketika para karyawan di PHK pada 26 Oktober 2015. Dalam perjalanannya, perusahaan ternyata tidak memberikan hak karyawan yang semestinya. Mengacu pada UU Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003, para karyawan berhak memperoleh uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. "Pada 28 Oktober 2015 kita membawa masalah ini ke Disnaker. Kita berharap menjadi penengah soal masalah ini," terang Alif Hidayat, Senin (24/10/2016). Namun pihak perusahaan ternyata tidak memiliki itikad yang baik. Perwakilan PT. Jawa Media Komputama tidak pernah hadir dalam mediasi yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja. Disnaker kemudian mengeluarkan anjuran tertanggal 27 April 2016. Para karyawan selanjutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industr

SURABAYA (Mediabidik) - Semakin mudahnya masyarakat mengakses informasi di dunia maya, membuat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak hentinya mengingatkan para pelajar di Surabaya agar semakin memfilter diri.  Hal tersebut diungkapkan, walikota Surabaya Tri Risma Harini saat memberikan pengarahan pada seluruh pelajar se-Surabaya ditengah acara Kongres Pelajar Surabaya 2016 di Balai Pemuda, pagi tadi (24/10). Di hadapan 605 ketua osis tingkat SMP,SMA/Sederjat , walikota menjelaskan bahwa tiang negara hari ini adalah pelajar. Jika negara ini adalah suatu bangunan, maka pelajar adalah salah satu pilar yang menyangga bangunan. Walikota menambahkan, jika bangsa lain ingin merusak suatu negara maka sasaran utama adalah para pelajar. "Semua orang di dunia ini tahu pentingnya generasi pelajar, apapun akan saya lakukan untuk melindungi kalian (pelajar). Tugas kalian sekarang hanya perlu belajar, dengan pengetahuan kalian akan bisa memfilter masuknya budaya asing mulai dar

SURABAYA (Mediabidik) - Diduga teledor dan lalai dalam pengawasan serta perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan Basement parkir Balai Pemuda Surabaya yang mengakibatkan retaknya dinding bangunan sejumlah ruangan yang ada di gedung DPRD kota Surabaya. Jika hal ini tidak segera diperbaiki, maka tidak menutup kemungkinan gedung DPRD Kota Surabaya rawan runtuh. Hal ini dikatakan, Anggota Pamdal gedung DPRD Kota Surabaya, Gianto ketika dikonfirmasi mengatatakan, " Sejak minggu kemarin gedung dewan retak-retak akibat pengeboran paku bumi proyek basement parkir Balai Pemuda. Kerusakan gedung dewan ini sudah dilaporkan ke Ketua DPRD Kota Surabaya agar segera ditindaklanjuti retaknya gedung dewan." ucap Gianto, Senin (24/10). Gianto, juga meambahkan, " Keretakan hampir meliputi semua gedung DPRD Kota Surabaya, mulai dari teras samping belakang gedung hingga ke lantai dua gedung DPRD Kota Surabaya."paparnya. Sementara Nanang Agrus Yanes Project Manager PT C

SURABAYA (Mediabidik) - Sengketa status kepemilikannya jalan Upah Jiwa antara Pemkot Surabaya dengan Marvel City masuk dalam tahap gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Walaupun digugat oleh pihak Marvel City melalui PTUN, pemkot Surabaya tetap akan mempertahankan tanah tersebut yang diklaim sebagai aset pemkot Surabaya yang tercatat dalam Simpanan Barang Daerah (Simbada). Hal itu disampaikan Ganjar Kabid Perencanaan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DBMP) pemkot Surabaya. " Itu adalah jalan milik masyarakat, masak akan dikuasai dia, dan kita bertahannya disini. Seluruh jalan di Surabaya tidak ada jalan yang bersertifikat, kalau mereka bertahan atas dasar penguasaan, seenaknya mereka asal ngeklaim," jelas Ganjar, Jumat (24/10). Ganjar menambahkan, " Memang menurut undang-undang Agraria berdasarkan penguasaan selama dua puluh tahun, namun sekarang cukup dengan keterangan kretek dari lurah sudah bisa dan itu sudah dicabut. Sekarang tindakan kita

SURABAYA (Mediabidik) - Demi memperjuangkan haknya, Nuraini ahli waris Muhammad bin Ahmad Al Maghrabi, selaku pemilik tanah seluas 5 Ha ya g sekarang dikuasai PT Hardaya Widya Graha selaku Manajemen Grand City, tak pernah surut memperjuangkan haknya dengan menempuh jalan apapun. Setelah 'mentok' mendatangi kantor DPRD Surabaya, Pemkot, Kejaksaan hingga Pengadilan, Nuraini kini mendatangi kantor radio republik Indonesia(RRI) untuk menyiarkan langsung, sengketa tanah milik ayahnya yang sekarang sudah berdiri mall termegah, dijalan Gubeng Pojok No. 48-50 Ketabang, Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Ia menceritakan lepasnya hak milik keluarganya ke pihak ketiga.   "Awalnya dipinjam oleh TNI AL untuk dijadikan markas. Ayah saya memiliki tanah itu sejak tahun 1960," jelas Nuraini, Jumat (21/10/2016). Saat dibangun markas TNI AL, tiba-tiba PT Singo Barong Kencana, anak perusahaan Maspion Group ini, menguasai tanah tersebut, setelah melalui proses ruislag

SURABAYA (Mediabidik) – Penyerahan hasil klarifikasi raperda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim  ke DPRD Kota Surabaya. Dari jawaban klarifikasi pemprov atas raperda tersebut, membawa cukup banyak perubahan nomenklatur di SKPD pemkot Surabaya. Selain itu, juga akan ada banyak perubahan urusan di tubuh SKPD pemkot Surabaya. Ketua Pansus Raperda OPD DPRD Kota Surabaya Fatkur Rohman mengatakan dalam raperda ini memang yang paling ditekankan adalah masalah nomenklatur dan urusan yang harus disesuaikan dengan PP No 18 Tahun 2016 tentang OPD. "Ada beberapa SKPD yang memang dirombak atau berubah nomenklatur dan urusannya. Seperti yang pertama adalah di Surabaya nanti akan punya Dinas Pangan dan Pertanian," kata Fatkur. Politisi PKS ini mengatakan, mengapa pangan diutamakan karena memang menyesuaikan dengan urusan di kementerian pusat. Sehingga nantinya SDM yang ada di Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian pun nantinya haru