Gerindra Jatim Optimis, La Nyala Bisa Koalisi Dengan PAN Maju di Pilgub Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Partai Gerindra optimis La Nyala Mattaliti mendapatkan partai koalisi untuk menjadi bakal cagub Jatim. Mengingat DPP Partai Gerindra sudah mengeluarkan Surat Tugas dengan nomor 0036/B/DPP-Gerindra/2017 yang diteken langsung Ketua Umum Prabowo Subianto pada tanggal 10 Desember 2017.

Abdul Malik Wakil Ketua Gerindra Jatim, tetap optimis Gerindra akan dapat partai koalisi sebagai syarat maju dalam Pilgub Jatim harus mengantongi 20 kursi.

"Saya optimis Pak La Nyala dapat membangun koalisi dengan PAN. Termasuk untuk mencari cawagubnya," tegas Malik saat di temui di ruang kerjanya Surabaya, Senin (11/12).

Jika La Nyala gagal maju karena tidak menemukan partai koalisi, maka hal ini menjadi tanggung jawab Ketua DPD Gerindra Jatim dan sekretarisnya. Mengingat surat tersebut sudah ditembuskan dan langsung diterima oleh Ketua DPD Gerindra Jatim. Dengan begitu mereka yang berkewajiban mencarikan partai koalisi untuk menjadi bakal cawagubnya.

"Tidak benar pak Nyala suruh cari partai koalisi sekaligus cawagubnya. Ini menjadi tanggungjawab Ketua dan sekretaris. Kalau tidak bisa kebih baik mundur saja," tegasnya.

Malik berharap agar ketua dan sekretaris DPD Gerindra Jatim aktif untuk menggalang koalisi partai, demi pencalonan La Nyala. Untuk itu, semua kader partai bersatu mendukung instruksi DPP, karena kabar pencalonan itu sudah diketahui kader sehingga harus disambut dengan kerja keras.

Untuk diketahui, dalam surat yang ditandatangani langsung Prabowo dan Sekjen Ahmad Muzani yang ditujukan langsung ke La Nyala, La Nyala diminta melakukan beberapa hal untuk nantinya bisa ditindaklanjuti oleh DPP dengan rekomendasi pencalonan dirinya di pilgub Jatim.

Dalam surat tersebut, mantan ketua umum PSSI ini, diminta oleh Pabowo untuk melakukan beberapa hal diantaranya point kedua yang bertuliskan 'Melalui surat tugas ini, Saudara diminta memastikan dukungan dari partai lain untuk melengkapi syarat pencalonan'.

Kemudian di poin nomer 3 juga tertulis 'Melalui Surat Tugas ini, Saudara diminta menyiapkan kelengkapan pemenangan'. La Nyalla, oleh Prabowo juga diberi batas waktu hingga tanggal 20 Desember untuk melengkapi tugas-tugas tersebut.(rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog