Skip to main content

Komisi B Jatim Akan Temui Menteri Kelautan Soal Permen Tak Pro Rakyat

SURABAYA (Mediabidik) - Peraturan Menteri Kelautan yang melarang para nelayan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan dilaut dengan menggunakan alat cantrang mendapat protes dari beberapa nelayan yang ada di jawa timur.

Pasalnya penangkapan ikan dengan alat cantrang yang sama menteri kelautan dianggap tidak ramah lingkungan ini justru bagi sebagian nelayan yang ada di jawa timur merugikan dan sangat berpengaruh terhadap mata pencaharian mereka.

Ketua Komisi B DPRD Jatim Ahmad Firdaus menyayangkan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri (Permen) Kelautan yang melarang penangkapan ikan dilaut menggunakan alat Cantrang.

" Seluruh  nelayan yang ada di Lamongan merasa resah dan mereka meminta kepada wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD Jatim agar minta penegasan dan bila perlu menolak kebijakan menteri kelautan yang dianggap tidak pro nelayan," terang Firdaus saat di temui di ruang kerjanya, Kamis (4/1).

Politisi asal partai Gerindra Jatim ini juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat komisi B yang membidangi perekonomian akan temui kementrian kelautan yang ada di jakarta guna meminta ketegasan dan kejelasan terkait peraturan menteri kelautan ibu susi yang di tolak oleh para nelayan yang ada di Jawa Timur.

"Kami akan koordinasi dengan kementrian kelautan mungkin ada solusi sebagai pengganti Cantrang alat tangkap ikan dilaut yang dianggap  para nelayan justru mengurangi pendapatan nelayan yang berpengaruh pada nafkah pendapatan Perekonomian," tegas politisi asal lamongan ini. ( rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Hari Pahlawan 10 November

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Ucapan HUT Partai NasDem ke 10