Gus Ipul : Jatim Segera Miliki Instalasi Pengolah Limbah B3

SURABAYA (Mediabidik) - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berharap instalasi pengolah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang ada di Dawar Blandong, Mojokerto bisa beroperasi pada 2018 atau paling lambat awal 2019.

"Kalau fasilitasnya selesai, masalah limbah B3 di Jatim bisa teratasi secara bertahap. Ini jadi perhatian dan prioritas kita untuk menangani," kata Gus Ipul.

kepada wartawan usai Seminar Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Hotel Mercure, Surabaya, Rabu 13 Desember 2017.

Menurutnya, pembentukan instalasi pengelolaan limbah terpadu di Mojokerto, saat ini masih dalam proses, lahannya sedang disiapkan dan izin dari pusat sudah turun. Diharapkan pembangunan fisik bisa segera dimulai.

"Jadi, instalasi pengelolaan limbah terpadu ini kebutuhan mendesak. Data dari KLH saat ini potensinya di Jatim itu 400 juta ton, sementara yang tercatat baru 170 juta ton, 150 juta ton limbah diantaranya dari Paiton. Padahal di Jatim, ada 800 ribu perusahaan, tapi yang tercatat perusahaan yang melaporkan baru sedikit," ujarnya.

Instalasi pengolah limbah B3 di Mojokerto, nantinya akan berfungsi untuk mengelola, mengolah dan memanfaatkan limbah B3. Selama ini, di Indonesia pengolah limbah B3 hanya ada di Cilengsi, Jawa Barat. Di Jawa Timur sendiri hanya ada PT PRIA di Mojokerto, namun PT PRIA ini hanya mengelola saja.

Saat ini, dari limbah yang tercatat, baru 40 persen saja yang dikirimkan ke Cilengsi. "Jika pengolah B3 tidak segera beroperasi, akan jadi masalah besar. Nanti bisa mencemari sungai, sumur dan mencemari lingkungan. Tidak bisa dibayangkan jika air minum yang dikonsumsi masyarakat tercemar limbah B3," kata dia.(rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog