Skip to main content

DPW PKS Jatim Resmi Keluarkan Rekomendasi di Empat Pilkada Jatim


SURABAYA (Mediabidik) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Jawa Timur telah menyelesaikan proses rekomendasi untuk mengusung kandidat Calon Kepala Daerah 4 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

Menurut sekretaris umum DPW PKS Jatim Irwan Setiawan, menyampaikan bahwa DPP PKS baru saja menandatangani persetujuan atas kandidat yang diajukan oleh DPW PKS Jatim di 4 Pilkada. Adapun Keempat Pilkada tersebut adalah kabupaten Jombang, Pamekasan, Lumajang dan Kota Malang." Terang Irwan, Rabu (6/12).

Ditambahkan Irwan bahwa dari Sekretariat DPP PKS mengabarkan bahwa rekomendasi untuk keempat Pilkada ini sudah turun.

"Dan Alhamdulillah, keempatnya sesuai dengan aspirasi kader daerah yang ditangkap oleh DPW dan disampaikan kepada DPP," tegas anggota Komisi C DPRD Jatim ini.

Lebih lanjut Irwan menyebutkan bahwa PKS akan mengusung Drs. Ec. H.Nyono Suharli Wihandoko sebagai Calon Bupati Jombang. H. Badrut Tamam, S.Psi. sebagai Calon Bupati Pamekasan. Lalu H. Rofik SH,M.Hum sebagai Calon Bupati Lumajang. Dan H.Mochamad Anton sebagai calon walikota Malang.

Sementara itu Arif HS, Ketua Umum DPW PKS Jatim, meminta kepada Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS di 4 Kabupaten/Kota tersebut untuk menggerakkan seluruh kekuatan kader, Anggota DPRD, dan struktur PKS, agar memenangkan Calon yang telah direkomendasikan. 

"Teman-teman di keempat daerah ini sudah bisa mulai bergerak, melakukan upaya koalisi, konsolidasi, dan sosialisasi agar calon yang diusung bisa menang,"kata Arif. 

Ditegaskan Arif bahwa dirinya  mengingatkan agar selalu meminta arahan para alim ulama dan tokoh masyarakat dalam proses pemenangan. 

"Kita bukan hanya ingin kemenangan. Tetapi kemenangan yang barokah. Membawa maslahat bagi rakyat," pungkas Arif.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...