KPU Surabaya Gelar Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2019

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk mensukseskan pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Surabaya hari ini (7/12) melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu untuk pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) diruang Bromo Hotel Santika Jalan Pandegiling Surabaya.

Ketua KPU kota Surabaya, Nur Syamsi mengatakan, tahapan pemilu sebenarnya sudah mulai berjalan sejak bulan Agustus kemarin, dengan sudah berjalanya tahapan pemilu ini KPU kota Surabaya bergerak cepat menggelar sosialisasi agar diketahui masyarakat Surabaya.

"Makanya kami juga mengundang media agar segera dipublikasikan ke semua masyarakat Surabaya supaya mereka semua tau dan turut mengawasi bahwa pemilu 2019 sudah mulai berjalan," katanya.

Namun untuk pemilu 2019, dirinya menjelaskan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilih masih belum masuk. Namun, untuk pilkada 2018, Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) sudah diserahkan kemendagri ke KPU RI tanggal 27 November.

"Untuk tanggal 26 sampai 29 Desember yang DP4 untuk pilkada nanti akan diserahkan ke KPU kabupaten/kota untuk dillakukan coklik (pencocokan dan penelitian) mulai tanggal 20 Januari sampai 18 Februari," jelasnya.

Ia menambahkan, data terakhir yang masuk di KPU kota Surabaya untuk daftar pemilih tetap berjumlah 2.136.000 ribu jiwa. Namun itu nantinya akan diferivikasi kembali pada tanggal 20 Januari sampai 18 Februari.

"Entah nanti daftar pemilih tetap itu bertambah atau berkurang akan di tetapkan pada tanggal 14 sampai 19 bulan Juli mendatang," pungkasnya.(pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog