SURABAYA (Mediabidik) - Kementerian Sosial (Kemensos) RI berhasil menjadikan angka anak putus sekolah tidak di bawah 85 persen secara nasional. Hal ini berkat perjuangan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah-daerah.
"Dari pencatatan tiga tahun terakhir, jarang ditemukan di daerah anak-anak yang tidak sekolah di bawah 85 persen. Jadi tingkat kehadirannya sudah terdorong lebih baik. Karena peserta PKH ini anak-anaknya wajib sekolah minimal 85 persen," kata Dirjen Perlindungan Kementerian Sosial, Harry Hikmat, di Surabaya, Senin (18/12).
Menurut Harry, PKH ini terbukti efektif untuk memastikan perbaikan akses dari anak sekolah dengan dilihat peningkatannya signifikan antara sebelum dan sesudah mengikuti PKH. Partisipasi anak bersekolah dari anak keluarga miskin dan beresiko bisa putus sekolah dijaga kelangsungan pendidikannya sampai dengan 95 persen.
Keberhasilan PKH juga dapat dilihat di tingkat aksesibilitas kesehatan.Dimana ibu hamil memeriksakan kesehatannya di atas 90 persen. Bahkan masyarakat yang mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) persentasenya sampai 87 persen.
"Artinya PKH juga bisa mensosilaisasikan program-program lainnya seperti program Indonesia sehat, dan Indonesia pintar. Itu bagian dari pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping,"ujarnya.
Produktivitas penerima PKH saat ini meningkat, karena mereka mendapatkan tambahan income. Dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan tambahan income Rp 500 ribu per tiga bulan. Tambahan itu bisa menjadi tambahan modal usaha, kalau kebutuhan pendidikan dan keshatan sudah terpenuhi.
"Itu otomatis menjadi tambahan pendapatan bagi keluarga yang diterima langsung oleh ibu," ungkapnya.
Dengan keberhasilan ini, kata Harry, Kementerian Sosial selayaknya memberikan apresiasi atau penghargaan kepada para pekerja kemanusiaan. Mulai pendamping, operator, kordinator kab/kota, koordinator wilayah, dan koordinator regional.
"Semua ini adalah orang-orang yang ada di garis terdepan yang bekerja bahu membahu untuk mencapai target PKH yang telah ditetapkan. Dan kami melihat bagaimana para pendamping itu dengan dedikasi yang tinggi, militansi, dan semangat yang luar biasa," pungkasnya..
Menurut Harry, banyak pendamping yang patut diapresiasi, dan patut diberikan pengakuan dari Kemensos bahwa mereka telah memberikan manfaat luar biasa kepada para penerima manfaat. Terutama ibu-ibu keluarga penerima manfaat yang memang dalam situasi penuh keterbatasan di daerah-daerah terpencil. Namun dengan perjuangan pendamping, mereka mandapatkan manfaat yang besar.
Maka acara diselenggarakan sebagai sebuah wujud apresiasi kepada para pelaksana PKH. Kemensos melihat keberhasilan bukan hanya atas dukungan para pendamping saja, tetapi juga dukungan dari pemerintah kab/kota. Baik dukungan dalam memberikan dana, fasilitas.
"Kita juga patut memberikan apresiasi kepada pihak terkait yang selama ini sudah membangun sinergi, sudah membangun komitmen bersama, terutama kementerian, lembaga, dan organisasi kemanusiaan termasuk lembaga PBB dan bank dunia," pungkasnya.
Untuk total pendamping pada tahun 2018 sudah mencapai 43 ribu se-Indonesia yang tersebar di 34 provinsi. Semantara sistem recrutmentnya, dan pembinaannya dari pusat.
"Tapi saat ini pembinaan sudah kita serahkan kepada pemerintah kab/kita. Kalau yang tugasnya di provinsi ya kita serahkan ke provinsi melalui Dinas Sosial," paparnya.(rofik)
Comments
Post a Comment