Skip to main content

Buruknya Pelayanan Pasien, Komisi E Jatim Akan Panggil Dinkes dan Pihak Rumah Sakit

SURABAYA (Mediabidik) - Buruknya pelayan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit ahkir-ahkir ini, menjadi catatan buruk dunia kesehatan di indonesia, pasalnya dalam kurun waktu yang bersamaan telah terjadi beberapa kasus yang merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo merasa prihatin melihat kasus yang terjadi di rumah sakit yang ada di Jawa Timur seperti di daerah Surabaya dan Sidoarjo.

"Pihak Komisi E akan memanggil pihak rumah sakit yang merugikan pasien tersebut dan harus mempertangungjawabkan perbuatan oknum perawat yang teledor dan tentunya juga kita panggil dari dinas terkait yakni Dinkes Jatim yang mempunyai wewenang ," tegas Hartoyo saat di temui di ruang kerjanya, Kamis (1/2).

Politisi asal Partai Demokrat Jatim ini juga mendesak agar Dinas kesehatan menindak tegas pada rumah sakit yang memperkerjakan perawat maupun dokter yang tidak mempunyai moral, mengingat Dinas Kesehatan membawahi semua rumah sakit yang ada di jawa timur baik milik pemerintah maupun swasta.

"Saya minta agar Dinkes Jatim memberi sanksi tegas terhadap pihak rumah sakit yang memperkerjakan perawat maupun dokter yang tidak ber moral, bahkan bila perlu pihak aparat mengusut tuntas kasus yang merugikan pasien baik terkait dugaan pelecehan seksual  maupun keteledoran hingga nyawa melayang, sehingga tidak ada lagi kasus serupa," tegas pria yang maju dari Dapil Surabaya dan Sidoarjo ini. (rofik).

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni