Skip to main content

Armudji Himbau PNS Pemkot Surabaya Tidak Terlibat Politik Praktis

SURABAYA (Mediabidik) -  Ketua DPRD Surabaya Armudji menghimbau kepada semua pihak untuk bersikap bijak dalam mengahadapi pemilihan gubernur Jawa Timur mendatang, guna untuk menjaga kondusifitas wilayah kota Surabaya.

Himbauan tersebut dikhususkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya, agar tidak terlibat dalam politik praktis, karena akan berdampak terhadap netralitasnya.

"Jangan coba-coba masuk dalam putaran politik praktis, karena sesuai UU, hal itu memang menjadi larangan bagi setiap anggota PNS, apapun pangkat dan jabatannya," kata Armuji, Selasa (9/1/2018).

Peringatan ini sengaja disampaikan agar PNS di lingkungan Pemkot Surabaya dan seluruh jajaran dibawahnya bisa tetap menjaga marwahnya sebagai abdi negara.

"Netralitasi para PNS ini sangat diperlukan, karena jika tidak, maka akan berdampak buruk terhadap regulasi dan kebijakan serta pelayanannya kepada masyarakat," tandasnya.

Tidak hanya itu, Armuji juga meminta kepada masyarakat Kota Surabaya untuk turut memantau dan bila perlu melaporkan kepada pihak yang terkait, jika menemui anggota PNS yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam politik praktis, utamanya yang ada kaitannya dengan Pilgub Jatim 2108.

"Laporkan saja ke pihak terkait, karena sanksinya jelas dan tegas bahkan sangat berat, karena sampai kepada pemberhentiannya sebagai PNS," tegasnya.

Untuk diketahui, bahwa netralitas aparatur sipil negara (ASN) telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Adapun sanksi yang diberikan sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yaitu PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat.(pan)


Virus-free. www.avast.com

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Hari Pahlawan 10 November

Ucapan HUT Partai NasDem ke 10