Skip to main content

Komisi A Dorong Pemkot Atur Jarak Reklame

SURABAYA (Mediabidik) – Banyaknya reklame yang berdiri berdekatan di ruas jalan tertentu tanpa adanya jarak batas antar reklame disinyalir menganggu estetika kota, menjadi perhatian Komisi A DPRD Surabaya.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto mendorong pemerintah kota melakukan pengaturan jarak antar reklame. Pasalnya, saat ini banyak reklame yang berdiri pada satu ruas jalan tertentu. Di beberapa ruas jalan yang masuk kawasan terbatas memang jaraknya sudah ditentukan.

"Tetapi pada kawasan yang belum ditetapkan sebagai kawasan terbatas, semestinya perlu ditertibkan," katanya, Kamis (7/12).

Politisi Partai Demokrat ini mengakui, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membutuhkan pendapatan asli daerah (PAD) dari reklame. Namun, menurutnya estetika kota juga harus diperhatikan.

"Bila jarak diatur, semakin sedikit titik reklame bisa jadi lebih mahal. Karena orang akan berlomba memasang di titik itu jika letaknya strategis," tutur Herlina

Ia menambahkan, selain mengatur jarak antar reklame, pemerintah kota juga perlu mengatur jumlah reklame yang berdiri dalam satu persil.

"Berapa banyak reklame yang ada di satu titik ini juga harus diatur. Ini juga berkaitan dengan estetika kota," paparnya

Herlina mengungkapkan, jika dalam satu tembok besar ditempeli banyak reklame, maka praktis akan mengurangi kompetisi di daerah sekitar itu. Ia mengakui keberadaan reklame membuat suasana kota menjadi lebih hidup, Namun, di tahun 2018 perlu ada pengaturan lebih lanjut tentang masalah pendirian reklame."Karena nanti kan ada perbaikan perda reklame," ungkapnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Hari Pahlawan 10 November

Ucapan HUT Partai NasDem ke 10