Komisi A DPRD Jatim Akan Panggil Managemen Apartemen Sipoa Group

SURABAYA (Mediabidik) - Puluhan warga korban pengembang Sipoa Group yang tergabung dalam Paguyuban Pembeli Proyek Sipoa (P2S) mengadukan nasibnya ke Komisi A DPRD Jatim yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, Senin (4/12). Dalam keluhannya mereka meminta Komisi A DPRD Jatim agar membantu mereka, karena ditipu oleh pengembang Sipoa Group dalam kepemilikan apartemen murah di Sidoarjo.

"Kami membeli tahun 2014 dengan membayar semuanya baik ada yang mengangsur ataupun lunas. Kami tertarik karena murah dengan anggsuran uang muka Rp 500 ribu. Jumlah anggota kami totalnya lebih 400 orang lebih itu bisa bertambah,"ungkap Ketua P2S, Antony saat ditemui di DPRD Jatim.

Antony mengatakan untuk besaran yang dibayarkan berfariatif dan rata-rata sebagian besar mencapai Rp 200 juta ke atas." Karena murah akhirnya banyak yang membeli. Namun, setelah menunggu tiga tahun sampai lunas ternyata tak kunjung dibangun. Atas hal itulah kami mengadukannya ke Komisi A DPRD,"sambungnya.

Ditambahkan oleh Antony, selain mengadukan ke DPRD Jatim, P2S akan mengadukan ke Polda Jatim karena adanya unsur penipuan oleh pengembang."Kemungkinan besok kami akan ke Polda untuk melapor,"terangnya.

Sekedar diketahui, beberapa tahun lalu di Sidoarjo dihebohkan dengan program kepemilikan apartemen murah yang dibangun oleh Sipoa Group dengan harga per bulannya Rp 500 ribu dan cukup membawa persyaratan KTP dan KSK sudah dapat memiliki apartemen. Dalam mempromosikan apartemen tersebut, tak tanggung-tanggung Bupati Sidoarjo Saiful Illah terlibat langsung sebagai icon iklan apartemen tersebut.

Namun sayangnya, setelah berjalan tiga tahun ternyata apartemen yang dibangun Sipoa Grup di kawasan Desa Tambakoso kecamatan Waru ternyata bermasalah dan lahan yang akan dibangun diduga sedang dalam sengketa.

Sementara itu dalam hearing yang langsung di terima Ketua Komisi A Fredyy Purnomo mengatakan pihak komisi A dalam waktu singkat akan panggil pihak pengembang.

"Kami prihatin masyarakat banyak yang jadi korban yang dilakukan pihak pengembang tanpa kejelasan. Dalam waktu singkat akan kami surati dan panggil pihak sipoa group untuk menjelaskan di hadapan warga korban untuk mempertanggungjawabkannya," tegas freddy.

Sekedar diketahui pula. Sipoa Group memiliki proyek antara lain Royal Mutiara Residence, Surabaya Sipoa City, The Royal Crown Palace dan The Royal Business Park.(rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog