Skip to main content

Tiga Kali Pemilu Keterwakilan Perempuan di Legislatif kurang 30%

SURABAYA (Mediabidik) - Dalam peringatan hari ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mendorong dijadikan momen agar keterwakilan perempuan di legislatif ditingkatkan. Mengingat tiga kali Pemilu keterwakilan perempuan di parlemen masih banyak yang kurang dari 30 persen. Seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

"Agar 30 persen ada keterwakilan perempuan baik di DPRD tingkat I, DPRD tingkat II, maupun DPR pusat. Hari ibu ini akan menjadi moment strategis karena bulan Juli tahun 2019, saya melihat jadwal KPU sudah invetaris pendaftaran caleg baik tingkat I, II, maupun DPR RI," kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, usai menghadiri dan pelantikan pengurus DPD MKGR Jatim, di Surabaya, Jumat (22/12).

Khofifah menegaskan, Pileg kurang enam bulan lagi. Persiapan konsoslidasi perempuan Indonesia untuk dapat mmenuhi 30 persen keterwakilan perempuan. Mengingat pemilu tahun  2004, 2009, dan 2014 jumlah perempuan di legislatif di bawah 30 persen. Maka Pemilu 2019 saling mendorong perempuan ikut aktif di parlemen.

"Ayo saling mendorong, memotivasi, bergandengan tangan agar keterwakilan perempuan di legislatif bisa mencapai 30 persen. Ayolah. Harus ada ikhtiar secara khusus," paparnya.

Dengan adanya pelantikan MKGR ini, Khofifah mendorong sayap Golkar, dan partai lainnya agar dapat memaksimalkan keterwakilan perempuan di seluruh level lembaga legislatif. Keterwakilan 30 persen perempuan hanya menggelora ketika aturan tersebut baru diberlakukan

"Dulu geloranya luar biasa, sekarang geloranya tidak menggebu-gebu. Maka mulai sekarang digelorakan secara aktif dan massif, supaya kuota 30 persen terpenuhi," paparnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni