Skip to main content

Kemensos Berhasil Jadikan Angka Putus Sekolah Tidak di Bawah 85 Persen

SURABAYA (Mediabidik) - Kementerian Sosial (Kemensos) RI berhasil menjadikan angka anak putus sekolah tidak di bawah 85 persen secara nasional. Hal ini berkat perjuangan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah-daerah.

"Dari pencatatan tiga tahun terakhir, jarang ditemukan di daerah anak-anak yang tidak sekolah di bawah 85 persen. Jadi tingkat kehadirannya sudah terdorong lebih baik. Karena peserta PKH ini anak-anaknya wajib sekolah  minimal 85 persen," kata Dirjen Perlindungan Kementerian Sosial, Harry Hikmat, di Surabaya, Senin (18/12).

Menurut Harry, PKH ini terbukti efektif untuk memastikan perbaikan akses dari anak sekolah dengan dilihat peningkatannya signifikan antara sebelum dan sesudah mengikuti PKH. Partisipasi anak bersekolah dari anak keluarga miskin dan beresiko bisa putus sekolah dijaga kelangsungan pendidikannya sampai dengan 95 persen.

Keberhasilan PKH juga dapat dilihat di tingkat aksesibilitas kesehatan.Dimana ibu hamil memeriksakan kesehatannya di atas 90 persen. Bahkan masyarakat yang mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) persentasenya sampai 87 persen.

"Artinya PKH juga bisa mensosilaisasikan program-program lainnya seperti program Indonesia sehat, dan Indonesia pintar. Itu bagian dari pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping,"ujarnya.

Produktivitas penerima PKH saat ini meningkat, karena mereka mendapatkan tambahan income. Dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan tambahan income Rp 500 ribu per tiga bulan. Tambahan itu bisa menjadi tambahan modal usaha, kalau kebutuhan pendidikan dan keshatan sudah terpenuhi. 

"Itu otomatis menjadi tambahan pendapatan bagi keluarga yang diterima langsung oleh ibu," ungkapnya.

Dengan keberhasilan ini, kata Harry, Kementerian Sosial selayaknya memberikan apresiasi atau penghargaan kepada para pekerja kemanusiaan. Mulai pendamping, operator, kordinator kab/kota, koordinator wilayah, dan koordinator regional.

"Semua ini adalah orang-orang yang ada di garis terdepan yang bekerja bahu membahu untuk mencapai target PKH yang telah ditetapkan. Dan kami melihat bagaimana para pendamping itu dengan dedikasi yang tinggi, militansi, dan semangat yang luar biasa," pungkasnya..

Menurut Harry, banyak pendamping yang patut diapresiasi, dan patut diberikan pengakuan dari Kemensos bahwa mereka telah memberikan manfaat luar biasa kepada para penerima manfaat. Terutama ibu-ibu keluarga penerima manfaat yang memang dalam situasi penuh keterbatasan di daerah-daerah terpencil. Namun dengan perjuangan pendamping, mereka mandapatkan manfaat yang besar.

Maka acara  diselenggarakan sebagai sebuah wujud apresiasi kepada para pelaksana PKH. Kemensos melihat keberhasilan bukan hanya atas dukungan para pendamping saja,  tetapi juga dukungan dari pemerintah kab/kota. Baik dukungan dalam memberikan dana, fasilitas.

"Kita juga patut memberikan apresiasi kepada pihak terkait yang selama ini sudah membangun sinergi, sudah membangun komitmen bersama, terutama kementerian, lembaga, dan organisasi kemanusiaan termasuk lembaga PBB dan bank dunia," pungkasnya.

Untuk total pendamping pada tahun 2018 sudah mencapai 43 ribu se-Indonesia yang tersebar di 34 provinsi. Semantara sistem recrutmentnya, dan pembinaannya dari pusat. 

"Tapi saat ini pembinaan sudah kita serahkan kepada pemerintah kab/kita.  Kalau yang tugasnya di provinsi ya kita serahkan ke provinsi melalui Dinas Sosial," paparnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama