Skip to main content

Ketua DPRD Tolak Renovasi Lapangan dan Wisma Karanggayam

SURABAYA (Mediabidik) - Ketua DPRD kota Surabaya Armuji memprotes rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, merenovasi lapangan dan penambahan sarana olahraga di wisma Eri Irianto di Jalan Karanggayam.

Saat hearing di gedung DPRD, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya, Afghany Wardhana menyatakan akan ada penambahan sarana olahraga di Karanggayam. Diantaranya pembangunan lapangan futsal.

"Desember ini harus dikosongkan. Karena pembangunannya akan segera dimulai," ujar Afghany, Jumat (29/12).

Dalam Detail Engineering Design (DED) yang ada, di wisma Karanggayam nanti akan dibangun jembatan yang langsung terhubung dengan gelanggang olahraga. Di gelanggang olahraga itu nanti dibangun tempat latihan untuk kempo, karate dan lain lain.

"Walikota ingin bangun beberapa sarana olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga di Surabaya. Termasuk sarana untuk latihan panahan," jelasnya.

Mantan Sekwan DPRD Surabaya ini berdalih, sejumlah sarana olahraga yang akan dibangun dikhususkan untuk pembinaan atlet usia di bawah 15 tahun. 

"Itu untuk pembibitan anak-anak yang punya bakat di bidang olahraga," imbuh Afghan.

Menanggapi rencana renovasi tersebut, Ketua DPRD Surabaya, Armuji secara tegas menolaknya. Menurut Armuji, selama ini Karanggayam dikenal masyarakat sebagai ikon sepakbola. 

"Harusnya hanya khusus sepakbola tidak boleh ada yang lainya termasuk lapangan futsal. Lapangan Futsal sekarang sudah ada dimana mana," ingat Armuji.

Armuji mengaku tidak sepakat dengan konsep yang dibuat untuk lapangan Karanggayam. Politisi dari PDI-P ini menginginkan lapangan Karanggayam seperti Thor yang hanya diperuntukan buat atletik.

"Siapapun yang punya ide kita kurang setuju. Nanti kita panggil Dinas Cipta Karya untuk revisi. Kalau tidak mau ya kita potong semua anggarannya," ancamnya.

Menurut Armuji rencana penambangan sejumlah sarana pemain muda dengan tujuan pembinaan sangat tidak masuk akal. Selama ini sejumlah atlet berprestasi dalam Pekan Olahraga Propinsi (Porprov) berasal dari klub.

"Jangan bangga ketika atlet juara di Porprov. Karena mereka semua bukan binaan Pemkot. Harus diakui mereka semua itu binaan klub," terang Armuji.

Dalam kesempatan itu, Armuji juga menyinggung soal kualitas sarana olahraga di Surabaya. Menurutnya, buruknya kualitas disebabkan pemerintah kota tidak melibatkan tenaga ahli.

"Tidak bisa hanya ngomong sama konsultan. Contohnya lintasan atletik di Gelora Bung Tomo (GBT) yang ternyata tidak sesuai standard nasional," ungkap Armuji.

Akibat buruknya lintasan atletik di GBT, untuk kejuaraan atletik nasional bisanya tetap diselenggarakan di Lapangan Thor.

"Di Surabaya banyak ahli di bidang olahraga. Mereka bisa dilibatkan," pungkas politisi senior ini. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni