Skip to main content

Ini Harapan Gus Ipul pada Pendamping Program Keluarga Harapan

SURABAYA (Mediabidik) - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berharap para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bersinergi dan melakukan inovasi di tengah keterbatasan yang ada. Guna membantu operasional, pemerintah juga mulai mencairkan bantuan operasonal bagi para pendamping ini.

"Hari ini secara simbolik kita berikan bantuan operasional Rp650 ribu untuk masing-masing pendamping. Setiap tahun sudah dianggarkan untuk mereka ini, nilainya sama," kata Gus Ipul usai menyerahkan secara simbolik bantuan operasional bagi PKH di kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Kamis 14 Desember 2017.

Menurut Gus Ipul, ketika pendamping PKH melakukan pendampingan, tentu diperlukan beberapa biaya operasional yang memang tidak tercover sehingga diperlukan biaya tambahan untuk para pendamping ini.

"Kita ingin PKH bisa bekerja dengan lebih baik di tengah keterbatasan yang ada. Memang perlu inovasi perlu kreatifitas, lebih-lebih ada pendamping yang sudah 10 tahun bekerja mulai tahun 2007," ujar Gus Ipul.

Para pendamping ini diharapkan juga terus bersinergi. Mereka yang sudah senior diharapkan mampu memberikan bimbingan bagi yang muda. Begitu sebaliknya, para pendamping muda diharapkan terus memberikan masukkan agar program ini benar-benar berjalan dengan benar.

"Alhamdulillah hingga saat ini belum ada laporan penyalahgunaan program ini. Tidak ada pungutan, sampai saat ini ndak ada laporan adanya pungutan," kata Gus Ipul.

Gus Ipul yakin, seluruh PKH telah memahami batasan-batasan kerja yang harus dilakukan. Semua kerja harus sesuai dengan apa yang telah diamanatkan kepada mereka.

"Saya percaya teman-teman PKH tahu apa yang dilakukan, tahu batasnya dan perlu melaksanakan tugas sesuai koridor ketentuan yang ada," ujarnya.

Sementara itu, di Jawa Timur jumlah pendaping PKH saat ini mencapai 4.008 orang dan tersebar di 38 kabupaten kota. Sedangkan keluarga penerima PKH telah mencapai 1 juta keluarga.

Dengan program ini, maka kemiskinan di Jawa Timur diharapkan juga terus bisa dikurangi. Kemiskinan adalah tanggung jawab semuanya. Pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat juga telah memiliki program pengurangan kemiskinan.

"Dulu saat awal Saya dan Pakde Karwo dilantik, kemiskinan masih 16 persen, sekarang alhamdulillah turun tinggal 11,77 persen dan ditargetkan tahun depan bisa turun lagi menjadi 10 persen," kata Gus Ipul. ( rofik)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni