Skip to main content

PDIP Jatim Rekom Kombes Pol Syafi,in Di Pilkada Jombang

SURABAYA (Mediabidik) - Setelah sempat dikabarkan akan memberikan rekomendasi Cabub Jombang kepada Nyono Suharli yang juga ketua DPD Golkar Jatim, akhirnya DPD PDIP menjatuhkan pilihan rekom kepada Kombes pol Syafi'in. Penolakan terhadap Nyono ini sepertinya menjadi strategi tersendiri bagi PDIP yang kembali ingin mentasbihkan kejayaan memimpin di Jombang.

Akhirnya PDIP Jatim menyampaikan  rekom Cabub Jombang kepada Kombes Pol Syafi'in dan Khoirul Anam sebagai cawabupnya seorang anggota FPDIP Jombang ini di kantor DPD PDIP Jatim di Surabaya. 

Bahkan untuk membangun spirit kemenangan PDIP dan Cabup Jombang Kombes pol Syafi'in sepakat dengan tagline "mari bung rebut kembali". 

Sekretaris DPD PDIP Sri Untari menegaskan bahwa PDIP ingin merebut kembali Kabupaten Jombang sebagai salah satu basis suara partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih.

"Kita ingin merebut kembali Jombang, sebab dulunya Jombang dipimpin kader PDIP selama 10 tahun tapi sekarang lepas dipimpin kader Golkar. Pada Pilkada serentak 2018 ini, kami ingin merebut kembali kepemimpinan daerah di Jombang," ujar Sri Untari di kantor DPD PDIP, Kamis (4/1). 

Sementara itu, Gus Syaf sapaan akrab Kombes Pol Syafiin mengatakan bahwa kedatangan dirinya bersama pengurus DPC PDIP Jombang ke kantor DPD PDIP Jatim adalah untuk menyatakan kesiapan sebagai Cabup diusung maju di Pilkada Jombang. 

"Saya siap diusung PDIP untuk melaksanakan amanat dari rakyat. Soal rekomendasi itu sudah ada di DPP,"  ujar Gus Syaf.

Saat ditanya program apa yang akan di usungnya. Gus Syaf menegaskan tetap pada program yang dulu disusunnya saat maju sebagai bacagub.

'Yang pasti program yang dulu saya bahwa saat maju sebagai bakal calon gubernur. yaitu Juling atau Jum'at keliling. serta semua APBD baik dari kabupaten, propinsi dan pusat adalah untuk rakyat. semuanya," tandasnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...