Skip to main content

Buruknya Pelayanan Pasien, Komisi E Jatim Akan Panggil Dinkes dan Pihak Rumah Sakit

SURABAYA (Mediabidik) - Buruknya pelayan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit ahkir-ahkir ini, menjadi catatan buruk dunia kesehatan di indonesia, pasalnya dalam kurun waktu yang bersamaan telah terjadi beberapa kasus yang merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo merasa prihatin melihat kasus yang terjadi di rumah sakit yang ada di Jawa Timur seperti di daerah Surabaya dan Sidoarjo.

"Pihak Komisi E akan memanggil pihak rumah sakit yang merugikan pasien tersebut dan harus mempertangungjawabkan perbuatan oknum perawat yang teledor dan tentunya juga kita panggil dari dinas terkait yakni Dinkes Jatim yang mempunyai wewenang ," tegas Hartoyo saat di temui di ruang kerjanya, Kamis (1/2).

Politisi asal Partai Demokrat Jatim ini juga mendesak agar Dinas kesehatan menindak tegas pada rumah sakit yang memperkerjakan perawat maupun dokter yang tidak mempunyai moral, mengingat Dinas Kesehatan membawahi semua rumah sakit yang ada di jawa timur baik milik pemerintah maupun swasta.

"Saya minta agar Dinkes Jatim memberi sanksi tegas terhadap pihak rumah sakit yang memperkerjakan perawat maupun dokter yang tidak ber moral, bahkan bila perlu pihak aparat mengusut tuntas kasus yang merugikan pasien baik terkait dugaan pelecehan seksual  maupun keteledoran hingga nyawa melayang, sehingga tidak ada lagi kasus serupa," tegas pria yang maju dari Dapil Surabaya dan Sidoarjo ini. (rofik).

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...