Skip to main content

Ini Harapan Gus Ipul pada Pendamping Program Keluarga Harapan

SURABAYA (Mediabidik) - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berharap para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bersinergi dan melakukan inovasi di tengah keterbatasan yang ada. Guna membantu operasional, pemerintah juga mulai mencairkan bantuan operasonal bagi para pendamping ini.

"Hari ini secara simbolik kita berikan bantuan operasional Rp650 ribu untuk masing-masing pendamping. Setiap tahun sudah dianggarkan untuk mereka ini, nilainya sama," kata Gus Ipul usai menyerahkan secara simbolik bantuan operasional bagi PKH di kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Kamis 14 Desember 2017.

Menurut Gus Ipul, ketika pendamping PKH melakukan pendampingan, tentu diperlukan beberapa biaya operasional yang memang tidak tercover sehingga diperlukan biaya tambahan untuk para pendamping ini.

"Kita ingin PKH bisa bekerja dengan lebih baik di tengah keterbatasan yang ada. Memang perlu inovasi perlu kreatifitas, lebih-lebih ada pendamping yang sudah 10 tahun bekerja mulai tahun 2007," ujar Gus Ipul.

Para pendamping ini diharapkan juga terus bersinergi. Mereka yang sudah senior diharapkan mampu memberikan bimbingan bagi yang muda. Begitu sebaliknya, para pendamping muda diharapkan terus memberikan masukkan agar program ini benar-benar berjalan dengan benar.

"Alhamdulillah hingga saat ini belum ada laporan penyalahgunaan program ini. Tidak ada pungutan, sampai saat ini ndak ada laporan adanya pungutan," kata Gus Ipul.

Gus Ipul yakin, seluruh PKH telah memahami batasan-batasan kerja yang harus dilakukan. Semua kerja harus sesuai dengan apa yang telah diamanatkan kepada mereka.

"Saya percaya teman-teman PKH tahu apa yang dilakukan, tahu batasnya dan perlu melaksanakan tugas sesuai koridor ketentuan yang ada," ujarnya.

Sementara itu, di Jawa Timur jumlah pendaping PKH saat ini mencapai 4.008 orang dan tersebar di 38 kabupaten kota. Sedangkan keluarga penerima PKH telah mencapai 1 juta keluarga.

Dengan program ini, maka kemiskinan di Jawa Timur diharapkan juga terus bisa dikurangi. Kemiskinan adalah tanggung jawab semuanya. Pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat juga telah memiliki program pengurangan kemiskinan.

"Dulu saat awal Saya dan Pakde Karwo dilantik, kemiskinan masih 16 persen, sekarang alhamdulillah turun tinggal 11,77 persen dan ditargetkan tahun depan bisa turun lagi menjadi 10 persen," kata Gus Ipul. ( rofik)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama