Skip to main content

Gus Ipul : Kalau Buruh Punya UMK, Guru Swasta Juga Harus Punya UMG

SURABAYA (Mediabidik) - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ikut andil dalam memperjuangkan persolan yang menyangkut nasib dan nasib guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Jawa Timur.

Saat ini, kata Gus Ipul masih ada Guru PAI yang seharusnya ada di bawah naungan Kementerian Agama tapi diangkat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Kejelasan nasab ini penting supaya guru-guru Pendidikan Agama Islam ini lebih mantab dalam rangka memberikan pengajaran dan pendidikan pada anak-anak didik kita," kata Gus Ipul saat memberikan Sambutan dalam pembukaan Kongres ke - 3 Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) di JX International Convention Center, Surabaya, Sabtu, (2/12).

Terkait nasib guru, lanjut Gus Ipul, Pemprov Jatim telah berjuang bersama PGRI dan elemen guru yang lain agar para GTT (Guru Tidak Tetap) yang mengajar di sekolah negeri bisa menjadi pegawai pemerintah dengan sistem kontrak kerja. Sementara untuk swasta akan dirumuskan Upah Minimum Guru (UMG).

"Kalau yang namanya buruh aja ada yang namanya UMK, kenapa guru ini diberi UMG, yang swasta keluhannya seperti itu. Nah ini yang harus kita perjuangkan bareng-bareng kita cari celah. Sehingga baik di negeri dan swasta sama-sama diurus oleh pemerintah," lanjutnya.

Dalam acara yang dihadiri lebih dari 10 ribu Guru PAI ini, Gus Ipul juga melaporkan jumlah guru agama di Jatim yang dari tahun ke tahun terus menurun. Gus Ipul meminta Menteri Agama agar segera melakukan perekrutan kembali.

"10 tahun yang lalu kira-kira jumlah guru Pendidikan Agama Islam di Jatim sekita 35 ribu lebih. Sekarang tinggal 27 ribu lebih sedikitdan diperkiraan 10 tahun lagi tinggal 15 ribu. Kalau tidak ada tindakan nyata dari pak Menteri Agama untuk merekrut kembali guru-guru agama Islam," urai Gus Ipu.

Sekadar diketahui kongres 3 AGPAII kali ini diikuti lebih dari 10 ribu guru Agama Islam. Mereka berasal dari 29 provinsi dan 230 kabupaten/kota.

Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga sempat membacakan sebuah puisi berjudul "Guru Zaman Now".

Ghazali, ketua panitia acara mengapresiasi keinginan Gus Ipul yang akan memperjuangkan GTT serta memberikan standar gaji layak bagi guru swasta. "Saat ini masih ada guru yang hanya digaji Rp150 ribu perbulan. Saya kira keinginan Gus Ipul untuk Mensejahterakan guru harus0 kita dukung bersama," kata Ghazali.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni