Skip to main content

Diserahkan Jokowi, Bupati Anas Terima Anugerah Dana Rakca

BANYUWANGI (Mediabidik) - Pemerintah kabupaten Banyuwangi menerima Anugerah Dana Rakca dari Kementerian Keuangan. Penghargaan diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Istana Bogor, Rabu (6/12).

Anugerah Dana Rakca diberikan Kemenkeu kepada daerah berkinerja pengelolaan keuangan terbaik. Selain itu, kinerja peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi pertimbangan utama. Hanya tiga kabupaten yang mendapat anugerah itu. Untuk provinsi, tiga yang mendapatkannya, yaitu Jatim, Sumbar, dan Sumsel.

"Terima kasih Pak Jokowi dan Ibu Menteri Keuangan. Ternyata yang dilakukan Banyuwangi dipotret dan diapresiasi pemerintah pusat. Ini kebanggan sekaligus pemicu semangat untuk terus mengembangkan daerah dalam rangka menyukseskan Nawacita Presiden Jokowi," kata Anas saat dihubungi.

"Kami juga berterima kasih ke Gubernur Jatim Pakde Karwo dan Wagub Jatim Gus Ipul yang selama ini terus membantu pengembangan Banyuwangi," imbuh Anas.

Anas mengatakan, Pemkab Banyuwangi berupaya mendorong pengelolaan keuangan yang akuntabel, mulai perencanaan, penganggaran, tata kelola, audit hingga evaluasi yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

"Dengan sistem ini, semua terintegrasi online. Bahkan kami dorong ke pengelolaan keuangan desa melalui e-village budgeting dan e-monitoring system," kata Anas.

Penyusunan laporan keuangan Banyuwangi, imbuh Anas, telah menggunakan sistem berbasis akrual, bahkan termasuk yang pertama di Indonesia menerapkan sistem tersebut sejak 2014.

Anas menambahkan, pengelolaan keuangan yang baik tidak semata-mata untuk kepentingan administratif memenuhi hukum keuangan negara. Tapi harus berdampak ke ekonomi masyarakat.

"Jadi ini bukan hanya aspek administratif, karena pemerintah pusat mendorong bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus tecermin dari peningkatan layanan dasar publik dan ekonomi warga," papar Anas.

Dia menambahkan, peningkatan ekonomi terlihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi dari Rp32,46 triliun pada 2010 menjadi Rp 66,34 triliun pada 2016. Pendapatan per kapita warga juga melonjak dari Rp 20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun.

"Dari sisi pelayanan publik, ada program Smart Kampung yang menjadikan desa sebagai garda terdepan. Ada Mal Pelayanan Publik yang telah mengintegrasikan 142 jenis dokumen/izin di satu tempat, sehingga warga dimudahkan," papar Anas.

Sebelumnya, Kementerian PAN-RB juga memberikan penilaian A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) untuk Banyuwangi, yang menempatkan kabupaten itu sebagai satu-satunya yang mendapatkan nilai A se-Indonesia.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni