Skip to main content

Merasa Tak Dapat Rekom, Gus Ipul Sindir 4 Partai Pendukung

SURABAYA (Mediabidik) - Partai yang sempat menunjuk calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dalam mendaftarkan sebagai calon gubernur ternyata tak merekom Gus Ipul untuk maju sebagai calon gubernur, pasalnya semua kebijakan ada pada DPP atau Pusat.

Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengakui dirinya agak gelih melihat partai seperti Partai Demokrat, Golkar, Hanura dan PPP  yang tak mengusunnya karena dirinya sempat melamar pada empat partai itu pada bulan juni 2017 kemarin. Namun dari partai yang sempat membuka pendaftaran hanya partai PDIP yang merestuinya dan dipastikan mengusungnya.

"Jadi lucu, ibarat parpol mengadakan lomba, tapi yang terpilih malah yang bukan daftar sebagai peserta," sindir Gus Ipul usai menghadiri undangan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) PPP di Surabaya, Minggu (3/12).

Ditegaskan Gus Ipul, bahwa dirinya tak mempermasalahkan hal itu. Ia paham, empat partai politik lain memiliki beragam pertimbangan sebelum memutuskan dukungan kepada pasangan calon. Gus Ipul juga menghormati pilihan empat partai politik itu mendukung Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

"Tapi itu tidak masalah, saya menyadari bahwa parpol punya keputusan internal. Ini politik, jadi wajar, tapi lucu. Cuma saya agak geli saja seperti banyolan," kata Gus Ipul berkelakar.

Untuk diketahui dalam Pilkada Jawa Timur 2018 mendatang Gus Ipul merupakan calon Gubernur Jawa Timur yang diusung PDI Perjuangan dan PKB, yang mana Gus Ipul disandingkan dengan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Sementara itu, Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, dan PPP, akan mengusung Khofifah Indar Parawansa sebagai calon Gubernur Jawa Timur. Khofifah dipasangkan dengan Bupati Trenggalek Emil Dardak. Sedangkan Partai Gerindra,PAN dan PKS masih nunggu akan mengusung siapa.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...