KPU Surabaya Gelar Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2019

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk mensukseskan pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Surabaya hari ini (7/12) melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu untuk pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) diruang Bromo Hotel Santika Jalan Pandegiling Surabaya.

Ketua KPU kota Surabaya, Nur Syamsi mengatakan, tahapan pemilu sebenarnya sudah mulai berjalan sejak bulan Agustus kemarin, dengan sudah berjalanya tahapan pemilu ini KPU kota Surabaya bergerak cepat menggelar sosialisasi agar diketahui masyarakat Surabaya.

"Makanya kami juga mengundang media agar segera dipublikasikan ke semua masyarakat Surabaya supaya mereka semua tau dan turut mengawasi bahwa pemilu 2019 sudah mulai berjalan," katanya.

Namun untuk pemilu 2019, dirinya menjelaskan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilih masih belum masuk. Namun, untuk pilkada 2018, Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) sudah diserahkan kemendagri ke KPU RI tanggal 27 November.

"Untuk tanggal 26 sampai 29 Desember yang DP4 untuk pilkada nanti akan diserahkan ke KPU kabupaten/kota untuk dillakukan coklik (pencocokan dan penelitian) mulai tanggal 20 Januari sampai 18 Februari," jelasnya.

Ia menambahkan, data terakhir yang masuk di KPU kota Surabaya untuk daftar pemilih tetap berjumlah 2.136.000 ribu jiwa. Namun itu nantinya akan diferivikasi kembali pada tanggal 20 Januari sampai 18 Februari.

"Entah nanti daftar pemilih tetap itu bertambah atau berkurang akan di tetapkan pada tanggal 14 sampai 19 bulan Juli mendatang," pungkasnya.(pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog