Skip to main content

Merasa Tak Dapat Rekom, Gus Ipul Sindir 4 Partai Pendukung

SURABAYA (Mediabidik) - Partai yang sempat menunjuk calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dalam mendaftarkan sebagai calon gubernur ternyata tak merekom Gus Ipul untuk maju sebagai calon gubernur, pasalnya semua kebijakan ada pada DPP atau Pusat.

Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengakui dirinya agak gelih melihat partai seperti Partai Demokrat, Golkar, Hanura dan PPP  yang tak mengusunnya karena dirinya sempat melamar pada empat partai itu pada bulan juni 2017 kemarin. Namun dari partai yang sempat membuka pendaftaran hanya partai PDIP yang merestuinya dan dipastikan mengusungnya.

"Jadi lucu, ibarat parpol mengadakan lomba, tapi yang terpilih malah yang bukan daftar sebagai peserta," sindir Gus Ipul usai menghadiri undangan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) PPP di Surabaya, Minggu (3/12).

Ditegaskan Gus Ipul, bahwa dirinya tak mempermasalahkan hal itu. Ia paham, empat partai politik lain memiliki beragam pertimbangan sebelum memutuskan dukungan kepada pasangan calon. Gus Ipul juga menghormati pilihan empat partai politik itu mendukung Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

"Tapi itu tidak masalah, saya menyadari bahwa parpol punya keputusan internal. Ini politik, jadi wajar, tapi lucu. Cuma saya agak geli saja seperti banyolan," kata Gus Ipul berkelakar.

Untuk diketahui dalam Pilkada Jawa Timur 2018 mendatang Gus Ipul merupakan calon Gubernur Jawa Timur yang diusung PDI Perjuangan dan PKB, yang mana Gus Ipul disandingkan dengan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Sementara itu, Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, dan PPP, akan mengusung Khofifah Indar Parawansa sebagai calon Gubernur Jawa Timur. Khofifah dipasangkan dengan Bupati Trenggalek Emil Dardak. Sedangkan Partai Gerindra,PAN dan PKS masih nunggu akan mengusung siapa.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni